Sulut, GN – Bertempat diruangan paripurna, Senin (13/04/2026) Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB,KBD membuka rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur tahun 2025.

Saat membuka rapat pembahasan pansus LKPJ Gubernur tahun 2025, Ketua DPRD Sulut di dampingi Ketua Pansus Raski Mokodompit,SH,Wakil Ketua Louis Chramm dan Sekretaris Capt Ramli Kandoli,M.Mar beserta anggota pansus. Sementara dari eksekutif Sekretaris Provinsi Sulut di wakili Asisten III Dr Fransiscus Manumpil bersama jajaran SKPD Sulut.

Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa pembahasan LKPJ Gubernur 2025 selanjutnya akan di serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan. ” Untuk itu, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025, kami serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan bersama jajaran SKPD Sulut,” ujar Silangen sambil mempersilahkan ketua pansus untuk memimpin rapat pembahasan.

Usai diserahkan mandat oleh ketua DPRD Sulut, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 langsung di ambil alih oleh Ketua Pansus Raski Mokodompit. Raski mengatakan, dalam rapat pembahasan LKPJ gubernur ini, jadwal pembahasan akan di sesuaikan dengan masing – masing mitra kerja komisi di DPRD Sulut.

” Untuk rapat pembahasan hari ini, ada dua mitra kerja komisi yaitu komisi I dan Komisi II. Kemudian besok hari rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi III dan Selanjutnya rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi IV DPRD Sulut. Tentunya ini untuk mempersingkat waktu, agar rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 tidak memakan waktu yang lama,” kata Raski.

Raski pun meminta persetujuan seluruh anggota pansus agar usulan tersebut dapat disetujui oleh semua anggota pansus LKPJ Gubernur 2025. Sementara, anggota Pansus Vonny Paat juga menyampaikan usulannya agar eksekutif harus mempersiapkan data untuk di paparkan secara singkat guna mempererat waktu rapat pembahasan.

“Mengingat rapat pembahasan ini sudah jam 12 siang, sebaiknya jajaran SKPD menyampaikan laporannya secara singkat dan yang pokok intinya program yang terealisasi dan program yang belum terealisasi, agar supaya dapat menghemat waktu pembahasan kita,” kata Paat.

Selanjutnya, Ketua Pansus memberikan kesempatan kepada Asisten III Setdaprov Sulut untuk menyampaikan pengantar sekaligus memberikan kesempatan kepada kepala SKPD Sulut secara berurutan, untuk menyampaikan laporan anggaran tahun 2025.

Setelah asisten III menyampaikan laporan pengantar, langsung memberikan waktu dan kesempatan kepada Kepala Bappeda Sulut menyampaikan laporan anggaran tahun 2025, kemudian di lanjutkan oleh Kepala Dinas Kominfo Sulut, Kepala Badan Inspektorat Sulut, Kepala BKD Sulut, Kepala Biro Orpeg Sulut, Kepala Badan Kesbangpol Sulut dan beberapa SKPD yang hadir dalam rapat pembahasan tersebut.

Sesuai jadwal yang ada, rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 hari ini diperkirakan akan berakhir pada pukul 18.00 wita, dan selanjutnya pembahasan akan di lanjutkan pada besok hari dengan mitra kerja komisi III dan komisi IV DPRD Sulut.

Kemudian Pada Rabu 15 April 2026, Pansus LKPJ Gubernur 2025 melakukan kunjungan lapangan melakukan pertemuan dengan Bank SulutGo sebagai mitra komisi II DPRD Sulut dan dilanjutkan mengunjungi PT MSM yang berada di Minahasa Utara. Selanjutnya pada Kamis 16 April 2025 Pansus LKPJ Gubernur 2025 melakukan kunjungan lapangan ke PT JRBM  berlokasi di Bolaangmongondow.

Rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 dilanjutkan Senin 20 April 2025 di ruangan serba guna lantai III DPRD Sulut bersama dinas PU Provinsi Sulut, Dinas LHD Sulut dan Sekretariat DPRD Sulut. Rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 berlangsung tertib, sehingga semua pertanyaan, masukan dan usulan dari anggota pansus di jawab oleh SKPD, dan ada beberapa poin di sampaikan secara tertulis kepada pansus LKPJ Gubernur tahun 2025. (Advetorial)

Sulut, GN- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2025, melakukan rapat pembahasan dengan mengundang mitra kerja SKPD provinsi Sulut dan instansi terkait di ruangan paripurna DPRD Sulut beberapa hari lalu. Dan Senin depan, masih ada beberapa SKPD yang akan melaksanakan rapat pembahasan  pansus LKPJ Gubernur tahun 2025.

Tidak seperti mitra kerja SKPD lainnya untuk melaksanakan rapat pembahasan hadir di kantor DPRD Sulut. Kali ini, Pansus LKPJ Gubernur tahun 2025 langsung mengunjungi mitra kerja komisi II Bank SulutGo yang ada di bilangan jalan bolivard pusat kota Manado, Rabu (15/04/2026).

Kunjungan Pansus LKPJ Gubernur 2025, Dibawah pimpinan Ketua Pansus Raski Mokodompit SH, diterima oleh jajaran petinggi BSG, yakni Revino Pepah (Direktur Utama), GS Vicky Lumentut (Komisaris Utama), Mutesa Holdin (Direktur Kepatuhan), Rudianto Katili (Direktur Dana dan Treasury).

Diawal pembukaan pertemuan Personil Komisi 1 menjelaskan kunjungan ini merupakan agenda formal perdana Pansus LKPJ di kantor pusat BSG yang baru. “Paling tidak, kami ingin mendengar langsung terkait kinerja ‘Torang pe Bank’ di tahun 2025,” ujarnya.

Dalam kunjungan ini, Pansus LKPJ berharap mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai kontribusi BSG terhadap pendapatan daerah serta sejauh mana efektivitas pengelolaan manajemen baru dalam mencapai target perusahaan.

Melalui tinjauan ini, Pansus berharap mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai kontribusi BSG terhadap pendapatan daerah serta sejauh mana efektivitas pengelolaan manajemen baru dalam mencapai target perusahaan.

Sementara itu Dirut PT Bank Sulut Revino Pepah dalam penjelasan mengenai capaian kinerja Bank SulutGo dari deviden,total aset, capaian PAD sampai pada penjelasan terkait kredit.
​
Pansus LKPJ yang hadir dalam kunjungan tersebut yakni Raski Mokodompit, Loius Schramm,Prof Paula Runtuwene, Remly Kandoli, Nick Lomban,Roy Roring, Mulyadi Paputungan dan Jeane Laluyan. (*/sisco)

Sulut,GN- ​Tak hanya sektor perbankan, Pansus Pembahas LKPJ Gubernur tahun 2025 di pimpin oleh Ketua Pansus Raski Mokodompit,SH pada Rabu (15/04/2026) juga memperluas jangkauan pengawasan ke sektor sumber daya alam. Tim melanjutkan perjalanan ke lokasi operasional PT Meares Soputan Mining (MSM) di Minahasa Utara.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berdampak pada laporan pertanggungjawaban gubernur Sulawesi Utara.

Hasil dari kunjungan lapangan ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kritis DPRD Sulawesi Utara terhadap LKPJ Gubernur tahun 2025 sebelum diputuskan dalam rapat paripurna. (sisco)

Sulut,GN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 bergerak cepat melakukan fungsi pengawasan,Rabu (15/4/2026).

Saat melakukan kunjungan lapangan (on the spot) rombongan pansus mengunjungi PT Bank SulutGo (BSG) dan perusahaan pertambangan PT Meares Soputan Mining (MSM).

​Kunjungan ini merupakan langkah krusial untuk memverifikasi kesesuaian antara laporan tertulis yang disampaikan pemerintah provinsi dengan realitas kinerja di lapangan.

​Gedung kantor pusat baru Bank SulutGo menjadi titik pertama dikunjung. Dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Raski Mokodompit, agenda ini menjadi kunjungan kerja perdana DPRD Sulut.

​Raski mengatakan keterbukaan data keuangan BUMD adalah kunci dalam penilaian LKPJ. Fokus utama Pansus adalah memastikan kontribusi bank daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap optimal.

“Kami turun lapangan untuk memvalidasi data. Pansus ingin memastikan performa manajemen BSG sepanjang 2025 tetap berada di jalur yang benar, terutama mengenai deviden dan efektivitas pengelolaan manajemen baru dalam mencapai target,” ujar Raski Mokodompit.

​Kehadiran Pansus disambut oleh jajaran pimpinan tertinggi BSG, termasuk Komisaris Utama GS Vicky Lumentut dan Direktur Utama Revino Pepah. Manajemen BSG dalam pertemuan itu, memaparkan secara rinci mengenai pertumbuhan aset, penyaluran kredit ekonomi kerakyatan, hingga realisasi deviden yang menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Utara dan Gorontalo. (sisco)

Sulut,GN- Ketua Pansus LKPJ Gubernur tahun 2205, Raski Mokodompit menegaskan rapat pembahasan akan berlangsung sampai Selasa 14 April 2026 dengan menghadirkan mitra kerja komisi III dan komisi IV DPRD Sulut.

Raski menyebutkan sebelumnya rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 menghadirkan dua mitra kerja yakni komisi I dan Komisi II.

” Kita baru selesai melakukan rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 dengan mitra kerja komisi I dan komisi II dan besok hari kita akan lanjut rapat pembahasan LKPJ Gubernur dengan mitra kerja komisi III dan komisi IV DPRD Sulut,” kata Raski kepada sejumlah media usai rapat pembahasan, Senin (13/04/2026) di ruangan sidang paripurna DPRD Sulut.

Lanjut kata Raski, setelah selesai pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 dengan mitra kerja, pansus akan turun lapangan sekaligus mengecek spot – spot sesuai dengan data yang di terima oleh pansus. ” Nanti kita akan berembuk dengan anggota pansus, untuk turun lapangan usai rapat pembahasan ini,” tandas Raski. (sisco)

Sulut,GN- DPRD Sulawesi Utara (Sulut) di pimpin oleh Ketua dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene, Rabu (25/03/2026) menggelar rapat Paripurna dalam rangka LKPJ Gubernur tahun 2025.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Sulut membacakan susunan panitia khusus pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025.

Berikut ini nama-nama Panitia Khusus DPRD Sulut Pembahas LKPJ Gubernur tahun 2025:

dr. Fransiscus Silangen SpB KBD – Koordinator

dr. Michaela E. Paruntu MARS – Koordinator

Royke R. Anter, SE, ME – Koordinator

Stela M. Runtuwene, A.Md, Sek – Koordinator

Ketua Pansus Raski Mokodompit

Wakil ketua Louis Carl Schramm

Sekretaris Remly Kandoli.

Dra. Vonny J. Paat – Fraksi PDI Perjuangan

Hj. Muslimah Mongilong – Fraksi PDI Perjuangan

Jeane Laluyan, SE – Fraksi PDI Perjuangan

Berty Kapojos, S.Sos – Fraksi PDI Perjuangan

Dr. Toni Supit, SE, MM – Fraksi PDI Perjuangan

Dr. Ir. Royke O. Roring, M.Si, IPU – Fraksi PDI Perjuangan

Priscilla C. Wurangian, MBA – Fraksi Partai Golkar

Ronald Sampel – Fraksi Partai Demokrat

Angelia R. Wenas, SE – Fraksi Partai Demokrat

Nick A. Lomban, SE – Fraksi Partai NasDem

Prof. Dr. Julyeta P. A. Runtuwene, M.S – Fraksi Partai NasDem

Muliadi Paputungan – Fraksi Partai Gerindra

(sisco)

Sulut,GN- DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara menerima Persetujuan Substansi (Persub) Ranperda RTRW dari Menteri ATR/BPN RI di kantor Kementerian, Kamis (19/02/2026). Pemprov Sulut di hadiri langsung oleh Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE bersama jajarannya, juga Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD, Ketua Pansus RTRW Henry Walukow,SE serta anggota DPRD lainnya.

Ketua Panitia khusus (Pansus) RTRW, Henry Walukow, SE menjelaskan bahwa setelah diterimanya Persub dari Menteri ATR/BPN, pihaknya akan segera melakukan finalisasi di tingkat legislatif.

“Jadi Senin akan dilaksanakan pleno dan finalisasi, kemudian pada siangnya pendapat akhir fraksi dan besoknya hari Selasa dilaksanakan paripurna,” jelas Henry.

Lanjut kata Henry, kami hadir mendampingi Gubernur Sulut untuk menerima Persub dari Menteri ATR/BPN RIi di Jakarta.

“Kami mendampingi Pak Gubernur untuk menerima Persub ini langsung dari Pak Menteri. Jika semua berjalan sesuai rencana, pada hari Selasa atau Rabu depan, Provinsi Sulawesi Utara sudah resmi memiliki Perda RTRW yang baru,” ungkap Walukow.

Dengan terbitnya Persub tersebut kata Henry, Sulawesi Utara kini berada di tahap akhir penetapan regulasi tata ruang periode 2024–2044. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang, perencanaan pembangunan, serta peningkatan iklim investasi yang berkelanjutan di daerah.

Dengan disahkannya Perda RTRW yang baru ini, tentu diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor, sekaligus mendorong pembangunan Sulawesi Utara yang tertata, terarah, dan berdaya saing. (sisco)

Sulut,GN- Panitia Khusus DPRD Sulut melakukan pertemuan secara marathon bersama instansi terkait Pemerintah Provinsi. Pertemuan ini dalam rangka menggenjot pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal ini terlihat pada rapat lanjutan pembahasan yang dipimpin Ketua Pansus Dra Vonny Paat di dampingi Wakil Ketua Louis Schramm bersama sejumlah anggota Pansus dan perangkat daerah terkait di Ruangan Serbaguna DPRD Sulut meringankan, Selasa (9/12/2025).

Ketua Pansus Dra Vonny Paat secara langsung membuka diskusi dengan mengarahkan pembahasan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulut untuk memberikan penjelasan terkait distribusi bagi penambang rakyat.

Royke Roring selaku anggota pansus menyoroti perlunya kejelasan mengenai jumlah blok tambang rakyat yang telah beroperasi. “Sebelum menetapkan distribusi, kami perlu mengetahui berapa blok yang berjalan hingga saat ini,” katanya.

Anggota Pansus lainnya yakni Henry Walukow memberikan penjelasan rinci mengenai kondisi nyata biaya produksi penambang rakyat. Ia menegaskan bahwa simulasi pendapatan yang sering disebutkan, misalnya Rp100 juta, itu tidak mencerminkan keuntungan bersih.

“Biaya produksi bisa mencapai 70–75 persen. Jadi keuntungan bersih penambang hanya sekitar 25–30 persen,” ujar Henry.

Henry menekankan pentingnya sosialisasi sebelum menetapkan angka distribusi. Tanpa sosialisasi yang memadai, ia khawatir kebijakan ini justru memicu penolakan. “Di Blok 2 Talawaan Tatelu saja ada sekitar 5.000 pekerja. Belum lagi wilayah Bolmong Raya. Dan 80 persen penambang rakyat di Sulut belum memiliki izin. Jika distribusi terlalu tinggi, dikhawatirkan mereka memilih tetap ilegal,” sebutnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas ESDM Sulut, Drs Fransicsus Mandoka, menjelaskan bahwa blok tambang rakyat berada di tiga kabupaten: Boltim, Mitra, dan Minut.

Dia menambahkan sosialisasi kepada penambang akan dilakukan setelah Perda ditetapkan. Terkait usulan distribusi, Maindoka menyebut gagasan awal muncul dari mantan anggota DPRD James Tuuk, namun implementasinya ternyata lebih kompleks. “Distribusi perlu dibahas bersama hingga mencapai angka paling tepat,” terangnya.

Diakhir pembahasan rapat tersebut, Ketua Pansus Vonny Paat menegaskan bahwa Pansus sepakat penambang rakyat bersedia membayar distribusi, tetapi besaran final belum ditentukan.

“Kita akan turun lapangan pada hari Sabtu untuk melihat kondisi riil. Senin kita lakukan uji publik, setelah itu baru kita tetapkan persentasenya,” tutupnya.

Untuk diketahui dalam rapat pembahasan tersebut dihadiri Ketua Pansus Vonny Paat, Wakil Ketua Pansus Louis Schramm serta anggota yakni Remly Kandoli, Nick Adicipta  Lomban, Hendry Walukow, ketua Vonny Paat, Royke Roring, Seska Budiman dan Berty Kapojos.

Dari pihak eksekutif, dihadiri Karo Hukum Flora Krisen, Kepala Bapenda Provinsi Sulut June Silangen, Kadis Perkimtan Provinsi Sulut Alexander Watimena.serta Perwakilan Dinas Kesehatan Sulut. (Adve)

Sulut,GN- Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Daerah (Ranperda PBD) Royke Roring didampingi sekretaris Pansus Paula Runtuwene, anggota pansus Vionita Kuera, Louis Carl Schramm, Pierre Makisanti, dan Amir Liputo melaksanakan rapat finalisasi Ranperda PBD, Jumat (14/11/2025).

Turut hadir Koordinator Pansus Ranperda PBD dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD rapat tersebut. Setiap fraksi – fraksi memberikan pemandangan terkait Ranperda PBD tersebut.

Dalam rapat tersebut, semua Fraksi Menerima Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah di sahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pada kesempatan itu, Koordinator Pansus memberikan beberapa point sebagai pesan. Menurut Silangen hal itu yang perlu dilihat lebih dalam agar mampu diantisipasi dalam 20 tahun kedepan dan tidak terjadi lagi.

“Patutlah seluruh jajaran yang hadir memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, karena berkat penyertaan Tuhan penyusunan Ranperda tersebut dapat berjalan dengan baik,” kata Silangen.

”Ini saya cuman mengingatkan, dan tentunya berterimakasih kepada teman teman Pansus yang boleh menyelesaikan Ranperda ini dengan semangat yang luar biasa. Sehingga ini sudah mencapai tahapan akhir pemandangan dari masing masing Fraksi,” ujarnya.

Silangen menyebutkan selanjutnya akan masuk pada tahap konsultasi terakhir ke Kemendagri. “Kemudian tahap selanjutnya konsultasi terakhir ke kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di jakarta,” pungkasnya. (sisco)