Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis( Bimtek) Peningkatan Kapasitas Protokoler Pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara.

Kegiatan Rakor dan Bimtek ini dilaksanakan di Pantai Indah Tateli Resort selama tiga hari (28-30 Juni 2024) dan dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari utusan KPU Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Utara.

Acara pembukaan di buka oleh Ketua KPU Provinsi Sulut Kenly Poluan di dampingi anggota KPU Sulut Salman Saelangi, Awaludin Umbola, Lanny Ointu, Kabag Protokoler Sekretariat KPU RI dan Plt Sekretaris KPU Sulut.

Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini adalah upaya untuk menjalankan organisasi dengan baik, dalam melaksanakan satu tertib organisasi dalam konteks struktur dan strategi organisasi dalam satu tujuan dan kepentingan, terutama dalam konteks pelaksanaan tahapan pilkada.

“Pengenalan lebih dalam, bagaimana kita mengelola protokoler dalam tahapan pencalonan dalam pilkada,” kata Kenly.

Dia berharap, kegiatan Rakor dan Bimtek Peningkatan Kapasitas Protokoler ini semua peserta dapat mengikuti materi dengan baik.

“Mudah – mudahan kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik – baiknya, supaya setelah kita mengikuti kegiatan Rakor dan bimtek protokoler ini, tidak ada lagi terjadi kesalahan – kesalahan dalam kegiatan dan juga komplain. Jadi itu yang harus kita perhatikan, sehingga saya berharap kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik,” pungkas Kenly. (sisco)

Sulut,GN- Sebagai Ketua Bapemperda mengapresiasi kepada Komisi lll dan lV terkait pembahasan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pohon dan fakir miskin serta protokoler yang sudah di paripurnakan oleh pimpinan dewan Sulut.

Ini disampaikan Ketua Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Drs Winsulangi Salindeho.

“Saya berterima kasih kepada Komisi lll dan Komisi lV bersama -sama dengan tenaga ahli sudah membahas hingga pada pentahapan paripurna tiga buah ranperda,” kata Ketua Bapemperda.

Lanjutnya mengatakan Ranperda Pohon,fakir miskin dan protokoler sesudah di paripurnakan. ” Langkah selanjutnya akan di melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda),” tambahnya.

Selain itu, Bapemperda akan menyampaikan masukan dari fraksi-fraksi terkait dengan usulan masing-masing terhadap tiga buah ranperda sebelum ditetapkan menjadi Perda.” Bapemperda tentunya akan memberikan masukan dan usulan dari fraksi-fraksi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkas Salindeho. (sisco)