Sulut,GN – Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sulut Henry Walukow secara kesatria menegaskan fraksi demokrat menerima hasil pemilihan kepala daerah dari KPU Sulut dan mendukung pemerintahan gubernur dan wakil gubernur terpilih tahun 2024.

“Yang pertama saya menyampaikan, atas nama fraksi partai Demokrat menyampaikan secara kesatria partai Demokrat menerima hasil pemilihan kepala daerah dari KPU Provinsi Sulawesi Utara. Kedua, fraksi partai Demokrat siap mendukung pemerintahan Gubernur terpilih bapak Mayjen Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH MH (Victory) tanpa syarat,” tegas Henry di sela – sela rapat paripurna DPRD Sulut, Jumat (7/2/2025).

Henry juga menyampaikan dua aspirasi masyarakat yang di titipkan pada pemerintahan YSK – Victory untuk dapat di perjuangkan.

“Izinkan saya menyampaikan aspirasi dalam forum ini yaitu pertama bahwa sampai saat ini teman – teman penambang rakyat belum mendapat izin dan sangat merindukan payung hukum yang jelas di provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua ada suara hati dari masyarakat nelayan pesisir utara pantai manado sekarang sudah tiga kali berproses reklamasi dan tiga kali telah melakukan RDP di kantor DPRD menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu rekomendasi penolakan dan ada yang menerima dengan catatan,” ujar Henry.

Henry mengusulkan agar reklamasi tersebut di berdayakan oleh BUMD mengingat harga tanah 50 tahun ke depan akan berubah.

“Reklamasi ini alangkah baiknya ketika sulawesi utara boleh memberdayakan BUMD yang melaksanakannya. Karena harga tanah 50 tahun ke depan akan naik dan sangat rugi kalau pihak swasta yang akan mengelola,” pungkas Henry. (sisco)

 

Sulut,GN – Nasib para penambang tradisional yang belakangan ini ditutup, mendapat perhatian Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw yang berupaya memikirkan dan mencarikan solusi agar para penambang emas tradisional ini bisa bekerja menghidupi keluarganya.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut Fransiskus Maindoka saat menghadiri rapat pansus LKPJ Gubernur Tahun 2019 menjelaskan salah satu solusi yang disepakati bersama antara Gubernur, Kapolda dan Forkopimda yakni meminta usulan dari pemerintah daerah yang memiliki areal pertambangan dan disampaikan ke Pemprov Sulut melalui Dinas ESDM untuk Wilayah pertambangan Rakyat (WPR)

“Aparat keamana dalam hal ini pihak kepolisian saat ini menutup semua PETI yang ada, memang ada larangannya. Tetapi upaya Gubernur dan wakil Gubernur telah melaksanakan rapat karena ini masalah perut. Kalau mungkin pengusaha-pengusaha besar tidak ada masalah tetapi masyarakat biasa yang menjadi penambang tradisional itu juga yang harus dipikirkan.” jelas Maidoka Jumat(24/04/2020).

Ditambahkan, pihaknya telah menerima surat usulan dari Kabupaten Bolaang mongondow terkait hasil kesepakatan bersama tersebut.

“ Makanya waktu rapat dengan Kapolda dan Forkopimda mendapatkan solusi bahwa meminta kepada Bupati mengusulkan untuk dibuat Wilayah Pertambangan Rakyat. Saat ini kabupaten Bolaang Mongondow telah mengusulkan dan sementara kami proses untuk dismpaikan ke Kementerian ESDM dalam hal ini Dirjen Minerba, ” tandasnya. (sisco)