Sulut,GN- Dalam rapat pembahasan hari ini tim pansus berupaya dengan serius dalam membahas Ranperda sampah plastik. Tak hanya mengejar waktu, untuk penyelesaian Ranperda ini, akan tetapi dipikirkan secara substansial, koheren dan komprehensif dalam penyelesaian perda ini. Hal ini disampaikan ketua pansus pengendalian sampah plastik Fabian Kaloh kepada sejumlah wartawan usai melakukan rapat perdana Senin (2/8/2021) di ruangan serbaguna lantai dua DPRD Sulut.

Lanjut,semua setuju dimasa PPKM perda tentang pengendalian sampah plastik ini harus diselesaikan secara cermat, cepat, dan tepat namun juga komprehensif. “arena kalau tidak, nanti ada kekurangan-kekurangan dan tidak terintegrasi dengan baik di daerah-daerah, yang juga dinilai sangat berbeda, daerah yang satu dengan daerah yang lain. Jika dilihat dari situasi dan kondisinya juga dari segi sosiologi, kultur, budaya maka perda kemudian tak maksimal, karena itu diusahakan penyelesaiannya tepat dan cermat serta komprehensif,” Jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Kaloh menambahkan kami akan menyelesaikan perda sampah plastik ini secara maksimal, tidak ada celah, namun dia juga berharap agar kemudian tak ada komplain dari masyarakat, maupun para penghasil plastik didaerah ini.

Dia menjelaskan pihaknya akan mengundang rapat dengan pihak terkait termasuk para perusahaan penghasil plastik di daerah ini. “Diusahakan September atau Oktober sudah dapat di tetapkan menjadi perda,” tandas legislator dapil Minut-Bitung ini. (Sisco)

Sulut,GN- Anggota Pansus Ir Herry Rotinsulu, kembali meningatkan terkait penanganan pupuk harus di revisi dan adakan pertemuan bersama komunitas petani, distributor pupuk, dan stakeholder terkait agar permasalahan klasik yang terjadi akhir-akhir ini soal pupuk khususnya pupuk bersubsidi dapat di selesai.

“Minta teman-teman di Dinas Terkait Mekanisme Pengelolaan Pupuk, Kartu Tani dan Nelayan. Jadi, harusnya duduk bersama baik komunitas petani, distributor pupuk, dan stakeholder terkait agar masalah pupuk bersubsidi bisa tuntas,” kata Hero, sapaan akrabnya Jumat (23/4/2021) diruangan rapat paripurna DPRD ketika membahas LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2020 bersama jajaran SKPD.

Selanjutnya, Rotinsulu menyentil masalah kartu nelayan dan kartu tani, pembagian kepada masyarakat yang belum maksimal dan harus mendapat perhatian serius.

” Saya menemui kondisi ini saat turun lapangan dimana dikeluhkan oleh sekian banyak petani dan nelayan belum memiliki kartu Tani dan Kartu Nelayan karena salah satu persyaratan mendapat akses bantuan oleh kementerian. Melalui pantauan langsung di lapangan, ternyata mereka belum semua memiliki atau mendapatkan kartu nelayan. Saya pikir ini harus di perhatikan teman-teman kepala Dinas Pertanian dan Perikanan. Walaupun proses input data itu mulai dari kabupaten/kota, lebih baik diambil alih,” ungkap Rotinsulu.

Dia memberikan contoh terkait syarat untuk.mendapatkan bantuan. “Saya ambil contoh, dalam rangka mendapatkan pupuk bersubsidi dia memiliki kartu di samping ada RDKK, dia memiliki kartu tani, kalau tidak memiliki kartu tani atau kartu nelayan pasti tidak akan dilayani,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Usai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2016 dengan SKPD Provinsi Sulut bersama Sekretaris Provinsi Edwin Silangen, Panitia khusus (Pansus) langsung turun meninjau lapangan terkait penggunaan anggaran APBD 2016 lalu. Ketua Pansus LKPJ Tahun 2016 langsung membagi  Tiga tim untuk melakukan peninjauan di lapangan. Tim tersebut terbagi atas wilayah Manado-Minahasa-Minsel-Mitra-Minut-Bitung, Wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR), dan Wilayah Kepulauan Nusa Utara.

dalam peninjauan di lapangan Tim 3 wilayah BMR dipimpin langsung ketua pansus LKPJ  Drs Ferdinand Mewengkang dengan anggota Edison Masengi, Kristovorus Deky Palinggi, dan Teddy Kumaat salah satu pimpinan DPRD Sulut, Marthen Manopo sebagai Koordinator.

Kunjungan tersebut  dilakukan mulai 11 hingga 12 April 2017 itu Pansus mendapati beberapa hal yang harus diperhatikan Pemerintah Provinsi lewat SKPD. Pembangunan rumah tinggal layak huni (RTLH) juga dinilai sudah tepat sasaran namun  penyalurannya Pansus mempertanyakan karena tidak sesuai target, dari anggaran untuk 180 unit rumah yang disiapkan, hanya terealisasi sekitar 80-an unit.

Pansus juga memantau dan melihat langsung kondisi tempat wisata yang ada di perbatasan Kabupaten Bolaang Mongondow TimurBoltim) dan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang sudah tidak terawat lagi.

Selain itu lokasi SMK Negeri 1 di Dumoga Bolaang Mongondow yang menurut pansus wilayah Bolmong Raya sebaiknya sekolah tersebut dipindahkan ke tempat lebih strategis dan mudah dijangkau para siswa.

Bahkan pantauan terkait Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, kondisi Rumah Sakit rujukan regional di Bolmong sesuai pengamatan Pansus sudah baik dan sesuai persyaratan.

Tinjauan lapangan oleh Pansus di lakaukan Selama 2 hari  dengan di dampingi oleh  SKPD terkait dan dilanjutkan konsultasi ke pusat. ( adv)