Sulut,GN- Berdasarkan surat edaran perihal undangan nomor 800/Set.DPRD/619.1/202 tertanggal 21 November 2025 yang ditandatangani Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si, maka DPRD Sulut akan melaksanakan rapat paripurna.

Rapat tersebut sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Ranperda tentang PT. Membangun Sulut Maju Perseroan Daerah, serta Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sekaligus Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) buah Ranperda tersebut serta Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum fraksi- fraksi.

Rapat Paripurna tersebut akan di laksanakan Senin, 24 November 2025 pada pukul 14.00 wita, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulut.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD mengatakan sejak awal kemerdekaan, Sulawesi Utara senantiasa mengambil bagian dalam perjalanan panjang bangsa indonesia.

“Dari gagasan visioner Dr GSSJ Sam Ratulangi dengan falsafah si tou timou tumou tou yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan sesama hingga peran monumental mr AA Maramis dalam perumusan UUD 1945, serta jasa besar arnold mononutu dalam memperjuangkan martabat bangsa, daerah ini telah memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan jati diri nasional, penguatan demokrasi, pengembangan pendidikan, dan pemajuan kebudayaan,” kata Fransiscus dalam rapat paripurna Selasa, (23/9/2025).

Memasuki era baru kata Silangen, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. “Globalisasi, digitalisasi, dan dinamika pembangunan menuntut setiap daerah untuk bergerak cepat, berinovasi, serta menjaga semangat kolektivitas. Sulawesi Utara tidak hanya terpanggil untuk mengenang jasa para pendahulu, tetapi juga dituntut untuk melanjutkan perjuangan dengan karya nyata,” ujarnya.

Lebih jauh Silangen mengatakan, di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (purn) Yulius Selvanus bersama Wakil gubernur Dr J Victor Mailangkay, SH,MH Provinsi Sulut terus menorehkan kemajuan melalui transformasi pelayanan publik, sinergi pembangunan lintas sektor, penguatan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah perhatian khusus pada sektor kesehatan dan gizi masyarakat dan melalui program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah provinsi tidak hanya memastikan pemenuhan gizi anak dan percepatan penurunan stunting, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal dengan melibatkan umkm dalam rantai pasok pangan sehat,” ungkap Silangen.

“Program ini sekaligus menjadi gerakan sosial yang memperkuat fondasi generasi masa depan Sulawesi Utara agar lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing,” sambungnya.

Dengan komitmen tersebut memperoleh pengakuan nasional dengan diraihnya apresiasi daerah peduli kesehatan dan pemenuhan gizi anak dan penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi atas keseriusan pemerintah Provinsi dalam memperhatikan kesehatan masyarakat, khususnya melalui pemenuhan gizi anak dan percepatan penurunan angka stunting.

Keberhasilan ini mencerminkan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, sehingga tercipta generasi sulawesi utara yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

Silangen menjelaskan, diusia ke-61 Provinsi Sulawesi Utara dihadapkan pada tantangan baru sekaligus peluang besar yang menuntut kerja nyata dan kesungguhan bersama.

Pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, inklusif, serta berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai luhur para pendahulu, sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika global, Sulawesi Utara diyakini akan terus tumbuh menjadi daerah yang maju, sejahtera, berdaya saing tinggi, serta memberi kontribusi lebih besar bagi kejayaan bangsa.

“Di momentum bersejarah ini, marilah kita bersama-sama melangkah dengan optimisme dan tekad bulat untuk menjadikan sulawesi utara sebagai Provinsi yang unggul, produktif, dan berkelanjutan. di usia ke-61, sulut akan terus indonesia, menjadi bagian penting dari negara kesatuan republik menjaga persatuan dalam keberagaman, memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meneguhkan perannya sebagai salah satu pilar pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan,” terangnya.

DPRD Provinsi Sulawesi Utara senantiasa bertekad memperkuat sinergi dengan Pemerintah daerah demi mewujudkan visi “Sulut maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

“Komitmen bersama tersebut diarahkan untuk menghadirkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan lapisan masyarakat. Sebagaimana firman tuhan dalam Yesaya 40:31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah,” tukas Silangen saat mengutip salah satu ayat Alkitab.

Silangen mengatakan ayat ini mengingatkan kita semua bahwa dengan bersandar kepada Tuhan, Sulut akan selalu diberi kekuatan baru untuk menghadapi setiap tantangan.

“Mari kita perkuat tekad, satukan langkah, dan bangun optimisme agar Sulawesi Utara terus menjadi bumi nyiur melambai yang diberkati tuhan, sekaligus menjadi rumah yang aman, damai, dan makmur bagi kita semua. Dirgahayu Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan senantiasa memberkati langkah kita, dan bumi nyiur melambai ini semakin berjaya, penuh damai dan sejahtera, bagi generasi kini dan masa depan. merdeka,” tandas Silangen dengan nada teriakan penuh semangat.

Sementara itu, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dalam sambutan menjabarkan kurang lebih ada 6 poin penting yang menjadi Capaian Sulawesi utara sejak  triwulan pertama sampai dengan saat ini.

Gubernur mengatakan tentunya setiap Kepemimpinan mempunyai tantangan masing-masing dalam upaya membangun daerah tercinta Bumi Nyiur Melambai.

“Capaian pembangunan kita selama ini patut kita syukuri dan banggakan. Di awal kepemimpinan saya dan Wakil Gubernur Bapak Victor Mailangkay, ada beberapa indikator makro yang menunjukkan tren positif,” pungkasnya. (adv)

SANGIHE,GN- Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari menghadiri sidang istimewa Sinode (SIS), GMIST ke IV tahun 2025, di Gereja Imanuel Tahuna, selasa (16/9/2025). Sidang Istimewa Sinode ini akan berlangsung dari tanggal 16-18 september 2025.

Sebelumya dilaksanakan ibadah bersama yang dihadiri seluruh peserta sidang yang dipimpin oleh Pdt. Emr.Julisan Derek,S.Th dengan Kejadian 22 : 1 – 3.Dalam Khotbahnya Khadim mengingatkan kepada semua bahwa di sidang istimewa Sinode Allah menuntut kesetiaan dan ketaatan terhadap Dia serta Allah menuntut kesetiaan dan ketaatan terhadap GMIST.

” Allah kadangkala membawa kita pada medan pelayanan yang besar, dengan persoalan-persoalan yang sulit kita pahami, Allah sedang menguji iman kita, dan Allah sedang menguji kesetiaan dan ketaatan kita, melalui kesulitan,tantangan-tantangan kehidupan supaya iman kita dihidupkan dan kesetiaan dimurnikan,” ucap Khadim.

Sidang istimewa Sinode dibuka oleh ketua Sinode Pdt.Dr.Welman Boba ditandai dengan Pemukulan tetengkoran, dan Pemakaian Id card secara simbolis.

Turut hadir Perwakilan Pemerintah Propinsi Plt Kepala Biro kesejahteraan rakyat Setda Propinsi Sulut Verra Maya Pinontoan, S.Psi,MAP , perwakilan Pemerintah Sitaro,Ketua DPRD Sangihe Fredy Sondakh,SE,Wakil Ketua DPRD Marvein Hontong,Perwakilan Forkopimda dan Para Undangan.(RB).

Sulut,GN- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang digelar, Jumat (15/8/2025) sukses dilaksanakan.

Rapat Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI Prabowo Subianto serta pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangan berlangsung tertib dan khidmat.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu dan Stella Runtuwene serta dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

Pantauan media ini, peran Sekretariat DPRD Sulut turut menjadi sorotan. Dimana persiapan telah dilakukan jauh sebelum agenda dilaksanakan.

Plt Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen,S.Sos,M.Si bersama seluruh jajaran sekretariat dinilai berhasil mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis sehingga sidang dapat berjalan sesuai dengan rencana agenda.

Dari penataan ruangan paripurna yang dihiasi nuansa peringatan HUT RI ke-80, penyediaan konsumsi bagi peserta sidang, hingga kesiapan fasilitas pendukung, seluruhnya ditangani dengan segala baik.

Demi memastikan semua persiapan rampung tepat waktu, jajaran sekretariat bekerja hingga larut malam.

“Persiapan memang cukup padat, tetapi komitmen kami adalah memastikan paripurna ini berjalan sukses. Syukur, semua bisa terlaksana dengan baik,” kata sekwan Niklas Silangen usai pelaksanaan paripurna.

Kerja keras tersebut membuahkan hasil. Rangkaian paripurna DPRD Sulut berjalan tertib, tanpa kendala teknis berarti, dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Rapat Paripurna ini di hadiri oleh anggota DPRD Sulut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta insan pers.(sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara  (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulut tentang RPJMD tahun 2025- 2029, Jumat (08/08/2025).

Rapat paripurna tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene dan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.

Ketua DPRD Sulut saat membuka rapat paripurna menyampaikan bahwa rapat Paripurna ini dinyatakan terbuka untuk umum.

Ketua DPRD Sulut memberikan kesempatan kepada Ketua Pansus RPJMD tahun 2025-2019 Louis Schramm untuk membacakan laporan pansus.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2025-2029 mengatakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena rapat paripurna boleh berlangsung hari ini.

“Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah menuntun langkah kerja kita, dan memperkenankan kita pada hari ini melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang RPJMD provinsi Sulawesi Utara tahun 2025_2209,” ucap Gubernur.

“Atas nama pemerintah provinsi Sulawesi Utara, saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara, atas penyelenggaraan rapat paripurna ini, sekaligus atas keputusan yang telah diambil terhadap Ranperda tentang RPJMD provinsi Sulawesi Utara tahun 2025_2029,” sambung Gubernur.

Lanjut Gubernur mengatakan Secara substantif RPJMD adalah dokumen yang mengakomodir pikiran dari interaksi sosial, ekonomi dan politik serta interkonektivitas lingkungan global.

“Karena itulah, dokumen RPJMD ini menjadi penting untuk kita jadikan acuan bagi penyelenggaraan tugas_tugas pemerintahan, kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan di daerah provinsi Sulawesi Utara,” kata Gubernur.

“Saya berkeyakinan, ketika dibahas secara terintegrasi dengan pansus DPRD provinsi Sulawesi Utara, juga melihat dari dekat kondisi riil di lapangan. Paripurna yang saya maksudkan antara lain tentang keabsahan dan validitas dari RPJMD sebagai instrumen yang akan menggerakkan proses pembangunan kita kedepan., di dalamnya juga terkait dengan pembangunan di 15 kabupaten/kota, bahkan berkorelasi dengan pembangunan nasional,” tambah Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengatakan bahwa dokumen yang baik belum tentu menghasilkan sesuatu arah pembangunan, program maupun kegiatan yang baik, tanpa didukung oleh pengguna dan kemampuan dari seluruh pemangku kepentingan.

“Karenanya saya terus berharap kritik dan saran dari pimpinan dan anggota DPRD bahkan masyarakat, termasuk pemerhati pembangunan di daerah. Kritik dan saran, saya yakin merupakan instrumen yang harus diberikan porsi yang luas dalam alam demokrasi, sehingga turut memboboti output dari kegiatan pemerintahan selang kepemimpinan saya bersama bapak Victor Mailangkay,” tukasnya.

Gubernur mengatakan secara bersama – sama telah mencermati substansi Ranperda tentang RPJMD provinsi Sulawesi Utara tahun 2025_2029, sehingga hari ini dapat ditetapkan menjadi perda atas persetujuan pimpinan dan segenap anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara, sebagai landasan pijak untuk mengakselerasi pencapaian visi pembangunan daerah provinsi Sulawesi Utara tahun 2025_2029.

“Visi pembangunan daerah provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2025_2029 yang ditetapkan dalam Ranperda RPJMD ini adalah menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi itu, ada 8 misi yang dirancang komprehensif, mengatasi berbagai aspek tata kelola, pengembangan SDM, pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan sosial yang saling terkait. Setiap misi didukung oleh tujuan dan sasaran yang jelas, target yang terukur dan arah kebijakan yang spesifik,” pungkasnya.

Turut hadir Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekretaris Provinsi, Kepala SKPD bersama jajaran serta undangan lainnya. (Advetorial)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2024

Rapat Paripurna tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A. Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Stela Runtuwene, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

Rapat dilaksanakan di ruangan paripurna DPRD Sulut, Kamis (03/07/2025). Turut hadir anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Pejabat struktural serta jajaran SKPD Provinsi Sulut.

Pada kesempatan itu, anggota DPRD Sulut Jeane Laluyan membacakan hasil laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD tentang Pertanggungjawaban Gubernur tahun anggaran 2024.

Dari laporan tersebut, semua fraksi di DPRD Sulut menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Gubernur tahun anggaran 2024 untuk selanjutnya di sahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)..

Selanjutnya, Ketua dan wakil ketua DPRD Sulut bersama Gubernur menandatangani berita acara pengesahan Ranperda menjadi Perda dan disaksikan oleh Wakil Gubernur, anggota DPRD serta undangan yang hadir.

Sementara, Gubernur Sulut dalam sambutannya menyampaikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan perkenaannya sehingga rapat paripurna DPRD dapat terlaksana.

“Puji dan syukur patutlah kita panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas anugerah dan perkenan-Nya,
Saat ini kita dapat dipertemukan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024,” kata Gubernur.

Sehubungan dengan itu kata Gubernur, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, atas penyelenggaraan Rapat Paripurna ini dan sekaligus atas keputusan yang telah diambil terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024.

Lanjut Gubernur mengatakan sebagai salah satu tahapan dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan, dipahami tahapan pertanggungjawaban
memiliki bobot yang tinggi.

Karena substansi utama dari tahapan ini adalah kesinambungan proses pembangunan daerah yang berkorelasi dengan pembangunan bangsa.

Melalui tahapan ini kita akan mampu mengukur keberhasilan proses pembangunan, yang telah dilaksanakan, sekaligus mengambil patokan atau tolak ukur guna penyelenggaraan pembangunan kedepan. Karena itu, sudah menjadi keharusan bahwa suatu laporan pertanggungjawaban harus disusun se-riil dan se-akuntabel mungkin, agar dapat diterima oleh rakyat sebagai subjek dan objek pembangunan bangsa.

Gubernur mengatakan sebagai pemenuhan tanggungjawab kami atas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan telah dilaksanakan selang Tahun Anggaran 2024, maka sejak diajukannya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan segala keterbatasan dan hambatan yang ada.kami telah berkomitmen dan terus berupaya maksimal menghadirkan dokumen pertanggungjawaban yang paripurna.

Gubernur menyadari bahwa proses pembahasan masih terdapat berbagai kekurangan,kemudian mampu direspon secara bijak, cerdas dan tepat sasaran oleh segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

“Respon yang Saya maksudkan antara lain melalui berbagai rekomendasi, saran dan kritik yang membangun selama tahapan pembahasan maupun melalui tanggapan-tanggapan yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu sehingga Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi
Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 dapat disempurnakan, serta dapat diterima oleh rakyat Sulawesi Utara melalui para wakilnya di DPRD,” ucapnya.

“Untuk itu, atas nama Pemerintah dan
rakyat Sulawesi Utara tak hentinya Saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Yang dengan penuh semangat dan komitmen tinggi,serta tidak kenal lelah melakukan pembahasan dan pengkajian secara kritis, cermat, teliti, obyektif dan
komprehensif terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024,” terang Gubernur.

Seiring dengan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda ini, Gubernur mengatakan maka perlu dipahami bahwa siklus pembangunan yang menjadi tanggungjawab kita bersama baru dimulai kembali, dan ke depan banyak tantangan yang bersifat dinamis.

“Oleh karena itu, Saya mengajak segenap komponen pembangunan bangsa di daerah ini, untuk tetap sinergis menerjemahkan dalam visi, misi, persepsi dan langkah membangun daerah.

Kedepannya, mari kita bergandengan tangan dalam satu visi,menuju Sulawesi Utara maju,sejahtera,dan berkelanjutan,” tutup Gubernur. (advetorial)

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Fransiscus A Silangen, Selasa (10/06/2025) membuka Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025–2044, dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.

Gubernur Sulut dalam sambutannya mengatakan patut bersyukur karena proses panjang Ranperda RTRW Provinsi Sulut yang diinisiasi sejak tahun 2018, hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat menyampaikan sekaligus akan dibahas bersama dengan fraksi-fraksi di DPRD Sulut untuk bagaimana arah dan proses Ranperda RTRW ini selanjutnya.

“Proses ini dalam undang-undang, dimana pemprov Sulut harus dipastikan bahwa Perda RTRW ini dapat mudah dilakukan melalui seluruh rangkaian kebijakan perencanaan pembangunan. Ranperda RTRW merupakan pemberian pemerintah pusat, pemerintah daerah serta kabupaten/kota,” kata Gubernur.

Lanjut Gubernur mengatakan, pemprov harus mengakomodasi seluruh masukan melalui diskusi publik termasuk infonisasi dan konsultasi publik. Tujuan RTRW ini dirancang kata Gubernur, untuk penguatan ekonomi pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang bertumpu sektor pariwisata, perikanan dan pertanian secara terpadu dan berkelanjutan untuk masyarakat.

“Pentingnya RTRW sebagai dokumen strategis dalam memastikan bahwa pembangunan di Sulut dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan dan berbasis pada kompetensi nilai spirit dan kearifan lokal,” ujarnya.

Dalam.pemandangan fraksi – fraksi DPRD, yakni Fraksi Partai Golkar melalui Cindy Wurangian menyatakan fraksi PG menyetujui Ranperda RTRW di bahas pada tingkat selanjutnya.

Angelina Wenas dari fraksi Demokrat, mengingatkan agar Ranperda RTRW selaras dengan visi misi gubernur terpilih. Fraksi Demokrat menyorot kerisauan lingkungan akibat tambang ilegal, dan mengingatkan pemprov terhadap lahan pertanian dan kawasan pariwisata.

Fraksi Partai Nasdem melalui Ketua Fraksi Braien Waworuntu menyampaikan agar wilayah Langowan di kabupaten Minahasa dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Fraksi Nasdem setuju Ranperda RTRW dapat dibahas lebih lanjut.

Sementara, Fraksi Gerindra oleh Louis Schramm menyetujui atas pembahasan Ranperda RTRW, yang disebutnya sebagai instrumen vital dalam arah pembangunan daerah. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024.

Rapat paripurna di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Stella Runtuwene dan Royke Anter.

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (19/5/2025) turut di hadiri Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Dr Viktor Mailangkay,SH.MH, anggota DPRD Sulut,Forkopimda dan jajaran SKPD Provinsi Sulut.

Ketua Pansus Pembahas LKPJ Gubernur tahun 2024, Amir Liputo,SH membacakan hasil rekomendasi DPRD Sulut.

Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling, SE menyampaikan komitmen pemerintah provinsi Sulawesi Utara (Sulut)adalah memperkuat sinergjitas dengan pemerintah pusat.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berkomitmen memperkuat sinerji dengan pemerintah pusar dalam implementasi kebijakan strategis seperti PPS serta pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal,”sampai Gubernur.

Gubernur menambakan, pentingnya transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tentunya upaya ini akan didukung dengan pengunaan teknologi digital dan evaluasi anggaran yang berkelanjutan.Pemprov Sulut juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemitraan dengan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Bank SulutGo.

“Dibidang ahli digital pemerintah provinsi menilai sangat minim dan ini juga merupakan kendala dalam mengakses kerja pemerintahan, untuk itu kedepan kita membutuhkan tenaga ahli dibidang IT atau digital,”ujarnya.

Gubernur mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama maju membangun Sulawesi Utara yang lebih baik, dan sejahtera.. (sisco)