SANGIHE,GN – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini Bupati Michael Thungari,SE,MM dan wakil Bupati Tendris Bulahari menggelar pertemuan dengan Para Wartawan perbatasan di Bumi Tampungang Lawo bertempat di rumah jabatan Bupati jumat, (1/5/2026).

Pertemuan yang dilaksanakan dengan diskusi, Bupati dan wakil Bupati memberikan kesempatan kepada para pemburu berita ini untuk menyampaikan pertanyaan dan saran.beberapa wartawan pun menyampaikan pertanyaan dan memberikan masukan terkait pemerintahan saat ini,kedua pimpinan daerah ini pun menjawab pertanyaan para wartawan dan merespon setiap masukan, sehingga diskusi dapat berjalan dengan baik.

Bupati Michael Thugari, SE,MM menyampaikan agar pertemuan yang digelar punya manfaat, begitu juga Bupati dan wakil Bupati menyampaikan kepada media agar, dalam setiap pemberitaan media selain berita kegiatan Pemerintah Daerah,tetapi juga wartawan dapat mengkritisi jika ada hal-hal yang perlu dikritik melalui pemberitaan sebagai kritik membangun untuk suatu perubahan dalam pemerintahan.

” Melalui pertemuan ini Kami berharap teman-teman media selain memberitakan kegiatan pemerintahan daerah,tetapi kami juga siap menerima kritikan dan masukan dari teman-teman media demi suatu perubahan,”kata Bupati.

Dengan digelarnya diskusi ringan dan santai seperti ini, para pencari berita ini menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan wakil Bupati.

” Dengan diskusi seperti ini,kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan wakil Bupati,Bapak Kadis Kominfo dan Kabag Pro-Kopi sehingga ini dapat menjalin komunikasi dengan Pemerintah daerah,untuk menyampaikan setiap saran dan masukan,” Ucap salah satu Wartawan di Sangihe ini.

Turut hadir Kepala dinas Kominfo Ronal Lumiu, Kabag Pro-Kopi Setda Kabupaten Kabupaten Sangihe Maya Budiman,beberapa pimpinan redaksi media dan para Wartawan.(*).

Sulut,GN- Bertempat di ruang sidang paripurna Rabu (7/8/2024), Banggar DPRD bersama TAPD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat pembahasan KUA Dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkay, Raski Mokodompit, Billy Lombok dan anggota Banggar lainnya.

Sementara Pemerintah Provinsi Sulut di hadiri langsung ketua TAPD Steve Kepel, Asisten I dan III bersama jajaran SKPD Provinsi Sulut.

Pantauan media Gemparnews.com pembahasan dimulai sekira pukul 17.00 Wita hingga berakhir pada pukul 20.30 Wita dengan mendapat persetujuan anggota Banggar DPRD.

Akan tetapi ada beberapa poin catatan pada beberapa SKPD nilai anggaran yang akan dilakukan penyesuaian pada besok hari, sebelum penandatanganan nota kesepakatan pada rapat paripurna.

“Jadi akan ada penyesuaian besok hari, dan pelaksanaan paripurna Kamis besok pada jam 14.00 Wita atau jam dua siang,” kata Silangen. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Sesuai jadwal Badan Musyawarah (Banmus) kembali menggelar dua agenda kegiatan Rapat Paripurna Senin,(5/11/18) diruangan sidang Paripurna.

Adapun agenda tersebut yakni Pengambilan Keputusan terhadapat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta Penandatanganan Kesepakatan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2018.

Rapat Paripurna dipimpinan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi oleh Wakil Ketua Stevanus Vreeke Runtu,Marthen Manopo dan Wenny Lumentut dan dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wakil Guberbur Sulut Drs Steven OE Kandouw.

Dalam rapat tersebut Gubernur Olly Dondokambey saat menyampaikan sambutan terkait dua agenda mengatakan diusulkannya rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas perda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Sulawesi Utara dipahami bersama adalah bentuk kepatuhan dan tindaklanjut setelah diterbitkannya Permendagri nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan sekaligus pemenuhan amanat ketentuan pasal 2 Permendagri nomor 140 tahun 2017 tentang pembentukan badan pengelola perbatasan daerah.


Dengan perubahan ini diharapkan gerak dan langkah penyelenggaraan pemerintahan di bumi nyiur melambai dapat semakin optimal. ” Untuk itu pemerintah provinsi Sulawesi Utara mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota DPRD Sulut atas berbagai tahapan pembahasan yang telah dilaksanakan guna Paripurnanya rancangan peraturan daerah ini,serta atas pengambilan keputusan terhadap ranperda ini,” ujar Gubernur Olly Dondokambey.


Sementara terkait dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019, Gubernur mengatakan bahwa sepatutnya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melalui proses tahapan yang cukup panjang sehingga hari ini telah memparipurnakan dan menyepakati bersama KUA dan PPAS APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019 dimana substansi utamanya mencakup tiga bagian penting yakni kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. (Sisco)

Sulut,GN- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda Provinsi Sulut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulut Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2016-2021, Selasa (17/10-17) di ruang paripurna Kantor DPRD Sulawesi Utara, Kairagi Manado.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw di dampingi Wakil Ketua DPRD Sulut juga dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, anggota DPRD Sulut, Forkopimda Sulut, pejabat eselon dan para undangan.

Dalam kesempatan tersebut masing – masing Fraksi menyampaikan pemandangan fraksi tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulut nomor 3 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021 yang terdiri dari Fraksi PADI P,Fraksi Golkar,Fraksi Demokrat,Fraksi Gerindra,Fraksi Keadilan dan Fraksi Restorasi.

Keenam fraksi tersebut dalam pemandangan umumnya menyatakan setuju Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulut Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2016-2021 menjadi Perda.

Setelah ke enam fraksi di DPRD Sulut selesai menyampaikan pemandangan fraksi, dilanjutkan dengan penandatanganan Oleh Pimpinan DPRD Sulut dan Wakil Gubernur Sulut serta disaksikan seluruh hadirin yang hadir dalam sidang paripurna DPRD tersebut.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sulut. (ADV)