Sulut,GN– Pentingnya kejelasan pendelegasian tugas dari pimpinan dewan kepada anggota, khususnya dalam menghadiri kegiatan resmi di tekankan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara Pierre Makisanti, saat pembahasan tata tertib (tatib) DPRD Sulut bersama sekretariat dewan, Senin (20/4/2026).

Kata Pierre, mekanisme pendelegasian perlu diatur secara lebih rinci agar tidak menimbulkan kendala di lapangan. Lanjut Pierre mengatakan anggota dewan kerap ditugaskan mewakili pimpinan dalam berbagai agenda resmi, namun tidak selalu dibekali informasi yang memadai terkait teknisnya.

Pierre memberi contoh saat pengalamannya menghadiri kegiatan yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pada kesempatan itu, dirinya hadir sebagai perwakilan pimpinan DPRD, namun tidak mendapat informasi bahwa akan diminta menyampaikan sambutan.

“Saya datang mewakili pimpinan dewan, ternyata ada agenda resmi yang mengharuskan sambutan dari pimpinan DPRD. Hal seperti ini harusnya disampaikan sejak awal karena ini membawa nama lembaga,” ujar Pierre.

Berbicara atas nama lembaga kata Pierre, tentu membutuhkan kesiapan yang matang apalagi dalam forum resmi yang dihadiri pejabat penting seperti wakil gubernur dan pimpinan instansi.

“Kalau bicara atas nama pribadi mungkin bisa spontan, tapi kalau lembaga harus ada persiapan. Untungnya saya masih bisa menyampaikan,” cetusnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengusulkan agar sekretariat DPRD Sulut lebih proaktif melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara kegiatan sebelum menugaskan anggota dewan hadir di acara.

“Perlu ditanyakan lebih dulu apa saja yang harus disiapkan. Jangan sampai anggota datang tanpa kesiapan, lalu harus berbicara di forum resmi secara mendadak,” ungkapnya. (sisco)

Sulut,GN- Masa reses adalah periode waktu bagi anggota legislatif (DPRD) untuk bekerja di luar gedung, kembali ke daerah pemilihannya untuk bertemu langsung dengan konstituen guna menyerap aspirasi dan masukan masyarakat.

Masa ini merupakan bagian dari kegiatan persidangan, tetapi dilaksanakan di luar gedung dewan dan berfungsi sebagai komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat yang mereka wakili.

Tujuan utama masa reses Menampung aspirasi. Anggota dewan menjaring dan menampung aspirasi, keluhan, dan masukan dari konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Masa reses juga digunakan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap kondisi di lapangan.

Masa reses juga merupakan Tanggung jawab moral dan politis. Kegiatan masa reses ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban moral dan politis anggota dewan kepada pemilihnya.
Aspirasi yang terkumpul akan dilaporkan dalam sidang paripurna dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran oleh pemerintah.

Terkait dengan itu, Selasa (02/12/2025) Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Pierre Makisanti Menggelar masa reses ketiga tahun 2025. Makisanti turun langsung menemui dan menyerap aspirasi konstituen dari daerah pemilihannya yakni Kecamatan Tombuluan dan Kecamatan Tondano Timur.

Di Kecamatan Tombuluan, Masyarakat menyampaikan berbagai macam usulan kepada anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti. Masyarkat Kecamatan tombuluan menyampaikan aspirasinya terkait penerangan lampu jalan dan air bersih.

Selain itu, Masalah tapal batas Kabupaten Minahasa dan Kota manado, yang berbatasan Desa Koka Minahasa dan Kelurahan Winangun juga menjadi hal penting disampaikan kepada anggota DPRD Sulut. Kemudian masyarakat mengusulkan jalan alternatif dari Desa Koka menuju Desa Kali dan juga Desa Koka menuju Desa Pineleng. Jalan alternatif ini menurut warga masyarakat untuk bisa mengatasi kemacetan jalan Tomohon menuju Kota Manado.

Sementara masyarakat Kecamatan Tondano Timur juga mengusulkan penerangan lampu jalan, perbaikan saluran air dan trotoar. Ada pula masyarakat lainnya menyampaikan aspirasinya terkait irigasi, jalan paving di perumahan serta, rehab balai pertemuan.

Usai mendengar aspirasi warga masyarakat, anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti menyampaikan bahwa semua aspirasi tersebut akan diusulkan dan disampaikan kepada pemerintah provinsi Sulut. ” Aspirasi ini akan saya perjuangkan dan tentunya akan disampaikan kepada pemerintah provinsi,” tandasnya. (advetorial)

Sulut,GN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Piere Makisanti mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut agar lebih agresif dan inovatif dalam melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih besar.

​Hal itu di katakan Pierre pada HUT Ke-16 Provinsi Sulut, Selasa (23/9/2025) kepada sejumlah media. Dia menjelaskan potensi pembangunan di Sulut sangat besar, namun kerap terkendala oleh keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, lobi ke pemerintah pusat bukanlah sekadar meminta, melainkan upaya strategis untuk meyakinkan bahwa proyek-proyek di Sulut memiliki nilai investasi tinggi dan dampak signifikan bagi pembangunan nasional.

“Momen HUT ini harusnya menjadi cerminan bagi kita semua. Setelah 61 tahun, sudah saatnya kita tidak hanya mengandalkan APBD. Pemerintah Provinsi harus berani dan kreatif dalam melobi kementerian terkait di Jakarta,” ujarnya.

​ “Jika lobi kita berhasil, dana dari pusat akan mempercepat realisasi proyek-proyek ini, yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

​Piere berharap, di usia ke- 61 ini, Provinsi Sulut dapat menunjukkan terobosan baru dalam hal lobi anggaran. “Inovasi dalam melobi bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjual potensi daerah kita kepada pusat. Saya yakin, dengan kerja sama yang solid, kita bisa mewujudkan visi Sulut yang lebih maju dan sejahtera,”tandasnya. (sisco/*)

Sulut,GN– Anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti mewakili ketua Fraksi PDIP menyerahkan pendapat akhir fraksi kepada Pimpinan DPRD Sulut.

Pada kesempatan itu, Fraksi PDIP DPRD Sulawesi Utara mendorong agar APBD Perubahan Provinsi Sulut tahun anggaran 2025 segera diparipurnakan.

Hal itu dikatakan Anggota DPRD Sulut Fraksi PDIP, Pierre Makisanti usai mengikuti rapat pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD Sulut TA 2025 bersama TAPD, Selasa (26/08/2025) diruang paripurna DPRD Sulut.

“Ranperda APBD Perubahan ini harus cepat diparipurnakan agar supaya program-program dari Gubernur dan Wagub cepat terealisasi,” Ucap Makisanti saat diwawancarai awak media.

“Dengan ditetapkannya APBD Perubahan ini, masyarakat cepat merasakan dampak positifnya,” tambahnya.

Pierre juga mendorong terkait beberapa desa yang belum merasakan aliran listrik agar hal itu dapat menjadi prioritas dalam penganggaran.

“Memang hal itu butuh anggaran yang besar, maka dari itu kami mendorong agar dapat dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2026,” ungkapnya.

Pierre menegaskan pada prinsipnya Fraksi PDIP menyetujui Ranperda APBD Perubahan sulut TA 2025 ini untuk ditetapkan.

Turut hadir pada rapat finalisasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Stella Runtuwene, Anggota Henry Walukow, Nick Lomban dan Inggried Sondakh. (sisco)

Sulut,GM- Panitia Khusus (Pansus) Kepemudaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Menggelar Rapat Perdana, Senin (26/5/2025) Di Ruang Serbaguna Lantai tiga.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Kepemudaan DPRD Sulut, Pierre Makisanti mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan pemuda dalam pembangunan daerah.

Pierre Makisanti menegaskan pemuda harus di berikan ruang dalam wira usaha dan peran lainnya.

“Ketika perda ini di tetapkan menjadi acuan, dan pemerintah harus lebih memberikan ruang kepada pemuda,”kata Masisanti

Makisanti mengharapkan kehadiran pemerintah dalam upaya pembangunan daerah dengan melibatkan pemuda.

“Pemerintah harus hadir dan melibatkan pemuda dalam pembangunan daerah,”tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Kepemudaan DPRD Sulut, Pierre Makisanti mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan pemuda dalam pembangunan daerah.

Pierre menegaskan pemuda harus di berikan ruang dalam wira usaha dan peran lainnya.

“Ketika perda ini di tetapkan menjadi acuan, dan pemerintah harus lebih memberikan ruang kepada pemuda,” ucapnya kepada sejumlah media Senin (26/5/20025) usai pembahasan pansus kepemudaan.

Pierre mengharapkan kehadiran pemerintah dalam upaya pembangunan daerah dengan melibatkan pemuda.

“Pemerintah harus hadir dan melibatkan pemuda dalam pembangunan daerah,” tandasnya. (sisco)