Sulut,GN- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara,Kamis (25/7/2024) mengingatkan seluruh Partai Politik di wilayahnya untuk tidak meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun (mahar politik) pada proses pencalonan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dimana Partai Politik akan memberikan rekomendasi dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Hal tersebut tertuang dalam surat imbauan yang dikirimkan oleh Bawaslu Sulut kepada Partai Politik khususnya yang telah memperoleh kursi pada pemilu terakhir di DPRD Provinsi Sulut berdasarkan penetapan dari KPU Sulawesi Utara. Larangan menerima mahar politik tertuang dalam Undang-Undang Pemilihan Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang -Undang dalam Pasal 47 ayat 1-6 memuat sanksi administratif bagi Partai Politik atau oknum dalam partai politik apabila terbukti menerima mahar politik yaitu dilarang mengajukan calon di daerah yang sama pada pemilihan berikutnya, pembatalan pasangan calon, denda 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Selain sanksi administratif , dapat dikenakan juga Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang pada Pasal 187B dan Pasal 187C dimana anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang menerima mahar politik dijerat dengan ancaman pidana maksimal 72 bulan serta denda 1 Milyar Rupiah sedangkan untuk Pemberi Imbalan dijerat dengan ancaman Pidana maksimal 60 bulan serta denda maksimal 1 Milyar Rupiah.

Untuk Itu Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Donny Rumagit yang juga sebagai PIC (Person in Charge) Pengawasan Pencalonan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, mengimbau kepada Partai Politik untuk tidak menerima atau meminta mahar politik serta kepada Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur untuk tidak memberikan imbalan atau mahar kepada Partai Politik atau Oknum Partai Politik.

Selanjutnya Rumagit mengharapkan partisipasi aktif pengawasan oleh masyarakat apabila ditemukan indikasi atau informasi dugaan pemberian mahar politik dalam proses tahapan pencalonan untuk melaporkan kepada Bawaalu Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwascam untuk selanjutnya diinvestigasi oleh Bawaslu Sulut. (sisco)

Jumat (8/9) pagi ini, sejumlah aliansi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta.

Kepolisian Sektor Metro Menteng telah bersiaga dibantu aparat dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Ada 3 aliansi masyarakat yang telah melayangkan surat pemberitahuan menggelar aksi di depan Kedubes Myanmar dengan perkiraan massa mencapai 700 orang.

Skema pengamanan tetap memprioritaskan keamanan di sekitar kantor Kedubes Myanmar. Namun, jika eskalasi demo meningkat, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Menteng.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, masih ada lima warga negara Indonesia ( WNI) yang disandera oleh teroris Kelompok Abu Sayyaf di Filipina, setelah dua orang berhasil dibebaskan pada Kamis (7/9/2018).

Koordinasi terus dilakukan dengan Pemerintah Filipina. Pembebasan terhadap lima orang sandera tersisa tengah diupayakan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada partner TNI, AFP (The Armed Forces of the Philippines) angkatan militer Filipina yang telah menyelamatkan 2 sandera kita. Kemudian, mereka pun akan berjanji untuk segera menindaklanjuti yang sisanya, lima (sandera),” kata Gatot, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (8/9/2017).

Gatot meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar kelima sandera yang tersisa segera bebas.

Menurut Gatot, pembebasan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika tidak, menjadi sangat berisiko bagi para sandera.

Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Oleh Soleh menyatakan, pihaknya siap berjihad ke Myanmar untuk membela Rohingya jika hal itu bisa dilakukan.

Hal itu untuk menepis anggapan bahwa warga Nahdlatul Ulama dan juga kader PKB kurang keras terkait krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

“Ada pihak lain yang menganggap bahwa NU kurang keras, PKB kurang keras. Kalau mau jihad ke sana ayo aja. Cuma persoalannya bisa nggak? Kan nggak bisa. Ini jalur lintas negara, lintas diplomatik, lintas aturan,” kata Oleh kepada Kompas.com, Jumat (8/9/2017).

Menurut Oleh, dalam menghadapi krisis kemanusiaan, hal yang harus diutamakan adalah nahi munkar bil maruf, yakni melawan kejahatan dengan kebaikan. Banyak cara dilakukan untuk membantu muslim Rohingya, salah satunya dengan memberikan bantuan semampunya.

Oleh karena itu, kata dia, PKB melalui Ketua Umum Muhaimin Iskandar sudah menyatakan para kadernya akan menyisihkan satu bulan gaji untuk muslim Rohingya.

Ia mengatakan sangat mengapresiasi kebijakan DPP tersebut. Kebijakan ini, kata dia, akan diikuti DPRD provinsi, kabupaten dan kota se nasional.

“Saya secara pribadi, jangankan satu bulan, tiga bulan (gaji) juga siap untuk muslim Rohingya,” tandas Oleh.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, seluruh kader PKB dan warga Nahdlatul Ulama (NU) telah menggalang bantuan untuk warga Rohingya yang mengalami kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Politisi yang akrab disapa Cak Imin itu menuturkan, dia telah menginstruksikan seluruh keluarga besar PKB dan NU menyisihkan gaji satu bulan sebagai bantuan untuk warga Rohingya.

“Saya telah menggalang bantuan. Insya Allah seluruh keluarga besar PKB dan NU seluruhnya menyerahkan gaji satu bulan dan akan kami kirim ke (warga) Rohingya,” ujar Cak Imin saat menghadiri dialog dengan para Bhiksu dan pemuka agama Budha di Wihara Dharma Bakti, Glodok, Jakarta Barat, Minggu (3/9/2017).

Jakarta – Giring Ganesha alias Giring ‘Nidji’ mantap memutuskan terjun ke dunia politik melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Untuk merayakannya, Giring menggelar syukuran di kediamannya, Pondok Pinang, Jaksel.

Acara ini digelar di kediaman Giring, Jl Deplu Raya, Perumahan Pinang Residence, Pondok Pinang, Jaksel, Jumat (8/9/2017). Turut hadir dalam acara ini adalah Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka serta keluarga Giring dan kerabatnya. Acara syukuran ini digelar secara sederhana.

Dalam acara ini, istri Giring, Cynthia Riza, menceritakan awal mula sang suami terjun ke dunia politik. Ia mengatakan, Giring ingin terjun ke dunia politik karena terinspirasi Presiden Joko Widodo.

“Pagi-pagi langganan koran, baca, up to date soal politik. Kalau di rumah Ibu, di meja makan pasti diomongin politik. Sudah nggak asing lagi buat Mas Giring politik,” kata Cynthia.

Jakarta – Dalam pertemuan afternoon tea di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempertanyakan hasil pertemuan Jokowi dengan menteri keuangan terkait proyek MRT. Jokowi belum bisa menjelaskan ke anggota DPRD karena masih dalam proses.

“DPRD hanya tanya bagaimana hasil pertemuan dengan menkeu, ya kita bilang ini masih dalam proses,” ujar Jokowi usai melakukan afternoon tea di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jl Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2012).

Jokowi mengharapkan agar hasil pertemuan dengan menteri keuangan dapat segera diputuskan. tetapi dengan prinsip kehati-hatian.

“Saya ingin segera diputuskan tapi dengan prinsip kehati-hatian masalah negosiasi seperti ini biasa dalam bisnis,” ujarnya.

Menurut Jokowi dalam pertemuan dengan menteri keuangan Agus Martowardojo, dirinya pesankan agar lebih berhati-hati. “Jadi lebih bagus agak mundur tapi benar dari pada cepat-cepat tapi tidak benar,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo terkait soal proyek kereta bawah tanah atau MRT. Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengaku berhati-hati dalam memutuskan proyek yang diwariskan Gubernur DKI sebelumnya.

Menurut Jokowi, pihaknya akan mengalami kerugian jika ada salah hitungan dan keputusan yang diambil. Pasalnya, sambung Jokowi, hal ini menyangkut dengan nilai dari APBD DKI yang tidak sedikit terbebani.

“Karena nanti akan membebani saya jika salah putuskan. Bukan ingin berlama-lama tapi menyangkut APBD dan uang yang besar. Jadi yang dibicarakan itu equity sharing dan invesment sharing,” terang Jokowi.

Seperti diketahui, tepat pukul 15.00, Jokowi sampai di pelataran Gedung Kementerian Keuangan. Kedatangan orang nomor satu di Jakarta itu diagendakan membahas pembiayaan MRT. Jokowi yang datang mengenakan batik coklat ini menyatakan dirinya akan meminta kepada Menteri Keuangan untuk mengubah komposisi pembiayaan proyek tersebut. Pasalnya, dengan komposisi yang ada saat ini, Pemerintah Daerah DKI Jakarta merasa keberatan.

(edo/mpr)

Jakarta – Ketua Mahfud MD menyindir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang melakukan manuver politik dengan menyebut beberapa tokoh sebagai capresnya untuk 2014. Menurut Mahfud, PKB juga bisa mencapreskan Jokowi kalau mau.

“Seperti PKB, dia bicara dengan Rhoma, tapi kan ke saya juga datang secara resmi untuk meminang. Artinya sebagai salah satu ikon yg diinginkan, belum final. Kalau perlu sebut Jokowi boleh juga,” kata ketua MK Mahfud MD, usai rapat dengan komisi III di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2012).

Menurutnya, meski PKB sudah menyebut beberapa nama calon presiden untuk pilpres 2014, pada akhirnya semua yang memutuskan adalah keperluan politik dari PKB.

“Pada akhirnya kan ada keperluan-keperluan politik sendiri pada akhirnya. Kalau orang luar yang nggak punya partai kan begitu,” ungkapnya.

Ia menuturkan setiap orang yang disebut PKB harus sadar bahwa setiap nama yang disebut bukan nama final, karena baru ke arah penyaringan. “Sebab itu, kalau Rhoma didukung PKB, saya juga didukung PKB, PKB juga dukung orang lain juga, jangan dianggap sudah selesai,” jelasnya.

Sementara, saat ditanya bagaimana keputusannya dengan pinangan PKB sebagai Capres tersebut, Mahfud menyatakan beum sampai pada keputusan.

“Saya tahu (dipinang PKB), tapi saya ngga bisa jawab itu sekarang. Saya kan belum sampai pada keputusan itu,” jawab Mahfud.

(iqb/mpr)