SANGIHE,GN – Ronald Lumiu,SH Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kepulauan Sangihe, memberikan klarifikasi terkait isu yang berkembang di masyarakat mengenai pengadaan kendaraan dinas (mobnas) untuk operasional Bupati dan Wakil Bupati Sangihe.

Lumiu mengatakan bahwa, pengadaan kendaraan dinas tersebut telah melalui mekanisme perencanaan yang sesuai dengan ketentuan dan telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Pengadaan kendaraan dinas itu sudah tertata dalam perencanaan dan telah disetujui serta disepakati bersama DPRD,” ujar Lumiu saat diwawancarai, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, secara protokoler kendaraan dinas yang saat ini digunakan pimpinan daerah sudah layak untuk diganti karena telah beroperasi selama lebih dari 13 tahun. Selain faktor usia kendaraan, biaya pemeliharaan yang terus meningkat juga menjadi pertimbangan utama.
“Mobnas yang lama telah digunakan oleh empat bupati sebelumnya, makanya direkomendasikan untuk pengadaan baru karena biaya perawatan kendaraan dinas lama terbilang tinggi. Dari sisi anggaran, pengadaan kendaraan baru justru lebih efisien dibandingkan terus melakukan perbaikan kendaraan lama,” jelasnya.

Lebih lanjut Lumiu menambahkan, keberadaan kendaraan dinas yang layak dinilai sangat penting untuk menunjang tugas dan mobilitas pimpinan daerah yang cukup tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Terkait besaran anggaran, ia menilai pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Sangihe dengan total nilai sekitar Rp1,3 miliar masih tergolong ekonomis jika dibandingkan dengan daerah kepulauan lainnya di Sulawesi Utara.
“Sebagai perbandingan, Kabupaten Kepulauan Sitaro yang memiliki APBD lebih kecil dari Sangihe melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar,” katanya.

Lebih lanjut, Lumiu menegaskan bahwa kendaraan dinas yang diadakan untuk Bupati dan Wakil Bupati Sangihe merupakan yang paling ekonomis dibandingkan pengadaan kendaraan dinas kepala daerah di beberapa kabupaten kepulauan lainnya.
“Pemerintah daerah mempertimbangkan aspek kebutuhan, efisiensi anggaran, serta kondisi kendaraan yang ada sebelum memutuskan pengadaan kendaraan dinas baru,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar dimedsos soal pengadaan mobil dinas Bupati dan wakil Bupati dengan total anggaran Rp. 1.3 Miliar, yang menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.(RB).

Sulut,GN- Hari kedua Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengadaan dan Pengelolaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Sulut menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pengadaan dan Pengelolaan Logistik.

Kegiatan pada hari ini juga menghadirkan berbagai narasumber yang ahli di bidangnya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai Pengelolaan Logistik Pilkada.

Sesi pertama dibuka dengan pemaparan materi oleh Kabinda Sulut Brigjen TNI Raymond Marajahan, yang dilanjutkan oleh Danlanud Sri Letnan Kolonel Hetly Brinner Kawet dan Danlantamal Kolonel Moh Noordin Mutoqien. Pemaparan ini dimoderatori oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya KPU Sulut Aminuddin Ilolu.

Setelah sesi pertama berakhir kemudian dilanjutkan paparan oleh Kabag Pengelolaan Logistik Setjen KPU Adrian melalui aplikasi zoom yang membahas persiapan logistik untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sesi ini dimoderatori oleh Kasubbag Logistik KPU Sulut Rudy Lalonsang. Beliau menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan ketersediaan dan distribusi logistik berjalan lancar.

Plt Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda, memberikan catatan dan evaluasi mengenai sumber daya manusia di kabupaten/kota terkait bendahara, PPK, dan PPBJ. Ia menekankan pentingnya pembentukan tim verifikator pengadaan serta komunikasi yang baik dengan pimpinan, loyalitas, dan integritas.

Di penghujung kegiatan, beberapa pengarahan penting disampaikan oleh para Anggota KPU Sulut Salman Saelangi yang memberikan catatan dan evaluasi mengenai anggaran hibah yang telah diterima oleh masing-masing kabupaten/kota. Kemudian arahan dari Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon yang menyampaikan mengenai pentingnya tindak lanjut dari rakor, identifikasi, dan mitigasi risiko terkait logistik.

Rakor ditutup oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dengan memberikan evaluasi mengenai perencanaan pengelolaan logistik, perbaikan masalah logistik sebelumnya, identifikasi setiap sub-tahapan yang akan dijalani, memaksimalkan waktu yang ada, serta pentingnya tim sekretariat masuk dalam tim quality control. Poluan juga berharap semua rekomendasi dan evaluasi pada rapat ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh para peserta untuk kelancaran Pilkada 2024. (*/sisco)