Sulut,GN- Raski Mokodompit selaku Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sulawesi Utara (Sulut), menyampaikan apresiasinya atas tujuh tahun pemerintahan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw, Senin (13/2/2023).

          Raski Mokodompit (foto :ist)

Dia meminta OD-SK untuk melirik potensi wisata di daerah pemilihan Bolaang Mongondouw Raya (BMR) untuk dikembangkan, baik spot atau objeknya, hingga akses infrastrukturnya.

“Spot pariwisata di BMR tak kalah bagus dengan yang lain. Mungkin ini bisa jadi perhatian OD-SK yang sekarang lebih gencar memajukan pariwisata di Sulut,” ujarnya.

Soal capaian kerja dan pembangunan, Mokodompit mengaku OD-SK sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut telah terlihat di BMR.  Dimana selama tujuh tahun memimpin Sulut banyak hal yang telah dipersembahkan OD-SK bagi BMR.

“Setiap tahun pembangunan di BMR bertambah. Penganggarannya dan perhatian ODSK sangat dirasakan,” tambahnya.

Ditegaskannya, selama OD-SK memberikan perhatian ke daerahnya, BMR, masyarakat akan selalu mendukung.

“Dan tentu Fraksi Partai Golkar ada bersama pemerintahan OD-SK, selama kerja dan pembangunan diberikan sebesar-besarnya untuk rakyat BMR,” tutup politisi muda tiga periode di DPRD Sulut itu. (*/sisco)

Sulut,GN-Setelah mendengarkan pemaparan Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Sulut rupanya masih belum memiliki kantor yang proporsional.

Instansi yang dipimpin Jetty Pulu itu masih menumpang di salah satu gedung yang juga ditempati Komisi Informasi Publik.

“Di gedung itu ditempati dua instansi. Kami bahkan sering ‘bertengkar’ hanya karena persoalan parkir,” kata Pulu saat melakukan rapat dengan Komisi I DPRD Sulut, Selasa (1/11/2022) di ruang rapat Komisi I.

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi I Raski Mokodompit mamastikan pihaknya akan memerjuangkan pembangunan gedung kantor terlebih dahulu. “Kalau rumah nyaman, mau ke luar rumah pasti aman,” katanya.

Lanjut Raski, untuk ke depan harus memprioritaskan pembangunan kantor. Sebab tanpa gedung yang representatif tentu akan memengaruhi pelayanan terhadap masyarakat.

“Ini harus dibenahi lebih dulu. Setiap instansi pemerintah harus memiliki kantor yang jelas,” tandasnya. (sisco/*)

Sulut,GN- Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (25/10/22) siang, dengan beberapa mitra kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Usai memimpin rapat Ketua Komis I DPRD Sulut Raski A Mokodompit mengatakan rapat kerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penyusunan anggaran tahun 2023 disetiap mitra kerja SKPD.

“Rapat hari ini adalah rapat kerja terkait dengan anggaran tahun 2023 karena kemarin kita telah membahas KUA dan PPAS,” kata ketua komisi I.

Mekanisme kata Raski, sebelum masuk dalam TAPD dan Banggar, komisi I akan membahas RKA dari mitra kerja SKPD.

“Beberapa waktu kedepan lagi kita akan membahas RKA untuk SKPD antara banggar dan TAPD untuk membahas program dan kegiatan. Kami komisi I mengundang khusus mitra kerja komisi I untuk bisa membahas anggaran mitra kerja dari komisi I,” ujarnya.

Untuk KPU dan Bawaslu jelas Raski, pihaknya akan mengagendakan rapat dengan pihak penyelenggara pemilu daerah karena tahapan pemilukada tidak lama lagi akan berjalan.

“Akan kita agendakan, kita akan menunggu dulu angka pasti anggaran yang akan disiapkan oleh TAPD , karena memang akhir tahun depan tahapan pemilunya akan jalan. Jadi tahun ini pasti kita akan bahas anggaran pilkada,” terangnya.

Selain ketua komisi I Raski Mokodompit, hadir juga wakil ketua komisi I, Henry Walukouw, Melky Jakhin Pangemanan,  Herol Kaawoan dan Hilman F Idrus.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terundang dalam rapat kerja antara lain Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Bappeda dan Sekretariat Dewan (Setwan) Provinsi Sulut. (*/sisco)