Sulut,GN- Memperingati hari lahirnya Pancasila, segenap elemen bangsa Indonesia menggelar Upacara. Demikian juga di Sulawesi Utara (Sulut) provinsi ujung Utara Indonesia ini juga menggelar upacara memperingati hari lahirnya Pancasila. Pemerintah Provinsi Sulut melaksanakan upacara Di Kantor Gubernur Sulut dan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Wakil Gubernur (Wagub) Drs Steven OE Kandouw.

Dalam sambutannya Kandouw mengatakan bahwa nilai-nilai pancasila akan selalu ada di sanubari dan tetap diamalkan. Hal ini berkaitan erat dalam upaya bersama memajukan daerah Sulut dan bangsa Indonesia.

Lanjut kata Wagub seremonial peringatan Hari Lahir Pancasila, bermakna penting di mana  sebagai warga negara Indonesia bersama-sama mengenang peristiwa penting dan bersejarah yang merujuk pada historis bangsa melalui sidang BPUPKI yaitu merumuskan dasar negara Indonesia. “Menghargai pendiri bangsa dan menghayati kembali lima butir pancasila,” kata wagub.

Wagub Kandouw berpesan kiranya masyarakat harus bisa memastikan proses internalisasi nilai-nilai pancasila tetap berjalan terus. “Begitu juga pengamalan pancasila sebagai fondasi untuk menuju negera Indonesia yang adil, makmur dan beradab,” pesan wagub.

Wagub Kandouw mengimbau jika tema Hari Lahir Pancasila tahun ini harus bisa diimplementasikan oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. “Membutuhkan partisipasi aktif dari individu dan semua elemen masyarakat,” imbau wagub.

Orang nomor dua di Bumi Nyiur Melambai ini menekankan dalam konteks gotong royong kita dapat mengatasi semua persoalan bersama-sama dan menciptakan kehidupan yang berkelanjutan.

Wagub mengajak untuk tetap konsisten memperkuat pancasila sebagai pedoman berbangsa bernegara. “Mari kita bekerja sama, kita bangkitkan kolaborasi untuk Indonesia yang lebih maju,” ajaknya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Sulut Sandra Moniaga usai pelaksanaan upacara mengatakan Peringatan Hari Lahir Pancasila ini menjadi momen pengingat bahwa butir-butir Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Tahun 2023 ini, tema besar Hari Lahir Pancasila 2023 adalah Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global,” ujar Moniaga.

Menurut Moniaga, Gotong Royong dalam aspek kerja merupakan kerja bersama dalam mencapai tujuan, baik tujuan Negara dan Daerah begitu pula tujuan satu kesatuan tim, sehingga kekurangan dan kelebihan akan menjadi senjata ampuh dalam tim solid dimana pun kita berada.

Moniaga juga menyentil kerja nyata di DPRD Provinsi Sulut tetap bergotong royong dalam mencapai keadilan untuk Rakyat yang ada di Bumi nyiur melambai.

“Saya ucapkan Selamat Memperingati hari lahir Pancasila, Tuhan pasti menolong torang samua,” tutup mantan sekda kabupaten Minahasa Utara ini.

Turut hadir dalam upacara tersebut, Sekdaprov Sulut Steve Kepel, pejabat lingkup Pemprov, ASN dan THL. (sisco)

SANGIHE, GN – Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dr.Rinny Tamuntuan menjadi inspektur upacara (Irup), pada peringatan hari lahir pancasila, bertempat di lapangan gelora Santiago Tahuna, kamis (01/06/2023).

Pj Bupati Sangihe dr.Rinny Tamuntuan ketika membacakan sambutan Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, bahwa pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan falsafah dasar pandangan hidup bangsa, dasar negara, idiologi, kekuatan pemersatu bangsa dan sumber segala sumber hukum negara.Pancasila sebagai dasar dan idiologi negara merupakan meja statis, yang menyatukan berbagai keragaman yang ada sekaligus sebagai bintan penuntun, yang memandu kehidupan bangsa, agar sesuai dengan sesuai dengan cita-cita pendirian negara,mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan makmur.

Lanjut Pj Bupati Rinny, membacakan sambutan Presiden RI bahwa pancasila mengandung nilai-nilai efis yang berakar, pada pengalaman faktual dan pengalaman akal, serta pengalaman relegius bangsa Indonesia, dengan demikian pancasila bukanlah wacana belaka, melainkan realitas objektif dengan legitimasi kuat baik secara filsafat, politis, historis maupun kultural.

Lebih jauh Tamuntuan membacakan sambutan Presiden bahwa nilai-nilai pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana , seperti saling menghargai, bekerja sama dan saling menghormati.

” Berkat pancasila dengan nilai-nilai inclusifitas, toleransi dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi menjadi berkah yang dirajud dalam identitas nasional bhineka tunggal ika, hari lahir pancasila setiap tanggal 1 juni memiliki makna bagi rakyat dan bangsa Indonesia, tidak hanya menjungjung tinggi pancasila sebagai dasar negara atau pun tujuan berbangsa, namun turut menjadikan pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan sehari- hari, Pancasila bukan hanya untuk dibaca dan didengar, namun harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai pancasila akan tertanam didalam hati bangsa Indonesia,” tutup Tamuntuan membacakan sambutan Presiden Joko Widodo.

Pada upacara peringatan hari lahir pancasila dihadiri Forkopimda, Pimpinan OPD, Camat, Lurah dan ASN di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sangihe.(ROBIN).

Jakarta – Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw menyebut pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam membangun dan menciptakan kedamaian di Papua.

Hal itu diungkapkan saat mengikuti diskusi virtual bertajuk “Memaknai Pancasila dalam Konteks Mewujudkan Papua Damai” yang digelar Relawan Pancasila Muda, pada Kamis (22/7/2021).

“Saya berpikir memang untuk mewujudkan pembangunan nasional di Tanah Papua, maka kita harus berpaling, berpedoman pada lima sila Pancasila,” kata Paulus seperti yang termuat dalam siaran pers yang diterima redaksi pada hari Sabtu, 24 Juli 2021.

Mantan Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Papua ini menuturkan, Pancasila dimaknai sebagai kepribadian bangsa, menjadi identitas bangsa Indonesia dalam diri setiap pribadi.

Sebagai jiwa bangsa yang terwujud pada setiap lembaga maupun organisasi dan insan Indonesia. Pun, sebagai dasar negara yang menjadi pondasi setiap produk perundang-undangan maupun etika moral bangsa.

Pancasila, lanjutnya, menjadi visi untuk mempersatukan bangsa, menjadi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan serta kebahagian lahir dan batin. Sumber hukum dan peraturan, kata dia, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Latar belakang sejarah integrasi Papua tercatat dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Sejak saat itu sudah ada intrik atau gejolak-gejolak.

Menurutnya, permasalahan dan gejolak itu pada ujungnya menimbulkan berbagai dampak gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Paulus berpendapat, kaum milenial sesungguhnya memiliki banyak unsur kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kapasitas, dan konektivitas untuk dapat terlibat dalam menggerakkan perubahan.

“Sebenarnya, sesungguhnya, harapan itu ada pada daerah otonomi khusus ini yang melahirkan tiga unsur penyelenggara negara di Papua. Kita kenal yang pertama adalah birokrasinya, kemudian legislator, kemudian ada Majelis Rakyat Papua. Tiga pilar ini semestinya menjadi motor penggerak perubahan Papua yang lebih sejahtera aman dan damai. Itu harapannya,” katanya.

Dia menekankan, penyelenggara negara penting dibekali dengan pemahaman, pengahayatan nilai-nilai Pancasila.

“Tiga unsur itu, berdiri tegak lurus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena mereka yang punya semua, mereka yang kerjakan, bicara pendidikan mereka yang punya program, kesehatan ya mereka yang punya program,” ujarnya.

“Pemerintah hanya memberikan dukungan anggaran saja, kebijakan anggaran. Kalau itu mereka jalani dengan benar, dengan objektif, mendengar suara rakyat, suara pemuda, suara orang-orang tua, mama-mama, dan lain sebagainya, dibuat dalam sebuah tata aturan dan itu dijalankan dengan sungguh-sungguh itu saya pikir itu oke,” ucapnya menambahkan.

Dia menegaskan, menjunjung tinggi hukum dan berbuat baik untuk mewujudkan keadilan, juga kepastian hukum di Papua, hal itu harus dilaksanakan unsur eksekutif, legislatif, dan juga Majelis Rakyat Papua sebagai simbol kultur masyarakat Papua.

“Jadi mari sama-sama kita dorong ini, agar betul-betul nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi rel perjuangan bersama untuk mempercepat pembangunan yang sudah dijajaki oleh negara, oleh bangsa ini,” ujar Paulus.

Dalam kegiatan yang diinisasi oleh Pemuda Katolik, Peradah, SEMMI, Gemabudhi, GAMKI, PERISAI, dan IPTI ini, Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Willem Wandik menyebut bahwa ada narasi besar yang harus digarisbawahi dalam diskusi tersebut. Narasi yang dimaksud adalah Pancasila dan Damai.

“Damai dimana? Tentunya secara harfiah, menunjukkan tempat, yaitu Tanah Papua. Jika ‘tesis’ yang diajukan dalam narasi besar, tentang tempat yang bernama Tanah Papua itu, disandingkan dengan tujuan, cita-cita, harapan, goals, dan destinasi tentang ‘keadaan damai’, maka, pertanyaan yang perlu untuk diajukan, Apakah Tanah Papua itu sedang tidak damai?” kata Wandik.

Menurutnya, untuk menjawab hipotesis ‘damai’ tersebut seluruh pihak perlu mencari tahu maksud dan tujuan mengapa Tanah Papua membutuhkan kalimat ‘damai’.

“Secara harfiah, kebalikan atau negasi dari kata damai itu berarti konflik. Konflik secara sederhana berarti adanya kesenjangan, baik dari sisi pikiran atau konsepsi maupun pada bentuk tindakan yang di harapkan terjadi atau tidak terjadi,” ujarnya.

Lantas dia mempertanyakan, apa sejatinya yang sedang terjadi di Tanah Papua. Apakah Tanah Papua itu Tanah yang Damai? Ataukah Tanah yang berkonflik?

Lebih lanjut, dia menuturkan beberapa poin yang disebut bahwa Pancasila bisa menjadi solusi tujuan damai di Papua, seperti yang sering didengungkan banyak pihak.

“Pertama-tama, mari kita maknai kata ber-Pancasila, yang dijelaskan dalam bentuk tekstualnya, di antaranya, Pancasila itu berisi adanya cita-cita tentang keyakinan terhadap Tuhan, mencintai sesama atas dasar kemanusiaan, dan menjunjung tinggi kemanusiaan,” tutur Wandik yang juga merupakan anggota DPR RI dari Dapil Papua ini.

“Mencintai persatuan di tengah keberagaman dan bukan berharap menjadi satu identitas saja. Mempraktekkan musyawarah dalam setiap persoalan berbangsa, dan terakhir Pancasila itu mengajarkan setiap orang atau pemimpin untuk berbuat adil,” ucap Wandik menambahkan.

Melihat substansi Pancasila, katanya, seharusnya tidak ada masalah yang diperbincangkan di Tanah Papua, Sebab, kelima asas atau fundamental sila yang menyusun makna tekstual dalam Pancasila tersebut, justru merupakan parameter kehidupan bernegara yang dicita-citakan oleh semua manusia yang hidup di Bumi Nusantara, tanpa terkecuali, termasuk bagi rakyat Papua.

Menyoal bagaimana fakta Pancasila di Tanah Papua, lanjutnya, mayoritas Rakyat Papua meyakini adanya Tuhan, bahkan wilayah yang dipandang paling bergejolak di Pegunungan Tengah di Tanah Papua justru telah lama menjadi pusat pelayanan gereja.

“Namun, patut kita sayangkan, pada konflik bersenjata dalam kampanye agenda militer yang dilancarkan sejak operasi militer di Tanah Papua, justru para pendeta, gembala, pelayan Tuhan, ada yang tewas terbunuh, dengan alasan yang hingga hari ini, tidak bisa dijelaskan ke hadapan publik,” ucapnya.

Kemudian, menjunjung tinggi kemanusiaan atau melindungi satu nyawa manusia, sama artinya dengan menyelamatkan umat manusia secara keseluruhan.

Dia menyebut hal itu adalah tujuan cita-cita dari dirumuskannya Pancasila sebagai dasar filsafat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, sambungnya, jika mengecek fakta yang terjadi di Tanah Papua, wajah konflik militerisme, TPM, OPM, KKB, kekerasan dan pelanggaran HAM, seperti dua sisi mata uang koin yang tidak bisa dipisahkan.

“Dalam benak banyak orang, ketika berbicara tentang ‘Papua’, maka kalimat pertama yang terucap adalah tingginya angka kekerasan dan masalah kemanusiaan,” kata Wandik.

Dia menegaskan, Pancasila di Tanah Papua ternyata sama sekali belum eksis, padahal peristiwa monumental Pepera 1969 yang menghantarkan rakyat Papua kembali dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah secara resmi menempatkan Tanah Papua sebagai kepulauan terakhir yang bergabung bersama Republik.

“Namun, nasib warga negara di Tanah Papua, masih dibayang-bayangi dengan ancaman kekerasan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya,” terang Wandik.

Di sisi lain, Pemuda Katolik Edward Wiryawan menyebut bahwa dalam konteks ancaman, thread, atau risiko, persoalan-persoalan Papua harus dikaji dalam perspektif Geo Politik.

Menurutnya, ada kekuatan asing, proxy war, kepentingan globalis dalam situasi keamanan di Papua. Berbagai kekuatan itu masuk melalui pemicu seperti rasialisme, ketimpangan ekonomi, dan lain sebagainya.

“Menanggapi multi persoalan di Papua, kita, Indonesia punya Pancasila. Pancasila bisa dimaknai beragam, mulai dari sebagai kepribadian bangsa, social guidance, hingga kepada Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Saya meringkas, bahwa Pancasila adalah kitab suci Warga Negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Edward.

“Pancasila akan cukup jika ia diimplementasikan dalam kebijakan, baik nasional maupun daerah. Papua pada akhirnya harus dilihat sebagai subjek dan bukan objek. Papua harus dilihat dalam kesetaraan, kesamaan dan bagian dari bumi Indonesia; dari negeri Bhinneka Tunggal Ika,” pungkasnya.

Turut hadir beberapa penanggap lainnya, antara lain Ketua Umum SEMMI Bintang Wahyu Saputra, Ketua Umum Gemaku JS Kristan, Ketua Umum Peradah I Gde Ariawan, dan Sekretaris Jenderal Gemabudhi Suprionoto. (*/sisco)