Sulut,GN – DPRD Sulawesi Utara Melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur tahun 2025 bertempat di ruangan rapat paripurna, Rabu (23/04/2026).

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen memimpin jalannya rapat paripurna tersebut.

Gubernur Sulut Yulius Selvanus dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya rapat paripurna. Gubernur mengatakan bahwa menindaklanjuti berbagai rekomendasi strategis DPRD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menjadikan empat pilar utama sebagai fokus pembangunan daerah.

1. Pelayanan dasar: pendidikan dan kesehatan

Di sektor pendidikan, pemerintah akan mendorong pemerataan kualitas serta pemenuhan tenaga pendidik melalui sinkronisasi kebutuhan sekolah dengan formasi CASN dan PPPK.

Di bidang kesehatan, fokus diarahkan pada optimalisasi alat kesehatan modern, ketersediaan obat hingga wilayah terpencil, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan.

2. Tenaga kerja dan lingkungan hidup

Pemerintah akan memperluas akses informasi pasar kerja, merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), serta meningkatkan kuota program magang ke Jepang bagi tenaga kerja Sulut.

Di sisi lain, pengawasan terhadap izin lingkungan, penanganan limbah, serta evaluasi reklamasi pascatambang menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

3. Urusan pilihan: kelautan dan pertanian

Transformasi digital akan diterapkan dalam pendataan kelompok tani dan nelayan guna memastikan penyaluran bantuan teknologi dan bibit unggul lebih tepat sasaran. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di wilayah perdesaan.

4. Penunjang pemerintahan

Pemerintah akan mempercepat transformasi digital di seluruh lini, termasuk di Sekretariat Daerah, guna meningkatkan transparansi layanan publik. Selain itu, penguatan tata kelola kepegawaian yang objektif bagi ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) menjadi perhatian utama.

Gubernur Yulius juga menekankan pentingnya laporan reses DPRD sebagai representasi langsung aspirasi masyarakat. Hal ini dinilai menjadi referensi utama dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.

Ia turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat mapalus atau gotong royong dalam menghadapi tantangan global yang semakin dinamis.

“Mari kita tingkatkan ritme kerja dan mempertajam fokus pelayanan publik. Kita harus bergerak cepat, namun tetap dalam koridor aturan untuk menjawab harapan rakyat,” tegasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah dan DPRD, Sulawesi Utara diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (sisco)

SANGIHE,GN- Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Thungari,SE,MM menekankan kepada seluruh perangkat daerah agar wajib menindaklanjuti rekomendasi badan Pemeriksa keuangan (BPK), yang telah disampaikan kepada Pemerintah daerah dan beberapa kepala daerah dan ketentuan waktu 60 hari,untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.Hal ini ditegaskan Bupati Ketika memimpin apel bersama di lapangan gelora santiago, Rabu (2/6/2025).

” Untuk itu Saya meminta kepada para perangkat daerah segera berkoordinasi dengan tim pengelolaan keuangan masing-masing untuk menyusun langkah-langkah percepatan penyelesaian agar tidak ada keterlambatan yang akan berdampak negatif bagi kinerja dan kredibilitas Pemerintah daerah,”kata Thungari

Bupati pun meminta kerjasama dari tingkat atas sampai tingkat bawah, untuk menyelesaikan temuan-temuan dari BPK.

” Dimohon kerjasamanya dari tingkat atas sampai tingkat untuk menyelesaikan temuan-temuan yang sudah kita ketahui bersama,” tegasnya.(RB).

Bali,GN- Memasuki hari kedua Rakernas Pewarna Indonesia, Jumat (26/11/2021) membahas tentang Evaluasi dan Rencana Kerja Pewarna Indonesia 2022.

Setelah melalui dua rangkaian acara seperti seminar nasional dengan Universitas Mahendradata serta Penganugerahan Apresiasi Pewarna Indonesia kepada sebelas nominasi kepada figure nasionalis dan figure seta lembaga nasrani yang berperan di Repeublik ini. Kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja nasional selama dua hari dengan terlebih dahulu memberikaan pembekalan kepada peserta seperti sosialisasi empat pilar oleh Dr. Ahmad Basarah wakil ketua MPR RI, lalu tentang misi melalui pendidikan yang disampaikan Daniel Alexander praktisi pendidikan yang mengajar kepada anak-anak Papua dan Dr Jimmy Lumintas rector STT IKAT. Dan sesi terakhir tentang peran jurnalistik yang disampaikan Agus Sudibyo dari Dewan Pers.

Barulah hari keduanya Jumat 26 November Rapat kerja nasional dibuka resmi oleh Ketum Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA) Indonesia Yusuf Mujiono didampingi oleh Sekjen Ronald S Onibala.

Sebelumnya Ketum Yusuf Mujiono memberikan kata pengantar untuk semua peserta Rakernas Pewarna Indonesia tahun 2021 ini. “Pewarna harus terus dibangun dengan mengedepankan iman kepada Tuhan, bergerak dan berkarya tidak dilandaskan uang atau anggaran, namun harus tetap bekerja keras lakukan tugas kita selebihnya biarlah Tuhan yang memberikan hasilnya”, tegasnya di depan 100 an anggota Pewarna yang hadir di areal BPSDM Denpasar Bali

Tak ketinggalan Yusuf juga meng ucapakan terimakasih kepada semua pihak yangg telah mendukung tiga agenda nasional yang diselenggarakan oleh Pewarna Indonesia, antara lain Seminar Nasional, Anugerah Apresiasi Pewarna Indonesia dan Rakernas Pewarna Indonesia.

Dikesempatan tersebut Yusuf juga menyampaikan agar semua anggota Pewarna dan Umat Nasrani untuk total mematuhi aturan Pemerintah tentang Protokol Kesehatan, terlebih saat merayakan Natal 2021 dan tahun baru 2022 nanti. Hindari keramaian serta agar tetap waspada agar tidak muncul cluster baru kedepannya nanti.

Lanjutnya sebagai wartawan terus kabarkan tentang kewaspadaan ini agar umat yang merayakan natal dan tahun baru tetap mematuhi protocol kesehatan

Setelah itu acara dilanjutkan dengan menunjuk pimpinan sidang Rakernas dan terpilih sebagai pemimpin sidang, Ashiong P Munthe dari ketua Litbang DPP Pewarna Indonesia, Robert Pasaribu PD Banten dan Wonderson dari PD Kalimantan Tengah.
Dalam Rapat komisi dibagi 3(tiga) pembahasan, antara lain Komisi 1 membahas Program Kerja, Komisi 2 membahas Kelengkapan Organisasi dan Komisi 3 membahas Rekomendasi.

Setelah di plenokan dari komisi komisi masing-masing mengajukan program antaranya PEWARNA agar bekerjasama dengan Dewan Pers untuk sertifikasi anggota dan sekaligus PEWARNA masuk di dewan Pers, pembetnykan carakter building agar menjadi jurnalis yang berkarakter, segera menyelesaikan perubahan ke notaris , membentuk PD PD seluruh Indonesia, Pengaturan pelantikan dan rapat daerah.

Kemduian mendukung pemerintah dalam menjaga dan merawat keberagaman dengan bekerjasama semua pihak seperti DPR, MPR dan BPIP serta lembaga-lembaga yang konsen menjaga keutuhan bangsa dalam kebhinekaan. Melanjutkan kerjasama dengan MPR RI tentang empat pilar serta merekomendasikan adanya GBHN. Dan tak kalah pentingnya PP segera membuat Peraturan Organisasi.

Hasil-hasil rekomendasi yang dikemukakan dalam Rakernas Pewarna Indonesia tahun 2021 ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas di dalam Pewarna Indonesia dan juga menjadi organisasi wartawan yang professional serta terus mendukung persatuan, kesatuan dan ke-Bhineka Tunggal Ika.

Bersama Pewarna Indonesia terus bersama merevitalisasi nilai-nilai luhur bangsa menyongsong Indonesia tangguh Indonesia tumbuh. ( )

Sulut,GN- DPRD Sulut Selasa (16/2/2021) menggelar rapat paripurna, terkait kasus Viralnya Video salah satu Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Konjongian (JAK) bulan lalu. Rapat Paripurna tersebut untuk merekomendasikan keputusan Badan Kehormatan (BK) dalam mengambil keputusan.

Dalam rapat tersebut, Ketua Badan Kehormatan Sandra Rondonuwu membacakan tahapan pemeriksaan terkait video viral salah satu pimpinan dewan sekaligus menyampaikan hasil keputusan BK. Dimana berdasarkan Peraturan DPRD Sulut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Sulut serta Peraturan DPRD Sulut Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Sulut, BK DPRD Sulut memberikan rekomendasi dengan mengusulkan pemberhentian James Arthur Kojongian dari jabatan Wakil Ketua DPRD Sulut dan pemberhentian JAK dari Anggota DPRD Sulut sesuai mekanisme diserahkan ke partai Golkar.

Diakhir sidang paripurna, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen pun membacakan kembali hasil keputusan DPRD Sulut.

“Pertama, mengusulkan pemberhentian JAK dari jabatan wakil ketua Dewan. Kedua, pemberhentian JAK dari anggota DPRD Sulut sesuai mekanisme diserahkan ke partai Golkar. Menindaklanjuti keputusan BK DPRD Sulut no.1 tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 dimana mengusulkan JAK dari jabatan Wakil ketua DPRD Sulut maka sesuai dengan pasal 37 ayat 1,2 dan 3, PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi kabupaten/kota serta pasal 41 ayat 1, 2 dan 3, peraturan DPRD Sulut nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib mengamanatkan antara lain bahwa pimpinan DPRD melaporkan usul pemberhentian pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD,” Jelasnya.

“Pimpinan DPRD akan menyampaikan keputusan DPRD tentang usul pemberhentian DPRD kepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk peresmian pemberhentiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Silangen sambil mengetuk palu. (sisco)

Sulut,GN- Polemik yang terjadi di Unsrat Manado terkait UKT akhirnya terjawab. DPRD Sulut melalui komisi 4 memberikan rekomendasi atas aspirasi yang disampaikan para dokter residen atau calon dokter spesialis Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang meminta pengurangan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Pertemuan yang di gelar di kantor DPRD Sulut Rabu,(29/7/20) yang dihadiri langsung Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Prof DR Ir Ellen Kumaaat MSc DEA, didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Dr Ir Grevo S Gerung, MSc, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Dr Ronny Adrie Maramis, SH,MH, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni Drs Ronny Gosal, MSi, Wakil Rektor Bidang Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Prof Dr Ir Sangkertadi, DEA, Dekan fakultas Kedokteran Dr dr Billy J Kepel,MMedSc serta ratusan dokter residen menyepakati rekomendasi tersebut akan dikawal dan diperjuangkan bersama sampai ke Kementerian Pendidikan.

Berikut Hasil Rekomendasi DPRD Sulut yang diserahkan langsung ppke Rektor Unsrat Prof DR Ir Ellen Kumaat serta Koordinator Forum Komunikasi Residen Fakultas Kedokteran Unsrat Jacob Pajan.

1. Agar Rektor Menyurat Ke Kementerian Pemdidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia perihal aspirasi tentang keringanan Uang Kuliah di masa pandemic covid19.

2. Agar Rektor menetapkan standard minimum UKT sesuai perundang-undangan, Komisi 4 DPRD Sulut akan mengawal apirasi tersebut.

3. Mengusulkan kepada pimpinan DPRD Sulut agar mengirim surat kepada Menteri Pendidikan dan kebudayaan terkait masalah ini.

Sementara ketua Komisi 4 Braien Waworuntu didampingi wakil ketua Careig Runtu, Sekretaris Andi Silangen, Melky Pangemanan, Yusra Alhabsy, Richard Sualang dan Melisa Gerungan menegaskan, rekomendasi yang merupakan keputusan politik DPRD Sulut tersebut secepatnya akan ditindak lanjuti agar persoalan tidak sampai berlarut sehingga para dokter residen bisa mendapatkan kepastian apa yang menjadi keluhan mereka.

“DPRD Sulut khususnya komisi 4 memberikan apresiasi kepada Rektor Unsrat dan jajarannya yang merespon undangan DPRD bahkan sepakat menerima bahkan bersama-sama akan mengawal rekomendasi yang kita buat untuk meringankan beban para dokter residen di tengah pandemic covid 19, dimana mereka terus melaksanakan tugas di garda terdepan penanganan pasien, bahkan banyak diantara mereka ikut terpapar.” kata Waworuntu.

Sementara itu, Rektor Unsrat Prof, DR Ir, Ellen Kumaaat menyambut positif rekomendasi tersebut. Dirinya berkomitmen untuk bersama-sama DPRD Sulut menuntaskan persoalan tersebut sampai ke Pusat.

“ Kita akan sama-sama bareng dengan DPRD kapan pun DPRD siap kami-pun siap, mau esok atau lusa kami siap. Artinya jangan kami menyurat sendiri-sendiri harus bareng,“ tandas Prof Ellen.(sisco/*)