Manado,GN- Bertempat di lantai 2 Kantor administrasi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Direksi bersama Manager dan staf menggelar rapat kerja awal tahun 2024.

Rapat tersebut di pimpin langsung oleh Plt Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr R D Kandou Manado, Dr dr Ivonne Elisabeth Rotty MKes, Kamis (4/1/2024).

Rapat kerja awal tahun ini terfokus untuk merumuskan dan mengevaluasi program kerja yang akan dijalankan oleh RSUP Kandou sepanjang tahun 2024.

Dirut Ivonne menegaskan Pentingnya kerja sama dan komunikasi yang baik dalam mendorong tercapainya tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Apresiasi pun diberikan kepada seluruh tim RSUP Kandou oleh Dirut Ivonne dimana atas kerja keras selama tahun 2023, sambil berharap pencapaian yang lebih baik pada tahun 2024 ini.

“Memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat harus tetap menjadi prioritas kita. Oleh karena itu, perlu merumuskan strategi dan program kerja yang efektif dan efisien,” kata Dirut.

Lanjut kata Dirut, kesejahteraan pasien merupakan prioritas utama dan mengajak semua pihak untuk bersatu dalam mencapainya.

“Rapat ini diharapkan dapat menjadi momentum awal yang baik untuk RSUP Kandou dalam menjalankan berbagai program kerja di tahun 2024,”ungkapnya.

Diharapkan untuk mendorong terciptanya momentum positif dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Direktur PMKP, dr Yeheskiel Panjaitan SH MARS, Direktur Layanan Operasional dr Wega Sukanto Sp BTKV, Direktur Perencanaan dan Keuangan Dr Erwin Sondang Siagian SSTP MSi, serta seluruh jajaran manajemen RSUP Kandou. (*/sisco)

SANGIHE,GN- Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr.Rinny Tamuntuan menggelar rapat keasistenan dua bersama dengan kepala perangkat daerah (OPD) dan kepala -kepala bagian ,dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe senin (13/6/2022),bertempat di Papanuhung Santiago Tampungang Lawo.

Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dr.Rinny Tamuntuan dalam arahannya menyampaikan agar dari masing-masing perangkat daerah dapat menyiapkan laporan kegiatan-kegiatan yang sudah terealisasi,dan kegiatan yang belum terealisasi dan apa kendalanya dan seperti apa solusinya kedepan.

” jadi untuk di satu semester ini sejauh mana kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana yang sudah terealisasi baik dari fisik dan jumlah keuangannya sesuai dengan target yang di rencanakan, yang tentunya kalau tidak sesuai dengan target kira-kira apa persoalannya apa masalahnya dan kemudian kira-kira solusinya Seperti apa kedepan,”ucap Bupati

Bupati pun berharap supaya masing-masing perangkat daerah memiliki inovasi-inovasi kedepan.

“Saya berharap dari masing-masing perangkat daerah ini bisa menyiapkan inovasi-inovasi kedepan apa yang akan dilaksanakan, menjadi prioritas dari masing-masing perangkat daerah,”harap Penjabat Bupati Sangihe ini .(ROBIN)

Sulut,GN- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dokter Fransiscus A ndi Silangen,SpB-KBD memimpin langsung Rapat Paripurna, Jumat (22/4/2022).

Rapat tersebut di laksanakan di ruangan sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulut dengan beberapa agenda diantaranya penyerahan LKPJ Gubernur Tahun 2021, Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022, Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Sulut, Penyampaian Laporan Reses Pertama Tahun 2022 Sekaligus Pembukaan Masa Sidang Ketiga Tahun 2022 Serta Penyampaian Gubernur Penjelasan Terhadap Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025.

Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD dalam memimpin rapat tersebut di dampingi Wakil Ketua Billy Lombok, Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw serta di hadiri Anggota DPRD Sulut, Sekretaris Provinsi Sulut dan jajarannya.

Penyampaian dan penyerahan hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut di bacakan oleh Ketua Pansus Dra Vonny Paat. Dalam penyampaiannya, Pansus DPRD Sulut memberikan apresiasi sekaligus catatan-catatan yang harus di perhatikan oleh pemerintah provinsi untuk di tindaklanjuti. Setelah membacakan hasil rekomendasi, Ketua Pansus DPRD Sulut menyerahkan hasil tersebut kepada Pimpinan rapat Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen, Wakil Ketua Billy Lombok, Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandou.

Usai mendengarkan laporan dan catatan-catatan penyampaian oleh ketua Pansus, maka Pimpinan rapat Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa DPRD dapat menyimpulkan untuk perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut antara lain pertama, vokus melaksanakan visi dan misi kepala daerah dengan berorientasi pada pencapaian target yang telah ditetapkan pada RPJMD provinsi Sulut tahun 2021-2026. Kedua, selektif dan selalu berinovasi dalam membuat program-program kerjanya sehingga Anggaran yang telah ditetapkan dapat terserap secara optimal dan melakukan perencanaan yang matang dan sangat mempengaruhi atas pencapaian target dan sasaran yang telah di tetapkan.
Adapun catatan-catatan yang dapat di simpulkan ada enam yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sulut di depan rapat paripurna tersebut.

Kemudian, ketua DPRD Sulut melanjutkan agenda dengan Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022 dan dilanjutkan dengan Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Sulut. Pada kesempatan itu, masing-masing AKD menyerahkan hasil laporan Kinerja kepada pimpinan rapat, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

Usai penyerahan laporan Alat Kelengkapan Dewan, di lanjutkan dengan Penyampaian Laporan Reses Pertama Tahun 2022 Sekaligus Pembukaan Masa Sidang Ketiga Tahun 2022. Setiap daerah pemilihan (Dapil) melaporkan hasil reses sekaligus menyerahkan hasil tersebut kepada pimpinan rapat paripurna, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Ketua DPRD Sulut berharap, dengan di serahkannya hasil reses masing-masing dapil, dapat di tindaklanjuti dan sekaligus sebagai masukan untuk pemerataan dan kemajuan pembangunan di provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk memberikan Penyampaian Gubernur dan Penjelasan Terhadap Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025.
Gubernur mengatakan bahwa Ranperda ini terdiri dari 10 bab dan 76 pasal. Gubernur berharap, DPRD turut membahas dan menyempurnakan bagian-baian secara konferensif sehingga pada waktunya, nanti dapat bersepakat bersama ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Terkait Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025, maka setiap fraksi di DPRD Sulut dapat memberikan pemandangan fraksi terkait Ranperda tersebut. Kelima fraksi DPRD Sulut menyetujui Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025, untuk di bahas pada tingkat selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. ” Dapat disimpulkan bahwa kelima fraksi DPRD Sulut menyetujui untuk di bahas pada tingkat pembahasan selanjutnya,” tutup Ketua DPRD Sulut itu. (advetorial)

Sulut,GN- Penerapan Protokol Kesehatan dan Jumlah Kehadiran Di Kantor DPRD provinsi Sulawesi Utara (Sulut) semakin ketat. Hal itu dilakukan guna mencegah dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan Kantor DPRD Provinsi Sulut.

Meskipun demikian, tidak mengurangi jadwal dan agenda rapat anggota DPRD Sulut. Agenda dan jadwal rapat digelar secara virtual. Hal ini terlihat dari sejumlah jadwal yang telah dianggendakan oleh sekretariat DPRD Sulut dan sesuai rilis yang diterima oleh awak media ini, Senin 26 Juli 2021.

Berikut ini agenda dan jadwal rapat internal selama tiga hari kedepan (27,28 dan 29 Juli 2021:

1. Rapat1 Internal Komisi III, Selasa 27 Juli 2021, Pukul 10.00 Wita ( dilaksanakan secara Virtual )

2. Rapat Internal Pansus Ranperda tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Disabilitas, Rabu 28 Juli 2021, Pukul 10.00 Wita ( dilaksanakan secara Virtual )

3. Rapat Internal Pansus Ranperda tentang Pengendalian Sampah Plastik, Kamis 29 Juli 2021, Pukul 10.00 Wita ( dilaksanakan secara Virtual ).
(Sisco)

Manado,GN- Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD selaku ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sulawesi Utara (Sulut) memimpin rapat perdana di tahun 2021. Rapat tersebut di laksanakan secara virtual Rabu,(06/01/21).

Ketua PERSI Sulut yang juga Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Dr dr Jimmy Panelewen SpB-KBD, menjelaskan beberapa hal penting kepada pimpinan Rumah Sakit di Sulut terkait antisipasi peningkatan pasien covid-19.

“Pertama Kementerian kesehatan berkonsentrasi untuk mengantisipasi lonjakan pasien pasca liburan Natal dan tahun baru. Antisipasi tersebut di mintakan semua Rumah Sakit pemerintah,Rumah Sakit TNI POLRI, Rumah sakit swasta,Untuk menyiapkan minimal 30 persen dari jumlah tempat tidurnya didedikasikan untuk pasien covid dan yang kedua arahan dari Kementerian Kesehatan agar kita punya komitmen bersama untuk melindungi tenaga kesehatan (Nakes) dengan cara ketersediaan fasilitas proteksi diri (APD), sehingga semua Nakes terakomodasi penyediaan alat proteksi diri,” Jelas Panelewen.

Lebih lanjut Panelewen mengatakan bahwa Keterpaparan Nakes di setiap rumah sakit harus di minimalisasi dan diatur jadwal kerja termasuk waktu jeda. ” Jadwal kerja dari Nakes di masing-masing Rumah Sakit harus di atur jeda istirahatnya, agar kontak tenaga kesehatan dengan pasien covid bisa lebih singkat,” kata Ketua PERSI Sulut ini.

Dia berharap kepada semua pimpinan Rumah Sakit yang ada di Sulut untuk tetap menjaga ketersediaan obat. ” Untuk antisipasi peningkatan pasien yang signifikan sediaan obat, oksigen sarana dan prasarana, bahan habis pakai semuanya bisa tersedia dan pelayanan tetap jalan dengan baik,” terangnya.

Selain itu, Ketua PERSI Sulut ini meminta agar di internal Rumah Sakit masing-masing untuk menyesuaikan penambahan ruangan dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan yang berlaku. (*/sisco)

SANGIHE,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pengkab), mulai membahas Pengantar Rancangan Peraturan Daerah dan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran (TA) 2021 dalam pembicaraan tingkat pertama, dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sangihe Josephus Kakondo BAE, Kamis (26/11/2020).

Pada kesempatan itu Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME membacakan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran (TA) 2021, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 64 tahun 2020, tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

“Aturan tersebut menegaskan sejumlah hal yang bersifat substansi, diantaranya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)2012,” ujar Bupati Gaghana.

Gaghana menjelaskan bahwa, kebijakan strategis Pemerintah tersebut telah diakselerasikan pada tataran kebijakan daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021, serta kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2021.

Bupati mengungkapkan, selain fokus pada penanganan covid 19,Pemda juga terus menjaga ketahanan dan kemampuan APBD secara bertahap dan jangka panjang.

Lebih jauh Gaghana menyampaikan bahwa,momentum pembahasan APBD 2021 antar Pemda dan DPRD diharapkan menjadi pilar utama kesepakatan semua, sebagai bentuk komitmen kondisi dan tatanan kehidupan kebangsaan yang juga mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat di daerah Kabupaten Sangihe.

” Oleh karena itu pos belanja juga akan difokuskan untuk memperkuat sejumlah bidang strategis antara lain peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, peningkatan produktivitas, inovasi serta daya saing,” ujar Bupati Gaghana.

Berdasarkan penjelasan pemerintah tentang kebijakan alokasi dan panduan transfer ke daerah dan dana desa pada TA 2021. Akan diarahkan sebagai quality control guna mendorong peran daerah dalam pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas kesehatan dan perlindungan sosial melalui redesain ke daerah dan Dandes.

Pun ditambahkan Bupati, menyangkut Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan untuk penguatan SDM dan perlindungan sosial serta penguatan ekonomi masyarakat daerah yang terdampak pandemi Covid-19.

Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik diarahkan pada refocusing bidan dan kegiatan yang berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat dimasa pandemi. Demikian juga DAK non fisik pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan program merdeka belajar dari dana BOS, dukungan dan fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak serta pelayanan ketahanan pangan,”tutupnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Pimpinan dan Anggota DPRD Sangihe, Bupati Sekda serta Pimpinan OPD.(ROBIN)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw pada kemarin hari, (18/5-2020) di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara mengikuti Rapat Koordinasi terkait Pengamanan dan penegakan protokol Kesehatan Covid 19 dalam rangka menyambut hari raya idul Fitri 1431 H.

Adapun rapat ini di pimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum Dan HAM RI, bersama Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung melalui Video Conference.

Selain Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, turut serta pula dalam rapat yang dilaksanakan secara virtual ini Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandouw, Pangdam XIII Merdeka Manado, Kapolda Sulut, dan pimpinan Forkopimda lainnya. (*/sisco)

SANGIHE,GN-Bupati kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana (JEG) memberikan warning keras kepada pejabat yang malas menghadiri rapat dan kegiatan.

Hal itu disampaikan Bupati saat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2021 rabu (22/1/2020) yang digelar Bapelitbang Daerah,di Pandopo rumah jabatan Bupati.
Pasalnya,masih ada pejabat yang tidak menghadiri hajatan yang sangat penting itu.

Bahkan Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana SE ME, menanyakan kehadiran dari pejabat.

Gaghana meminta seluruh pimpinan OPD untuk dapat hadir, bahkan Bupati menanyakan daftar hadir pejabat yang hadir dan tidak hadir.

Menyangkut sikap dan perilaku pejabat,Bupati memberikan warning keras.Menurutnya pejabat seperti itu harus dipertibangkan lagi,jangan sampai berdampak kepada masyarakat.

Perilaku seperti ini menurut Bupati, sudah sering dilakukan. Bahkan dengan tidak sungkan-sungkan Bupati meminta bila pejabat yang malas hadir bila ada kegiatan untuk segera dicarikan pengganti.

Ditambahkan Bupati, sikap dan prilaku seperti ini harus ulang difikirkan lagi. Jangan sampai berdampak terhadap masyarakat,.

“Ini kita harus perbaiki semua, supaya ada komitmen untuk rakyat ini. Kalau kita berfikir rakyat dengan pola ugal-ugalan akan jadi seperti apa kita. Dari sini saya akan membuat pernyataan jangan mengorbankan rakyat hanya kemalasan dari kemalasan,” pungkasnya. (ROBIN)