Komisi I DPRD Sulut Kunker Ke Bawaslu Dan KPU Minut, HVK Dorong Jalankan Tugas Dengan Netral,Jujur Dan Adil

Sulut,GN- Komisi I DPRD Sulut yang membidangi Pemerintahan Hukum,HAM,Kamtibmas dan Politik, beberapa hari lalu melakukan Kunjungan kerja (Kunker) Ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Utara (Minut).

 

Kunker tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Sulut Rasky Mokodompit,Herol Vresly Kaawoan (HVK), Hilman Idrus dan Staf Sekretariat.

Kunker ini untuk melaksanakan fungsi pengawasan terkait persiapan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

Dalam diskusi tersebut, HVK mendorong dan berharap KPU dan Bawaslu Minut dan 14 Kabupaten/Kota serta Provinsi dapat menjalankan tugasnya dengan Netral,Jujur dan Adil.

“Untuk KPU dapat mengoptimalkan sosialisasi ke masyarakat, supaya Pemilu tahun 2024, orang yang menggunakan hak pilih lebih banyak dari Tahun sebelumnya dan dapat mengkoordinasikan, mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerjanya dengan baik,” ujarnya.

“Untuk bawaslu juga lebih optimalkan sosialisasi ke partai politik, calon legislatif dan Masyarakat, agar supaya pelanggaran dan sengketa Pemilu lebih berkurang dari tahun sebelumnya,” tambah wakil ketua Umum Kadin Sulut itu.(sisco)




PAW Meyke Lavarence Sementara Berproses

Sulut,GN- Meyke Lavarence bakal duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulut menggantikan almarhum Winsulangi Salindeho melalui Pergantian Antar Waktu (PAW). Meyke Lavarence merupakan Caleg dengan perolehan suara terbanyak kedua dari Partai Golkar pada Pemilu DPRD Sulut 2019 di Daerah Pemilihan III Nusa Utara.

Sekretaris DPD Golkar Sulut Rasky Mokodompit (foto : ist)

Meyke Lavarence bukanlah orang baru dalam dunia politik, sebab politisi perempuan asal Sangihe ini pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten selama dua periode namun dengan perbedaan cakupan wilayah kerja antara provinsi dan kabupaten yang cukup besar, tentunya bakal membutuhkan tenaga ekstra untuk menjalaninya.

Kepada awak media ini, Selasa (7/9/2021) Sekretaris DPD Partai Golkar Sulut Rasky Mokodompit membenarkan adanya pergantian antar waktu legislator dapil III Nusa Utara.

Rasky menjelaskan bahwa berkasnya masih berproses. ” Yang menggantikan Meyke Lavarence suara terbanyak kedua dan saat ini masih berproses,” tandas ketua fraksi Golkar DPRD Sulut ini singkat. (sisco)




Rasky : Tidak Perlu Tinggilah Pejabat Yang Mau Terima Kita, Bung Inyo Sudah Cukup

Sulut,GN- Saya berharap tentu dari pihak PT MSM juga, kalaupun seandainya ke depan kita masih bisa diterima untuk melakukan kunjungan di PT MSM, tidak perlu tinggi-tinggilah pejabat yang menerima kita, bung Inyo sudah cukup menerima kita.

Hal itu dikatakan oleh anggota komisi tiga DPRD Sulut Rasky Mokodompit ketika menggelar rapat dengar pendapat dengan PT MSM dan dinas terkait di ruang rapat komisi tiga, Senin (28/6/2021).

Sindiran yang sampaikan oleh legislator DPRD Sulut ini kepada PT MSM, terkait banyaknya laporan masyarakat yang ada di lingkar tambang (Likupang dan Bitung). ” Banyak keluhan masyarakat terkait lingkungan pengolahan limbah dan lain sebagainya. Menurut masyarakat di daerah sekitar tambang, airnya agak keruh,” kata Rasky.


Namun menurut Rasky, keluhan masyarakat tidak bisa terima begitu saja akan tetapi harus meninjau langsung ke lokasi, sehingga apa yang disampaikan oleh masyarakat mendapat jawaban dari PT MSM.
“Kita harus turun lapangan sekaligus meninjau langsung di lokasi bersama dengan dinas terkait, sehingga apa yang disampaikan oleh masyarakat mendapat jawaban dari PT MSM,” tandasnya.

Sementara itu, Pihak PT MSM menerima apa yang disampaikan oleh anggota DPRD Sulut komisi tiga bahwa pihaknya akan siap menerima kunjungan kapan saja, asal sebelumnya sudah ada pemberitahuan sambil menjelaskan pula bahwa PT MSM sudah menyalurkan bantuan CSR ke masyarakat lingkar tambang. ” Pada dasarnya kita (PT MSM) siap menerima kunjungan dari Bapak- Ibu kapan saja,” pungkas bung Inyo. (sisco)




Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut Rasky Mokodompit  Sebut Golkar Sulut Masih Solid

Sulut,GN- Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut Rasky Mokodompit menegaskan bahwa Partai Gollkar (PG) Sulut di bawah Kepemimpinan CEP masih solid.

Penegasan ini disampaikannya terkait issue yang berkembang, bahwa Partai lambang pohon beringin ini mulai mengalami polemik.

“Tentunya PG Sulut hari ini di bawah kepemimpinan ketua Ibu Critiany Eugina Paruntu (CEP) sebagai ketua DPD PG provinsi Sulut, hari ini saya tegaskan masih sangat solid,” tegas Rasky kepada media minggu (21/3/2021).

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut Rasky Mokodompit (foto : ist)

Lanjut Rasky mengatakan dengan adanya dukungan ketua PG Kabupaten/Kota se Sulut, pihaknya siap menghadapi agenda penting. “Pertama dengan dukungan yang ada di Kabupaten/Kota lainnya,  di mana ketua-ketuanya bagaimana kita merapatkan barisan untuk menghadapi agenda penting tahun 2024,” ujar Rasky yang juga Sekretaris PG Sulut.

Ditambahkannya  untuk mengembalikan kejayaan PG Sulut, Saya menghormati tindakan para senior dan sesepuh Golkar. “Kita masih punya waktu beberapa tahun untuk menyiapkan kejayaan Partai Golkar seperti apa yang diharapkan oleh para senior tokoh-tokoh sesepuh Partai Golkar. Saya sebagai kader Partai Golkar sangat menghormati saya sangat menghormati para tokoh-tokoh yang telah menyampaikan aspirasinya di beberapa media,” terangnya.

Menurut Rasky,  apa yang disampaikan oleh para tokoh sesepuh PG Sulut bisa disampaikan bersama, kita bisa duduk bersama dan bisa berkomunikasi dengan baik agar supaya kesolitan P Golkar Sulut tetap kuat dan terjaga, dalam rangka menghadapi agenda penting tahun 2024.

“Intinya, kalau para sesepuh siap membesarkan P Golkar Sulut, kami siap mendapatkan arahan dari para tokoh senior Golkar, dan saya yakin ibu Ketua CEP sangat menghormati arahan dari para sesepuh Partai Golkar Sulut, Dan Saya menggaris bawahi, PG Sulut di Kepemimpinan CEP masih sangat solid mengahdapai agenda penting 2024,” pungkasnya. (sisco)




Agung Laksono Buka Kegiatan Orientama Kader Kosgoro 1957 Wilayah Timur II Indonesia

Sulut,GN- DR H Agung Laksono selaku ketua MPO PPK Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong royong (Kosgoro) 1957, meminta seluruh jajaran Kosgoro 1957 di Indonesia untuk membantu pemerintah dalam memutuskan mata rantai covid-19.

Hal tersebut disampaikannya pada Orientasi dan tatap muka (Orientama) kader Kosgoro 1957 wilayah timur II Indonesia yang digelar di Novotel Grand Kawanua Kairagi Manado, Rabu ( 24/2/2021).

Agung Laksono Buka Kegiatan Orientama Dan Tatap Muka Kosgoro 1957 Wilayah  Timur II Indonesia (foto : ist)

“Untuk kepentingan masa depan, kita bukan hanya bicara politik tapi sektor ekonomi, kesehatan, pertanian, pariwisata bahkan menjadi warga negara yang baik yang membayar pajak pun merupakan cita-cita kita, ” kata Agung.

Lanjutnya mengatakan Kosgoro merupakan organisasi yang dihimpun memiliki cita-cita karena miliki historis sejara bangsa, yang harus mampu melebihi organisasi yang lain. Harus berpikir masa depan bangsa yaitu bermakna dan menjadi berkat bagi organisasi, partai, masyarakat, negara dan bangsa.

Turut Hadir Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut Rasky Mokodompit (foto : ist)

“Kita harus melakukan sesuatu agar pandemi bisa berakhir. Walau sederhana tapi penting. Karena organisasi bukan hanya nostalgia tapi mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk mengirim kader-kader dan Pimpinan terbaik agar dapat di manfaatkan untuk kepentingan negara, partai dan organisasi sebagai partai besar golongan karya,” pungkasnya.

Turut hadir Wakil menteri perdagangan Jerry Sambuaga, Ketua PPK Kosgoro 1957 Zulkarnain MS, Ketua fraksi Golkar DPRD Sulut Rasky Mokodompit, Kosgoro 1957 Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku utara, Gorontalo dan Sulawesi utara. (sisco)




Pernyataan MJP, FPG Lakukan Aksi Walk Out

Sulut,GN- Rapat koordinasi Fraksi DPRD Sulut terkait Ranperda Protokol Covid-19 Senin (21/2/2021) berlangsung alot, dimana semua anggota saling memberikan masukan bahkan terjadi perdebatan diantara anggota DPRD Sulut yang hadir.

Ketua FPG DPRD Sulut Rasky Mokodompit Saat Di Wawancarai Awak Media (foto : gemparnews)

Namun dibalik rapat tersebut, ada hal yang menarik diperlihatkan anggota DPRD Sulut juga pansus pembahas Ranperda Protokol Covid-19, dimana salah satu anggota Melky J Pangemanan (MJP) memberikan penyataan terkait Raperda tersebut. ” Dari informasi sudah ada tiga fraksi yang memasukkan pendapat akhir. Tinggal dua fraksi yang belum yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat. Jadi sudah bisa lanjut,” ujar MJP.

Penyataan MJP tersebut disambut dengan interupsi dari Fraksi Partai Golkar. Interupsi FPG langsung melakukan aksi Walk Out dari ruangan rapat. ” Teman-teman yang ada di Fraksi Golkar kita keluar saja, karena sudah tidak di perlukan lagi,” kata Ketua FPG Rasky Mokodompit sambil keluar ruangan rapat.

Ditemui di ruangannya, Ketua FPG lanjut menjelaskan aksi Walk Out. ” Jadi ketersinggunagan fraksi Partai Golkar (FPG) dalam rapat dimana Mekly Pangemanan dalam pernyataannya terkesan “Pandang enteng”. Kalau sudah tidak di butuhkan lagi FPG, ya kita keluar saja,” tegasnya.
Mendengar pernyataan tadi lanjut Rasky berarti sudah tidak membutuhkan FPG lagi. “Berarti dorang so nda mo pake pa torang,begitu ada bilang tadi,” pungkasnya. (sisco)