Sulut,GN – PDIP dipastikan menyegel tiga kursi di DPRD Sulawesi Utara. Hal ini menyusul rekapitulasi internal PDIP berdasarkan form C1 telah final.

 

Partai berlambang banteng moncong putih ini meraih total 84.481 suara di Kota Manado untuk DPRD Sulawesi Utara.

Karena itu, PDIP dipastikan meraih tiga kursi di Deprov Sulawesi Utara. Tiga caleg banteng peraih suara terbanyak ialah Irene Angouw Pinontoan, Roy Octavianus Roring dan Jeane Laluyan.

Irene Golda Pinontoan yang merupakan First Lady Kota Manado mendapatkan 34.430 suara. IGP diiikuti Roy Roring yang meraup 15.267 suara. Lalu, Jeane Laluyan mengumpulkan 10.657 suara.

Raihan suara Jeane Laluyan berada di atas peraih suara terbanyak keempat, Novia Lambey yang mendapatkan 8 ribuan suara.

Sumber internal PDIP mengkonfirmasikan tiga caleg ini sebagai pemilik kursi banteng di Gedung Cengkih Sulawesi Utara.

“Untuk Deprov, IGP (Irene Pinontoan), ROR (Roy Roring) dan Jeane Laluyan,” ujar sumber internal DPD PDIP.

Irene Pinontoan sendiri telah menyiratkan keberhasilan meraih satu kursi Deprov Sulut.

Ia menyampaikan terima kasih kepada keluarga, kerabat, kader PDIP, tim sukses dan warga Manado lewat unggahan Facebook Story pada Selasa 20 Februari.

Sementara, Jeane Laluyan menjawab kepercayaan Pimpinan PDIP Sulut yang mendorongnya naik ke level Deprov Sulut.

Anggota DPRD Kota Manado yang dikenal vokal ini sukses naik kelas. Ia melenggang ke Gedung Cengkih Sulut.

“Sambil menanti penetapan KPU, saya mengucapkan terima kasih kepada PDIP dan semua warga Kota Manado. Khususnya yang telah mempercayakan suaranya kepada saya,” ujar Laluyan yang dijuluki srikandi banteng petarung. (sisco/*)

Manado, GN – Pelaksanaan Pemilihan Walikota (Pilwako) Manado  akan segera berlangsung , namun ada pihak – pihak yang masih meragukan keseriusan Pemerintah kota (Pemkot) Manado dalam hal ini Pejabat Walikota Manado Ir Royke Oktavianus Roring (ROR) dalam mendukung perhelatan politik tersebut, berikut kami sajikan tindakan  keseriusan dari Pemkot Manado agar Pilwako Manado dapat terlaksana :

 

 

1. Penjabat Gubernur Sulut, Dr. Soni Sumarsono, 8 Desember 2015 di Graha Gubernuran Bumi Beringin pada saat melantik Penjabat Walikota Manado, Ir. Royke O. Roring, M.Si menegaskan tugas utama Penjabat Walikota Manado adalah menjamin terlaksananya Pilkada Manado.

 

2. Senin 18 Januari 2016, Penjabat Walikota Manado menerima audiensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado di Ruang Kerja Walikota dalam rangka koordinasi Pilkada Manado. Dalam kesempatan tersebut, Penjabat Walikota meminta KPU untuk menyerahkan salinan putusan MA terkait putusan hukum salah satu calon, melaporkan penggunaan dana hibah 20 M, dan menjelaskan kronologis penghentian tahapan pemungutan suara 9 Desember 2015 hanya sehari jelang pencoblosan. Di hadapan Komisioner dan Sekretaris KPU Manado, Penjabat Walikota menegaskan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemkot yaitu meminta pendapat BPK, mencari payung hukum dukungan anggaran Pilkada pada APBD 2016, dan bila semuanya lengkap maka TAPD akan memproses dukungan anggaran dimaksud bersama Banggar DPRD.

 

3. Rabu 25 Januari 2016, Pemkot Manado melalui Sekretaris Daerah Kota Manado menghadiri Rakor Pilkada yang dilaksanakan KPU Kota Manado, Forkompimda, dan para calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado di Sekretariat KPU Kota Manado di Mapanget, terkait rekomendasi KPU yang akan melaksanakan pilkada Kota Manado tanggal 17 Februari 2016. Dalam Rakor tersebut, Sekretaris Daerah Kota Manado menjelaskan bahwa hasil Rakor tersebut akan dilaporkan pada Penjabat Walikota Manado karena terkait anggaran yang tidak tertata dalam APBD 2016 dan butuh adanya proses dukungan administrasi.

 

4. Senin 1 Februari 2016, Penjabat Walikota Manado menggelar Rakor bersama KPU Sulut, Bawaslu Sulut, KPU Manado, Panwaslu Manado, beserta Pejabat terkait di tingkat Provinsi seperti Asisten 1 dan asisten 3 Sekda Provinsi Sulut, KaBan BPKBMD Provinsi Sulut, INSPEKTORAT Provinsi Sulut, dan pejabat Pemkot Manado terkait. Dalam Rakor tersebut disepakati untuk melakukan Konsultasi ke Kemendagri melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah akibat celah hukum antara Permendagri 44 dan 52.

 

 

5. Rabu 3 Februari 2016, Penjabat Walikota Manado melakukan Konsultasi bersama Kemendagri yang diwakili Drs. Syarifuddin, M.M. (Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah) dan Achyar, SE,M.Si (Kasubdit Pelaksanaan & Pertanggungjawaban Keuangan Daerah). Konsultasi yang turut dihadiri oleh Pimpinan DPRD Kota Manado, KPU Kota Manado, Bawaslu Sulut, Akademisi, dan Pejabat Pemkot terkait merekomendasikan 3 hal penting. Pertama, soal payung hukum anggaran Pilkada, Pemkot dapat menggunakan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kedua penyerahan dana hibah kepada KPU mengakibatkan konsekuensi pertanggungjawaban berada di pihak KPU dan pemeriksaan serta pertanggungjawabannya akan dilakukan secara nasional, serta ketiga, KPU diminta mengantisipasi gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari.

 

6. Selasa/Rabu 9-10 Februari 2016, TAPD Pemkot Manado melakukan Rapat Pembahasan Anggaran Pilkada Manado.

 

 

7. Rabu 10 Februari 2016, Penjabat Walikota Manado menandatangani surat No. 910/LT.14/136/BPKBMD/2016 tentang Rencana Pergeseran Anggaran dalam rangka Pilkada Susulan /Lanjutan Kota Manado tahun 2016, ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Manado.

 

8. Rabu 10 Februari 2016, Pemerintah Kota Manado menerima jawaban dari DPRD Kota Manado tentang kesiapan melakukan pembahasan terkait Rencana Pergeseran Anggaran.   (lipsus)