Sulut,GN – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Cindy Wurangian mengkritisi terkait bantuan studi bagi siswa yang berhak menerima. Hal itu, di sampaikan oleh Sekretaris Komisi IV saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin, (11/05/2026) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut.

Cindy menegaskan apakah prosentase Kabupaten Kota di atur oleh dinas atau di buka seluas – luasnya. “Pertanyaan saya terkait bantuan studi untuk SMA dan SMK ini, prosentase per Kabupaten Kota apakah diatur oleh dinas atau dibuka seluas – luasnya untuk siapa saja yang mau mendaftar,” ucap Cindy.

Lanjut Cindy mengatakan, Sulut ada 15 Kabupaten Kota dan setiap Kabupaten Kota ada yang mewakili di gedung ini,dan banyak yang bertanya – tanya prosentase berapa setiap Kabupaten Kota.

“Yang kedua berkaitan dengan bantuan studi tersebut, apakah di tahun 2026 ini ada syarat misalnya yang sudah menerima di tahun lalu, atau tahun ini di berikan kesempatan kepada yang lain. Ataukah bisa mereka berturut – turut mendaftar untuk mendapatkan bantuan tersebut,” ujar politisi partai Golkar.

Masih berkaitan dengan bantuan studi, Cindy menanyakan bagaiman dinas pendidikan mensinkronkan data dari pemerintah pusat terkait bantuan PKH bagi anak usia sekolah.

“Ketiga masih tetap berkaitan dengan bantuan studi ini, bagaimana dinas pendidikan mensinkronkan data yang banyak digunakan oleh pemerintah pusat juga karena kita tau bersama ada bantuan – bantuan dari kementerian, kalau tidak salah PKH yang komponennya ada anak usia sekolah,” terang Cindy.

Menurut Cindy, mereka berhak mendapatkan itu, dan juga bantuan – bantuan lainnya yang ditujukan kepada anak usia sekolah mungkin dengan nama program yang beda dari kementerian yang berbeda – beda.

“Jadi bagimana dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Utara mensinkronkan data penerima sehingga bisa ada pemerataan, artinya tidak tumpang tindi dengan apa yang sudah dianggarkan oleh Pemerintah Pusat. Dan juga kami ingin tau karena program bantuan beasiswa, ini baru berjalan tahun lalu dan kendala – kendala permasalahan apa yang dihadapi. Kita tau untuk ke depan apa saja yang diperbaiki atau apakah program ini efektif atau kurang efektif untuk di lanjutkan,” pungkas Cindy.

Di ketahui, RDP Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Sulut di Pimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Louis Chramm sementara dari Dinas Pendidikan Sulut di hadiri langsung Kepala Dinas Femmy Suluh. (sisco)

Sulut,GN – Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Senin (20/1/2025) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulut.

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I, Braien Wawuruntu di dampingi Wakil Ketua dan Serketaris serta anggota komisi 1, dan dihadiri Kepala Dinas PMD Sulut Darwin Muksin serta jajarannya.

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi 1 Muliadi Paputungan mempertanyakan BumDes yang masih aktif di Sulut. Bahkan menurut Paputungan, pihaknya menerima informasi banyaknya dugaan kasus – kasus terkait BumDes di Sulawesi Utara.

“Kami ingin meminta data BumDes dari 1507 desa yang ada di Sulawesi Utara, kira – kira ada berapa desa yang BumDes jalan aktif,” kata Legislator dapil Bolmong Raya itu.

Selain itu, Paputungan juga menanyakan sejauh mana pendampingan Dinas PMD Sulut terhadap kasus BumDes yang tersandung di beberapa desa di Sulawesi Utara. ” Jadi apa yang menjadi upaya dari Dinas PMD Provinsi terhadap kasus ini,” ujarnya.

Terkait pertanyaan tersebut, Kepala Dinas PMD Sulut Darwin Muksin secara singkat menyampaikan bahwa kasus per kasus tersebut, pihaknya menyerahkan ke kabupaten dan kota masing – masing.

” Sedangkan untuk BumDes kita selalu bilang harus ada Bimtek. Kenapa BumDes tidak terlaksana dengan baik, karena sumber daya manusia dan proporsional anggaran yang di berikan kepada mereka itu tidak tercapai karena dari satu sisi sumber daya manusia. Untuk BumDes itu ada pendamping desa,” ungkapnya.

Untuk data BumDes yang aktif yang dimintakan oleh anggota komisi 1, Kepala Dinas PMD Sulut mengatakan pihaknya akan memintakan data tersebut kepada pendamping desa untuk secara detail akan di berikan ke komisi 1 DPRD Sulut. (sisco)