Sulut,GN- Usai melaksanakan kunjungan lapangan di beberapa wilayah di Sulut, Pansus LKPJ Gubernur TA 2024, Selasa (29/04/2025) tadi melaksanakan kunjungan ke RSUD Noongan yang pimpin langsung oleh Sekretaris Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2024, Nick Adicipta Lomban.

Ketika turun lapangan, Pansus mendapati berbagai infrastruktur di RS Noongan sangat memprihatinkan dan butuh pembenahan ekstra.

“Kami Pansus LKPJ turun ke RSUD Noongan. Pansus nilai harus ada perbaikan karena kondisi RSUD memprihatinkan. Kondisi bangunan-bangunan,  instalasi listrik yang menjadi penyebab kerusakan alat-alat kesehatan dan hal lainya. Hal ini sangat menghambat pelayan kesehatan terhadap masyarakat,”kata Nick yang juga politisi Partai Nasdem itu.

Lebih jauh Nick mengatakan Pansus tentukan akan rekomendasikan kepada pemerintah terkait pembenahan infrastruktur dan tentu saja peningkatan pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.

“Iya, pansus akan rekomendasikan hal itu,” ucapnya.

Selain RS Noongan, Pansus LKPJ ikut memantau kondisi ruas jalan Papakelan-Tanggari Tonsea Lama.

Pansus LKPJ akan lanjutkan agenda kunjungan lapangan. Setelah wilayah Bolmong Raya pekan lalu, saat ini di Minahasa, kemudian nantinya akan ke Minut dan Bitung.

Turut hadir saat kunjungan lapangan sejumlah personel Pansus LKPJ antara lain, Nick Lomban, Louis Schraam, Cindy Wurangian, Pierre Makisanti, Dhea Lumenta, Paula Runtuwene, Angel Wenas, Eldo Wongkar, Harry Porung, Ruslan Abdul Gani.(sisco/*)

Sulut,GN – Rapat bersama Dinas Pendidikan Sulut, Legislator Eldo Wongkar angkat bicara Soal Program Indonesia Pintar (PIP).

Eldo mengatakan, rekomendasi Pansus tahun 2024 yaitu pemerataan pendidikan di Sulut. Diantaranya penyaluran dana Program Indonesia Pintar.

“Yang ingin saya tanyakan, berapa banyak penerima PIP yang ada di Sulut. Tolong diberi penjelasan, ” ungkapnya.

Kadis Pendidikan Sulut, Femmy Suluh menjelaskan, untuk PIP ada dua jalur yang pertama, jalur reguler. Dimana penerima adalah usulan dari sekolah, diperiksa sesuai kriteria dan kemudian divalidasi.

Sedangkan PIP jalur aspirasi, terbuka sesuai dengan usulan dari anggota legislatif yang memberikan program.

Femmy Suluh pun menguraikan penerima PIP untuk tingkatan SMA terdiri dari; SMA 19.384, SMK 17.834 dan SLB 90 dengan total siswa SMA, sebanyak 105.000 orang.

“Kalau di presentasi sekitar 40 persen siswa yang menerima PIP di Sulut. Dan besaran dana yang diterima per tahun Rp 1. 800.000 per anak,” ucapnya. (sisco)

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Angelia Regina Wenas mengkritik lambatnya Rumah Sakit Umum Daerah Noongan merespons penanganan untuk pasien rujukan melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE).

Hal itu disampaikan ketika rapat panitia khusus pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024, di laksanakan di ruangan paripurna DPRD Sulut, Selasa (22/4/2025).

“Setiap rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan dapat merespon cepat SISRUTE (Sistem Rujukan Terintegrasi red). Diterima atau tidak harap direspon supaya pasien rumah sakit tidak menunggu lama,” tegas Angelia.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan ada begitu banyak masyarakat yang menghubunginya menanyakan kenalan dokter di RSUD Noongan untuk rujukan pasien dari Rumah Sakit Boltim ke Rumah Sakit Ratatotok lalu rujuk ke Rumah Sakit Noongan.

“Napa kwa lama dorang mo respons. Jadi kalau tidak diterima cepat di respons dan kalau diterima juga cepat di respons supaya tidak menunggu lama,” tegas legislator dapil Bolmong raya itu.

“Dan ini bukan hanya Rumah Sakit Noongan saja, tetapi juga berlaku bagi Rumah Sakit Rujukan lainnya,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Noongan, dr Inggrit Giroth,M.Kes menanggapi kritikan bahkan masukan dari anggota pansus tersebut, menjelaskan pasien rujukan yang lama direspons adalah pasien TBC karena memerlukan ruang isolasi dan Ventilator. Selain itu kata Direktur, lamanya direspons karena masalah gangguan internet.

“Saya memonitor di Rumah Sakit Noongan, yang paling lambat di respons pasien dari mitra maupun Boltim pasien TBC. Karena memerlukan ruang isolasi dan ventilator dan juga masalah internet,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Ruslan Abdul Gani, anggota Pansus LKPJ Gubernur tahun 2024, menyatakan kesiapan dirinya untuk membeli saham.

Hal itu dikatakan Gani saat pembahasan Pansus LKPJ dengan Bank SulutGo, Senin (14/04/25) kemarin, diruang rapat paripurna, perihal rencana Gorontalo yang akan menarik saham mereka di Bank Sulut.

Kalau betul Gorontalo akan menarik saham mereka, saya akan membeli saham di BSG Bagaimana syarat dan ketentuannya. Harapan saya tidak pisah dari BSG,”ucap Politisi PDIP itu.

Ketua Pansus Amir Liputo menyatakan bahwa Gorontalo adalah salah satu pendiri Bank SulutGo.

“Harus lakukan pendekatan kepada Gorontalo agar tidak jadi menarik saham mereka di BSG. Nantinya masalah kredit akan sangat bermasalah,”ingat Liputo.

Dirut BSG, Revalino Pepah menjelaskan terkait Gorontalo. “Inikan uang negara. Yang rugi tentu negara. Kami sudah melakukan pendekatan kepada mereka (Gorontalo). Memang benar, akan terjadi masalah terkait penarikan kredit apabila hal itul terjadi. Untuk saham, tentu bisa saja di beli tapi ada persyaratan dan ikut FPT,”ujar Dirut Pepah. (sisco/*)

Sulut,GN – Wakil Ketua Pansus Inggried Sondakh menyampaikan bahwa untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur yakni Perda Nomor 9 Tahun 2021. Hal itu disampaikan saat Rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembahas LKPJ Gubernur tahun anggaran 2024 di ruangan sidang paripurna DPRD Sulut, Kamis (10/4/2025).

“Bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu ini ada Perda yang mengatur dan ada alokasi dananya,” kata Inggried.

Terkait pertanyaan tersebut, Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut, Dr Flora Krisen menjelaskan bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2021 memang ada alokasi anggaran untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

“Tapi kami tidak memberikan dalam bentuk uang kepada masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan, tetapi melalui organisasi bantuan hukum yang terakreditasi,”jelas Krisen.

Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ 2024, H.Amir Liputo pun mengingatkan bahwa Perda yang sudah disetujui dan disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif harus dilaksanakan.

“Kalau tidak dianggarkan berarti pelanggaran,” ucap Liputo.

Liputo mengatakan dalam aturan yang berlaku dalam jangka waktu enam bulan setelah Perda ditetapkan Gubernur harus menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang petunjuk teknis.

“Sampai hari ini DPRD tidak menerima pergub tersebut,” tutup Liputo.

Pansus rekomendasikan minimnya anggaran untuk Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, lebih giat mensosialisasikan perda kepada masyarakat dengan alasan masih banyak masyarakat tidak tahu dengan perda atau produk hukum yang dihasilkan Pemprov Sulut termasuk Perda no 9 tahun 2021 tersebut. (sisco)

Sulut,GN- Bertempat di ruangan serva guna lantai tiga DPRD Sulut,Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2024 melakukan rapat perdana, Rabu (9/4/2025).

Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Amir Liputo.Rapat perdana ini dihadiri seluruh pimpinan dan anggota pansus.

Pada prinsipnya, dalam rapat ini mengatur tentang jadwal pelaksanaan rapat rapat dengan SPKD.

Selama satu minggu ke depan, Pansus akan menggilir 56 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Syukur alhamdulillah hari ini kita sudah rapat perdana Pansus LKPJ dan kita sudah sepakati mulai Kamis (10/3/2025) besok kita akan membahas dengan SKPD,” ujar Liputo saat diwawancarai media usai melaksanakan rapat. (sisco/*)

Sulut,GN- Ketua Pansus Pelestarian dan Perlindungan Danau Tondano Careigh N Runtu usai rapat menjelaskan, untuk pembahasan diskors sambil menunggu kehadiran dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

“Untuk pembahasan hari Senin pekan depan nanti dilanjutkan dengan kehadiran kepala SKPD terkait, baik itu Dinas Pekerjaan Umum, Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, termasuk asisten dua,” kata CNR kepada sejumlah media, Senin (8/7/2024) sore tadi.

“Bahkan silahkan kalau mau menghadirkan tim ahli dari jajaran Pemkab Minahasa, supaya kita sama-sama berdiskusi dalam rangka kita menyempurnakan Ranperda Danau Tondano ini untuk kemaslahatan banyak orang,” sambungnya.

Dia menegaskan, bahwa tugas Pansus DPRD Sulut adalah melestarikan dan melindungi.

“Contohnya, seperti tata letak pembangunan restoran yang sekarang ini mungkin membelakangi danau, kita akan taru di situ kita rubah ke pasalnya di situ agar supaya bisa menghadap danau. Supaya tidak terkesan nanti Danau Tondano ini menjadi tempat pembuangan limbah,” tegas Ketua Bapemperda.

Selain itu, CNR, menjelaskan termasuk tempat-tempat penangkapan ikan atau keramba nantinya akan diatur juga.

“Diatur ada spot-spot tertentu yang akan kita peruntukan untuk nelayan supaya tidak kehilangan mata pencaharian. Yang pasti kita duduk dan diskusi bersama, tidak ada kepentingan lain-lain tetapi untuk kepentingan masyarakat Minahasa secara berkelanjutan dan untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (Sisco)

Sulut,GN- Memasuki tahapan kedua Panitia khusus (Pansus) Ranperda Pelestarian dan Perlindungan Danau Tondano membahas pasal demi pasal.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Pansus Careigh N Runtu (CNR) usai melaksanakan rapat bersama instansi terkait, Senin (8/7/2024) di kantor DPRD Sulut lantai III.

“Pembahasan masuk tahapan kedua pasal demi pasal. Dan tadi sudah ada beberapa pasal yang direvisi, termasuk disesuaikan dengan judul pelestarian dan perlindungan Danau Tondano,” kata CNR.

Lanjut kata CNR, untuk sifatnya pengembangan tidak dapat masuk dalam draf Ranperda.

“Jadi yang sifatnya pengembangan itu kita ganti pelestarian dan perlindungan Danau Tondano, karena sifatnya pengembangan itu tidak bisa masuk dalam draf Ranperda,” ujarnya. (sisco)

Sulut,GN- Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen mengatakan komisi – komisi dan Panitia Khusus (Pansus) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DKI Jakarta dan Kota Bandung.

Niklas menjelaskan Pansus yang melakukan perjalan dinas itu adalah pansus pemberdayaan pemuda.

“Semua komisi dan pansus melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Dengan substansi masing -masing bersama dengan pansus pemberdayaan pemuda yang juga turut ambil bagian dalam kunker kali ini,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Rapat Pembahasan RANPERDA Tentang Pemberdayaan Pemuda Daerah Bersama Perangkat Daerah Terkait, Selasa (25/6/2024) di laksanakan di ruangan serba guna lantai 3 kantor DPRD Sulut.

Rapat yang dipimpin ketua pansus Ismail menerima banyak masukan. Beberapa masukan yang disampaikan oleh peserta akan menjadi poin penting untuk pembahasan Ranperda tentang Pemberdayaan Pemuda Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Anggota pansus Ayub Ali Albugis mengusulkan agar dalam pembahasan selanjutnya dapat menghadirkan organisasi kepemudaan dan ormas kepemudaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pansus ini.

Selain itu, Albugis juga memberikan usulan agar rapat pembahasan pansus dilaksanakan hari Senin dan hari Selasa setiap Minggu berjalan. ” Sehingga rapat pansus ini dapat selesai tepat waktu,” ucapnya.

Kepala Biro Hukum Provinsi Sulut Dr Flora Kristen juga memberikan tanggapannya terkait pembahasan pansus Ranperda Pemberdayaan Pemuda Daerah.

Dr Flora mengatakan kehadiran mereka dalam rapat pansus ini adalah sebagai penanggap. Menurutnya Pansus ini merupakan inisiatif DPRD Sulut, sehingga mereka hanya memberikan masukan ataupun tanggapan.

Setelah mendengarkan masukan dari peserta rapat, Ketua Pansus Ranperda Pemberdayaan Pemuda Daerah menskors dan rapat dilanjutkan pada Minggu depan.

Turut hadir Wakil Ketua Jems Tuuk,
Sekretaris Inggrid Sondakh, Anggota Reza Waworuntu, Ayub Ali Albugis, Melisa Gerungan, Hilman Idrus, Meyke Lavarence serta Dinas terkait Dispora Sulut dan Biro Hukum Pemprov Sulut. (sisco)