Sulut,GN- Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Rabu (13/10/2021) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja. RDP ini dalam rangka evaluasi program dan kegiatan yang telah di laksanakan sepanjang triwulan satu sampai triwulan tiga serta program dan kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun 2022 bersama 11 Perangkat daerah Provinsi Sulut.

Dari hasil penyampaian 11 perangkat daerah terdapat satu perangkat daerah yang realisasi program kegiatannya jauh dari target capaian yaitu BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Posisi saat ini baru mencapai 53,35 persen seharusnya 75 persen.

tentunya hal ini akan mempengaruhi kinerja pemerintah provinsi secara umum mengingat BAPPEDA melaksanakan fungsi perencanaan anggaran yang seharusnya menjadi PIONEER bagi perangkat daerah lain di pemerintah provinsi Sulut.

“Kita berharap agar supaya hal ini bisa di tindaklanjuti dengan memaksimalkan realisasi anggaran dan capaian kinerja, Karna realisasi anggaran mempengaruhi capaian kinerja Ketika realisasi anggaran lemah maka di anggap bahwa capaian kinerjanya kurang,” kata Wakil Ketua Komisi I Herol V Kaawoan (HVK).

Lanjut,HVK berharap hal ini hanya terjadi karena prosedur pertanggung jawaban administrasi keuangan saja dan
tidak terjadi penurunan kinerja.

“Dan seharusnya semua perangkat daerah mampu mengikuti gerak cepat bapak Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) dalam membangun Sulawesi utara melalui realisasi capaian kinerja yang maksimal,” katanya. (sisco)

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan pembahasan sebelumnya atas aspirasi masyarakat Perkamil Dan Tass Dengan Pihak Terkait Jumat (5/3/2021) di ruangan sidang paripurna DPRD.

RDP tersebut di pimpin langsung Ketua Komisi III Berty Kapojos di dampingi Amir Liputo,Yongkie Limen dan Stien Kambey. Sementara instansi terkait di hadiri BPJN,Pengembang dan masyarakat Perkamil serta masyarakat Taas.

Pada kesempatan itu,Ketua Komisi III memberikan waktu pihak BPJN untuk menjelaskan sejauh mana progres yang di rencanakan dalam penanganan masalah banjer di dua wilayah tersebut.” Rapat ini telah beberapa kali dilaksanakan, semua ini adalah aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Dan setelah itu, Komisi III juga memberikan kesempatan kepada pihak pengembang menjelaskan program yang akan dikerjakan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Sampai berita ini di muat, RDP masih terus berlanjut. (sisco)