Sulut,GN- Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat Badan musyawarah (Banmus).

Sekretariat DPRD Sulut dibawah pimpinan Sekretaris Dewan Ir Sandra Moniaga turut hadir dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) bersama Pimpinan DPRD Sulut.

Hasil keputusan dari rapat tersebut adalah menetapkan jadwal rapat paripurna buka tutup sidang Jumat (6/1/2023).

Diagendakan rapat paripurna, digelar pukul 14.00 wita, “Sudah dijalankan undangan ke Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut. Kehadiran Anggota DPRD Sulut sangat diharapkan,” ucap Moniaga kepada awak media, Kamis 06 Januari 2023 di kantor DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang rencana pembangunan jangkah menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2021-2026, selasa (10/8/2021) bertempat diruang paripurna DPRD Sulut.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB-KBD didampingi Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay,SH MH dan Billy Lombok serta dihadiri Wakil Gubernur Sulut, Drs Steven OE Kandouw.

Ketua DPRD Sulut mengawali pertemuan itu mengatakan ditengah semaraknya suasana menyongsong hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan republik Indonesia ke-76 tahun, 17 Agustus 2021, kiranya semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme serta patriotisme akan tetap menjadi bagian kita sekalian.

“Walaupun ditengah pandemi Covid-19 yang belum mereda tetapi semangat juang dari pimpinan dan Anggota DPRD serta jajaran pemerintah sebagai penerus cita-cita bangsa patut menjadi langkah positif untuk kita bisa terus maju dalam upaya mensejahterakan rakyat Sulut,” kata Silangen.

Lanjut Ketua DPRD Sulut mengatakan Pembahas Ranperda tentang RPJMD tahun 2021-2026 dengan perangkat daerah terkait telah selesai.”Maka hari ini adalah rapat paripurna tingkat dua,” ujarnya.

Pansus Pembahas Ranperda RPJMD melalui Anggota DPRD Vonny Paat melaporkan hasil rumusan terkait ranperda ini. Adapun pendapat akhir Fraksi-fraksi yang telah dirangkum oleh pansus RPJMD yakni:

1. Adanya Korelasi yang sinergi antara penetapan prioritas program dengan kegiatan antar sektor.

2. Pemerintah percepat pemulihan ekonomi melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.

3. Fraksi-fraksi mendukung segala kebijakan pemerintah yang pro rakyat dengan senantiasa tetap melaksanakan fungsi pengawasan dengan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

4. RPJMD yang ditetapkan agar difokuskan pada rencana strategi 5 tahun kedepan dari Gubernur dan Wagub khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.

5. Sektor pelayanan kesehatan, kiranya pemerintah dapat meninjau pelayanan rumah sakit yang berada di Sulut dalam penetapan pasien dengan status meninggal akibat covid-19, karena ada sebagian masyarakat yang tidak menerima keputusan itu. Serta ketersediaan alat yang belum memadai seperti oksigen, ventilator dan tunjangan insentif nakes harus jadi perhatian pemerintah.

6. Pemerintah kiranya mencari terobosan untuk menggeliatkan kembali peran wirausaha dalam kegiatan pelaku usaha kecil menengah, UKM dan UMKM.

7. Melakukan riset untuk menentukan keunggulan kompetitif pariwisata sulut serta penelitian akan minat masyarakat terhadap pariwisata.

8. Apresiasi terhadap visi misi Gubernur dan Wagub Sulut untuk menjadikan sulut sebagai pintu gerbang indonesia ke asia pasifik, hal ini ditunjang dengan bandara internasional sam ratulangi serta pelabuhan internasional Bitung.

9. Terkait Pembangunan KEK Pariwisata Bitung dan Likupang, berharap pembangunan ini dapat selaras karena ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sulut.

10. Perlu adanya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di daerah daerah kepulauan, khususnya jaringan listrik, komunikasi dan internet.

11. Mengusulkan dan mendorong adanya olahraga elektronik di Sulut.

12. Adanya pengembangan dibidang peternakan.

13. Untuk pengembangan wilayah di nusa utara, Fraksi-fraksi berpendapat perlu dipertimbangkan untuk daerah ekonomi perbatasan.

14. Meningkatkan dan mengoptimalkan sosialisasi serta himbauan disertai tindakan dalam upaya membatasi dan mengurangi pencemaran lingkungan terutama mengatasi sampah rumah tangga dan industri.

“Kiranya Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi perda,” ungkap Vonny Paat.

Menanggapi laporan Pansus RPJMD, Wakil Gubenur Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan bahwa kritik dan saran ini sangat diperlukan.” Ada 14 poin yang disampaikan oleh anggota DPRD Sulut Vonny Paat dengan menyebutkan ada pemulihan ekonomi. Syukur di Sulut pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Wagub.

Pansus juga mengingatkan tentang kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, Wabub menjawab bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah menciptakan regulasi yang pro rakyat.

” Rakyat di anak emaskan dan tidak di anaktirikan. Untuk strategi 5 tahun kedepan ini harus dimulai dengan fokus pada pelayanan publik pasca covid walaupun adanya PPKM, tetap hal ini akan diperhatikan. Pelayanan kesehatan juga yakni ketersediaan oksigen, ventilator serta tunjangan nakes. 3 hal ini yang terus saya lihat bermunculan di medsos, pastinya hal ini menjadi perhatian bapak gubernur,” Terangnya.

Untuk Pariwisata, Wagub menyampaikan bahwa hal ini (Pariwisata) yang menjadi unggulan di Sulut, tentunya kita harus persiapkan dengan baik. “Terima kasih kepada pansus DPRD Sulut yang selalu terus mengingatkan hal-hal yang penting untuk kita jalankan dan kembangkan, kiranya kedepan daerah sulut bisa maju dan sejahtera,” tandasnya.

Rapat tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Ranperda RPJMD provinsi Sulut tahun 2021-2026 oleh Pimpinan DPRD Sulut dan Wakil Gubernur Sulut yang disaksikan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Para Assisten pemerintah Provinsi Sulut bersama jajarannya, Tokoh Masyarakat, Undangan dan Insan Pers yang hadir secara fisik maupun virtual.

Diketahui Rapat Paripurna ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat guna meminimalisir penyebaran covid-19. (Advetorial)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen (FAS) memimpin Rapat Paripurna dalam rangka penutupan masa persidangan pertama tahun 2021 dan penyampaian laporan kinerja alat kelengkapan DPRD sekaligus pembukaan masa persidangan kedua tahun 2021 dan penyampaian laporan masa reses tahun 2021 yang di laksanakan Senin (19/4/2021) di ruangan Paripurna DPRD Sulut.

Pantauan media awak media ini, Ketua DPRD Sulut di dampingi Wakil Ketua dr Viktor Mailangkay, Billy Lombok dan di hadiri langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw serta Jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk melaporkan hasil kerjanya. Sementara terpantau juga setiap Komisi, mulai dari komisi I,II,III, dan IV menyerahkan hasil laporan kinerjanya. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) serta penyerahan hasil laporan kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut.
Ketua DPRD Sulut menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada anggota DPRD Sulut yang telah melaksanakan agenda DPRD tahun 2021. “Saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Sulut atas terlaksananya agenda DPRD tahun 2021,” tandasnya.
Selanjutnya Ketua DPRD Sulut mempersilahkan setiap Daerah Pemilihan (Dapil) untuk melaporkan hasil kegiatan reses I tahun 2021 dimulai dari Dapil 1 Kota Manado dan selanjutnya Dapil 2 Minut-Bitung, Dapil 3 Nusa Utara, Dapil 4 Bolmong Raya, Dapil 5 Minsel-Mitra dan Dapil 6 Minahasa-Tomohon.
Usai menyerahkan hasil reses I tahun 2021, pada intinya setiap Dapil mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Sulut dapat merealisasikan aspirasi warga masyarakat yang di sampaikan kepada masing-masing anggota DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Agenda rapat paripurna DPRD Sulut Dalam rangka penutupan masa persidangan pertama tahun 2021 dan penyampaian laporan kinerja alat kelengkapan DPRD sekaligus pembukaan masa persidangan kedua tahun 2021 dan penyampaian laporan masa reses tahun 2021 akan di laksanakan Senin (19/4/2021) di ruangan Paripurna DPRD Sulut.

Hal ini disampaikan melalui surat edaran nomor 800/set.dprd/95/2021 yang di tandatangani oleh Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu,SH MSi perihal undangan.
Dalam isi surat tersebut, mengingat situasi dan kondisi yang saat ini, juga dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan terutama memakai masker serta menjaga jarak . (sisco)

Suasana Rapat Paripurna DPRD Sulut

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara marathon menggelar Sejumlah agenda dalam rapat paripurna. Adapun rapat paripurna tersebut laksanakan jumat,(14/9/18) di Ruang paripurna DPRD Sulut Pukul 14.00 Wita hingga selesai.

Ke enam agenda paripurna tersebut yakni
– Penutupan masa persidangan kedua tahun 2018.
– Penyampaian hasil laporan kinerja alat kelengkapan DPRD.
– Pembukaan masa sidang ketiga tahun 2018.
– Penyampaian laporan pelaksanaan reses II tahun 2018.
– Penyampaian/penjelasan Gubernur Sulut terhadap ranperda perubahan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2018.
– Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda perubahan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2018.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, didampingi pimpinan DPRD Sulut Wenny Lumentut, Stevanus Vreeke Runtu dan Marthen Manoppo memimpin jalannya rapat paripurna. Hadir Gubernur Sulut Olly Dondokambey, anggota DPRD Sulut, Forkopimda,Sekretaris Provinsi bersama jajaran SKPD dan tamu udangan lainnya.

Andrei Angouw selaku ketua DPRD Sulut dalam penyampaian hasil reses kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey berharap agar kiranya hasil reses yang di serap seluruh anggota DPRD Sulut bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

“Hasil reses agar bisa ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulut, bisa dianggarkan pada APBD Perubahan 2018, APBD Induk 2019, juga pada APBD di Kabupaten/Kota, juga melalui Gubernur Sulut Olly Dondokambey bisa diperjuangkan pada APBN 2019,” ujar Angouw.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE menanggapi setiap aspirasi hasil reses mengatakan, sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengapresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut terkait dengan pembahasan bersama mitra kerja terkait dengan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2018.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey lebih lanjut menyampaikan Pemerintah Provinsi akan segera menindaklanjuti masukan dari wakil rakyat yang didapatkan saat reses. ” Semua aspirasi terkait keluhan dimasyarakat seperti masalah pendidikan, kesehatan, infrasruktur, jalan jembatan termasuk kemacetan, air bersih dan difungsikan terminal akan menjadi tanggung jawab dari Pemprov Sulut,” kata Gubernur.

Sementara anggaran 2019 Gubernur mengatakan akan ada sejumlah program kerja termasuk penambahan tenaga pendidik melalui usulan ke kementerian terkait dengan penerimaan ASN Tahun 2018. ” ini semua akan menjadi program prioritas termasuk keluhan-keluhan yang lain dimasyarakat,” tutup Gubernur Olly Dondokambey menyudahi sambutannya. (Advertorial)