Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) Manado, BPN Wilayah Sulawesi Utara (Sulut) bersama masyarakat Kelurahan Pandu, Kamis (17/7/2026).

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Wakil Ketua Resa Waworuntu, Sekretaris Komisi III Yongkie Limen, anggota Haslinda Rotinsulu.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Sulut yang juga menjadi representatif daerah pemilihan kota Manado Royke Anter angkat bicara terkait persoalan tanah di kelurahan Pandu.

Anter mendesak BPN Kota Manado untuk memberikan penjelasan terkait rumitnya penerbitan sertipikat tanah bagi masyarakat kelurahan Pandu.

” Saya tau di kelurahan pandu masyarakat sudah menguasai tanah disana. Ada yang sudah puluhan tahun tinggal di kelurahan pandu namun belum mendapatkan sertipikat tanah hak milik,” kata Anter.

Anter menegaskan pihak BPN Kota Manado harus memberikan penjelasan atas persoalan rumitnya masyarakat mendapatkan sertipikat tanah hak miliknya.

” Kami minta agar Kepala BPN Kota Manado dapat menjelaskan hal itu,” ucap Anter.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Sulut John Wiclif Aufa, A.Ptnh., M.H menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan identifikasi lapangan.

“Kita akan melakukan identifikasi dilapangan,kalau tidak ada masalah, silahkan pak Indra bisa menyampaikan kepada masyarakat mematok batas – batas. Dan kami akan turun lapangan,” ujarnya.

Kakanwil mengatakan jika tanah tersebut bebas dari masalah maka pihaknya bisa mengeluarkan sertipikat. “Asalkan tanah tersebut clear dan clean,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (16/7/2026). RDP yang berlangsung di ruangan rapat komisi III menghadirkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Sulut John Wiclif Aufa, A.Ptnh., M.H, Kepala Kantor BPN Kota Manado, Kepala Kantor BPN Bolaangmongondow, Koordinator yang Perwakilan Masyarakat Kelurahan Pandu dan Masyarakat Pinagoluman Bolaangmongondow.

Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos, S.Sos memimpin jalannya RDP tersebut. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Sekretaris Komisi III Yongkie Limen, Reza Waworuntu dan Haslinda Rotinsulu.

Pada kesempatan itu, Koordinator Perwakilan Masyarakat Indra Wongkar meminta penjelasan kepada Kakanwil BPN Sulut terkait persoalan rumitnya pengurusan sertipikat yang sedang dikeluhkan oleh masyarkat kelurahan pandu maupun masyarakat pinagoluman.

Indra menegaskan RDP kali ini adalah yang kesekian kalinya dilaksanakan di gedung rakyat. Dia berharap, RDP kali ini mendapat penjelasan yang pasti dari Kakanwil BPN Sulut. ” Kami berharap, tentu ini yang terakhir kita melakukan RDP dan kami berharap ada kepastian dan penjelasan dari Kakanwil Sulut, Kami juga sangat mengapresiasi kehadiran langsung bapak Kakanwil BPN Sulut dalam RDP ini. Semoga masyarakat mendapatkan penjelasan dari Kakanwil, apakah masyarakat bisa mendapatkan sertipikat atau tidak.

Terkait pertanyaan tersebut, Kakanwil BPN Sulut menanggapi dengan bijaksana. Dikatakannya pihaknya akan melakukan identifikasi dilapangan. Apabila tanah tersebut aman dan tidak ada masalah, masyarkat kelurahan pandu berhak mendapatkan sertipikat.

” Kita akan melakukan identifikasi dilapangan,kalau tidak ada masalah, silahkan pak Indra bisa menyampaikan kepada masyarakat mematok batas – batas. Dan kami akan turun lapangan,” ujarnya.

“Asalkan tanah tersebut clear dan clean (bebas dari masalah red) ,” sambungnya lagi.

Apa yang disampaikan oleh kakanwil BPN tersebut, Koordinator Perwakilan Masyarakat meminta kepada komisi III DPRD Sulut, agar dibuatkan rekomendasi untuk ditandatangani bersama. ” Kami meminta kepada pimpinan rapat, apa yang disampaikan oleh pak kakanwil dibuatkan rekomendasi, jangan sampai ada pergantian pimpinan berubah lagi. Jadi ini (rekomendasi red) menjadi pegangan bagi kami ketika ada pergantian pimpinan di kanwil BPN nanti,”tegas Indra.

Atas usul tersebut, Ketua Komisi III Berty Kapojos mengatakan bahwa hasil dari RDP ini akan di laporkan kepada pimpinan DPRD Sulut dan tentunya DPRD akan mengeluarkan rekomendasi. ” Tentunya kita akan laporkan ke pimpinan dulu terkait hasil rapat ini, dan selanjutnya untuk dibuatkan rekomendasi,” ujar Kapojos.

Usai menggelar RDP, kepada sejumlah media Kakanwil BPN Sulut menjelaskan bahwa persoalan tanah di kelurahan pandu maupun deesa pinagoluman sudah begitu lama. Sehingga pihaknya (BPN red) akan melakukan penelitian di lapangan dan mengidentifikasi.

“Karena ini masalah sudah lama nanti kita lakukan penelitian di lapangan. Identifikasi subjek dan objek yang di kuasai, rumah – rumah yang ada, berapa banyak yang ada disitu. Baru kita cari solusi sama – sama untuk masyarakat,” jelas Kakanwil.

Terkait apakah masyarakat bisa mendapatkan sertipikat tanah, Kakanwil mengatakan bahwa hal itu bisa didapatkan, namun pihaknya akan melakukan proses identifikasi terlebih dahulu. “Bisa, nanti kita proses dan indentifikasi dulu,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Royke Anter selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara,  menyayangkan  aksi demonstrasi gabungan mahasiswa yang berakhir ricuh di halaman kantor DPRD Sulut, Rabu (17/6/2026). Aksi kericuhan tersebut mengakibatkan  sejumlah fasilitas kantor mengalami kerusakan.

Royke Anter mengatakan DPRD sejatinya telah menyiapkan diri untuk menerima dan mendengarkan tuntutan mahasiswa. Saat kejadian berlangsung, Royke Anter hadir bersama anggota DPRD Hillary Tuwo dan Jeane Laluyan serta Sekretaris DPRD Niklas Silangen guna memberikan ruang aspirasi. Namun, penyampaian aspirasi berubah menjadi tindakan yang tidak tertib dan berujung perusakan fasilitas di kantor DPRD Sulut.

“Kami pada prinsipnya ingin menerima adik-adik mahasiswa dan mendengarkan apa yang menjadi tuntutan atau penyampaian kepada lembaga DPRD. Namun sangat disayangkan, saya sangat sedih ketika penyampaian ini harus dilakukan secara tidak tertib,” kata Anter kepada wartawan.

Keputusan untuk tidak menerima massa masuk ke dalam gedung kata Anter, merupakan hasil evaluasi dari pengalaman sebelumnya. Dalam koordinasi dengan pihak keamanan, disepakati pertemuan dilakukan di halaman depan pintu gedung demi mengantisipasi kekacauan yang sempat terjadi pada beberapa aksi sebelumnya.

“Memang keinginan mereka diterima di dalam kantor DPRD. Tapi karena SOP, kami berkoordinasi dengan pihak keamanan agar mereka diterima saja di halaman, di depan pintu. Karena sudah pernah terjadi beberapa bulan atau tahun kemarin, ketika diterima di dalam, terjadi aksi-aksi yang tidak tertib. Berangkat dari pengalaman itu, kami tidak menerima di dalam ruangan,” ucapnya.

Dia mengimbau kepada para mahasiswa, sebagai representasi kaum intelektual dan calon penerus bangsa, dapat menyampaikan pendapat dengan lebih bijak dan tertib tanpa merusak fasilitas publik. Ditegaskannya DPRD Sulut tidak menutup pintu bagi aspirasi masyarakat, asalkan disampaikan melalui mekanisme administrasi dan perwakilan resmi.

“Kalau ada aspirasi, menyurat saja ke lembaga DPRD. Perwakilan dari adik-adik mahasiswa akan diterima secara baik di dalam kantor DPRD. Apa yang menjadi tuntutan, kalau memang menjadi kewenangan kami anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kami pasti akan tindak lanjuti. Sedangkan apa yang menjadi kewenangan pusat, tentu kami akan teruskan ke pemerintah pusat,”pungkasnya.

Sampai berita ini di publish, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait jumlah kerusakan atau langkah hukum yang akan ditempuh sehubungan dengan insiden tersebut. (sisco)

Sulut,GN– Ibadah rutin keluarga besar jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin (18/5/2026) dilaksanakan diruangan paripurna.

Pujian dan penyembahan dalam ibadah keluarga besar DPRD Sulut tersebut dipimpin langsung oleh bagian Sekretariat Dewan (Setwan), sementara untuk pelayanan Firman Tuhan disampaikan oleh Pdt Melki Tamaka Mth.

Ibadah rutin dihadiri anggota Dewan, staf bagian sekretariat Dewan, ASN dan para jurnalis liputan DPRD Sulut.

Hamba Tuhan Pdt Melki Tamaka mengambil ayat pembacaan Firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1:6-11, judul ayat Firman Tuhan, ‘Yesus Terangkat Ke Sorga’.

Dia menegaskan ayat pembacaan dari firman Tuhan ini, Yesus mau mengatakan kepada murid muridnya bahwa jangan sibuk tentang bertanya kapan Yesus datang lagi tetapi lakukan tugas sebagai murid. Demikian halnya  dalam hidup kita jangan fokus bertanya kapan Tuhan datang tetapi fokuslah pada tugas tanggung jawab lewat bagian kita tetapi Tuhan yang memperlengkapi kita dengan roh kudus sehingga kita mampu dan sanggup melakukan setiap perkara sehingga pun kita menjadi saksi Kristus.

“Ayat firman Tuhan ini mengingatkan pada kita hari ini, agar dalam hidup kita jangan hanya fokus bertanya kapan Tuhan datang tetapi fokuslah pada tugas dan tanggung jawab lewat bagian kita,dengan keberadaan  mari kita menjadi saksi Kristus” katanya.

Ditambahkannya, bahwa kita tidak luput dalam berbagai persoalan khususnya sebagai anggota DPRD dalam pekerjaan dan tanggung jawab  tetapi firman Tuhan adalah kompas moral.

“Yesus terangkat ke Sorga sebagai anak manusia tetapi Yesus di beri tempat di sebelah kanan yaitu tempat yang penuh kuasa. Kita bukan hanya menang tetapi kita adalah lebih dari pemenang. Sekali menang bersama Yesus kita akan selamanya menang,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Sulut Royke Anter menyampaikan dalam mengawali agenda kerja  yang padat, tidak mengurangi semangat iman para anggota DPRD Provinsi Sulut, para ASN hingga jurnalis yang sehari-hari meliput untuk untuk melaksanakan ibadah awal pekan seperti pada hari ini.

Anter menyampaikan syukur dan terima kasih kepada hamba Tuhan Pdt Melky Tamaka atas layanan firman Tuhan yang telah memotivasi untuk senantiasa fokus terhadap menjadi berkat dan pelaku firman Tuhan dalam kehidupan pribadi masing-masing

”  Firman Tuhan adalah sebagai pengingat atau alarm dalam hidup kita sehingga kita dapat melakukan tugas kerja dan tanggung jawab di DPRD sesuai apa yg tertulis dalam firman. Firman itu sebagai pengingat bila kita melakukan kesalahan maka harus di perbaiki,” tutupnya. (sisco/*)

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulut yang juga kader Partai Demokrat Sulut, Royke Anter ditunjuk sebagai ketua panitia dalam pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut).

Agenda Rakerda Partai Demokrat Sulut yang dilaksanakan di Hotel Luwansa Manado, Jumat (14/11/2025) di hadiri oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus di dampingi Ketua DPD Demokrat Sulut Mor Dominus Bastian serta jajaran.

Sementara Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat hadir langsung dalam agenda Rakerda tersebut.

Selain itu, hadir pula pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulut, perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari seluruh kabupaten/kota, organisasi sayap partai, serta kader dan simpatisan.

Dari pantauan media Gemparnews.com, agenda Rakerda Partai Demokrat Sulut berjalan dengan sukses dan penuh keakraban. (sisco)

​Diharapkan dengan sinergi antara DPRD, Polda, dan Pertamina, krisis dan penyelewengan solar yang merugikan masyarakat luas ini dapat segera teratasi. (*/sisco)

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Royke Anter memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen (Purn) TNI Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Dr Viktor Mailangkay, SH.MH dimana telah memberikan kemajuan bagi daerah bumi nyiur melambai.

Hal ini disampaikannya kepada sejumlah media, Senin (22/9/2023) saat di temui diruangan kerjanya.

“Tentu kami memberikan apresiasi kepada pemerintah saat ini karena beberapa bulan yang sudah dijalani bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah menunjukan kemajuan di Sulawesi Utara, dimana besok 23 September 2025 Provinsi Sulawesi Utara boleh berhari ulang tahun ke-61,” kata Anter.

Anter berharap, Pemerintah Provinsi Sulut dapat merespon setiap keinginan dan harapan dari masyarakat bumi nyiur melambai.

“Apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat untuk bapak Gubernur Yulius Selvanus dan bapak Wakil Gubernur Viktor Mailangkay dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan,” ujar politisi partai Demokrat Sulut.

Koordinator komisi 1 DPRD Sulut juga mengajak warga masyarakat Sulawesi Utara untuk terus mendukung program pemerintah yang sudah di rencanakan kedepannya.

“Sekali lagi saya menyampaikan selamat hari ulang tahun provinsi Sulawesi Utara ke-61. Mari masyarakat Sulawesi Utara kita saling membantu, saling mendukung setiap program yang sudah rencanakan oleh pemerintah saat ini,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN-Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara Royke Anter memberikan apresiasi terhadap aksi pangan gratis yang dilaksanakan oleh Forum Wartawan DPRD ( Forward).

Royke Anter mengatakan aksi sosial ini merupakan langkah yang baik dalam membantu masyarakat.

“Saya memberi apresiasi terhadap kegiatan ini. Tentu kegiatan ini sangat positif karena membantu masyarakat,” ujarnya, Senin (15/9/2025) di Kantor DPRD Sulut.

Aksi seperti ini kata Anter patut ditiru, karena bisa membantu meringankan beban untuk kebutuhan warga masyarakat.

Anter menjelaskan, aksi solidaritas kemanusiaan semacam ini sangat bermanfaat, karena membantu masyarakat yang kurang mampu.

Apalagi kata Anter, kebutuhan pokok saat ini sedang naik. “Saya berharap agar program pembagian pangan gratis ini dapat terus dilakukan secara berkesinambungan,” tandasnya. (sisco/*)

Sulut, GN- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Royke Anter memimpin jalannya rapat finalisasi APBD Perubahan tahun 2025 bersama tim TAPD Provinsi Sulut.

Rapat tersebut dilaksanakan di ruangan paripurna DPRD Sulut dihadiri ketua TAPD Sulut Thalis Galang bersama jajarannya.

Usai rapat finalisasi, Wakil Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa dirinya mewakili ketua DPRD Sulut karena berhalangan dan langsung memimpin rapat finalisasi.

“Hari ini kami sudah menyelesaikan rapat banggar dan TAPD yang membahas tentang perubahan APBD tahun 2025. Dan dua hari sudah di berikan kesempatan kepada komisi – komisi untuk melihat penambahan maupun pengurangan di tiap – tiap SKPD baik anggaran dan juga program,” kata Anter kepada sejumlah media ketika di wawancarai usai rapat finalisasi.

Anter menyebutkan apa yang menjadi laporan dan masukan dari tiap – tiap komisi di sampaikan pada rapat finalisasi hari ini.

“Dan ini tinggal finalisasi saja apa yang menjadi laporan dan masukan dari komisi – komisi yang sudah membahas dengan mitra kerja masing – masing” jelas Anter.

Terkait dengan besarnya anggaran yang di plot untuk Dinas Kebudayaan khususnya museum dan anggaran Kolintang, ditanggapi dengan santai oleh Wakil ketua DPRD Sulut.

” Museum itu kita melihat agar kebudayaan di Sulawesi Utara dapat diangkat agar diketahui, bukan hanya Nasional, namun oleh Internasional. Jadi Sangat bagus juga museum dapat memperkenalkan kebudayaan di Sulawesi Utara agar supaya diketahui oleh wisatawan lokal maupun turis manca negara tentang budaya dan kearifan lokal,” tutup Anter. (sisco)

Sulut,GN– Anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti mewakili ketua Fraksi PDIP menyerahkan pendapat akhir fraksi kepada Pimpinan DPRD Sulut.

Pada kesempatan itu, Fraksi PDIP DPRD Sulawesi Utara mendorong agar APBD Perubahan Provinsi Sulut tahun anggaran 2025 segera diparipurnakan.

Hal itu dikatakan Anggota DPRD Sulut Fraksi PDIP, Pierre Makisanti usai mengikuti rapat pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD Sulut TA 2025 bersama TAPD, Selasa (26/08/2025) diruang paripurna DPRD Sulut.

“Ranperda APBD Perubahan ini harus cepat diparipurnakan agar supaya program-program dari Gubernur dan Wagub cepat terealisasi,” Ucap Makisanti saat diwawancarai awak media.

“Dengan ditetapkannya APBD Perubahan ini, masyarakat cepat merasakan dampak positifnya,” tambahnya.

Pierre juga mendorong terkait beberapa desa yang belum merasakan aliran listrik agar hal itu dapat menjadi prioritas dalam penganggaran.

“Memang hal itu butuh anggaran yang besar, maka dari itu kami mendorong agar dapat dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2026,” ungkapnya.

Pierre menegaskan pada prinsipnya Fraksi PDIP menyetujui Ranperda APBD Perubahan sulut TA 2025 ini untuk ditetapkan.

Turut hadir pada rapat finalisasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Stella Runtuwene, Anggota Henry Walukow, Nick Lomban dan Inggried Sondakh. (sisco)