Sulut,GN- Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara Stedy Rondonuwu di dampingi Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulut Ronald Sampel mengatakan seluruh pengurus daerah provinsi dan kabupaten/kota hari ini ikut zoom meeting dalam rangka hari ulang tahun partai Demokrat ke-24 tahun, pada 9 September 2025.

Selain itu, juga merayakan hari ulang tahun ke-76 tahun ketua pembina Partai Demokrat bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

“Jadi semua pengurus baik dari tingkat provinsi,Kabupaten dan Kota ikut dalam zoom meeting hari ini,” kata Rondonuwu, kepada sejumlah media Selasa (9/9/2025) diruangan fraksi Demokrat DPRD Sulut

Lanjut Kata Rondonuwu, arahan dari ketua dewan pembina, agar semua kader Demokrat untuk lebih solid dalam menghadapi agenda nasional.

“Dalam rangka hari ulang tahun ke-24 tahun, arahan dari DPP partai Demokrat di seluruh Indonesia lebih khusus di Sulawesi Utara yang pertama lebih solid dan mempersiapkan diri untuk agenda – agenda nasional di tahun 2029 atau tahun 20231, tapi yang jelas untuk agenda 2029,” ucapnya.

“Jadi Semua anggota fraksi wajib hadir, karena dibuka secara link zoom meeting. Untuk anggota fraksi di luar kota Manado hadir melalui zoom dari daerah masing -masing,” terang Rondonuwu.

Agenda lain dari DPD Demokrat Sulut dalam rangka hari ulang tahun partai Demokrat ke-24 tahun akan menggelar kegiatan yang menyentuh masyarakat.

“Akan ada kegiatan di Kota Manado hari Sabtu, dalam rangka hari ulang tahun partai Demokrat. Kami akan menyalurkan Bansos ke beberapa titik,” tandasnya.(sisco)

Sulut,GN – Legislator DPRD Sulut Ronald Sampel secara resmi menjabat Ketua Fraksi Demokrat. Sebelumnya ketua fraksi Demokrat di jabat oleh Royke Anter. Kini Royke Anter menjabat Wakil Ketua DPRD Sulut menggantikan Billy Lombok.

Pergantian Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulut ini dibacakan oleh Sekertaris DPRD Sulut, Niklas Silangen disela-sela rapat Paripurna mendengarkan penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025-2044, Selasa (10/06/2025) bertempat diruang paripurna DPRD Sulut.

Selain membacakan surat masuk dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulut tentang pergantian pimpinan fraksi, Niklas Silangen juga membacakan surat masuk dari DPD Partai Demokrat tentang pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di fraksi Demokrat.

Dalam isi surat tersebut, Ronald Sampel yang sebelumnya sebagai anggota Komisi IV DPRD Sulut, ditempatkan di Komisi III DPRD Sulut. Sementara Franky Roger Mamesah ditempatkan sebagai personil Badan Anggaran (Banggar), dan Billy Lombok sebagai anggota Komisi IV DPRD Sulut.

Ronald Sampel mengatakan, dirinya bersyukur atas kepercayaan yang diberikan Partai Demokrat Sulut di bawah kepemimpinan Elly Engelbert Lasut.

“Tentunya saya berterima kasih kepada Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara, Bapak Elly Engelbert Lasut atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin Fraksi Demokrat di DPRD Sulut,” kata legislator dapil Nusa Utara itu.

Sampel berjanji akan menjalankan amanah dengan bekerja sesuai tupoksi dan memimpin Fraksi Demokrat untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Kami sebagai kader yang ditugaskan siap melaksanakan tanggung jawab yang diberikan pimpinan partai untuk mengkoordinir kegiatan anggota fraksi, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui Partai Demokrat,” ucapnya.

Terkait program fraksi Demokrat, Sampel menjelaskan pihaknya akan menunggu hasil rapat internal fraksi. “Kalau program kerja, kita menunggu hasil rapat internal,” tandasnya.(sisco)

 

Sulut,GN- Melalui surat masuk ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) oleh DPP Partai Demokrat terkait mencabut pengusulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Sulut, Ronald Sampel.

Surat masuk dari DPP Partai Demokrat di Sekretariat DPRD Sulut, disampaikan oleh plt Sekretaris Niklas Silangen,S.Sos,M.Si dalam rapat paripurna laporan kinerja AKD dan tutup buka masa reses, Selasa (07/01/2025).

“Mencabut dan membatalkan surat keputusan DPP Partai Demokrat tanggal 27 november 2024 tentang PAW anggota DPRD Sulut Ronald Sampel kepada Serly Tjanggulung dinyatakan tidak berlaku lagi,” kata Silangen saat membacakan surat masuk.

“Mengembalikan hak dan kewajiban saudara Ronald Sampel sebagai Anggota DPRD Sulut sebagaimana hasil penetapan KPU kepada yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan terpilih periode 2024-2029,” sambung silangen.

Menanggapi pembatalan PAW tersebut, Ronald Sampel menyampaikan terimakasih. “Pada intinya, koordinasi itu baik hasilnya. Dan saya hanya bisa mengatakan Tuhan Yesus baik,” pungkasnya singkat saat di hubungi awak media ini melalui telephone selular, Selasa (7/1/2025).

 

Sulut,GN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utra (Sulut) dari Partai Demokrat periode 2024-2029 Ronald Sampel di ketahui lewat surat masuk dari DPP Demokrat akan di lakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Surat masuk tersebut di bacakan oleh Plt Sekretaris Dewan Niklas Silangen, Jumat (29/11/2024) disela – sela rapat paripurna DPRD Sulut.

Surat tertanggal 27 November 2024 tentang Pergantian Antar Waktu, yang di bacakan Sekwan, Terdapat SK Pemberhentian dari DPP Demokrat.

Nama yang akan menggantikan Anggota Dewan Ronald Sampel yakni Sherly Tjanggulung.

Pergantian antar waktu anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara atas nama Ronald Sampel maka DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara mengajukan pergantian antar waktu atas nama yang bersangkutan untuk sekiranya dapat di proses sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Terkait itu, kepada awak media Gemparnews.com saat di hubungi melalui via telephone, Ronald Sampel menanggapi dengan senyum.

Dia menjelaskan dalam partai Demokrat tentu ada mekanisme untuk melakukan Pergantian Antar Waktu. “Ini kan baru di bacakan, bisa saja ada pembatalan. Yang pasti dalam partai ada prosedur dan mekanisme untuk melakukan pergantian antar waktu,” ucapnya singkat.

Diketahui Ronald Sampel dilantik menjadi anggota DPRD Sulut Periode 2024 – 2029 dua bulan lalu, setelah terpilih di pemilihan legislatif pada Februari 2024 lalu. Ronald Sampel menjadi anggota DPRD Sulut dari daerah pemilihan Nusa Utara. (sisco)

 

Sulut,GN- Kunjungan kerja (Kunker) komisi 1 DPRD Sulut ke Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulut,Kamis (9/7/2020) guna melakukan silaturahmi sekaligus koordinasi antar mitra kerja.

Dalam pertemuan itu, dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Sulut Fredy A Kolintama ST,M,Si di dampingi Kepala BPN Manado Gunthar WM Tutuarima S.H bersama jajaran BPN Manado.

Ketua komisi I Vonny Paat pada kesempatan itu menyampaikan hal penting terkait persoalan tanah dan sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Sulut yang perlu dituntaskan.

“Kita disini ingin menyampaikan hal hal tersebut sekaligus juga kami ingin tahu program kegiatan BPN bagaimana tindak lanjut dari permasalahan tanah di daerah kita, termasuk aset-aset milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota yang hingga saat ini ada yang belum memiliki sertifikat, ” ucap Paat.

Disamping itu,lanjut ketua komisi satu ini, pertemuan ini sangat penting untuk menyatukan persepsi terutama kaitannya dengan sosialisasi bahkan ikut bersama sama menyelesaikan persoalan tanah di Sulut yang sangat kompleks.

“Tidak hanya permasalahan orang per orang tapi juga penting kita tuntaskan terkait aset pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk soal tapal batas antar kabupaten/kota, ” ujar legislator dapil Minahasa Tomohon ini.

Kakanwil BPN Sulut Fredy A Kolintama ST, M.Si saat menanggapinya mengatakan Terkait masalah aset pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menurutnya sudah diutarakan langsung dihadapan legislator Sulut baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum.

“Permintaan kami, DPRD dapat membantu agar supaya proses sertifikat tanah milik Pemprov dan Kabupaten/kota bisa terlaksana dan bisa mencapai target untuk secepatnya diselesaikan,” terang putra totabuan ini.

Selain itu, pertemuan dengan komisi I DPRD Sulut sangat penting untuk saling memberi masukan terutama dukungan DPRD dalam menjalankan setiap program kerja BPN di Sulawesi Utara. Dalam pertemuan dengan komisi I ini, lanjut Kolintama, ada beberapa hal yang menjadi materi konsultasi antara lain terkait program pendaftaran tanah sistimatis lengkap yang menjadi program prioritas nasional di Sulawesi Utara.

” Beberapa hal yang ditanyakan dan dikonsultasikan oleh anggota Dewan yang kami tanggapi diantaranya KEK Bitung, tanah tanah bekas hak guna usaha bahkan tanah tanah yang di komplain oleh beberapa ahli waris termasuk pelayanan kami kepada masyarakat,” tutupnya.

Selain ketua komisi satu, juga hadir sekretaris komisi Mohammad Wongso, Fabian Kaloh,Jhon Panambunan, Ronald Sampel serta Novita Rewah.(sisco)