Sulut,GN- Tim panitia bersama masyarakat kelurahan pandu yang mendiami hamparan tanah garapan, akan melakukan pemasangan patok batas tanah yang sudah ditempati warga masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh tim panitia saat melakukan pertemuan bersama masyarakat kelurahan pandu, Selasa (21/07/2026) tadi malam.

Pertemuan ini menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Utara, Kantor BPN Kota Manado bersama masyarakat kelurahan pandu, di kantor DPRD Sulut, Kamis 17 Juli 2026 pekan lalu.

Setelah mendapatkan kesepakatan bersama, salah satu tim panitia Crest Salumpaehe menyampaikan pematokan tapal batas tanah yang sudah di diami masyarakat, akan dilakukan, Rabu 22 Juli 2026 besok.

“Jadi besok Torang somo mulai lakukan pematokan tapal batas. Masyarakat diharapkan menyiapkan pipa atau besi untuk pemasangan patok batas,” ujar Crest dengan dialeg Manado.

Lanjut Crest mengatakan sesuai penyampaian di RDP, yang akan di lakukan pematokan pemasangan tapal batas yakni sudah ada bangunan rumah dan memiliki KTP warga masyarakat Pandu.

“Yang kita lakukan pemasangan patok batas tentu sudah ada rumah dan KTP Pandu,” ucapnya.

Diharapkan masyarakat dapat berkomunikasi baik dengan pemilik tanah yang berbatasan, agar saat melakukan pematokan tapal batas tidak ada persoalan.

” Tentu kami tim panitia turut mengawasi ketika masyarakat melakukan pematokan tapal batas tanah,agar tidak terjadi kesalah pahaman,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (16/7/2026). RDP yang berlangsung di ruangan rapat komisi III menghadirkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Sulut John Wiclif Aufa, A.Ptnh., M.H, Kepala Kantor BPN Kota Manado, Kepala Kantor BPN Bolaangmongondow, Koordinator yang Perwakilan Masyarakat Kelurahan Pandu dan Masyarakat Pinagoluman Bolaangmongondow.

Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos, S.Sos memimpin jalannya RDP tersebut. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Sekretaris Komisi III Yongkie Limen, Reza Waworuntu dan Haslinda Rotinsulu.

Pada kesempatan itu, Koordinator Perwakilan Masyarakat Indra Wongkar meminta penjelasan kepada Kakanwil BPN Sulut terkait persoalan rumitnya pengurusan sertipikat yang sedang dikeluhkan oleh masyarkat kelurahan pandu maupun masyarakat pinagoluman.

Indra menegaskan RDP kali ini adalah yang kesekian kalinya dilaksanakan di gedung rakyat. Dia berharap, RDP kali ini mendapat penjelasan yang pasti dari Kakanwil BPN Sulut. ” Kami berharap, tentu ini yang terakhir kita melakukan RDP dan kami berharap ada kepastian dan penjelasan dari Kakanwil Sulut, Kami juga sangat mengapresiasi kehadiran langsung bapak Kakanwil BPN Sulut dalam RDP ini. Semoga masyarakat mendapatkan penjelasan dari Kakanwil, apakah masyarakat bisa mendapatkan sertipikat atau tidak.

Terkait pertanyaan tersebut, Kakanwil BPN Sulut menanggapi dengan bijaksana. Dikatakannya pihaknya akan melakukan identifikasi dilapangan. Apabila tanah tersebut aman dan tidak ada masalah, masyarkat kelurahan pandu berhak mendapatkan sertipikat.

” Kita akan melakukan identifikasi dilapangan,kalau tidak ada masalah, silahkan pak Indra bisa menyampaikan kepada masyarakat mematok batas – batas. Dan kami akan turun lapangan,” ujarnya.

“Asalkan tanah tersebut clear dan clean (bebas dari masalah red) ,” sambungnya lagi.

Apa yang disampaikan oleh kakanwil BPN tersebut, Koordinator Perwakilan Masyarakat meminta kepada komisi III DPRD Sulut, agar dibuatkan rekomendasi untuk ditandatangani bersama. ” Kami meminta kepada pimpinan rapat, apa yang disampaikan oleh pak kakanwil dibuatkan rekomendasi, jangan sampai ada pergantian pimpinan berubah lagi. Jadi ini (rekomendasi red) menjadi pegangan bagi kami ketika ada pergantian pimpinan di kanwil BPN nanti,”tegas Indra.

Atas usul tersebut, Ketua Komisi III Berty Kapojos mengatakan bahwa hasil dari RDP ini akan di laporkan kepada pimpinan DPRD Sulut dan tentunya DPRD akan mengeluarkan rekomendasi. ” Tentunya kita akan laporkan ke pimpinan dulu terkait hasil rapat ini, dan selanjutnya untuk dibuatkan rekomendasi,” ujar Kapojos.

Usai menggelar RDP, kepada sejumlah media Kakanwil BPN Sulut menjelaskan bahwa persoalan tanah di kelurahan pandu maupun deesa pinagoluman sudah begitu lama. Sehingga pihaknya (BPN red) akan melakukan penelitian di lapangan dan mengidentifikasi.

“Karena ini masalah sudah lama nanti kita lakukan penelitian di lapangan. Identifikasi subjek dan objek yang di kuasai, rumah – rumah yang ada, berapa banyak yang ada disitu. Baru kita cari solusi sama – sama untuk masyarakat,” jelas Kakanwil.

Terkait apakah masyarakat bisa mendapatkan sertipikat tanah, Kakanwil mengatakan bahwa hal itu bisa didapatkan, namun pihaknya akan melakukan proses identifikasi terlebih dahulu. “Bisa, nanti kita proses dan indentifikasi dulu,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Usai menggelar aksi damai di kantor Gubernur Sulawesi Utara, masa aksi damai yang di koordinir oleh Panglima LMP Provinsi Sulut Indra Wongkar,SE, Ketua LMP Sulut Yopie Wonte, dan beberapa Ormas lainnya dan masyarakat bergerak menuju ke kantor DPRD Sulut yang berada di Kairagi, di bilangan jalan Manado – Bitung.

Pantauan media Gemparnews.com, Rabu (01/04/2026) Ratusan masa aksi berkonvoi dengan memakai satu kendaraan tronton dan kendaraan roda empat serta roda dua menuju ke gedung cengkih.

Sesampainya di halaman kantor DPRD Sulut, masa aksi belum diberikan izin masuk. Dan setelah melakukan negosiasi, akhirnya masa aksi di perbolehkan memasuki gedung DPRD Sulut. Selanjutnya perwakilan masa aksi di perkenankan menuju ke lantai tiga di ruangan serba guna DPRD Sulut untuk melakukan dialog sekaligus menyampaikan aspirasinya.

Di ruangan serba guna DPRD Sulut, perwakilan masa aksi damai di terima oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Ketua Komisi 3 Berty Kapojos, Ketua Fraksi Nasdem Nick A Lomban, anggota fraksi Nasdem Paula Runtuwene dan Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen.

Dialog tersebut di tuntun langsung Ketua Komisi 3 DPRD Sulut Berty Kapojos, memberikan kesempatan kepada kordinator masa aksi Indra Wongkar,SE mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Indra menjelaskan ada berbagai aspirasi yang akan di sampaikan diantaranya, aspirasi dari masyarakat Bolaangmongondow tepatnya desa Lolak, pinagoluman dan beberapa desa lainnya terkait penerbitan akta tanah atau sertipikat. Hal sama juga kata Indra terjadi pada Masyarakat Pandu Kota Manado. Dimana Masyarakat Pandu telah lama menempati tanah HGU namun belum diberikan haknya untuk mendapatkan sertipikat.

Sementara untuk masyarakat Desa Lotta Kecamatan Pineleng mengeluhkan terkait janji Pemerintah Kota untuk memberikan secara gratis kepada masyarakat desa Lotta dalam penyambungan air bersih dari PDAM. ” Tapi nyatanya, pihak PDAM menagih beban tagihan kepada masyarakat. Padahal pemerintah kota sudah menjanjikan secara gratis,” ucap Indra dengan nada geram.

Indra juga memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat diantaranya masyarakat Pandu, masyarakat Bolmong, masyarakat Lotta dan lainnya secara langsung menyampaikan keluhan kepada anggota DPRD Sulut.

Perwakilan Masyarakat Pandu Christian Salumpaehe dan Ibu Sofie Adrian mengharapkan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulut, dapat memfasilitasi menerbitkan sertipikat.  Saat ini ada program Pemerintah yakni PTSL untuk penerbitan sertipikat.

Usai mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter berjanji bahwa aspirasi masyarakat akan di tindaklanjuti dan semua akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Sulut mengenai hasil diskusi hari ini. “Jadi kami sebagai anggota DPRD tugas kami sebagai pengawasan tentunya akan menerima aspirasi ini untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD Sulut,” kata Anter.

Sementara itu, Ketua Komisi 3 Berty Kapojos, senada dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulut bahwa keluhan dan aspirasi masyarakat akan di tindaklanjuti. “Pasti akan Kami tindaklanjuti dengan memanggil Hearing. Semua akan kami undang termasuk perwakilan masyarakat yang hadir pada saat ini,” ungkap Kapojos.

Pantauan media ini, Dialog berjalan dengan tertib dan aman. Semua perwakilan masa aksi yang sudah hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta keluhannya. (sisco)

Manado,GN- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Imba – Ivan semakin di cintai warga masyarakat Kota Manado. Terbukti saat kampanye tatap muka di Kecamatan Bunaken -Kelurahan Pandu Kamis (10/10/2024), pasangan Imba – Ivan di sambut dengan teriakan ” Lantik Jo”. Melihat dari karisma seorang Jimmy Rimba Rogi yang akrab di sapa Imba, masih kental dihati warga Kota Manado.

Dalam orasi politik saat kampanye tetap muka bersama ratusan masyarakat kelurahan pandu kecamatan Bunaken Darat, Imba menyampaikan 10 program unggulan untuk mensejahterakan warga Kota Manado.

“;Kita cuma mo bilang nyanda banyak, apa yang masyarakat mau itu yang Imba – Ivan mau,. Itu sebabnya kita membuat program pro rakyat,” kata Imba.

Mantan Walikota Manado ini menekankan bahwa program Imba – Ivan yang sudah di susun semuanya berpihak kepada rakyat. Menurut Imba, Pembangunan boleh jalan namun kesejahteraan rakyat juga harus jalan, karena itu Imba menekankan program harus lebih banyak mensejahterakan warga ketimbang pembangunan. ” Pembangunan itu penting tetapi lebih penting juga mensejahterakan rakyat,” tegasnya.

Imba berjanji akan akan mengangkat kembali program-program dulu sewaktu masih menjabat Walikota Manado.

“Pertama Dana lansia 60 tahun ke atas, selama lima tahun, Kedua Santunan Dana duka, Ketiga Dana untuk para Rohaniawan, Keempat BPJS Gratis bagi orang yang tidak mampu, Kelima tidak di pungut retribusi sampah, Keenam Pendidikan termasuk beasiswa bagi anak tidak mampu, Ketujuh pajak akan ditinjau kembali dan juga program lainnya. Semua program pro rakyat. Supaya masyarakat semakin sejahtera,” tandas Imba.

Sementara Ivan Lumentut calon Walikota Manado menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Kelurahan Pandu telah hadir dalam kampanye tatap muka bersama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Imba – Ivan.

Ivan menyampaikan Jika Imba -Ivan terpilih nanti maka program yang telah disusun akan di jalankan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Manado.

“Program ini betul – betul untuk kesejahteraan masyarakat. Tahun 2024 kita akan rebut kembali pemimpin di Kota Manado,” tutup Ivan sambil membakar semangat, menyuarakan yel-yel untuk mengakhiri orasinya.

Turut hadir menyampaikan orasi dalam kampanye tatap muka di kecamatan Bunaken Kelurahan Pandu diantaranya, Dr Vecky Lumentut selaku penasehat pasangan calon Imba – Ivan dan Jurani Rurubua. (sisco)