Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Kebudayaan Daerah, Senin (20/10/2025) dilaksanakan diruangan rapat komisi IV.

Anggota komisi IV Paula Runtuwene mengatakan pihaknya sangsi pekerjaan revitalisasi museum akan selesai tepat waktu.

“Harus dipertimbangkan banyak hal. Saya kuatir dan memang beresiko tidak selesai tepat waktu. Saya juga mau tanya, apakah revitalisasi ini melalui proses tender atau hanya penunjukkan. Sangat aneh sudah ada pihak ketiga,”ucap Paula.

Anggota DPRD lainnya Louis Scramm mengingatkan Kepala Dinas terkait pembangunan revitalisasi museum daerah ini.

“Pak kadis, kami bukan ingin menghambat tapi hanya mengingatkan. Dengan anggaran Rp 15 Miliar, harusnya menjadi museum kedua terbaik setelah museum nasional,” ingatnya.

Dalam Hearing tersebut terungkap revitalisasi museum daerah yang menelan anggaran Rp 15 Miliar dalam APBD-Perubahan 2025, tak sesuai standart dari Kementrian Kebudayaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Jany Lukas menjelaskan dokumen yang disusun sudah melalui tahap resmi penganggaran sampai penetapan di TAPD.

“Kami berkonsultasi berulang kali, dan pihak kementrian setuju,” kata kadis. (sisco)

Sulut,GN – Louis Scramm selaku wakil ketua komisi IV DPRD Sulut meminta pengelolaan anggaran revitalisasi satuan pendidikan di Sulawesi Utara yang bersumber dari APBN dilaksanakan secara transparan.

Legislator dapil Manado ini juga berharap adanya pengawasan secara ketat oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

” Saya meminta pengawasan ketat aparat penegak hukum ikut membantu memantau dana revitalisasi bagi satuan pendidikan di Sulawesi Utara karena anggaran ini lumayan besar rata-rata 1 smpai 3 milyar per satuan pendidikan, ” tegas politisi Gerindra itu.

Louis mengatakan, dana revitalisasi dalam bentuk swakelola tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo bagi Sulawesi Utara yang harus dilaksanakan tepat sasaran sehingga bisa berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di daerah ini.

” Jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari. Contohnya kita di Sulawesi Utara, jangan sampai ada kepala sekolah atau bendahara ditangkap dan semacamnya akibat miss management swakelola karena dana tersebut langsung masuk ke rekening sekolah,” ujarnya.

Sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan,kata Louis Komisi IV akan turut melakukan pengawasan sekaligus memastikan program kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

” Memang anggaran revitalisasi ini dibiayai APBN tetapi sekali – sekali kami akan turun mengawasi untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi ini berjalan dengan baik,” pungkasnya. (sisco)