Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2025, Sowan ke BSG

Sulut, GN- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2025, melakukan rapat pembahasan dengan mengundang mitra kerja SKPD provinsi Sulut dan instansi terkait di ruangan paripurna DPRD Sulut beberapa hari lalu. Dan Senin depan, masih ada beberapa SKPD yang akan melaksanakan rapat pembahasan  pansus LKPJ Gubernur tahun 2025.

Tidak seperti mitra kerja SKPD lainnya untuk melaksanakan rapat pembahasan hadir di kantor DPRD Sulut. Kali ini, Pansus LKPJ Gubernur tahun 2025 langsung mengunjungi mitra kerja komisi II Bank SulutGo yang ada di bilangan jalan bolivard pusat kota Manado, Rabu (15/04/2026).

Kunjungan Pansus LKPJ Gubernur 2025, Dibawah pimpinan Ketua Pansus Raski Mokodompit SH, diterima oleh jajaran petinggi BSG, yakni Revino Pepah (Direktur Utama), GS Vicky Lumentut (Komisaris Utama), Mutesa Holdin (Direktur Kepatuhan), Rudianto Katili (Direktur Dana dan Treasury).

Diawal pembukaan pertemuan Personil Komisi 1 menjelaskan kunjungan ini merupakan agenda formal perdana Pansus LKPJ di kantor pusat BSG yang baru. “Paling tidak, kami ingin mendengar langsung terkait kinerja ‘Torang pe Bank’ di tahun 2025,” ujarnya.

Dalam kunjungan ini, Pansus LKPJ berharap mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai kontribusi BSG terhadap pendapatan daerah serta sejauh mana efektivitas pengelolaan manajemen baru dalam mencapai target perusahaan.

Melalui tinjauan ini, Pansus berharap mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai kontribusi BSG terhadap pendapatan daerah serta sejauh mana efektivitas pengelolaan manajemen baru dalam mencapai target perusahaan.

Sementara itu Dirut PT Bank Sulut Revino Pepah dalam penjelasan mengenai capaian kinerja Bank SulutGo dari deviden,total aset, capaian PAD sampai pada penjelasan terkait kredit.

Pansus LKPJ yang hadir dalam kunjungan tersebut yakni Raski Mokodompit, Loius Schramm,Prof Paula Runtuwene, Remly Kandoli, Nick Lomban,Roy Roring, Mulyadi Paputungan dan Jeane Laluyan. (*/sisco)




Ketua DPRD Sulut Buka Rapat Pembahasan Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2025

Sulut, GN – Bertempat diruangan paripurna, Senin (13/04/2026) Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB,KBD membuka rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur tahun 2025.

Saat membuka rapat pembahasan pansus LKPJ Gubernur tahun 2025, Ketua DPRD Sulut di dampingi Ketua Pansus Raski Mokodompit,SH,Wakil Ketua Louis Chramm dan Sekretaris Capt Ramli Kandoli,M.Mar beserta anggota pansus.

Sementara dari eksekutif Sekretaris Provinsi Sulut di wakili Asisten III Dr Fransiscus Manumpil bersama jajaran SKPD Sulut.

Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa pembahasan LKPJ Gubernur 2025 selanjutnya akan di serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan. ” Untuk itu, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025, kami serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan bersama jajaran SKPD Sulut,” ujar Silangen sambil mempersilahkan ketua pansus untuk memimpin rapat pembahasan.

Usai diserahkan mandat oleh ketua DPRD Sulut, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 langsung di ambil alih oleh Ketua Pansus Raski Mokodompit

Raski mengatakan, dalam rapat pembahasan LKPJ gubernuer ini jadwal pembahasan akan di sesuaikan dengan masing – masing mitra kerja komisi di DPRD Sulut. ” Untuk rapat pembahasan hari ini, ada dua mitra kerja komisi yaitu komisi I dan Komisi II. Kemudian besok hari rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi III dan Selanjutnya rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi IV DPRD Sulut. Tentunya ini untuk mempersingkat waktu, agar rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 tidak memakan waktu yang lama,” kata Raski.

Raski pun meminta persetujuan seluruh anggota pansus agar usulan tersebut dapat disetujui oleh semua anggota pansus LKPJ Gubernur 2025. Sementara, anggota Pansus Ibu Vonny Paat juga menyampaikan usulannya agar eksekutif harus mempersiapkan data untuk di paparkan secara singkat guna mempererat waktu rapat pembahasan. ” Mengingat rapat pembahasan ini sudah jam 12 siang, sebaiknya jajaran SKPD menyampaikan laporannya secara singkat dan yang pokok intinya program yang terealisasi dan program yang belum terealisasi, agar supaya dapat menghemat waktu pembahasan kita,” kata Paat.

Selanjutnya, Ketua Pansus memberikan kesempatan kepada Asisten III Setdaprov Sulut untuk menyampaikan pengantar sekaligus memberikan kesempatan kepada kepala SKPD Sulut secara berurutan, untuk menyampaikan laporan anggaran tahun 2025.

Setelah asisten III menyampaikan laporan pengantar, langsung memberikan waktu dan kesempatan kepada Kepala Bappeda Sulut menyampaikan laporan anggaran tahun 2025, kemudian di lanjutkan oleh Kepala Dinas Kominfo Sulut, Kepala Badan Inspektorat Sulut, Kepala BKD Sulut, Kepala Biro Orpeg Sulut, Kepala Badan Kesbangpol Sulut dan beberapa SKPD yang hadir dalam rapat pembahasan tersebut.

Sesuai jadwal yang ada, rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 hari ini diperkirakan akan berakhir pada pukul 18.00 wita, dan selanjutnya pembahasan akan di lanjutkan pada besok hari dengan mitra kerja komisi III DPRD Sulut. (sisco)




ORDA Sulut Ikut Bahas Kesiapan Nataru 2025–2026 Bersama Polda Sulut

Manado,GN – Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Daerah Sulawesi Utara (ORDA Sulut) kembali menunjukkan peran strategisnya dalam penguatan komunikasi kebe dalam pengamanan publik. Hal itu dibuktikan dengan keterlibatan aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dan operasi lilin yang digelar Polda Sulut, Selasa (09/12/2025).

ORDA Sulut diwakili oleh Sekretaris ORDA Roland Aling, S.Sos dengan Call Sign YC8RPK, dan Wakil Ketua ORDA Wensbert Polii, S.Sos (Call Sign YB8TVM), hadir mewakili Ketua ORDA Sulut Capt. Eron A. Tambani, ST., M.Mar, (Call Sign YB8RQQ).

Kehadiran ORDA Sulut mendapat perhatian karena menjadi unsur pendukung utama jaringan komunikasi jika terjadi kepadatan jaringan telekomunikasi maupun kegagalan sistem komunikasi saat momen padat aktivitas masyarakat seperti Nataru.

Rakor dipimpin oleh Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiyono, dihadiri oleh para PJU Polda Sulut, perwakilan Forkopimda Sulut, instansi terkait, dan diikuti melalui sarana zoom meeting oleh Forkopimda Kabupaten/Kota bersama instansi terkait lainnya.

“Kegiatan rapat koordinasi yang kita laksanakan hari ini memiliki tujuan antara lain meningkatkan kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Polri, Pemda, TNI dan instansi terkait lainnya di wilayah Sulawesi Utara, meninjau kesiapan masing-masing instansi dalam menghadapi situasi jelang, pada saat, dan pasca perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, serta meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi berbagai perkembangan situasi kamtibmas yang sewaktu- waktu dapat berubah,” ujar Wakapolda.

Menurut Wakapolda, menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 terjadi peningkatan mobilitas masyarakat, khususnya pada sektor transportasi, perdagangan, dan aktivitas sosial.

“Peningkatan mobilitas tersebut memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian, juga berbagai potensi dampak negatif seperti kenaikan angka kecelakaan lalu lintas, tindak kriminalitas, kelangkaan BBM, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta berbagai gangguan kamtibmas lainnya,” ujarnya.

Selain itu, Wakapolda juga mengingatkan terkait kondisi cuaca yang saat ini memasuki musim hujan.

“Kita juga dituntut untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi. Saya mengajak kita semua untuk semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan. Penebangan hutan secara liar, pengelolaan lahan yang tidak sesuai aturan, serta rendahnya kepedulian lingkungan dapat memperbesar risiko terjadinya banjir dan tanah longsor,” lanjut Brigjen Pol Awi.

Ia berharap seluruh aparatur negara bekerja lebih optimal dalam menciptakan rasa aman dan nyaman yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Utara selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Dalam Rakor tersebut, juga dipaparkan kesiapan masing-masing instansi dalam menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Saya berharap keterpaduan dalam kegiatan rapat koordinasi ini dapat bermanfaat untuk kemudian diimplementasikan pada setiap kegiatan yang dihadapi, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna menjamin terselenggaranya setiap kegiatan masyarakat dengan aman, tertib dan lancar,” pungkasnya.

Dengan terus memperkuat koordinasi bersama Polda Sulut dan seluruh unsur pemerintah, ORDA Sulut berkomitmen memastikan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Bumi Nyiur Melambai berlangsung aman, tertib, dan lancar.(*/sisco)




Hari Ini, DPRD Sulut Menggelar 6 Agenda Kegiatan

Sulut,GN – DPRD Sulawesi Utara (Sulut) hari ini Senin, (24/11/2025) menggelar enam (6) agenda kegiatan. Agenda pertama adalah ibadah rutin pimpinan/ Anggota DPRD, Sekretariat dan forum wartawan DPRD. Ibadah ini rutin Setiap Minggu dilaksanakan sebagai wujud ucapan syukur sebelum melaksanakan agenda kegiatan selanjutnya.

Adapun agenda kegiatan secara lengkap hari ini yang sudah tersusun sebagai berikut.

1. Ibadah rutin Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretariat DPRD dan forum wartawan DPRD. Ibadah ini dilaksanakan pada pukul 09.00 wita bertempat di ruang rapat paripurna.

2. Rapat BAPEMPERDA bersama Biro Hukum guna membahas PROPEMPERDA tahun 2026. Agenda ini dilaksanakan pada pukul 09.30 wita, bertempat di ruang Rapat Bapemperda.

3.Rapat Fraksi Partai Nasdem pukul 11.00 Wita bertempat di ruang Rapat Fraksi.

4. Rapat Internal Komisi I, dilaksanakan pada oukul 11.00 Wita, diruangan rapat Komisi I.

5.Rapat Fraksi Partai Gerindra pada pukul 12.00 Wita, di ruangan Rapat Fraksi.

6.Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulut tentang APBD tahun anggaran 2026 serta Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sekaligus pemandangan umum fraksi terhadap tiga buah Ranperda tersebut serta tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi. Agenda ini akan digelar pada pukul 13.00 Wita, di ruangan Rapat Paripurna. (sisco)




Besok 4 Agenda Kegiatan DPRD Sulut

Sulut,GN- Seperti biasanya kegiatan DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dan Sekretariat dilaksanakan setiap Senin sampai Jumat Minggu berjalan. Kegiatan DPRD Sulut ini menandakan betapa pedulinya anggota DPRD Sulut terhadap kemajuan di bumi nyiur melambai ini.

Kantor DPRD Sulawesi Utara (foto: Gemparnews)

Berikut Update Info Agenda DPRD dan Sekretariat Dewan Senin, 17 November 2025.

1. Ibadah Rutin Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretariat dan Forum Wartawan DPRD
Pukul : 08.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna

2. Rapat Fraksi Partai Nasdem
Pukul : 08.30 Wita
Tempat : Ruang Rapat Fraksi

3. Rapat Lanjutan Pembahasan KUA dan PPAS APBD T.A 2026 Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Serta Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank SulutGo
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna.

4. Rapat Fraksi PDIP
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Fraksi
(sisco)

 




Royke Anter Pimpin Rapat Finalisasi APBD Perubahan Tahun 2025

Sulut, GN- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Royke Anter memimpin jalannya rapat finalisasi APBD Perubahan tahun 2025 bersama tim TAPD Provinsi Sulut.

Rapat tersebut dilaksanakan di ruangan paripurna DPRD Sulut dihadiri ketua TAPD Sulut Thalis Galang bersama jajarannya.

Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter (foto: Gemparnews)

Usai rapat finalisasi, Wakil Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa dirinya mewakili ketua DPRD Sulut karena berhalangan dan langsung memimpin rapat finalisasi.

“Hari ini kami sudah menyelesaikan rapat banggar dan TAPD yang membahas tentang perubahan APBD tahun 2025. Dan dua hari sudah di berikan kesempatan kepada komisi – komisi untuk melihat penambahan maupun pengurangan di tiap – tiap SKPD baik anggaran dan juga program,” kata Anter kepada sejumlah media ketika di wawancarai usai rapat finalisasi.

Anter menyebutkan apa yang menjadi laporan dan masukan dari tiap – tiap komisi di sampaikan pada rapat finalisasi hari ini.

“Dan ini tinggal finalisasi saja apa yang menjadi laporan dan masukan dari komisi – komisi yang sudah membahas dengan mitra kerja masing – masing” jelas Anter.

Terkait dengan besarnya anggaran yang di plot untuk Dinas Kebudayaan khususnya museum dan anggaran Kolintang, ditanggapi dengan santai oleh Wakil ketua DPRD Sulut.

” Museum itu kita melihat agar kebudayaan di Sulawesi Utara dapat diangkat agar diketahui, bukan hanya Nasional, namun oleh Internasional. Jadi Sangat bagus juga museum dapat memperkenalkan kebudayaan di Sulawesi Utara agar supaya diketahui oleh wisatawan lokal maupun turis manca negara tentang budaya dan kearifan lokal,” tutup Anter. (sisco)




Bupati Thungari Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Bersama KPK

Sangihe,GN- Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Ferdy Sondakh, S.E., menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

Para pejabat KPK RI yang hadir dalam kegiatan ini adalah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto.

Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komaling, Ketua DPRD dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B, KBD serta para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, serta unsur pimpinan DPRD dari masing-masing daerah. Rapat ini juga diikuti oleh para Sekretaris Daerah, Inspektur, serta Kepala Badan Keuangan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam forum tersebut, para kepala daerah bersama pimpinan DPRD diminta untuk memaparkan kondisi aktual terkait permasalahan korupsi di daerah masing-masing, sekaligus menyampaikan langkah-langkah pencegahan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Rapat koordinasi ini menjadi wadah penting dalam memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mencegah serta memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Sebagai bentuk komitmen nyata, kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi oleh Gubernur Sulawesi Utara, Ketua DPRD Provinsi, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, termasuk Bupati Kepulauan Sangihe.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung program pencegahan korupsi serta berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.(RB)




Rapat Perdana Panitia Tulude, Pj Bupati Sampaikan Pentingnya Budaya Kebersihan

SANGIHE,GN – Panitia Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat perdana persiapan pelaksanaan upacara adat Tulude tahun 2025, dan HUT Daerah ke 600 Tahun.

Rapat dipimpin langsung oleh Pj Bupati Albert Huppy Wounde,SH,MH didampingi Sekda Harry Wolff, Ketua panitia Johanis Pilat dan wakil ketua dua DPRD Marvein Hontong, yang turut dihadiri Forkopimda, badan adat, Pimpinan OPD, serta Para undangan.

Pada arahannya, Wounde menyampaikan bahwa pada momentum pelaksanaan upacara adat tulude dan HUT Daerah ke 600 tahun, selain adat juga sebagai sukses kepemimpinan yang baru untuk Sangihe, serta budaya.

” Pelaksanaan pada acara tulude juga momentum bagi kita sebagai budaya, Saya bicara budaya ini bukan budaya secara spesifik diartikan, tapi ada kegiatan-kegiatan nanti seperti kebersihan,kita bikin budaya kebersihan artinya kegiatan ini akan membudaya kita bikin bersih dan terang ini kota sehingga pada acara puncak Tulude dan HUT Daerah kita ke 600 tahun Kota Tahuna atau Daerah kita terlihat bersih dan terang. ,”kata Wounde.(ROBIN)




DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Pengumuman dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi – Fraksi

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (09/10/2024) besok, menggelar rapat paripurna dalam rangka Pengumuman dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi – Fraksi DPRD Sulut serta Pengumuman dan Penetapan Usulan Calon Pimpinan DPRD Sulut masa jabatan 2204 – 2029.

Pelaksanaan rapat paripurna tersebut berdasarkan edaran surat nomor : 800/set.DPRD/587/2024 dan ditandatangani oleh Weliam Niklas Silangen,S.Sos, M.Si selaku plt Sekretaris DPRD Sulut.

Adapun agenda rapat paripurna sesuai jadwal undangan akan di mulai pukul 10.00 Wita dan dilaksanakan di ruangan rapat paripurna dengan tembusan untuk diketahui oleh pimpinan sementara DPRD Sulut. (sisco)




Pansus Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano Bahas Judul Terbaru, Berikut Ini Usul Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut

Sulut,GN- Panitia khusus (Pansus) perlindungan dan pelestarian Danau Tondano, Selasa (2/7/2024) membahas judul terbaru. Rapat Pansus DPRD Sulut di pimpin Ketua Pansus Careigh Night Runtu (CNR) melibatkan dinas dan badan terkait serta tim ahli.

Pada rapat pembahasan tersebut, diberikan kesempatan kepada Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara dihadiri Kepala Biro Hukum Dr Flora Krisen menyampaikan usulan. Dr Flora mengatakan untuk penyampaian rancangan yang sudah disesuaikan, sesuai dengan judul yang terbaru.

“Jadi saya mengusulkan untuk menyampaikan rancangan yang sudah di sesuaikan, sesuai dengan judul yang terbaru dan itu usul saya,” kata Dr Flora.

Menurutnya, jika masih terpaku judul pada naskah lama pasti banyak sekali penyesuaian. “karena kalau kita masih tetap terpaku judul pada naskah yang lama yang sudah sempat beredar pasti banyak sekali ada penyesuaian mulai dari judul. Di pasal dua masih menggunakan judul yang lama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pansus menjelaskan pihaknya sudah mengikuti apa yang menjadi perintah daripada undang – undang, jadi perlindungan dan pelestarian danau Tondano.

“Terkait dengan judul atau saran dari Kemendagri atau Biro Hukum dari hasil pencermatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Biro Hukum dan beberapa dinas atau badan terkait, kami sudah mengikuti apa yang menjadi perintah daripada undang – undang jadi perlindungan dan pelestarian danau Tondano,” ungkap CNR.

Lanjut kata CNR, kalaupun nanti dari rencana perda ini masih ada kata – kata yang memuat menyebutkan terkait dengan pengembangan, itu akan kita rubah menjadi perlindungan dan pelestarian sesuai dengan yang dibutuhkan.

“Yang pasti pengembangan akan kita rubah secara keseluruhan yang tertera di dalam pasal per pasal,” terangnya. (sisco)