Sulut,GN – Tiga Legislator DPRD Sulawesi Utara, Selasa (05/05/2026) menerima puluhan massa aksi yang tergabung dalam mahasiswa Sulut. Ketiga Legislator DPRD Sulut yakni, Raski Mokodompit, Pierre Makisanti dan Hillary Tuwo.

Bertema ‘Hardiknas 2026: Dari MBG Hingga Represi: Negara Makin Menjauh dari Rakyat!’ Mereka menyampaikan 6 tuntutan inti yakni:

1.Mendesak negara untuk menghapus program MBG serta menuntut pertanggungjawaban hukum seluruh pihak penyelenggara secara transparan dan adil

2.Mendesak penghentian seluruh aktivitas Koperasi Merah Putih serta penegakan hukum atas pelanggaran, terutama yang merugikan masyarakat dan berdiri di atas lahan sengketa

3.Mendesak negara memberikan kejelasan status dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh pendidik, termasuk guru honorer

4.Mengecam segala bentuk represi terhadap mahasiswa dan dosen, serta mendesak pencabutan kebijakan skorsing dan jaminan kebebasan berekspresi

5.Menolak segala bentuk militerisasi kampus dan mendesak penghentian intervensi aparat dalam kehidupan akademik

6.Mendesak kampus menindak tegas pelaku kekerasan seksual, menjamin perlindungan korban, serta membangun sistem penanganan yang transparan dan berpihak pada korban

Dalam kesempatan tersebut, Raski Mokodompit mengatakan, sebagaimana hasil tuntutan yang disampaikan, DPRD Sulut secara kelembagaan menerima hal tersebut.

“Namun, dari tuntutan yang ada sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun beberapa poin yang menjadi kewenangan daerah, akan disampaikan kepada pimpinan DPRD yang nantinya akan menugaskan AKD terkait untuk melakukan RDP sesuai kewenangan dari tuntutan mahasiswa,” kata Raski.

Sementara itu, Pierre Makisanti mengatakan aspirasi para mahasiswa akan di sampaikan kepada pimpinan. ” Jadi aspirasi adek – adek ini akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Sulut,” ucapnya. (sisco)

Sulut, GN- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2025, melakukan rapat pembahasan dengan mengundang mitra kerja SKPD provinsi Sulut dan instansi terkait di ruangan paripurna DPRD Sulut beberapa hari lalu. Dan Senin depan, masih ada beberapa SKPD yang akan melaksanakan rapat pembahasan  pansus LKPJ Gubernur tahun 2025.

Tidak seperti mitra kerja SKPD lainnya untuk melaksanakan rapat pembahasan hadir di kantor DPRD Sulut. Kali ini, Pansus LKPJ Gubernur tahun 2025 langsung mengunjungi mitra kerja komisi II Bank SulutGo yang ada di bilangan jalan bolivard pusat kota Manado, Rabu (15/04/2026).

Kunjungan Pansus LKPJ Gubernur 2025, Dibawah pimpinan Ketua Pansus Raski Mokodompit SH, diterima oleh jajaran petinggi BSG, yakni Revino Pepah (Direktur Utama), GS Vicky Lumentut (Komisaris Utama), Mutesa Holdin (Direktur Kepatuhan), Rudianto Katili (Direktur Dana dan Treasury).

Diawal pembukaan pertemuan Personil Komisi 1 menjelaskan kunjungan ini merupakan agenda formal perdana Pansus LKPJ di kantor pusat BSG yang baru. “Paling tidak, kami ingin mendengar langsung terkait kinerja ‘Torang pe Bank’ di tahun 2025,” ujarnya.

Dalam kunjungan ini, Pansus LKPJ berharap mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai kontribusi BSG terhadap pendapatan daerah serta sejauh mana efektivitas pengelolaan manajemen baru dalam mencapai target perusahaan.

Melalui tinjauan ini, Pansus berharap mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai kontribusi BSG terhadap pendapatan daerah serta sejauh mana efektivitas pengelolaan manajemen baru dalam mencapai target perusahaan.

Sementara itu Dirut PT Bank Sulut Revino Pepah dalam penjelasan mengenai capaian kinerja Bank SulutGo dari deviden,total aset, capaian PAD sampai pada penjelasan terkait kredit.
​
Pansus LKPJ yang hadir dalam kunjungan tersebut yakni Raski Mokodompit, Loius Schramm,Prof Paula Runtuwene, Remly Kandoli, Nick Lomban,Roy Roring, Mulyadi Paputungan dan Jeane Laluyan. (*/sisco)

Sulut,GN- ​Tak hanya sektor perbankan, Pansus Pembahas LKPJ Gubernur tahun 2025 di pimpin oleh Ketua Pansus Raski Mokodompit,SH pada Rabu (15/04/2026) juga memperluas jangkauan pengawasan ke sektor sumber daya alam. Tim melanjutkan perjalanan ke lokasi operasional PT Meares Soputan Mining (MSM) di Minahasa Utara.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berdampak pada laporan pertanggungjawaban gubernur Sulawesi Utara.

Hasil dari kunjungan lapangan ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kritis DPRD Sulawesi Utara terhadap LKPJ Gubernur tahun 2025 sebelum diputuskan dalam rapat paripurna. (sisco)

Sulut,GN- Ketua Pansus LKPJ Gubernur tahun 2205, Raski Mokodompit menegaskan rapat pembahasan akan berlangsung sampai Selasa 14 April 2026 dengan menghadirkan mitra kerja komisi III dan komisi IV DPRD Sulut.

Raski menyebutkan sebelumnya rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 menghadirkan dua mitra kerja yakni komisi I dan Komisi II.

” Kita baru selesai melakukan rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 dengan mitra kerja komisi I dan komisi II dan besok hari kita akan lanjut rapat pembahasan LKPJ Gubernur dengan mitra kerja komisi III dan komisi IV DPRD Sulut,” kata Raski kepada sejumlah media usai rapat pembahasan, Senin (13/04/2026) di ruangan sidang paripurna DPRD Sulut.

Lanjut kata Raski, setelah selesai pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 dengan mitra kerja, pansus akan turun lapangan sekaligus mengecek spot – spot sesuai dengan data yang di terima oleh pansus. ” Nanti kita akan berembuk dengan anggota pansus, untuk turun lapangan usai rapat pembahasan ini,” tandas Raski. (sisco)

Sulut,GN- DPRD Sulawesi Utara (Sulut) di pimpin oleh Ketua dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene, Rabu (25/03/2026) menggelar rapat Paripurna dalam rangka LKPJ Gubernur tahun 2025.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Sulut membacakan susunan panitia khusus pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025.

Berikut ini nama-nama Panitia Khusus DPRD Sulut Pembahas LKPJ Gubernur tahun 2025:

dr. Fransiscus Silangen SpB KBD – Koordinator

dr. Michaela E. Paruntu MARS – Koordinator

Royke R. Anter, SE, ME – Koordinator

Stela M. Runtuwene, A.Md, Sek – Koordinator

Ketua Pansus Raski Mokodompit

Wakil ketua Louis Carl Schramm

Sekretaris Remly Kandoli.

Dra. Vonny J. Paat – Fraksi PDI Perjuangan

Hj. Muslimah Mongilong – Fraksi PDI Perjuangan

Jeane Laluyan, SE – Fraksi PDI Perjuangan

Berty Kapojos, S.Sos – Fraksi PDI Perjuangan

Dr. Toni Supit, SE, MM – Fraksi PDI Perjuangan

Dr. Ir. Royke O. Roring, M.Si, IPU – Fraksi PDI Perjuangan

Priscilla C. Wurangian, MBA – Fraksi Partai Golkar

Ronald Sampel – Fraksi Partai Demokrat

Angelia R. Wenas, SE – Fraksi Partai Demokrat

Nick A. Lomban, SE – Fraksi Partai NasDem

Prof. Dr. Julyeta P. A. Runtuwene, M.S – Fraksi Partai NasDem

Muliadi Paputungan – Fraksi Partai Gerindra

(sisco)

Sulut,GN – Rapat Lanjutan Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sulut Bersama Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut (PDPS) Senin (10/11/2025) dilaksanakan diruangan serbaguna lantai 3 gedung DPRD Sulut.

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus Eugenia Mantiri didampingi Sekretaris Raski Mokodompit serta anggota antara lain Jeane Laluyan, Hilary Tuwo, dan Louis Scramm. Sementara dari pihak PDPS dihadiri oleh Direktur Olvi Ateng bersama jajarannya.

Sekretaris pansus Raski Mokodompit berharap Ranperda ini dapat memberikan dampak kemajuan pada pembangunan di bumi nyiur melambai.

Hal senada disampaikan oleh anggota pansus Hilary Tuwo, dimana dirinya juga berharap ketika pansus ini disahkan memberikan dampak positif pembangunan yang ada di Sulawesi Utara.

” Kami berharap dapat memberikan dampak positif untuk pembangunan di Sulawesi Utara,” ucapnya.

Usai Rapat, Direktur PDPS Olvi Ateng menegaskan untuk kedepannya terus meningkatkan kinerja sehingga mampu memberikan kontribusi kepada Pemprov sebagai pemilik BUMD dan terutama kepada masyarakat.

“Yang tadi dijelaskan penciptaan lapangan kerja itu penting sekali. Karena dengan adanya kesempatan kerja, maka perekonomian akan berputar,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Raski Mokodompit dipercayakan Fraksi Golkar untuk membacakan Pemandangan Umum Fraksi Golkar atas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025, Rabu (20/08/2025).

Berikut catatan-catatan penting Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBDP) yang disampaikan oleh juru bicara fraksi Golkar Raski Mokodompit.

pertama Fraksi Golkar prihatin melihat turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 1 Triliun 515 milliar menjadi Rp1 Triliun 512 milliar turun Rp 2 milliar 168 juta.

Kedua, memasuki musim penghujan apa langkah konkrit yang akan diambil Pemprov Sulut untuk daerah yang rawan bencana di tengah efisiensi anggaran saat ini.

Ketiga, menghentikan maraknya kasus kekerasan menggunakan senjata tajam di Sulut, dengan mengalokasikan anggaran kepada Forkopimda, ormas agama dan kepemudaan untuk melakukan pengamanan.

Keempat, mendukung anggaran untuk media dalam APBDP dalam memaksimalkan informasi.

Kelima, bagaimana upaya dari Pemprov Sulut untuk mensejahterakan masyarkat untuk petani dan nelayan.

Keenam, penyegaran dan pengisian jabatan di lingkup Pemprov Sulut dengan mengedepankan right man in the right job.

Ketujuh, Fraksi Golkar mengapresiasi paskibraka asal Tomohon yang wakili Sulut di Istana Negara.

Delapan, strategi apa yang akan dilaksanakan Pemprov Sulut pada kondisi APBDP tahun 20025 yang menurun pada sektor pendapatan saat ini.

Sembilan, langkah Pemprov terhadap koperasi merah putih dan makanan bergizi.

Sepuluh, alokasi anggaran pembangunan di kawasan Nusa Utara khususnya korban bencana alam gunung ruang.

“Kami berharap catatan-catatan penting ini akan menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, ” tutupnya. (sisco)

Sulut,GN – Plt Sekretaris DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Wiliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si mengatakan pengucapan sumpah/janji pergantian antar waktu anggota DPRD Sulut dari partai Golkar sisa masa jabatan 2024-2029 akan dilaksanakan Jumat, (25/7/2025) besok sekira pukul 13.00 wita.

Acara pelantikan anggota DPRD Sulut Raski Mokodompit di gelar di ruangan rapat paripurna DPRD Sulut.

” Iya, besok akan dilaksanakan acara pengambilan sumpah/janji pergantian antar waktu anggota DPRD Sulut dari partai Golkar sisa masa jabatan 2024-2029,” kata sekwan Niklas kepada media gemparnews.com ketika di hubungi awak media melalui telephone selularnya, Kamis (24/7/2025) tadi sore.

Diketahui Raski Mokodompit akan menggantikan alm I ketut sukardi dari partai Golkar daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya (BMR). (sisco)

Sulut,GN- Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Sulut dari Alm I Ketut Sukadi ke Raski Mokodompit daerah pemilihan Bolaangmongondow Raya dari partai Golkar sementara berjalan.

Hal itu dikatakan politisi Golkar yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela E Paruntu (MEP) di kantor DPRD lantai tiga tuangan serbaguna.

MEP menegaskan langkah lebih lanjut ke depannya tinggal menunggu proses. “Kalau PAW pak Raski proses sementara berjalan Suratnya sudah masuk di DPRD,” tegas MEP.

Bagi fraksi Golkar kata MEP, pelaksanaan proses pergantian antar waktu yang cepat membuat fraksi Golkar di DPRD semakin bagus. “Yang pasti Golkar lebih cepat lebih baguslah,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Raski Mokodompit,SH secara resmi menjabat Wakil Ketua DPRD Sulut sisa masa jabatan periode 2019-2024.

Jabatan Wakil Ketua sebelumnya, di pegang oleh James Arthur Konjongian daerah pemilihan Minahasa Selatan-Minahasa Tenggara dari partai Golongan Karya.

Acara pelantikan di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil ketua Viktor Mailangkay,SH,MH, Sekretaris Provinsi Steve Kepel. Sementara pengambilan sumpah jabatan di lakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado Asli Ginting,SH,MH.

Usai pelantikan putra Bolaang Mongondow ini mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada masyarakat Bolaang Mongondow Raya atas kepercayaan yang telah diberikan dan kini Ia dipercayakan menjadi Pimpinan DPRD Sulut.

“Saya akan berkordinasi dengan pimpinan DPRD lainnya, untuk mengoptimalkan kinerja DPRD, kemudian kepada ibu Christiani Eugenia Paruntu(CEP) sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulut yang telah mempercayakan kepada saya untuk mengisi pergantian antar waktu pimpinan DPRD Sulut.” jelasnya kepada sejumlah wartawan di ruangan paripurna.

Lanjut Raski mengatakan meskipun proses pelantikan sempat tersendat-sendat dimana SK PAW terbit pada tanggal 15 november 2023 lalu.

” Saya tidak tahu apa alasan pelantikan bisa tertunda, namun demikian saya bersyukur pelantikan dapat terlaksana dengan baik hari ini,” ucapnya.

Selain itu, Politisi Golkar ini mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur kepada semua stakeholder yang telah mendorong dan menyukseskan acara pelantikan tersebut.

” Termasuk teman-teman wartawan yang boleh menahan diri belum mengekspos pemberitaan pada hari kemarin namun bisa diekspos hari ini,” tutupnya. (sisco)