Sulut, GN – Bertempat diruangan paripurna, Senin (13/04/2026) Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB,KBD membuka rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur tahun 2025.

Saat membuka rapat pembahasan pansus LKPJ Gubernur tahun 2025, Ketua DPRD Sulut di dampingi Ketua Pansus Raski Mokodompit,SH,Wakil Ketua Louis Chramm dan Sekretaris Capt Ramli Kandoli,M.Mar beserta anggota pansus. Sementara dari eksekutif Sekretaris Provinsi Sulut di wakili Asisten III Dr Fransiscus Manumpil bersama jajaran SKPD Sulut.

Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa pembahasan LKPJ Gubernur 2025 selanjutnya akan di serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan. ” Untuk itu, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025, kami serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan bersama jajaran SKPD Sulut,” ujar Silangen sambil mempersilahkan ketua pansus untuk memimpin rapat pembahasan.

Usai diserahkan mandat oleh ketua DPRD Sulut, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 langsung di ambil alih oleh Ketua Pansus Raski Mokodompit. Raski mengatakan, dalam rapat pembahasan LKPJ gubernur ini, jadwal pembahasan akan di sesuaikan dengan masing – masing mitra kerja komisi di DPRD Sulut.

” Untuk rapat pembahasan hari ini, ada dua mitra kerja komisi yaitu komisi I dan Komisi II. Kemudian besok hari rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi III dan Selanjutnya rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi IV DPRD Sulut. Tentunya ini untuk mempersingkat waktu, agar rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 tidak memakan waktu yang lama,” kata Raski.

Raski pun meminta persetujuan seluruh anggota pansus agar usulan tersebut dapat disetujui oleh semua anggota pansus LKPJ Gubernur 2025. Sementara, anggota Pansus Vonny Paat juga menyampaikan usulannya agar eksekutif harus mempersiapkan data untuk di paparkan secara singkat guna mempererat waktu rapat pembahasan.

“Mengingat rapat pembahasan ini sudah jam 12 siang, sebaiknya jajaran SKPD menyampaikan laporannya secara singkat dan yang pokok intinya program yang terealisasi dan program yang belum terealisasi, agar supaya dapat menghemat waktu pembahasan kita,” kata Paat.

Selanjutnya, Ketua Pansus memberikan kesempatan kepada Asisten III Setdaprov Sulut untuk menyampaikan pengantar sekaligus memberikan kesempatan kepada kepala SKPD Sulut secara berurutan, untuk menyampaikan laporan anggaran tahun 2025.

Setelah asisten III menyampaikan laporan pengantar, langsung memberikan waktu dan kesempatan kepada Kepala Bappeda Sulut menyampaikan laporan anggaran tahun 2025, kemudian di lanjutkan oleh Kepala Dinas Kominfo Sulut, Kepala Badan Inspektorat Sulut, Kepala BKD Sulut, Kepala Biro Orpeg Sulut, Kepala Badan Kesbangpol Sulut dan beberapa SKPD yang hadir dalam rapat pembahasan tersebut.

Sesuai jadwal yang ada, rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 hari ini diperkirakan akan berakhir pada pukul 18.00 wita, dan selanjutnya pembahasan akan di lanjutkan pada besok hari dengan mitra kerja komisi III dan komisi IV DPRD Sulut.

Kemudian Pada Rabu 15 April 2026, Pansus LKPJ Gubernur 2025 melakukan kunjungan lapangan melakukan pertemuan dengan Bank SulutGo sebagai mitra komisi II DPRD Sulut dan dilanjutkan mengunjungi PT MSM yang berada di Minahasa Utara. Selanjutnya pada Kamis 16 April 2025 Pansus LKPJ Gubernur 2025 melakukan kunjungan lapangan ke PT JRBM  berlokasi di Bolaangmongondow.

Rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 dilanjutkan Senin 20 April 2025 di ruangan serba guna lantai III DPRD Sulut bersama dinas PU Provinsi Sulut, Dinas LHD Sulut dan Sekretariat DPRD Sulut. Rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 berlangsung tertib, sehingga semua pertanyaan, masukan dan usulan dari anggota pansus di jawab oleh SKPD, dan ada beberapa poin di sampaikan secara tertulis kepada pansus LKPJ Gubernur tahun 2025. (Advetorial)

Sulut,GN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 bergerak cepat melakukan fungsi pengawasan,Rabu (15/4/2026).

Saat melakukan kunjungan lapangan (on the spot) rombongan pansus mengunjungi PT Bank SulutGo (BSG) dan perusahaan pertambangan PT Meares Soputan Mining (MSM).

​Kunjungan ini merupakan langkah krusial untuk memverifikasi kesesuaian antara laporan tertulis yang disampaikan pemerintah provinsi dengan realitas kinerja di lapangan.

​Gedung kantor pusat baru Bank SulutGo menjadi titik pertama dikunjung. Dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Raski Mokodompit, agenda ini menjadi kunjungan kerja perdana DPRD Sulut.

​Raski mengatakan keterbukaan data keuangan BUMD adalah kunci dalam penilaian LKPJ. Fokus utama Pansus adalah memastikan kontribusi bank daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap optimal.

“Kami turun lapangan untuk memvalidasi data. Pansus ingin memastikan performa manajemen BSG sepanjang 2025 tetap berada di jalur yang benar, terutama mengenai deviden dan efektivitas pengelolaan manajemen baru dalam mencapai target,” ujar Raski Mokodompit.

​Kehadiran Pansus disambut oleh jajaran pimpinan tertinggi BSG, termasuk Komisaris Utama GS Vicky Lumentut dan Direktur Utama Revino Pepah. Manajemen BSG dalam pertemuan itu, memaparkan secara rinci mengenai pertumbuhan aset, penyaluran kredit ekonomi kerakyatan, hingga realisasi deviden yang menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Utara dan Gorontalo. (sisco)

Sulut,GN- Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Raski Mokodompit membacakan hasil pemandangan fraksi terkait tiga (3) buah Ranperda yang disampaikan dan penjelasan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE pada Rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (24/11/2025) tadi.

Dalam pandangannya, fraksi Partai Golkar setuju Ranperda ini dibahas pada tingkat selanjutnya. Namun fraksi Golkar juga memberikan beberapa pokok pikiran melalui pemandangan fraksi.

“Fraksi Golkar dengan menurunnya APBD tahun 2026 seperti yang sudah dikemukakan maka penghematan merupakan sebuah solusi namun juga tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan rakyat Sulawesi Utara,” kata Raski.

Fraksi partai Golkar lanjut Raski mengatakan menyakini bahwa pak Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengatasinya dengan jaringan Pemerintah pusat. (sisco)