Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD memimpin jalannya rapat Paripurna dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (02/06/2026).

Dalam.rapat paripurna tersebut, BPK RI menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Achmad Anang Hernady mengatakan lembaga tersebut memperoleh mandat konstitusional untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Hasil pemeriksaan kemudian menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar pemeriksaan dan kode etik yang berlaku.

“Berdasarkan hasil audit terhadap LKPD Tahun Anggaran 2025, BPK RI menyatakan Pemerintah Provinsi Sulut layak memperoleh opini WTP. Raihan ini menjadi yang ke-12 kalinya bagi Pemprov Sulut, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan,”katanya.

BPK RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang berhasil mempertahankan opini WTP. Namun demikian, BPK menegaskan bahwa seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan harus segera ditindaklanjuti.

“BPK mengingatkan agar Gubernur Sulut beserta jajaran menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut mengapresiasi WTP ke 12 kali Pemprov Sulut, sekaligus menyampaikan selamat atas capaian yang diraih Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela Paruntu, Royke Anter,Stella Runtuwene, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Forkopimda, anggota DPRD, jajaran SKPD dan undangan. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Rabu, (7/8/2024) Menggelar rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan KUA Dan PPAS Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 serta penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap KUA Dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2024.

Rapat paripurna di pimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD didampingi wakil ketua Viktor Mailangkay,Raski Mokodompit dan Billy Lombok.

Turut hadir Gubernur Sulut Prof Dr (HC) Olly Dondokambey,SE, Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw, Sekretaris Provinsi bersama jajaran, anggota DPRD Sulut serta Forkopimda.

Ketua DPRD mengatakan setelah penyampaian KUA dan PPAS Provinsi Sulawesi Utara oleh Gubernur maka Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan rapat pembahasan dan menyetujui KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025.

Selanjutnya pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara di mana disepakati 15 poin penting diantaranya bahwa untuk pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar 4.282.639. 000 132.
Anggaran belanja daerah dianggarkan sebesar 3.711.243.884. Penerimaan sebesar 35 miliar rupiah dan pengeluaran sebesar 324.42.600 5. 248.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat melaksanakan pengelolaan yang efektif dan pemantauan yang cermat terhadap sektor-sektor pendapatan yang memiliki potensi besar,” kata Silangen.

Lanjut kata Silangen, hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang telah disampaikan tadi, menjadi dasar dalam penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025.

Gubernur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Ketua DPRD, Banggar dan anggota telah menyelesaikan pembahasan KUA Dan PPAS Provinsi Sulut tahun anggaran 2025 secara marathon, sehingga hari ini boleh di lakukan penandatangan nota kesepakatan bersama.

“Terima kasih kepada ketua para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara atas kerja keras dan dedikasi dalam mengawal jalannya pemerintahan di daerah bumi nyiur melambai ini,” ucapnya.

Gubernur mengatakan pada kesempatan ini kita telah mendatangani kesepakatan kebijakan umum anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2005, dengan menjadi pedoman penyusunan rencana yang telah dijelaskan sebelumnya.

” Tema rencana kerja pemerintah RKPD tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi industri dan berkelanjutan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ungkapnya.

Gubernur berharap dapat berjalan dengan baik dan lancar.” Semoga kerjasama ini bisa berlangsung dengan baik. Mari kita jadikan momen ini sebagai pondasi untuk memperkuat komitmen kita bersama mewujudkan pembangunan daerah dengan semangat kebersamaan,” tutup Gubernur. (sisco)

Manado,GN- Kepala UPT BP2MI SulutGo beserta Staff Khusus Gubernur Sulawesi Utara Helfrits Sendoh dan Olden Kansil, Kamis (2/6/2022) melakukan kunjungan ke Badan Diklat Daerah Provinsi Sulut dalam rangka penguatan program pelatihan bagi calon pekerja migran asal Sulut.

Rombongan disambut langsung oleh Badan Diklat Daerah Provinsi Sulut Roy Tumiwa di ruang kerjanya.

Menurut Hendra Makalalag, kunjungan ini adalah tindak lanjut dari pertemuan dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang diadakan bulan lalu.

“Hari ini saya ditemani oleh Staff khusus Gubernur Sulut untuk sama-sama berkoordinasi dengan Kepala Badan Diklat Sulut terkait penyiapan sarana prasarana untuk mendukung program pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) asal Sulut,” kata Hendra.

Hendra menambahkan bahwa selain berkoordinasi mengenai sarpras diklat bagi CPMI, pertemuan hari ini juga membicarakan mengenai ujian bahasa dan skill bagi CPMI yang akan berangkat ke Jepang.

“Selain itu kami juga berkoordinasi dengan Kadiklat terkait penguatan sarpras untuk menghadapi permintaan ujian bahasa dan skill untuk program penempatan ke Jepang. Saat ini banyak sekali permintaan dari masyarakat agar ujian bahasa dan skill program kerja ke Jepang bisa diadakan di Sulut. BP2MI telah berkoordinasi dengan Atase Ketenagakerjaan Jepang dan telah mendapatkan jawaban positif dari mereka sehingga sarpras harus segera dipersiapkan,” tambah Hendra.

Menurut Hendra, kunjungan hari ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi serius dalam menjalankan amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Kunjungan hari ini adalah bukti keseriusan Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk menjalankan amanat UU Nomo 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya pasal 40 yang mana jelas menyebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi CPMI menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi. Pak Gubernur sampai mengutus staff khusus beliau untuk mengawal hal ini, saya yakin sebentar lagi putra-putri daerah Sulut bisa segera mengenyam pendidikan dan pelatihan sekaligus ujian kerja ke luar negeri di badan diklat ini,” tutup Hendra (*/sisco)

SANGIHE,GN- Dalam rangka menyambut natal 25 desember 2021,Pemerintah Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan masyarakat menggelar ibadah natal Oikumene bertempat di Papanuhung Tampungang Lawo selasa (7/12/2021).

Pada Perayaan natal bersama ini dihadiri Pemprov Sulut Gubernur Olly Dondokambey,SE,Wakil Gubernur Drs.Steven Kandouw bersama rombongan.Sementara dari Pemerintah Kabupaten dihadiri Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME,Sekda Melanchton Harry Wolff,SE,Forkopimda,jajaran Pemkab Sangihe,tokoh agama,tokoh masyarakat dan para undangan

Ibadah natal Oikumene dipimpin oleh ketua PGI Pdt.Gomar Gultom,M.Th dengan mengambil pembacaan alkitab dari 1 Petrus 1:22.

Dalam khobatnya Khadim mengatakan bahwa persaudaraan adalah sebuah tekat dan cermin serta komitmen untuk hidup dalam kebersamaan ditengah-tengah kemungkinan perbedaan.

” Torang semua basudara adalah sebuah cermin,tekat dan komitmen untuk hidup dalam kebersamaan ditengah-tengah kemungkinan perbedaan,dan ini hanya mungkin terjadi kalau dalam diri kita ada kesediaan membuka diri kesediaan berbagi kepada orang lain,”ujar ketua PGI Ini.

Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME pada pengantar kata menyampaikan bahwa perayaan ibadah natal Oikumene ini adalah bagian dari dukungan Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe .

Pada kesempatan itu Bupati Gaghana menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur,wakil Gubernur dan beserta seluruh rombongan di Kabupaten Sangihe.

” Sekali kepada Bapak Gubernur,Bapak wakil Gubernur dan seluruh rombongan kami menyampaikan terima kasih ,atas kehadiran Bapak respon kami dengan kehadiran para Camat,Kapitalaung ,Lurah dan seluruh pejabat yang hadir pada saat ini ada bagian ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak beserta rombongan di Kabupaten Sangihe,”kata Bupati Gaghana.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey,SE dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten kabupaten Sangihe yang telah menyelenggarakan natal bersama Pemerintah Propinsi Sulut dengan Pemerintah Kabupaten Sangihe,dalam rangka menyambut natal 25 desember 2021,sehingga ibadah natal ini dari awal sampai selesai terselenggara karena perkenaan Tuhan.

” Saya atas nama Pemerintah Propinsi Sulut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang hari ini kita bersama-sama menyelenggarakan natal bersama antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten Sangihe dalam rangka menyambut natal 25 desember 2021,” ujar Gubernur Sulut ini.(ROBIN).