Kadis Koperasi dan UKM Sangihe Wakili Bupati Dalam Acara Peresmian Jembatan Perintis Garuda

Sangihe,GN- Program Jembatan Perintis Garuda adalah inisiatif nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membangun jembatan di daerah terpencil, tertinggal, dan terdampak bencana guna memperkuat konektivitas.

Pengerjaannya dikerjakan melalui satgas percepatan yang melibatkan TNI-Polri untuk menjangkau daerah sulit. Untuk manfaat utama pengerjaan jembatan perintis Garuda yakni akses penyeberangan menjadi aman terutama mempermudah anak-anak pergi ke sekolah dan akses warga menuju ke fasilitas lainnya.

Terkait dengan itu, Program pemerintah menyentuh sampai ke daerah perbatasan bagian Utara Sulawesi yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini terbukti ketika Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari,SE,MM yang di wakili oleh Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan UKM Stevi Barik, SE,Ak menghadiri agenda peresmian Jembatan Perintis Garuda yang dilaksanakan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dipusatkan di lokasi Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sangihe mengatakan Jembatan tersebut dibangun melalui kolaborasi TNI, POLRI, dan masyarakat Kampung Naha.

Jembatan tersebut kata kepala Dinas, merupakan titik sentral untuk memudahkan jalur perekonomian masyarakat setempat.

“Sehingga selain menjadi infrastruktur penghubung, juga merupakan wujud nyata gotong royong dan sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam membuka akses serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah Kepulauan Sangihe,” pungkas Kepala Dinas. (sisco)

 




Kepala BPTD Kelas II Sulut : Program Utama Melakukan Subsidi Angkutan Barang Perintis di Kepulauan

Sulut,GN- Mengawali tahun 2026 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Utara (Sulut) merencanakan program kerja untuk kemajuan transportasi di daerah Bumi Nyiur Melambai.

Kepala BPTD Kelas II Sulut Alexander Hilmi Perdana menyebutkan program strategis yang akan dikerjakan pada tahun 2026 ini berfokus pada pemuatan layanan transportasi, optimalisasi terminal tipe A, pengawasan angkutan barang, pemanfaatan Barang Milik Negara serta mendukung program angkutan massal dan keselamatan di jalan.

“Salah satu contoh program utama kami adalah melakukan subsidi angkutan barang perintis khususnya dikepulauan,” kata Alexander melalui podcast Okestra BPTD Kelas II Sulut.

Dia menjelaskan saat ini ada empat trayek atau lintasan yang sedang dikelola yaitu di kepulauan Talaud, kemudian Tahuna, Siau,Tagulandang dan Biaro.

“Ini manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat termasuk ketersediaan barang kebutuhan pokok yang lebih terjamin serta bisa menurunkan disparitas harga,” ujar Alexander.

Namun tantangan yang dihadapi kata Alexander adalah kondisi cuaca yang ada di wilayah Sulawesi Utara.

“Karena pengiriman barang ke kepulauan yang saya sebut diatas, mengalami kondisi dan tantangan yang harus perlu kita hadapi bersama,” ucapnya.

Lanjut kata Alexander, kehadiran BPTD Kelas II Sulut, bukan hanya soalnya layanan transportasi tetapi juga tentang solidaritas kemanusiaan.

“Seperti beberapa hari lalu kami juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang ada di Siau, yang mengalami musibah banjir bandang,” Jelasnya.

Bantuan BPTD Kelas II Sulut tersebut diterima Bupati Kabupaten Kepulauan Siau,Tagulandang dan Biaro (Sitaro) diwakili Kadishub Sitaro.

BPTD Kelas II Sulut menyalurkan bantuan kepada masyarakat Siau yang mengalami musibah banjir bandang diterima langsung oleh Bupati Sitaro diwakili Kadishub Sitaro (foto: ist)

Selain itu, Alexander menuturkan pihaknya juga mengawasi lintasan transportasi angkutan penyeberangan yang ada di Sulawesi Utara yang dikelola oleh beberapa instansi dan daerah. Kata Alexander, ada tujuh lintasan yang awasi oleh BPTD Kelas II Sulut.

“Tiga lintasan penyeberangan yang dikelola oleh ASDP Bitung, dua lintasan penyeberangan di kelola oleh PD Pelayaran Sitaro, satu lintasan di kelola oleh PD angkutan Talaud dan satu lintasan dikelola oleh PD Perumda Kota Bitung,” ungkap Alexander.

Dia menegaskan dengan adanya lintasan yang dikelola oleh instansi dan daerah maka akan mempermudah sistem konektivitas di wilayah kepulauan.

“Manfaatnya adalah konektivitas lebih terjamin dari segi waktu dan tarif kemudian Peningkatan mobilitas barang dan orang serta memperkuat negara di wilayah terluar,” terangnya.

” Jadi tantangan yang kami hadapi adalah kondisi arus laut yang tidak menentu, sehingga kami harus menunda keberangkatan kapal perintis tersebut,” pungkasnya. (sisco)