Sulut,GN- Sebagai salah satu persyaratan untuk membuat ranperda kepemudaan yaitu menggali masukan dari berbagai unsur atau pihak yang terkait seperti organisasi kepemudaan.

Maka dari itu, Panitia Khusus (Pansus) Kepemudaan bersama tim ahli menggelar Focus Group Discusion (FGD) dengan mengundang berbagai lintas organisasi kepemudaan di Sulawesi Utara.

Kegiatan FGD di laksanakan di ruangan rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (02/06/2025). Ketua Pansus Kepemudaan Eldo Wongkar memimpin jalannya kegiatan FGD dengan di pandu oleh tim ahli Dani Pinasang,SH,MH di hadiri juga Kepala SKPD Provinsi Sulut.

Pansus Kepemudaan dan tim ahli menerima berbagai masukan dari lintas organisasi kepemudaan untuk penyempurnaan draf yang sebelumnya telah di susun.

Ketua Pansus Eldo Wongkar menyampaikan bahwa masukan maupun saran dari teman – teman organisasi kepemudaan akan di tampung kemudian akan bahas dalam diskusi anggota pansus bersama tim ahli.

” Masukan dari teman – teman sangat baik, dan akan kami tampung untuk kita diskusikan kembali poin – poin mana yang akan kita tambahkan,” kata Eldo.

Adapun organisasi kepemudaan yang di undang antara lain GMNI Sulut, GAMKI Sulut, HIPMI Sulut, IMMI Sulut dan organisasi kepemudaan lainnya.(sisco)

Sulut,GN – DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulut melalui Panitia Khusus (Pansus) membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan.

Untuk diketahui pansus ini bertugas membahas dan menyusun Raperda tentang Pemberdayaan Pemuda, termasuk pasal per pasal. Pembahasan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk mitra kerja Komisi I DPRD Sulawesi Utara.

Terkait dengan tugas tersebut, tim Pansus sudah beberapa kali melakukan rapat untuk membahas pasal per pasal tentang Kepemudaan.

Kepada sejumlah media Ketua Pansus Kepemudaan Eldo Wongkar menjelaskan, hari ini pansus bersama tim ahli dan instansi terkait telah selesai membahas pasal demi pasal.

“Kami anggota pansus bersama tim ahli telah selesai membahas dan meriview pasal demi pasal perda kepemudaan ini,” jelas Eldo. Rabu (4/6/2025) di kantor DPRD Sulut.

Ketua pansus mengatakan setelah itu pansus akan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang sudah menetapkan perda kepemudaan.

“Nantinya sehabis ini kita akan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang sudah menetapkan perda terkait kepemudaan,” kata Eldo.

Tidak sampai di situ saja, kata Eldo setelah itu pansus akan melakukan uji publik dengan mengundang organisasi kepemudaan lintas agama dan organisasi kepemudaan yang terdaftar.

“Setelah itu, kita akan melakukan uji publik dan forum diskusi publik dan mengundang organisasi kepemudaan lintas agama maupun organisasi kepemudaan yang terdaftar di pemerintah daerah,” terangnya.

” Nantinya kita akan merangkum semua aspirasi dari teman – teman organisasi kepemudaan maupun daerah yang sudah menetapkan peraturan daerah tentang kepemudaan dan selanjutnya kami akan melakukan rapat finalisasi dengan merampung semua usulan dan saran, dimana akan dituangkan pada peraturan daerah tersebut,” sambung Eldo.

“Setelah itu kami bersama tim ahli, biro hukum, kesbangpol sulut, dispora sulut,organisasi kepemudaan akan berunding dalam rapat finalisasi untuk memasukan usulan – usulan yang mana akan dimasukan dalam perda tersebut atau mungkin usulan dari teman – teman organisasi kepemudaan sudah di tuangkan dalam perda tersebut namun kalimatnya saja yang berbeda, nanti kita akan lihat di situ,” tandasnya.

Berikut ini susunan anggota pansus DPRD Sulut.
Koordinator:
dr. Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD, dr. Michaela Elsiana Paruntu, M.A.R.S,
Royke R. Anter, SE, ME,Stela M. Runtuwene, A.Md, Sek

Ketua: Eldo Wongkar (Fraksi PDI Perjuangan)Wakil Ketua: Angelia R. Wenas, SE (Fraksi Partai Demokrat), Sekretaris: Dhea Eucharisty Lumenta, SE (Fraksi Partai Gerindra).

Anggota:Pierre Johan Makisanti, SH (Fraksi PDI Perjuangan),Harry Edward Porung, SH (Fraksi PDI Perjuangan), Feramitha T. Mokodompit, S.M, MBA (Fraksi PDI Perjuangan), Melisa Gerungan (Fraksi PDI Perjuangan), Pricylia E. Rondo, S.S, M.Pd (Fraksi PDI Perjuangan), Yongkie Limen (Fraksi Partai Golkar),Vionite Kuera (Fraksi Partai Golkar),Ronald Sampel (Fraksi Partai Demokrat),Prof. Dr. Julyeta P.A. Runtuwene, M.S (Fraksi Partai Nasdem),Seska Ervina Budiman, S.Sos (Fraksi Partai Nasdem),Hillary Julia Tuwo, SE (Fraksi Partai Gerindra).

(Advetorial)

Sulut,GN- Ketua Pansus Kepemudaan Eldo Wongkar, menjelaskan bahwa sampai hari ini pansus bersama tim ahli dan instansi terkait telah selesai membahas pasal demi pasal.

“Kami anggota pansus bersama tim ahli telah selesai membahas dan meriview pasal demi pasal perda kepemudaan ini,” jelas Eldo. Rabu (3/6/2025) di kantor DPRD Sulut.

Ketua pansus mengatakan setelah itu pansus akan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang sudah menetapkan perda kepemudaan.

“Nantinya sehabis ini kita akan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang sudah menetapkan perda terkait kepemudaan,” kata Eldo.

Tidak sampai di situ saja, kata Eldo setelah itu pansus akan melakukan uji publik dengan mengundang organisasi kepemudaan lintas agama dan organisasi kepemudaan yang terdaftar.

“Setelah itu, kita akan melakukan uji publik dan forum diskusi publik dan mengundang organisasi kepemudaan lintas agama maupun organisasi kepemudaan yang terdaftar di pemerintah daerah,” terangnya.

” Nantinya kita akan merangkum semua aspirasi dari teman – teman organisasi kepemudaan maupun daerah yang sudah menetapkan peraturan daerah tentang kepemudaan dan selanjutnya kami akan melakukan rapat finalisasi dengan merampung semua usulan dan saran, dimana akan dituangkan pada peraturan daerah tersebut,” sambung Eldo.

“Setelah itu kami bersama tim ahli, biro hukum, kesbangpol sulut, dispora sulut,organisasi kepemudaan akan berunding dalam rapat finalisasi untuk memasukan usulan – usulan yang mana akan dimasukan dalam perda tersebut atau mungkin usulan dari teman – teman organisasi kepemudaan sudah di tuangkan dalam perda tersebut namun kalimatnya saja yang berbeda, nanti kita akan lihat di situ,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Panitia Khusus (Pansus) terus menggenjot pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tentang Kepemudaan.

Hingga saat ini, Pansus terus fokus pada pembahasan pasal per pasal Ranperda kepemudaan.

Pansus bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulut, Selasa (03/06/2025) melanjutkan pembahasan Ranperda inisiatif DPRD tentang kepemudaan, di ruang rapat Komisi I.

Menarik, dua legislator milenial Dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) yakni Dhea Lumenta dan Angelia Wenas mencecar ketidakhadiran Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Sulut, Jhonny Suak.

Saat diwawancarai awak media, Sekretaris Pansus Dhea Lumenta mengatakan bahwa Pihak Kesbangpol telah diundang rapat tapi tidak datang.

“Tidak ada satupun yang datang dari kesbangpol. Utusan pun tidak ada,” Ujar Politisi Partai Gerindra.

Dhea melanjutkan, bahwa besok Kesbangpol wajib hadir karena pasal yang akan dibahas nantinya berkaitan erat dengan mereka.

“Ini jadi atensi, karena ini menghambat kami pansus,” Tegasnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Pansus Angelia Wenas menuturkan bahwa memang dari awal sudah ada undangan untuk Kesbangpol tapi tidak terlihat di rapat.

“Saya tekankan, besok kesbangpol wajib hadir. Karena yang akan dibahas tentang organisasi kepemudaan,” Tutur Legislator Partai Demokrat seraya menyebut bahwa sudah dua hari pihak kesbangpol tidak hadir.

Diketahui, Pansus saat ini telah menyelesaikan sekitar 51 pasal.

“Jadi nantinya, kami pansus pasti akan memberitahukan, lebih jelasnya pada saat finalisasi, takutnya ada perubahan,” Kata Angelia Wenas. (*/sisco)

Sulut,GN- Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemberdayaan Kepemudaan  Melakukan Pembahasan Dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di ruang Serbaguna DPRD Sulut, Senin (26/5/2025).

Anggota DPRD Sulut juga sebagai anggota Pansus Kepemudaan, Seska Budiman menanyakan pembahasan pansus kali ini melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pansus sebelumnya.

“Saat ini kita telah masuk pembahasan, mungkin beberapa langkah sudah di lewati pansus sebelumnya. Apakah kita akan kembali membahas apa yang dilakukan pansus sebelumnya seperti sosialisasi, atau mengundang ormas kepemudaan untuk hadir dalam pembahasan,”ujar Budiman.

Ketua Pansus Eldo Wongkar mengatakan, akan mereview kembali draf yang ada pada ranperda, dan akan melaksanakan kunjungan kerja, melakukan uji Publik dengan organisasi kepemudaan di Sulut.

“Kita akan mereview pasal-per pasal, kunjungan kerja ke daerah yang telah membentuk peraturan daerah terkait kepemudaan, dan mungkin ada FGD mengundang organisasi kepemudaan,” jelas Eldo.

Rapat pansus tersebut dihadiri Ketua Pansus Eldo Wongkar, Wakil Ketua, Angelia Wenas, Sekertaris Dhea Lumenta, Anggota Pierre Makisanti, Rhesa Waworuntu, Paula Runtuwene, Vionita Kuera, Seksa Budiman, Harry Porung, Hillary Tuwo, dan dihadiri Biro Hukum, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Kaban Kesbangpol Provinsi Sulut.(sisco)

Sulut,GN- Senin 26 Mei 2025, dilaksanakan rapat Panitia Khusus (Pansus) Kepemudaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bertempat di ruangan Serbaguna Lantai tiga.

Ketua Pansus Kepemudaan, Eldo Wongkar, didampingi Wakil Ketua Angelia Wenas dan Sekretaris Dhea memimpin jalannya rapat pansus tersebut.

Eldo menegaskan pembahasan ranperda kepemudaan di pastikan selesai dua bulan. Hal itu disampaikan usai pansus melakukan pertemuan perdana bersama instansi terkait.

“Target kita dua bulan menyelesaikan Reviews pasal per pasal l, kunjungan ke daerah pembentukan perda kepemudaan dan terakhir melakukan FGD atau uji publik dengan mengundang organisasi kepemudaan dan juga akan melakukan konsultasi ke Kemendagri,” ujar Aldo.

Aldo menjelaskan terkait tujuan pembentukan Ranperda Kepemudaan untuk memberikan kepastian hukum.

“Tujuan pembentukan perda ini untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan pemberdayaan perlindungan serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah,” ucapnya.

“Pansus akan meriview pasal per pasal perda kepemudaan. Karena memang tim pansus kali ini baru semua,” tutupnya. (sisco)

Sulut,GN – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Kepemudaan DPRD Sulut, Pierre Makisanti mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan pemuda dalam pembangunan daerah.

Pierre menegaskan pemuda harus di berikan ruang dalam wira usaha dan peran lainnya.

“Ketika perda ini di tetapkan menjadi acuan, dan pemerintah harus lebih memberikan ruang kepada pemuda,” ucapnya kepada sejumlah media Senin (26/5/20025) usai pembahasan pansus kepemudaan.

Pierre mengharapkan kehadiran pemerintah dalam upaya pembangunan daerah dengan melibatkan pemuda.

“Pemerintah harus hadir dan melibatkan pemuda dalam pembangunan daerah,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kepemudaan Eldo Wongkar menegaskan pembahasan ranperda kepemudaan di pastikan selesai dua bulan.

Penegasan itu disampaikannya usai pansus melakukan pertemuan perdana bersama instansi terkait, Senin (26/5/2025) di ruangan serba guna lantai tiga kantor DPRD Sulut.

“Target kita dua bulan menyelesaikan Reviews pasal per pasal l, kunjungan ke daerah pembentukan perda kepemudaan dan terakhir melakukan FGD atau uji publik dengan mengundang organisasi kepemudaan dan juga akan melakukan konsultasi ke Kemendagri,” ujar Aldo.

Aldo menjelaskan terkait tujuan pembentukan Ranperda Kepemudaan.
“Tujuan pembentukan perda ini untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan pemberdayaan perlindungan serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah,” ucapnya.

“Pansus akan merivews pasal per pasal perda kepemudaan. Karena memang tim pansus kali ini baru semua,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Bertempat diruangan serba guna DPRD Sulut, dilaksanakan rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  Pemberdayaan Kepemudaan bersama Biro Hukum, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Sulut, Senin (26/05/2025).

Angelia Wenas selaku Wakil Ketua Pansus Pemberdayaan Kepemudaan, menyampaikan minimnya anggaran dan dukungan operasional yang menyebabkan pemberdayaan pemuda tidak berjalan secara optimal.

Angelia memberikan beberapa masukan pembahasan ranperda ini perlu adanya ketersediaan anggaran yang cukup, begitupun terhadap realisasi perda.

“Intinya perlu ditekankan dukungan anggaran yang cukup dari pemerintah agar perda ini berjalan dengan baik,” ucapnya.

“Seperti Nyong dan Noni Sulut. Kebetulan saya masuk di organisasi itu. Disini tidak ada dinas pariwisata, sementara Nyong dan Noni Sulut ada di dinas pariwisata,” kata Angelia.

Angelia memberikan masukan, agar Dinas Pariwisata juga harus di libatkan dalam pembahasan pansus kepemudaan. (sisco)

Sulut,GN- Eldo Wongkar (fraksi PDI P) terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kepemudaan saat Rapat, Senin (19/5/2025).

Keanggotaan Pansus Pemberdayaan Kepemudaan yakni : Piere Makisanti, Harry Porong, Pricilia Rondo, Melisa Gerungan (F-PDIP), Vionita Kuerah, Yongky Limen (F-Golkar), Angelia Wenas, Hendry Walukow (F- Demokrat), Julyeta Runtuwene (F-Nasdem) dan Hilarry Tuwo (F-Gerindra).

“Untuk mempersiapkan regulasi terkait kepemudaan di Provinsi Sulut, figur Eldo Wongkar dinilai sangat tepat untuk menjadi pimpinan Pansus, selain usianya masih muda, kemampuan memberikan ide dan gagasan Eldo sudah terbukti dimana sebelumnya sangat  aktif memberikan pendapat dan gagasan saat menjadi Anggota Pansus LKPJ Gubernur tahun 2024 yang Perdanya baru saja ditetapkan,” kata Taufik Tumbelaka pengamat politik yang selalu memantau kinerja Anggota DPRD Sulut.

Dalam komposisi pimpinan Pansus, juga ditetapkan Dhea Lumenta sebagai Sekertaris yang juga merupakan Srikandi partai Gerindra yang saat ini duduk sebagai Anggota Komisi II DPRD Sulut.

“Untuk personil Pansus Pemberdayaan Kepemudaan yang merupakan Perda Inisiatif DPRD Sulut ini, hampir semua adalah politisi muda, dan sangat kritis dalam memberikan pendapat untuk menghasilkan sebuah Peraturan Daerah untuk kepentingan masyarakat,” tambah Tumbelaka. (*/sisco)