Sulut,GN–Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut Aldrin Christian, menutup kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama Stakeholder Tahun 2025 di Hotel Grand Puri, Manado, Rabu (5/11/2025).

Dalam sambutannya Aldrin menjelaskan bahwa Bawaslu sedang melakukan persiapan sekaligus sinkronisasi regulasi mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu dan Pilkada.

“Tahun depan kita disibukan proses tahapan seleksi penyelenggara Pemilu yakni Bawaslu dan KPU. Kami siapkan dukungan administrasi dan teknis,” kata Aldrin.

Menurut Aldrin, Bawaslu bisa juga dimaknai memiliki sekretariat tetap, atau tidak berpindah-pindah.

“Banyak juga aset negara tak digunakan. Bersyukur Bawaslu Sulut dapat gedung pinjam pakai dari Mahkamah Agung, menggunakan eks kantor PN Manado,” ujarnya.

Dikesempatan itu, kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama Stakeholder Tahun 2025 menghadirkan Nara sumber Arief Wibowo anggota Komisi II DPR RI sekaligus memberikan pemaparannya.

Hadir dalam Rapat koordinasi ini antara lain kalangan media, perwakilan organisasi,tokoh masyarakat dan organisasi lainnya. (sisco)

Sulut,GN- Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Kenly Poluan membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Sinkronisasi Data Hibah Pada Aplikasi SIRAMAH serta Monitoring Penyelesaian di SP2HL di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara , di Manado, Selasa (29/10/2024).

Kenly dalam sambutannya menyampaikan agar bendahara dan pengelola keuangan melengkapi berkas-berkas pertanggungjawaban. Dia juga menambahkan bahwa penggunaan aplikasi-aplikasi seperti SIRAMAH, SITAB, dan lain-lain sangat membantu dalam memonitoring proses pengelolaan keuangan, karena itu harus dimaksimalkan penggunaannya secara efektif.

Peserta dalam rakor ini adalah Sekretaris, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, Bendahara Pengeluaran dan Operator dari 15 KPU Kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Rakor yang berlangsung selama 3 (hari) ini dengan menghadirkan Narasumber dari BPK Perwakilan, KPPN Manado, Kanwil DJPB, KPP Pratama, dan Kepolisian Daerah juga dari Biro Keuangan KPU RI.

Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Malonda menutup rangkaian kegiatan pada Kamis 31 Oktober 2024. (*/sisco)

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Persiapan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Rapat Koordinasi yang di gelar di hotel grand Whiz Manado (9-11 September 2024) di buka langsung Ketua KPU Sulut Kenly Poluan,

Ketua KPU Sulut saat membuka kegiatan Rakor di dampingi oleh Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Awaluddin Umbola, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon, Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda.

“Persiapan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara pilkada 2024 sangat penting, sehingga kami perlu melakukan rapat koordinasi ini,” ungkap Kenly.

Sementara itu, Awaluddin Umbola dalam arahannya mengatakan bahwa KPU Sulut rencananya akan memberikan penilaian lomba kebersihan ramah lingkungan bagi KPPS di tingkat Provinsi atau Kabupaten dan Kota.

“Nantinya akan ada lomba penilaian kebersihan di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota,” kata Umbola, Senin (9/9/2024).

Hadir dalam rapat koordinasi ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota se Sulawesi Utara. (sisco)

Sulut,GN– Dalam rangka menyambut Pilkada serentak 2024, maka Bawaslu Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang dilaksanakan di Hotel Sutan Raja, Sabtu (31/8/2024).

Zulkifli Densi selaku salah satu Anggota Bawaslu Sulut saat membuka Rakor ini mengatakan bahwa jangka waktu penanganan pelanggaran saat pemilihan itu adalah maksimal 5 hari.

“Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan, kita (Bawaslu) diberikan waktu 3 plus 2 hari kalender. Harapannya disaat menerima laporan dari masyarakat, teman-teman Bawaslu Kab/Kota bisa melibatkan teman-teman Gakkumdu dari unsur kejaksaan dan kepolisian,” ucap Zulkifli Densi.

Dia melanjutkan, terkait informasi awal adanya dugaan pelanggaran, Bawaslu tidak bisa menolak. Hal ini agar Bawaslu tidak terkesan pasif, hanya menunggu laporan.

“Untuk informasi awal kita tidak bisa menolak, ketika disampaikan ke Bawaslu harus diterima. Kemudian di plenokan dulu, jika sepakat maka bisa dilakukan penelusuran selama 7 hari,” katanya.

Kenapa ini menjadi penting, menurut Zulkifli, biasanya ada yang memberikan informasi dugaan pelanggaran tapi tidak mau jadi pelapor. Sehingga, dia berharap kepada jajaranya (Bawaslu) agar tidak membiarkan informasi adanya dugaan pelanggaran, apalagi ada bukti-bukti yang dikirimkan oleh masyarakat.

Terakhir, Zulkifli berpesan kepada jajarannya di Kab/Kota untuk terus membangun koordinasi dengan pihak gakkumdu unsur kejaksaan dan kepolisian baik formal maupun informal.

Kepala Sekretariat Aldrin Christian yang hadir saat itu turut menyampaikan, bahwa pelaksanaan tugas Bawaslu seperti penanganan pelanggaran perlu di support dan difasilitiasi. “Disitulah tugas jajaran sekretariat baik di Provinsi maupun Kab/Kota, kita perlu memfasilitasinya,”kata Aldrin.

Rakor tersebut bertujuan untuk membangun persepsi yang sama terkait mekanisme penanganan pelanggaran serta menyusun potensi pelanggaran pada tahapan Pilkada, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum (P3SPH) Yenne Janis saat memaparkan laporan kegiatan.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yakni Kasubdit Kamneg Polda Sulut Nanang A.A Nugroho, Akademisi Universitas Pamulang Bahtiar Beatel, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulut Johnny A. Suak. Sedangkan peserta kegiatan terdiri dari Anggota Bawaslu Kab/Kota, Staf Bawaslu Kab/Kota, Anggota Gakkumdu baik dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan. (*/sisco)

SANGIHE,GN- Jelly Kantu,S.IP Pj Fungsional Penata kelolah Pemilih, KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi nara sumber (Narsum), mewakili ketua KPU Sangihe pada rapat koordinasi (Rakor), yang dihadiri PJ Bupati, Forkopimda dan stakeholder di ruang rapat rumah jabatan Bupati, jumat (23/8/2024).

Kantu membawakan materi dengan judul Kesiapan KPU Sangihe dalam melaksanakan pilkada serentak tahun 2024.

Pada kesempatan itu kantu menjelaskan tahapan-tahapan yang sudah terlaksana diantara, pembentukan badan adhok PPK dan PPS,pemuktahiran data pemilih yaitu daftar pemilih sementara.

” ijinkan Saya menyampaikan ada beberapa tahapan yang sudah terlaksana yaitu, penandatanganan kesepakatan MPHD,pelantikan PPK untuk pilkada serentak tahun 2024,pengambilan sumpah janji dan pelantikan PPS untuk pilkada serentak tahun 2024,pengambilan sumpah dan pelantikan pantarlih, rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara pilkada serentak tahun 2024,dan KPU berangkat ke Manado untuk melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara tingkat Propinsi Sulut, dalam pemilihan Gubernur,wakil Gubernur,Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil wali kota tahun 2024.

Lanjutnya tahapan yang akan dilaksanakan adalah, tahapan pencalonan yaitu, pendaftaran pasangan calon,Pemeriksaan kesehatan, penelitian administrasi, masukan dan tanggapan masyarakat,penetapan paslon, dan pengundian dan pengumuman nomor urut paslon.

” KPU menyiapkan front desk pencalonan dimulai dibuka dari hari senin-jumat dari pukul 08.00-17.00,kami siapkan fasilitas full ac, karpet, kami juga siapkan tenda rombongan pengusung, dan juga kami sediakan ruangan konferensi Pers,” tutup Kantu.(ROBIN).

Sulut,GN— KPU Sulut menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pemeriksaan kesehatan Pencalonan Pemilihan serentak nasional Tahun 2024. Acara yang berlangsung, Jumat (9/10/ 2024) bertempat di aula kantor KPU Sulut.

Rakor ini dibuka oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dan Anggota KPU Sulut Salman Saelangi didampingi Plh Sekretaris KPU Sulut, Aminuddin Ilolu, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas, Hukum dqn SDM Carles Worotitjan.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak terkait untuk memastikan proses pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah berlangsung lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada kita itu sangat penting agar kita bisa memastikan bahwa bakal pasangan calon atau nanti yang terpilih itu sudah harus sehat” ujarnya.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulut Salman Saelangi mengatakan rakor ini bertujuan untuk memastikan persiapan yang matang dalam pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah Tahun 2024.

Saelangi juga menjelaskan secara detail mengenai pedoman teknis pemeriksaan kesehatan Calon Kepala Daerah yang nantinya akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Pemeriksa serta fasilitas dan alat yang akan disediakan pihak Rumah Sakit dan BNN.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr R.D Kandou Manado Dr.dr Ivonne Elisabeth Rotty, Kepala BNN Sulut Pitra Andrias Ratulangi, Dinas Kesehatan Daerah Sulut dr Harto Necsen Linelejan, M.M.R.S., CHCM, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh.

Dengan terlaksananya rakor ini, diharapkan proses pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini dihadiri KPU Kabupaten/Kota, jajaran KPU Sulut yakni Pejabat Eselon III dan IV dan Staf Sekretariat.(sisco/*)

Sulut,GN- Dalam rangka persiapan Pemeriksaan Kesehatan Pencalonan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, Anggota KPU Sulut Salman Saelangi bersama Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan, Parhubmas, Hukum dan SDM Sekretariat KPU Sulut Carles Worotitjan, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Parhubmas Novie Runtukahu serta Operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Enra Paendong menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan oleh KPU RI di Hotel Holiday Inn & Suites Gajah Mada, tanggal 5 sampai dengan 8 Agustus 2024.

Adapun peserta dalam kegiatan Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggara, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Operator KPU Provinsi/KIP Aceh se-Indonesia.

Kegiatan Rakor diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Setjen KPU Melgia Carolina Van Harling kemudian dibuka secara resmi oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Idham Kholik bersama Anggota KPU Parsadaan Harahap.

Dalam sambutannya Idham menyampaikan bahwa di tengah waktu yang sangat padat, KPU harus dapat menyusun langkah-langkah taktis agar seluruh tahapan berjalan dengan lancar.

“Diharapkan rakor ini bisa menjadi tempat untuk mempermudah pengelolaan persiapan, hingga pelaksanaan pendaftaran calon sehingga seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik dan lancar” pungkasnya

Hari kedua dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari BNN, Direktorat Kesehatan Jiwa, Kemenkes, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kemenkes, Direktorat Usia Produktif dan Lanjut Kemenkes, Mahkamah Agung, Dirjen Pajak, Kemenkeu, KPK, Polri, Kemendagri dan Kemenkumham yang di pandu oleh Ahli Madya Fungsional dan Kabag Teknis Setjen KPU.

Selanjutnya dilakukan pembahasan rancangan Petunjuk Teknis Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dipimpin langsung Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Idham Kholik.

Dalam penutupan Kegiatan Ketua KPU Muhammad Afifudin menghimbau agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus melaksanakan Tahapan Pemilihan secara transparan sehingga bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat dan melaksanakan tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan.

Turut hadir dalam kegiatan Rakor, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Melgia Carolina Van Harling Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Teknis Setjen KPU. (*/sisco)

Sulut,GN- Ketua KPU Sulut Kenly Poluan bersama Anggota KPU Sulut  Salman Saelangi dan Meidy Tinangon, serta Kasubag Teknis dan Parhubmas KPU Sulut Novie Runtukahu menghadiri Rapat Koordinasi Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertempat di The Stones Hotel  Legian Bali, 30 Juni sampai 2 Juli 2024.

Acara diawali dengan sambutan selamat datang dari Ketua KPU Provinsi Bali dan kemudian dilanjutkan laporan Panitia terkait pelaksanaan kegiatan oleh Karo Teknis Penyelenggaraan KPU Melgia Carolina.

Ketua KPU Hasyim Asyari membuka secara resmi membuka kegiatan. Dalam sambutannya Hasyim menghimbau agar para peserta yang hadir mengikuti kegiatan dengan baik terutama terkait proses Pencalonan, periodisasi calon, periode masa menjalani hukuman (bagi calon mantan terpidana);
• Syarat Calon;
• Persyaratan Pencalonanan;
• Ijazah Calon;

Hasyim juga  mengingatkan kembali kepada para peserta rakor terkait persoalan-persoalan pilkada dimasa sebelumnya agar tidak terulang kembali.

Hadir dalam acara pembukaan Anggota KPU dan pejabat kesekjenan yaitu Idham Kholik, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, August Melaz, para Deputi serta Kepala Biro.

Dihari kedua kegiatan diisi narasumber dari Anggota Bawaslu RI, Kemendagri, Polri, Kemendikbud (Dirjen Paud, Pendidikan Dasar & Pendidikan Menengah) dan dipandu oleh moderator Kabag Teknis Pencalonan Tunjung.

Pada hari terakhir, hadir dan sekaligus memberikan materi yaitu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Idham Holik, yang pada paparan materinya Idham menguraikan Rancangan Peraturan KPU Pencalonan yang saat ini masih menunggu untuk diundangkan. Idham juga berpesan agar KPU Provinsi pada saat proses pengundangan selesai segera buatkan bimtek terkait pencalonan secara berjenjang.

Acara ditutup oleh Anggota KPU Mochammad Afifuddin, didalam arahannya Afifuddin menekankan pentingnya soliditas dalam suatu lembaga.(*/sisco)

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis( Bimtek) Peningkatan Kapasitas Protokoler Pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara.

Kegiatan Rakor dan Bimtek ini dilaksanakan di Pantai Indah Tateli Resort selama tiga hari (28-30 Juni 2024) dan dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari utusan KPU Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Utara.

Acara pembukaan di buka oleh Ketua KPU Provinsi Sulut Kenly Poluan di dampingi anggota KPU Sulut Salman Saelangi, Awaludin Umbola, Lanny Ointu, Kabag Protokoler Sekretariat KPU RI dan Plt Sekretaris KPU Sulut.

Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini adalah upaya untuk menjalankan organisasi dengan baik, dalam melaksanakan satu tertib organisasi dalam konteks struktur dan strategi organisasi dalam satu tujuan dan kepentingan, terutama dalam konteks pelaksanaan tahapan pilkada.

“Pengenalan lebih dalam, bagaimana kita mengelola protokoler dalam tahapan pencalonan dalam pilkada,” kata Kenly.

Dia berharap, kegiatan Rakor dan Bimtek Peningkatan Kapasitas Protokoler ini semua peserta dapat mengikuti materi dengan baik.

“Mudah – mudahan kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik – baiknya, supaya setelah kita mengikuti kegiatan Rakor dan bimtek protokoler ini, tidak ada lagi terjadi kesalahan – kesalahan dalam kegiatan dan juga komplain. Jadi itu yang harus kita perhatikan, sehingga saya berharap kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik,” pungkas Kenly. (sisco)