Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Careig N Runtu (CNR) memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Sulut dr Deibby Kalalo,MKes atas kerja nyata yang sudah di berikan sebagai pelayanan kesehatan di Sulut.
Apresiasi itu disampaikan oleh CNR terkait pemberian bantuan kursi roda dan pemeriksaan mata secara gratis.

” Saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman anggota komisi lain, terkait pemeriksaan mata secara gratis dan pemberian bantuan kursi roda kepada masyarakat yang membutuhkan itu sudah kami alami dan rasakan,” kata CNR ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas kesehatan daerah Sulut, Selasa (20/9/2022).

Untuk itu, kata CNR pihaknya menyampaikan terimakasih atas bantuan tersebut. ” Mudah – mudahan tahun depan juga terus dilakukan dan yang pasti kami berharap tetap ada anggaran khusus,” ucap CNR.

Diketahui rapat dengar pendapat komisi IV di pimpin oleh Ketua Komisi IV Dra Vonny A Paat di dampingi Sekretaris Cindy Wurangian dan juga di hadiri anggota komisi IV Agustine Kambey, Johny Panambunan, Muslimah Mongilong dan Syeni Kalangi.

Sementara dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulut di hadiri oleh Kepala Dinas dr Deibby Kalalo,MKes bersama jajarannya. (sisco)

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut dengan mitra kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, Senin (19/9/2022) Diruangan rapat komisi IV.

Rapat tersebut di pimpin langsung ketua komisi IV DPRD Sulut Dra Vonny A Paat di dampingi Sekretaris komisi IV Cindy P Wurangian dan di hadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut dr Grace Lisye Punuh bersama jajarannya.

Pada kesempatan itu, Ketua komisi IV DPRD Sulut menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan peninjauan di lapangan terkait pelaksanaan pekerjaan DAK di sekolah. ” Kami akan meninjau beberapa sekolah yang sementara melaksanakan pekerjaan DAK 2022,” kata Paat.

Lanjut,kata Paat, dalam melaksanakan peninjauan lapangan pihaknya akan menentukan sekolah mana yang akan di kunjungi. ” Jadi Kami akan menentukan sekolah mana yang akan di kunjungi. Karena pada minggu ini masih menghadapi beberapa agenda termasuk Sosper, kunjungan lapangan ke sekolah akan di laksanakan pada bulan Oktober mendatang,” jelas ketua Komisi IV DPRD Sulut.
Paat menjelaskan komisi IV akan meminta data DAK 2022 ini yang sudah selesai tender. ” Memang beberapa waktu lalu sudah dikirimkan kepada Kami komisi IV DPRD Sulut,” ucapnya.

Untuk di ketahui RDP ini juga di hadiri anggota komisi IV DPRD Sulut diantaranya Yusra Alhabsy, Careig N Runtu, Johny Panambunan, Agustine Kambey dan Muslima Mongilong. (sisco)

Sulut,GN- Rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menyambangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat, (15/7/2022).

Kehadiran KPK RI di Gedung Rakyat ini terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan dan anggota DPRD Se Sulut.

Dari pantauan media ini, rombongan KPK RI di hadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Ely Kusumastuti dan lainnya.

Kedatangan rombongan KPK RI di sambut oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD serta para wakil ketua yakni Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian, dan Billy Lombok.

Selain itu, turut hadir sejumlah anggota DPRD provinsi serta para pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulut.

Untuk di ketahui KPK RI sebelum menyambangi DPRD Sulut, juga menggelar RDP dengan Kepala Daerah Se-Sulut di kantor gubernur Sulawesi Utara. (sisco)

Sulut,GN- Rapat internal komisi 1 DPRD Provinsi sulut yang di laksanakan ( 4 Januari 2022 mengagendakan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja perangkat daerah.

Kemudian Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan Senin (17/01/2022) bersama mitra kerja, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulut.

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Herol V Kaawoan (HVK) mengatakan tujuan pelaksanaan RDP ini adalah pertama melihat kesiapan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah tertata dalam dokumen anggaran thn 2022, kedua meminimalisir potensi potensi yang bisa memberikan dampak kekurang maksimalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, ketiga tentunya sebagai mitra kerja Menselaraskan rencana kegiatan komisi 1 bersama mitra kerja perangkat daerah dan keempat mendorong perangkat daerah memaksimalkan program dan kegiatan dalam merealisasikan anggaran.

“Oleh dan sebab itu dalam rangkaian RDP kemarin ada beberapa masukan yang kami sampaikan ke perangkat daerah antara lain soal dana hiba yang di berikan ke organisasi kemasyarakatan agar dapat di peruntukan sebagai mana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandas HVK sapaan akrabnya. (*/sisco)

Manado,GN- Kesimpulan yang di hasilkan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Sulut dengan pihak Pertamina dan Hiswana Migas berdasarkan aspirasi dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Selasa (19/10/2021) telah menemui titik terang.

Hasil dan kesimpulan tersebut di sampaikan oleh Ketua Komisi II Cindy Wurangian.” Kesimpulan, 26 Oktober 2021 tidak ada lagi antrian solar di Sulawesi Utara dengan tidak merugikan pihak manapun berdasarkan pernyataan dari pihak Pertamina,” ujar Wurangian.

Menurut Wurangian, data dari Pertamina dan Hiswana Migas kemudian untuk dapat diberikan secara berkala setiap 3 bulan kepada Pemprov Sulawesi Utara dan DPRD Sulawesi Utara. ” Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara dalam hal ini Asisten II Bidang Perekonomian untuk segera menyurat ke BPH Migas untuk penambahan kuota Solar,” kata Politikus Golkar Sulawesi Utara ini.

Selanjutnya Kata Wurangian, data dugaan pemain dari ALFI untuk diberikan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Asisten II Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara secara berkala memberikan laporan kepada Komisi II DPRD Sulawesi Utara.

“Pemerintah Provinsi membentuk tim monitoring dan evaluasi melibatkan semua pihak terkait,” ucap Cindy Wurangian Anggota DPRD Dapil Bitung – Minahasa Utara.

Untuk diketahui akibat kelangkaan BBM jenis Solar terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. (sisco)

Sulut,GN- Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Rabu (13/10/2021) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja. RDP ini dalam rangka evaluasi program dan kegiatan yang telah di laksanakan sepanjang triwulan satu sampai triwulan tiga serta program dan kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun 2022 bersama 11 Perangkat daerah Provinsi Sulut.

Dari hasil penyampaian 11 perangkat daerah terdapat satu perangkat daerah yang realisasi program kegiatannya jauh dari target capaian yaitu BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Posisi saat ini baru mencapai 53,35 persen seharusnya 75 persen.

tentunya hal ini akan mempengaruhi kinerja pemerintah provinsi secara umum mengingat BAPPEDA melaksanakan fungsi perencanaan anggaran yang seharusnya menjadi PIONEER bagi perangkat daerah lain di pemerintah provinsi Sulut.

“Kita berharap agar supaya hal ini bisa di tindaklanjuti dengan memaksimalkan realisasi anggaran dan capaian kinerja, Karna realisasi anggaran mempengaruhi capaian kinerja Ketika realisasi anggaran lemah maka di anggap bahwa capaian kinerjanya kurang,” kata Wakil Ketua Komisi I Herol V Kaawoan (HVK).

Lanjut,HVK berharap hal ini hanya terjadi karena prosedur pertanggung jawaban administrasi keuangan saja dan
tidak terjadi penurunan kinerja.

“Dan seharusnya semua perangkat daerah mampu mengikuti gerak cepat bapak Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) dalam membangun Sulawesi utara melalui realisasi capaian kinerja yang maksimal,” katanya. (sisco)

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan pembahasan sebelumnya atas aspirasi masyarakat Perkamil Dan Tass Dengan Pihak Terkait Jumat (5/3/2021) di ruangan sidang paripurna DPRD.

RDP tersebut di pimpin langsung Ketua Komisi III Berty Kapojos di dampingi Amir Liputo,Yongkie Limen dan Stien Kambey. Sementara instansi terkait di hadiri BPJN,Pengembang dan masyarakat Perkamil serta masyarakat Taas.

Pada kesempatan itu,Ketua Komisi III memberikan waktu pihak BPJN untuk menjelaskan sejauh mana progres yang di rencanakan dalam penanganan masalah banjer di dua wilayah tersebut.” Rapat ini telah beberapa kali dilaksanakan, semua ini adalah aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Dan setelah itu, Komisi III juga memberikan kesempatan kepada pihak pengembang menjelaskan program yang akan dikerjakan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Sampai berita ini di muat, RDP masih terus berlanjut. (sisco)