Masyarakat Petani Temui DPRD Sulut dan Kaban Kesbangpol

Sulut,GN- Bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September. Sejumlah petani yang mengatasnamakan Konsorsium Pembaharuan Agraria melakukan aksi demo di DPRD Sulut, Rabu (24/09/2025).

Puluhan petani yang sebelumnya melakukan orasi di depan kantor DPRD Sulawesi Utara. Namun setelah berdiskusi, para perwakilan petani masuk dan melakukan dialog dengan anggota DPRD di ruang rapat Komisi I.

Simon Aling yang koordinator petani mengungkap sejumlah polemik yang dialami petani. Kebanyakan merupakan konflik agraria. Baik konflik dengan aparat maupun dengan pihak mafia tanah.

“Kami mau menyampaikan konflik yang terjadi di Desa Kalasey II yang diambil alih Brimob, Desa Sea yang diambil Unsrat, konflik HGU di Boltim, di Mitra dan di Amurang, Minsel. Semua kasus ini sudah lama namun hingga saat ini belum ada kejelasan,” katanya.

Jolie Sualang mengatakan, para petani merupakan masyarakat kecil yang membutuhkan kedamaian dan perlindungan.

Makanya kami sampaikan keluhan ini di DPRD. Jika bukan di DPRD, di mana lagi kami mengeluh,” ujarnya.

Ia meminta anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat untuk Menindaklanjuti apa yang jadi aspirasi petani.
Usai mendengarkan keluhan petani, anggota DPRD berjanji akan menindaklanjuti semua aspirasi yang sudah disampaikan.

“Intinya semua sudah kami terima dan kamo segera berkoordinasi dengan pimpinan untuk menindaklanjuti keluhan petani,” kata personil Komisi I Raski Mokodompit.

Usai berdialog dengan DPRD Sulut, selanjutnya masyarakat petani berdialog dengan Pemerintah Provinsi Sulut melalui Kesbangpol Sulut yang di hadiri langsung Kepala Badan Johnny Suak ,SE.MSi.

Kaban Johnny menegaskan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat petani akan diteruskan ke Pemerintah Provinsi dalam hal ini bapak Gubernur.

” Ini akan saya sampaikan kepada pemerintah provinsi apa yang menjadi aspirasi dari bapak dan ibu sekalian,” tandasnya disambut tepuk tangan dari semua masyarakat petani yang hadir.
(sisco)



Fanny Legoh Terima Aspirasi Petani Cengkih Sulut

Sulut,GN- Salahsatu anggota komisi IV DPRD Sulut Fanny Legoh menerima aspirasi para petani cengkih Jumat (01/9/2020). Kedatangan petani cengkih ini di kantor DPRD Sulut untuk mencari solusi dengan tujuan mengembalikan harga cengkih kembali normal.

Salah satu petani cengkih pun mengatakan bahwa masalah merosotnya harga cengkih ini sangat mempengaruhi perekonomian, apalagi saat ini masyarakat masih dilanda dengan wabah covid-19.

“Merosotnya harga cengkih berdampak di segala lini. Contohnya, sekarang para pemetik harus dibayar 5 ribu per liter sedangkan harga cengkih mentah hanya sebesar 8 ribu dipasaran, harga cengkih kering pun tidak ada perkembangan yang signifikan, dimana saat ini pembelian cengkih diharga 55 ribu per kilogram, tentunya ini sangat merugikan petani. Kiranya Anggota DPRD Sulut dapat memberikan solusi terkait hal ini,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Politisi PDI Perjuangan Fanny Legoh menjelaskan banyak faktor yang mempengaruhi turunnya harga cengkih, salah satunya produksi cengkih Sulut berada diurutan ke-8, tentunya ini berpengaruh.

“Ini memang bukan persoalan dari pemerintah daerah, pemerintah itu hanya pemegang regulasi. Hukum pasar memang seperti itu, bisa naik dan bisa turun. contohnya di negara Madagaskar, harga cengkih disana lebih murah. Tapi terlepas dari itu, tentunya kita harus berpegang pada sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah daerah pun pastinya tengah berjuang agar harga cengkih di Sulut kembali normal,” terang Legoh. (sisco)