RDP Komisi II Bersama Mitra Kerja, Laluyan Pertanyakan Lahan Sawah di Sulut Kepada Dinas Pertanian Sulut
Sulut,GN- Jeane Laluyan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut),kembali menyoroti masalah pangan (beras red) yang belum terselesaikan. Sorotan ini disampaikan Laluyan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Bulog, Senin (14/7/2025).
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang cepat merespon keluhan masyarakat melalui Dinas Pangan dan Bulog,” ujar Laluyan.
Namun, Dia menegaskan bahwa semua yang disampaikan masih sebatas rencana di atas kertas. Menurutnya, PR besar justru ada di Dinas Pertanian.
“Saya minta tolong, kalau bisa dijelaskan berapa total luas sawah yang ditanami padi di Sulut? Ini penting, agar tidak menunggu terlalu lama dan supaya pembahasan lebih fokus,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Sulut, Patris Saroinsong, Carol E. Sumilat, dan Nova Hisamraini menyampaikan bahwa berdasarkan LBS (Lahan Baku Sawah) nasional tahun 2024, luas lahan sawah yang ditanami di Sulut mencapai 39.768 hektar.
Setelah mendengar penjelasan dari Dinas Pertanian, Laluyan kembali menanggapi data tersebut. Dirinya mempertanyakan apakah Dinas Pertanian juga memiliki angka panen terbaru. “Karena menurut informasi, panen berikutnya baru akan berlangsung pada November 2025,” ujarnya. (sisco)
Harga Beras Melonjak, Michaela Paruntu: Komisi II Agendakan RDP Pekan Depan
Sulut,GN- Permasalahan yang kini menjadi sorotan masyarakat Sulawesi Utara dimana harga bahan pokok khususnya beras yang terus merangkak naik hingga hampir menyentuh angka Rp 20 ribu per kilogram.
Michaela E Paruntu (foto: Gemparnews)
Para ibu rumah tangga yang pendapatan keluarga hanya pas – pasan semakin dibuat resah dengan kondisi harga beras. Padahal, harga normal beras biasanya berada di kisaran Rp 12 ribu hingga Rp 15 ribu per kilogram.
Terkait permasalahan itu, menjadi perhatian serius dari DPRD Provinsi Sulut merupakan perpanjangan masyarakat menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi.
Wakil Ketua DPRD Sulut, dr Michaela Elsiana Paruntu Mars, menyatakan Komisi II DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) Senin (15/7/2025) pekan depan bersama pihak terkait, termasuk instansi pemerintah yang menangani urusan pangan dan perdagangan.
“RDP ini kami harapkan bisa menjadi wadah untuk mencari solusi konkret agar harga beras sebagai bahan pokok masyarakat bisa kembali stabil,” kata Michaela.
Koordinator Komisi II DPRD Sulut mengatakan kenaikan harga beras ini paling banyak dikeluhkan oleh kalangan emak-emak karena langsung berdampak pada kebutuhan dapur sehari-hari. (sisco/*)
Direksi RSUP Kandou Manado, Paparkan Kerusakan Alat Medis Saat RDP Bersama Lintas Komisi DPRD
Manado,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) RSUP Kandou Manado bersama Lintas Komisi DPRD Sulut, Senin (16/6/2025) dilaksanakan di lantai tiga ruangan serba guna.
RDP di pimpin oleh Ketua Komisi IV Vonny Paat di dampingi Sekretaris Komisi IV Cindy Wurangian dan Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene serta anggota DPRD.
Foto Bersama RSUP Kandou Manado Bersama Pimpinan Lintas Komisi DPRD Sulut (foto : Gemparnews)
Pada kesempatan itu, Ketua komisi IV memberikan kesempatan kepada keluarga almarhum Gabriel Sineleyan untuk mengemukakan hal yang berkaitan dengan pelayanan di RSUP Kandou termasuk juga keberadaan alat medis.
Usai mendengarkan pemaparan pihak keluarga almarhum Gabriel Sineleyan, Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Direksi RSUP Kandou Manado menjelaskan kronologi kerusakan alat medis berupa bor dan komponen lainnya.
Plh Direktur Utama dan juga selaku Direktur Layanan Operasional RSUP Prof Dr R D Kandou Manado, dr Wega Sukanto, SpB TKV (K), memaparkan secara rinci audit kerusakan alat medis
Sebelumnya dr Wega menyampaikan rasa belasungkawa mendalam kepada keluarga almarhum Gabriel Sineleyan.
Lebih jauh dr Wega menjelaskan bahwa kerusakan pada alat medis yang dimaksud pertama kali terdeteksi pada 20 Januari 2025.
Sebagai prosedur standar, rumah sakit segera memanggil tenaga ahli untuk mengevaluasi apakah alat tersebut dapat diperbaiki di tempat atau perlu dikirim ke luar daerah.
“Bila ada kerusakan alat medis, strategi kita adalah mencari pinjaman alat dari pihak lain selama proses perbaikan berlangsung,” jelas dr Wega.
Kemudian kata dr Wega, pada 4 Februari 2025, atau sekitar dua minggu setelah kerusakan terjadi, RSUP Kandou berhasil mendapatkan alat medis pinjaman.
Namun, pada 6 Mei 2025, alat pinjaman tersebut juga mengalami kerusakan di luar kendali pihak rumah sakit.
“Direktur Medik saat itu langsung turun tangan mencari alat pinjaman baru dari vendor lain. Sayangnya, kami tidak berhasil mendapatkannya karena alat serupa sedang digunakan rumah sakit lain,” ujarnya.
Dalam kondisi sulit tersebut, RSUP Kandou tetap berupaya agar pasien mendapatkan penanganan semaksimal. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memberikan rujukan ke rumah sakit lain.
“Karena tidak ada kepastian soal ketersediaan alat, manajemen memutuskan untuk merujuk pasien yang membutuhkan alat tersebut,” kata dr Wega.
Pihak rumah sakit juga berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait prosedur rujukan antar rumah sakit, karena rujukan ini dari rumah sakit tipe A ke rumah sakit tipe yang lebih rendah.
Barulah kabar baik itu datang pada 5 Juni 2025 karena dua alat medis telah tiba di RSUP Kandou, satu alat yang selesai diperbaiki dan satu lagi alat pinjaman baru.
Alat milik rumah sakit yang telah diperbaiki langsung diuji fungsi saat itu dan sudah dapat digunakan kembali.
Sementara itu, Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang RSUP Kandou, dr Jehezkiel Panjaitan SH MARS, membenarkan bahwa upaya pencarian alat pinjaman telah dilakukan ke berbagai daerah, termasuk Makassar, Bali, bahkan Jakarta.
“Alat kami buatan Jerman dan memiliki empat komponen yang mengalami kerusakan. Saat dikirim ke Jakarta untuk diperbaiki, kami dipinjamkan alat dengan merek berbeda oleh vendor,” terang dr Jehezkiel.
Namun, alat pinjaman tersebut hanya dapat digunakan sampai 6 Mei 2025 sebelum mengalami kerusakan.
Melalui RDP ini, RSUP Kandou berharap masyarakat dan pemangku kepentingan memahami tantangan teknis dan logistik yang dihadapi dalam pengelolaan peralatan medis, khususnya saat terjadi kerusakan.
Terrkait pentingnya pelayanan di rumah sakit untuk masyarakat Sulut, management RSUP Kandou Manado berharap jiga suport dari DPRD Sulut.
Hadir dalam RDP tersebut Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian, Ns Suwandi Luneto SKep MKes dan Direktur Keuangan, Dr Erwin Sondang Siagian SSTP MSi, dan para Manager. (sisco)
BPJS Kesehatan Manado Tidak Hadir, Stella Runtuwene : Undangan Sudah di Sampaikan Minggu Lalu
Sulut,GN- Ketidakhadiran BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado membuat Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Berang.
Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene (foto: Gemparnews)
DPRD Sulut mengaku kesal dengan sikap dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado.
Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene mengatakan undangan rapat dengar pendapat sudah di berikan dari minggu lalu. Namun pada saat rapat dengar pendapat hari ini, Senin (16/6/225) mereka mangkir dan tidak hadir dalam rapat tersebut.
” Undangan sudah kami berikan, untuk lebihnya nanti teman – teman wartawan tanyakan ke pihak BPJS atas ketidak hadiran,” kata Stella.
Sementara itu, Ketua Komisi IV FPRD Sulut Vonny Paat menyesalkan ketidakhadiran BPJS Kesehatan Manado. “Kami DPRD Sulut menyesal BPJS kesehatan tidak hadir, fadahal rapat ini sangat penting untuk kita semua,” Ucapnya Vonny saat rapat dengan lintas Komisi DPRD Sulut. (sisco)
Komisi I DPRD Sulut Hearing BPN Sulut, Henry Walukow : Kami Menerima Banyak Aspirasi Warga Terkait Mafia Tanah
Sulut,GN- Maraknya mafia tanah yang terjadi di bumi nyiur melambai, Komisi I DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut dan Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota.
Anggota Komisi I DPDR Sulut Hendry Walukow, SE menegaskan dengan banyaknya aspirasi yang masuk terkait berbagai permasalahan tanah di Sulut sehingga hal ini harus mendapat respons dalam menyelesaikan masalah tersebut.
“Di Komisi I DPRD Sulut hampir setiap minggu menerima aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan tanah di Sulut termasuk para mafia tanah,” tegas Henry.
Anggota Komisi 1 DPRD Sulut, Hendry Walukow,SE (foto : Gemparnews)
Lanjut Henry mengatakan untuk mengantisipasi permasalahan ini, pihaknya perlu kerjasama dengan pihak BPN Sulut.
“Kami harus menyikapi dengan bijak untuk berkoordinasi, sinkronisasi dengan pihak BPN sebagai mitra kerja dalam rangka mengantisipasi persoalan tanah di Sulut.” ujar Henry.
“Untuk memberantas para mafia tanah, kami butuh dukungan data dan informasi dari BPN. Semoga pertemuan ini menjadi langka awal kita bekerja sama terkait permasalahan memberantas para mafia tanah,” tandasnya. (sisco)
RDP Komisi I DPRD Bersama Diskominfo Sulut, HVK Sebut Comand Center Belum Layak
Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Herol Vresly Kaawoan (HVK) mengkritisi fungsi Comand Center yang berada di Kantor Gubernur Provinsi Sulut. Menurut HVK, Comand center belum layak disebut Comand center. Pasalnya selama ini kata HVK, Comand center hanya digunakan untuk rapat zoom metting dan rapat biasa.
“Menurut saya ini kritik membangun ya. Comand center belum layak di sebut Comand center. Kenapa belum layak?Karena disitu setahu saya hanya digunakan untuk rapat – rapat, zoom metting dan rapat biasa,” ungkap HVK pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Diskominfo Sulut Senin (5/8/2024) di ruangan komisi I DPRD Sulut.
HVK menegaskan bahwa dirinya telah menyampaikan hal itu (Comand center red) pada rapat sebelumnya kepada kepala dinas dan jajarannya.
“Pada rapat sebelumnya saya sudah sampaikan kepada pak kadis dan jajaran tapi mungkin kinerjanya belum optimal,” ujarnya.
HVK memberikan contoh terkait fungsi dari Comand center dalam menyampaikan berita dan informasi yang cepat apabila terjadi hal yang genting di Sulut. Justru selama ini kata HVK Comand center belum berfungsi dengan baik.
“Comand center itu memberitakan dengan cepat. Misalnya ada bencana alam gunung ruang di Sitaro, atau tanah longsor di Kota Kotamobagu Bolmong dan Bitung. Comand center itu yang menyebarluaskan berita. Tetapi saya lihat sampai hari ini belum berjalan dan kita harus sampaikan hal ini supaya kedepan Kasub, Kabid dapat membantu Kepala Dinas,” kata HVK.
Diketahui Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD bersama Diskominfo Sulut di pimpin Sekretaris Komisi I Hendry Walukow. Sementara dari Diskominfo Sulut di hadir oleh Kepala Dinas Steven Liow bersama jajaran. (sisco)
Sekwan Niklas Silangen Sebut RDP Dengan Komisi I, Koordinasi Tugas Kerja DPRD Sulut
Sulut,GN- Komisi I melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat DPRD Sulut, Senin (29/07/2024). Rapat tersebut untuk melakukan koordinasi terkait tugas dan kerja DPRD Sulut.
Sekwan DPRD Sulut Niklas Silangen (foto : ist)
Rapat dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh bersama personil serta turut hadir Sekwan Niklas Silangen didampingi jajaran Kabag dan Kasubag.
Usai rapat Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen menjelaskan, inti RDP yang dilaksanakan tadi terkait kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD yang sudah dan akan dilaksanakan.
Selain itu, Kata Niklas, sebagai Mitra Komisi I pihaknya juga membahas bersama mengenai sisa anggaran Setwan Sulut, bahkan penambahan anggaran pada APBD Perubahan nanti.
“Semuanya tentu untuk menunjang kegiatan para pimpinan dan anggota DPRD Sulut, ” katanya.
Untuk agenda besok di DPRD Sulut, Niklas menguraikan, besok ada pembahasan APBD induk 2025 antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Provinsi Sulut. Dan untuk Komisi I, ada RDP bersama BKAD dan Biro Organisasi Pemprov Sulut.
“Kegiatan banggar akan dimulai pukul 10.00 wita, ” tandasnya.(sisco)
Berikut Informasi Agenda DPRD dan Sekretariat Dewan Provinsi Sulut Pada Besok Hari
Sulut,GN- Berdasarkan sumber informasi dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, agenda DPRD dan Sekretariat Dewan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin, 8 Juli 2024 sebagai berikut.
Agenda pertama diawali dengan ibadah rutin pimpinan dan anggota DPRD Sulut serta Sekretariat DPRD dan Forward Sulut pukul 09.00 Wita dilaksanakan diruang rapat paripurna.
Selanjutnya Pukul 10.00 Wita bertempat diruang rapat komisi IV, Rapat Dengar Pendapat Biro Kesra Setda Provinsi Sulut terkait evaluasi kinerja program kegiatan tahun anggaran 2024 bersama komisi IV DPRD.
Kemudian pukul 11.00 Wita dilaksanakan Rapat Internal Komisi I bertempat di ruang rapat komisi I.
Pada pukul 11.00 Wita Rapat Lanjutan Pembahasan RANPERDA Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Danau Tondano Bersama Perangkat Daerah Terkait, dilaksanakan Diruang serba guna lantai tiga.
Rapat Dengar Pendapat Komisi III Bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Minahasa Utara Terkait Proses Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung pukul 11.30 Wita dilaksanakan di ruangan komisi III.
Dan Pukul 14.00 Wita Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas PUPR dalam Rangka Evaluasi Program dan Kegiatan, dilaksanakan di ruang rapat komisi III DPRD Sulut. (sisco)
Ketua DPRD Sulut Pimpin RDP Lintas Komisi II dan III Bersama BWSS I dan Dinas PUPR Sulut
Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi III dan Komisi II bersama Mitra Kerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I dan Dinas PUPR Provinsi Sulut, Selasa (9/1/2024) di ruangan serba guna lantai 3 kantor DPRD Sulut.
Ketua DPRD Sulut saat memimpin rapat tersebut di dampingi Wakil Ketua James A Konjongian, dan Ketua Komisi III Berty Kapojos, Sekretaris Komisi Amir Liputo, anggota Komisi III Yongkie Limen,Arthur Kotambunan dan anggota komisi II Jems Tuuk.
Diketahui RDP Lintas Komisi III dan Komisi II bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dan Dinas PUPR Provinsi Sulut terkait Kejelasan Status petugas teknik operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah Kosinggolan dan Toraut.
Berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh komisi III maupun komisi II kepada mitra kerja BWS Sulawesi I dan kepala Dinas PUPR Sulut.
Terkait status, semua ada pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian PUPR di pusat. ” Karena menyangkut status, tentu ini menjadi kewenangan pusat, namun karena ini menjadi aspirasi masyarakat maka akan di sampaikan ke instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian PUPR di pusat,” kata Ketua DPRD Sulut.
Sementara itu, sangat di sayangkan Kepala BWS Sulawesi I tidak sempat hadir, dan terinformasi baru terjadi pergantian pimpinan di lingkup BWS Sulawesi I.
Kedepannya kata anggota komisi III DPRD Sulut Yongkie Limen, dalam RDP berikutnya harus menghadirkan kepala BWS Sulawesi I dan Staff yang berkompeten menjawab dan menjelaskan setiap pertanyaan dan persoalan yang di sampaikan. ” Berikut kami harapkan harus hadir kepala BWS Sulawesi I atau pejabat yang dapat menjelaskan setiap pertanyaan yang kam sampaikan,” tandas Limen. (sisco)
RDP Komisi I DPRD Sulut Dengan Mitra Kerja
Sulut,GN- Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (25/10/22) siang, dengan beberapa mitra kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Usai memimpin rapat Ketua Komis I DPRD Sulut Raski A Mokodompit mengatakan rapat kerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penyusunan anggaran tahun 2023 disetiap mitra kerja SKPD.
“Rapat hari ini adalah rapat kerja terkait dengan anggaran tahun 2023 karena kemarin kita telah membahas KUA dan PPAS,” kata ketua komisi I.
Mekanisme kata Raski, sebelum masuk dalam TAPD dan Banggar, komisi I akan membahas RKA dari mitra kerja SKPD.
“Beberapa waktu kedepan lagi kita akan membahas RKA untuk SKPD antara banggar dan TAPD untuk membahas program dan kegiatan. Kami komisi I mengundang khusus mitra kerja komisi I untuk bisa membahas anggaran mitra kerja dari komisi I,” ujarnya.
Untuk KPU dan Bawaslu jelas Raski, pihaknya akan mengagendakan rapat dengan pihak penyelenggara pemilu daerah karena tahapan pemilukada tidak lama lagi akan berjalan.
“Akan kita agendakan, kita akan menunggu dulu angka pasti anggaran yang akan disiapkan oleh TAPD , karena memang akhir tahun depan tahapan pemilunya akan jalan. Jadi tahun ini pasti kita akan bahas anggaran pilkada,” terangnya.
Selain ketua komisi I Raski Mokodompit, hadir juga wakil ketua komisi I, Henry Walukouw, Melky Jakhin Pangemanan, Herol Kaawoan dan Hilman F Idrus.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terundang dalam rapat kerja antara lain Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Bappeda dan Sekretariat Dewan (Setwan) Provinsi Sulut. (*/sisco)
