SANGIHE,GN – Pengurusan program Pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL), atau yang dulunya disebut Prona tidak dipungut biaya atau gratis, mulai dari pengumpulan data, Pengukuran tanah sampai penerbitan sertifikat.
Hal ini ditegaskan kepala BPN Sangihe Raynols Alex Mukau pada kegiatan penyuluhan PTSL yang dilaksanakan di Pelabuhan Petta, Kamis (22/1/2026).

” Pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL) itu gratis biayanya untuk pengumpulan data,biaya Pengukuran sampai penerbitan sertifikat,jadi masyarakat jangan berikan biaya kepada petugas baik petugas dari Kampung sampai petugas pertanahan, dan jika ada petugas yang menerima berarti itu pungli bisa dilapor dan diproses secara hukum ,” tegas kepala BPN Sangihe ini.

Ia menambahkan masyarakat nanti keluar biaya ketika membeli materai serta membayar pajak bumi dan bangunan yang ditanggung secara pribadi.

Ia pun menegaskan kepada masyarakat Petta dan Petta Timur yang menjadi peserta pada penyuluhan agar dapat menggunakan kesempatan sebaik mungkin.

” Sekali lagi Saya menegaskan kepada masyarakat Petta dan Petta Timur ini, karena dua Kampung jadi prioritas pertama gunakan kesempatan itu sebaik mungkin,” katanya.

Sementara Bupati Michael Thungari,SE,MM dalam arahannya pertama-tama memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kantor pertanahan Sangihe baik pimpinan dan jajaran atas komitmen dan kerja keras dalam menyelenggarakan penyuluhan PTSL, yang merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah dan program Pemerintah pusat untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan.

” Melalui PTSL ini,Bapak/Ibu akan memperoleh sertifikat elektronik dan PTSL ini sifatnya gratis, Bapak/Ibu tidak keluar biaya, nanti Bapak/Ibu keluar biaya beli materai dan tempel sendiri,” kata Bupati

Lanjut Bupati melalui PTSL ini bertujuan satu kampung dapat dipetakan secara keseluruhan dan kemudian masyarakat yang belum ada sertifikat bisa mendaftarkan secara gratis.

” PTSL ini bertujuan supaya, satu kampung ini dapat dipetakan secara keseluruhan masyarakat yang belum ada sertifikat, bisa mendaftarkan secara gratis dan mendapatkan sertifikat elektronik dan sama kekuatannya dengan sertifikat biasa,” Jelas Bupati Thungari.(RB)

Jakarta,GN- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kini seluruh perizinan seperti Surat Tanda Registrasi (STR), Satuan Kredit Profesi (SKP) dan Surat Izin Praktik (SIP) bisa diurus melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Sebab, SATUSEHAT SDM telah terintegrasi dengan layanan perizinan tersebut.

“Terima kasih kepada Bapak Kemenpan RB yang telah membantu mengintegrasikan sistem perizinan STR, SIP, dan SKP dengan MPP Digital,” kata Menkes Budi saat menghadiri peresmian MPP Digital di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Adapun, data yang diintegrasikan mencakup data STR, bukti kecukupan SKP, serta data tempat praktik dari SATUSEHAT SDM milik Kemenkes, dengan layanan perizinan di MPP Digital.

Melalui integrasi ini, tenaga kesehatan dan tenaga medis dapat mengajukan pengurusan izin praktik dalam satu tempat sehingga proses perizinannya meniadi lebih mudah, efisien, dan transparan.

“Dengan sistem ini, kita mau bikin itu mudah, murah, dan transparan. Tidak perlu lagi ada pungutan-pungutan tambahan, tidak perlu ada rekomendasi-rekomendasi, tidak perlu lagi ada titip sana titip sini,” ucap Menkes.

Lebih lanjut, Menkes menyebut, MPP Digital telah hadir di 60 kabupaten/kota dan telah membantu kurang lebih 2 juta tenaga kesehatan dalam mengurus perizinan.

Secara khusus, Menkes Budi mendorong MPP Digital segera diperluas ke seluruh kabupaten/kota sehingga dapat memberikan kemudahan pengurusan izin praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

“Terima kasih kepada Pak Anas yang sudah membantu perizinan para tenaga kesehatan agar mudah dan transparan. Permohonannya, kalau bisa sebelum selesai, 540 kabupaten/kota sudah terintegrasi dan Kemenkes siap membantu,” tutur Menkes.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Annas mengatakan, MPP Digital akan fokus untuk menghadirkan layanan publik yang lebih mudah dan murah kepada masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Penerapan MPP Digital akan diprioritaskan pada 9 sektor, termasuk sektor kesehatan. Dengan pengintegrasian ini, MenpanRB memberikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan karena telah mewujudkan birokrasi berdampak di instansinya.

“Terima kasih kepada Menteri Kesehatan dan tim yang telah bekerja dengan cara cepat, salah satunya kita mewujudkan Mal Pelayanan Publik Digital,” kata Menpan RB.

Untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya tenaga kesehatan, Menpan RB mengatakan, pemerintah akan memperluas MPP Digital ke seluruh Indonesia.

“Memang belum semuanya, sekarang dari 21 tambah 60. Mudah-mudahan secara bertahap nanti seluruh kabupaten/kota akan bisa terwujud MPP Digital sehingga urusan izin-izin jadi lebih cepat,” pungkasnya. (*/sisco)