DPRD Sulut Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto

Sulut,GN– Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (15/08/2025) disiarkan secara langsung di seluruh Indonesia. Dewan Perwakilan Sulawesi Utara (DPRD) Sulawesi Utara menggelar Sidang Paripurna dalam Rangka Mendengarkan Pidato Presiden RI Ke- 8, dilaksanakan di ruang rapat Paripurna.

Sidang Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi oleh Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Stella Runtuwene dan Royke Anter serta dihadiri oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.SE dan Wakil Gubernur DR J Viktor Mailangkay.

Ketua MPR RI H Ahmad Muzani, membuka sidang paripurna dilanjutkan dengan Sambutan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan mengatakan Permasalahan dan tantangan yang harus kita selesaikan bukanlah pekerjaan rumah yang menyangkut administrasi melainkan pekerjaan rumah yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara Keadilan Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Penguatan Kedaulatan Nasional.

Selain itu, Puan juga mengatakan Situasi Bangsa dan Negara telah berubah sehingga pendekatan pembangunan harus menjawab realitas jaman ,satu hal yang tidak berubah adalah Tujuan Akhirnya.Rakyat harus hidup lebih layak, lebih Sejahterah, lebih bermanfaat.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyentil Rancang Bangun yang digagas Presiden Soekarno dan Bung Hatta serta generasi 45 yang masih relevan untuk menghadapi tantangan abad 21 sangat esplisit menjelaskan bagaimana menjalankan ekonomi dan demokrasi kita.

“Saya berkeyakinan apabila kita menjalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, bangsa Indonesia akan menjadi negara yang kuat sebab satu negara akan kuat adalah bagaimana negara itu menguasai dan mengelola kekayaan yang dimiliki,” kata Presiden.

Presiden menyentil keanehan yang terjadi dimana Indonesia dengan produksi kelapa sawit terbesar didunia pernah mengalami kelangkaan Minyak Goreng, dan melakukan Subsidi Pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi Pestisida, Subsidi Irigasi Waduk, Subsidi beras tapi kadang kadang harga pakan tidak terjangkau oleh sebagian rakyat, keanehan keanehan ini bisa terjadi karna ada distorsi dan keanehan dalam sistim ekonomi.

“Sistim ekonomi yang diamanatkan oleh UUD 45 pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 adalah benteng pertahanan ekonomi kita,” ungkap Presiden.

Presiden juga memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang telah bekerja maksimal menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan.

Dalam program nyata saat ini Presiden juga menyentil program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berhasil memberi dampak bagi 82 juta anak di 38 Provinsi. Juga pemerintah sementara mengembangkan laporan soal banyaknya tambang ilegal yang sangat meresahkan masyarakat.

Sidang Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI Prabowo Subianto dihadiri oleh Anggota DPRD, Sulut, Forkopimda, SKPD, Pejabat Struktural dan Fungsional, Tokoh Masyarakat serta tokoh Agama. (sisco)

 




RSUP Kandou Bakal Miliki Gedung Kanker 12 Lantai, Jehezkiel Panjaitan : Rencananya Juli atau Agustus Peletakan Batu Pertama

Manado,GN – RSUP Prof Dr RD Kandou Manado bakal miliki gedung kanker 12 lantai. Pembangunan gedung ini untuk menambah sarana dan prasarana dan menjawab kebutuhan pelayanan prima bagi masyarakat yang datang di RSUP Kandou.

Direktur Medik Keperawatan dan Penunjang RSUP Kandou Manado dr Jehezkiel Panjaitan,MARS,SH (foto: Gemparnews)

Direktur Medik Keperawatan dan Penunjang RSUP Kandou Manado dr Jehezkiel Panjaitan,MARS,SH kepada media Gemparnews.com ketika ditemui diruangan kerjanya mengatakan rencana peletakan batu pertama pembangunan gedung kanker 12 lantai akan di laksanakan antara bulan Juli dan Agustus mendatang. Selain dibangun gedung kanker juga berbarengan dengan dua gedung lainnya yang saling berdekatan di RSUP Kandou Manado.

“Direncanakan peletakan batu pertama pada bulan Juli atau Agustus 2024 mendatang, untuk pembangunan 12 lantai gedung kanker. Jadi ada tiga bangunan rencana akan kita bangun di sini tapi yang paling besar pembangunan gedung kanker ada 12 lantai,” kata dr Jehezkiel, Kamis (27/6/2024).

Lanjut kata dr Jehezkiel, lahan yang akan disiapkan untuk pembangunan gedung kanker 12 lantai terletak di parkiran depan RSUP Kandou Manado. ” Lahan itu nantinya menjadi tempat pembangunan gedung kanker 12 lantai, sesuai dengan maps dan sambil kita juga siapkan pembangunan dua gedung lainnya yang saling berdekatan,” jelas dr Jehezkiel.

Menurut dr Jehezkiel, pembangunan tiga gedung yang saling berdekatan ini gunanya untuk konektivitas antar ruangan gampang diakses. ” Kalau gedungnya berdekatan tentunya rumah sakit ini konektivitas atau integrasinya antar ruangan lebih gampang diakses,” tukasnya.

Pembangunan gedung kanker 12 lantai ini untuk peletakan batu pertama direncanakan dilakukan oleh Presiden atau menteri. “Sesuai wacana dan rencana, bapak presiden atau menteri atau juga Irjen yang akan melakukan peletakan batu pertama. Yang pasti pada Juli atau Agustus mendatang akan di lakukan kegiatan peletakan batu pertama untuk pembangunan 12 lantai gedung kanker di RSUP Kandou,” pungkasnya. (sisco)




Tamuntuan Hadiri Kegiatan Arahan Presiden RI Tentang Pengendalian Inflasi

SANGIHE,GN – Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Silangen Tamuntuan menghadiri kegiatan arahan Presiden tentang pengendalian inflasi, tindak lanjut afirmasi bangga buatan Indonesia dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, di ruang Cendrawasi JCC Jakarta Kamis, (29/09/2022).

Luhut Binsar Panjaitan Menko Kemaritiman dan investasi dalam laporannya menyampaikan sebelum arahan Presiden mengatakan ada tiga kebijakan Konvergensi Program dan akurasi Penssaran yaitu,1. Tentang penetapan wilayah prioritas Program penghapusan kemiskinan ekstrem, 2022, 2023 dan 2024.
2. Ketersediaan data Pensasaran Program penghapusan kemiskinan ekstrem yang padan dengan Dukcapil dan 3. Pedoman umum Kementerian Lembaga/Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan.

Ada Delapan Hal yang Memerlukan Arahan dan Keputusan Presiden antara lain:
1. Pemerintah Daerah agar segera menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga, belanja wajib 2%
Dana Transfer Umum, dan menyalurkan Bansos dalam rangka pengendalian inflasi.
2. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar memperkuat sinergi dalam pengendalian
inflasi, termasuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan
strategis seperti beras, daging sapi, dan hortikultura (bawang dan cabai).
3. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar menggunakan dan menetapkan Data
P3KE sebagai data rujukan program penghapusan kemiskinan ekstrem untuk memastikan
akurasi sasaran program.
4. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah beserta semua pemangku kepentingan agar
memperkuat kolaborasi untuk merumuskan tindakan afirmatif penanganan kemiskinan ekstrem,
termasuk re-alokasi anggaran.
5. Kemenkeu dan Kemendagri bersama Kemenperin, BPS, dan Pemerintah Daerah agar
menyelesaikan harmonisasi kode referensi produk barang dan jasa terhadap Klasifikasi Baku
Komoditas Indonesia pada akhir Oktober 2022.
6. LKPP agar menyusun RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik, untuk memperkuat dasar
hukum aksi afirmasi, dan diberlakukan pada 2024.
7. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN agar membatasi belanja impor
menjadi maksimal 5% dari total belanja 2023, serta diikuti dengan pengembangan UMK dan
Koperasi serta industri dalam negeri.
8. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN agar menggunakan Kartu Kredit
Pemerintah Domestik pada Januari 2023.

Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya mengutarakan isu strategis dan penanganan krisis global yang berdampak luas bagi ekonomi dunia termasuk Indonesia, dimana tiap hari di suguhkan dengan krisis pangan global 345 juta orang di 82 negara mengalami krisis pangan, 19 700 orang setiap hari meninggal karena kelaparan akut.

“Kita bersyukur Indonesia bulan Agustus lalu peroleh sertifikat swasembada pangan dari Internasional Riset Institut
dan dianggap sebagai negara dengan ketahanan pangan terbaik dibandingkan dengan negara lain, tapi jangan senang dulu karena krisis global mengakibatkan dunia penuh ketidak pastian ” tutur Presiden.

Krisis pangan, energi, finansial dimana nilai tukar uang mengalami guncangan termasuk Indonesia, penyesuaian harga BBM turut mempengaruhi ekonomi hal ini perlu di ketahui oleh semua pihak, diminta kita semua memiliki sense of crisis.

Lanjut Presiden Jokowi momok terbesar semua negara adalah inflasi kenaikan barang dan jasa, oleh sebab itu, kita harus kompak dan bersatu dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai kebawah, Kementerian dan lembaga juga
harus bersatu seperti kemarin kita menangani covid. “Kalau covid kita bisa bersama maka urusan inflasi ini kita juga harus bersama” terang Joko Widodo.

Disampaikan oleh Presiden Inflasi dari pangan, bahan makanan ini juga menjadi kontributor kenaikan inflasi hingga Agustus lalu.

Joko Widodo juga ingatkan soal inpor barang, dimana seharusnya pengelolaan keuangan dari APBN, dan APBD orientasi menyokong produk dalam negeri, memberdayakan UKM, UMKM sebab sejauh ini yang terdaftar di e katalog lebih dari 1 juta, lewat UKM/UMKM prodak dalam negeri menjadi unggulan, namun masih ada daerah nol catatan soal UKM/UMKM.

“Saya meminta para kepala daerah untuk membina mengembangkan UKM/UMKM agar berbondong-bondong masuk ke e katalog untuk menopang ekonomi lokal maupun nasional”. Tambah Presiden.

Lebih jauh Presiden mengatakan Untuk Kabupaten kota sarapan produk dalam negeri tolong di lihat termasuk sektor pariwisata sebaiknya tonjolkan wisata dalam negeri agar berdampak langsung bagi daerah maupun skala nasional.

Pun Disampaikan soal masalah kemiskinan ekstrim dimana data disetiap daerah sudah jelas serta sasarannya, kalau Pusat dan daerah bersama-sama menuju sasaran berdasarkan data by name by address maka persoalan kemiskinan dapat diyakini bisa teratasi. “Ini menjadi harapan, kekompakan dalam menangani kemiskinan” ujar Presiden Jokowi.

Sementara itu Pj Bupati Tamuntuan, ada berbagai catatan strategis yang ia dapatkan dari arahan Presiden untuk dijadikan acuan kerja di daerah.

“Yang pasti kami akan menindak lanjuti setiap arahan dari Bapak Presiden, ada catatan strategis dalam mewujudkan harapan Presiden” kata Tamuntuan.

Bupati juga menambahkan hal-hal yang disampaikan Presiden menjadi atensi khusus untuk di tuntaskan agar ada sinergitas antara Pusat dan daerah dalam mengahadapi berbagai masalah Nasonal maupun daerah.

Turut hadir seluruh Menteri,Kapolri,Kejagung,seluruh Gubernur,Bupati/Walikota se Indonesia,Pangdam,Kapolda dan para direksi BUMN di Indonesia.(ROBIN)




Presiden RI Joko Widodo Lantik Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulut Di Istana Negara

Sulut,GN- Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta secara resmi melantik pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey-Steven Kandouw Senin (15/2/2021).

Selain melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey-Steven Kandouw, Presiden Jokowi juga melantik Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Utara terpilih periode 2021-2024 Zainal Arifin Paliwang dan Wagub Yansen TP.

Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey Dan Steven Kandouw Oleh Presiden RI Joko Widodo (foto : ist)

Agenda pelantikan dimulai sejak pukul 09.10 WIB. Pergelaran ini pun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Pelantikan ini dihadiri sejumlah pejabat negara lainnya seperti Wapres Ma’ruf Amin hingga Mendagri Tito Karnavian.

Pelantikan dilakukan berdasarkan keputusan presiden Nomor 19P/2021 dan Nomor 21P/2021 tentang pengangkatan dan pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara masa jabatan 2021-2024.

Lanjut, masing-masing dari mereka sesuai ketentuan Keppres diberikan gaji pokok dan tunjangan kepala dan wakil kepala daerah sesuai peraturan yang berlaku.

Setelah pembacaan Keppres, para Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru saja dilantik tersebut diambil sumpah jabatan. Pada kesempatan itu, seperti biasa, Jokowi memimpin pengambilan sumpah jabatan.

Setelah rangkaian pelantikan selesai, peserta yang hadir mengucapkan selamat pada gubernur dan wagub yang baru saja dilantik. (*/sisco)