Sulut,GN — Legislator DPRD Sulut Dapil Minut-Bitung, Nick A. Lomban meminta kepada Balai Wilayah Sungai Sulut (BWSS) memberikan perhatian serius terhadap sungai Girian yang ada di Kota Bitung.

Menurut Lomban sungai yang memiliki panjang sekira 17,5 KM ini mengalami sedimentasi sehingga kerap kali menimbulkan bencana banjir.

“Sungai ini tentunya bapak bapak dari BWS sudah mengetahui, kalau kita search di Google sungai girian merupakan sungai yang sering terjadi banjir dan sebagainya. Saya minta penjelasan terkait sungai girian ini dimana permasalahan ini juga sudah pernah diingatkan di tahun kemarin ke BWSS terkait normalisasi sungai atau pengerukan,” kata Lomban saat RDP bersama BWSS dan BPN, Rabu (10/9/25).

Dia meminta agar dalam mengantisipasi banjir sekiranya bisa dilakukan pengerukan atau hal hal preventif untuk menjaga bencana banjir tidak terjadi.

Lomban ingin ada penjelasan terkait program yang akan dilakukan terhadap permasalahan sungai girian.

“Kedua saya ingin mendapatkan pe jelasan dari BWSS program apa yang akan dilakukan terkait dengan sungai girian ini? Karena sudah banyak terjadi permasalahan, apalagi juga masalah pasir, jadi otomatis semua drainase itu kalau hujan deras pasti tertutup, banjir sehingga permasalahan tersebut semakin kompleks, apalagi di wilayah sungai girian,” ujarnya

Menanggapi hal tersebut, pihak BWSS mengatakan bahwa sungai girian dari dulu sudah ditangani, dimana di sisi kiri dan kanan sudah ada tanggul yang merupakan aset BWSS. Hanya saja masalahnya disana adalah sedimen pasir yang cukup besar.

“Kita untuk sekarang ini memang melaksanakan normalisasi, kedepan mungkin paling bagus sebenarnya ada check dum disana untuk menahan sedimentasi itu, sehingga pasir pasir tidak langsung masuk ke sungai atau ke hilir tetapi bisa di tahan disana,” jelas pihak BWSS

Kedepan kata pihak BWSS, bisa dibangun bendungan disana.

“Potensi untuk bendungan, cuman kan kondisi sekarang ini skala prioritas, kita sudah pernah diskusi diskusi ditingkat balai paling cocok disana ada bendungan di sungai girian itu, tapi itulah karena kondisi saat ini kita belum bisa melanjutkan,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Tim Pansus Pembahas LKPJ Gubernur tahun 2023 kelompok kerja dua (2) yang beranggotakan Nick A Lomban, Vonny Paat dan Amir Liputo, Selasa 16 April 2024 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulut telah selesai melakukan pembahasan sesi pertama.

Pembahasan akan di lanjutkan pekan depan bersama SKPD yang belum terjadwalkan untuk menuntaskan pembahasan tim Pansus kelompok kerja dua.

Menurut Nick A Lomban, secara keseluruhan dari penjelasan dan pemaparan SKPD Provinsi Sulut kurang lebih kinerjanya cukup baik, secara merata dan secara umum walaupun memang ada beberapa catatan – catatan yang harus di benahi termasuk juga catatan – catatan yang harus di tindak lanjuti kedepan.

“Secara keseluruhan dapat kami katakan cukup baik walaupun ada catatan catatan strategis yang akan di rekomendasikan untuk di perbaiki,” jelasnya.

Menurut Nick Lomban salah satu SKPD seperti Dinas Kehutanan masih kekurangan SDM sehingga perlu penambahan.

“Misalnya di dinas kehutanan, bahwa Dinas Kehutanan itu membutuhkan tambahan SDM dalam hal ini Polisi Kehutanan (Polhut). Selain di Dinas Kehutan ada juga SKPD lainnya yang juga membutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia,” kata Lomban.

Sementara terkait rekomendasi DPRD, Lomban menjelaskan bahwa hal itu sudah di tindak lanjuti walaupun dari pihaknya kelompok kerja dua, masih terdapat hal -hal yang perlu di koreksi kemudian rekomendasikan lagi untuk kemudian diselesaikan lagi secara utuh. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Fraksi Nasdem menggelar rapat dengan seluruh Anggota fraksi bertempat di ruangan fraksi Nasdem DPRD Prov. Sulut, Senin,(6/6/2022).

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulut Nick A Lomban saat di wawancarai awak media ini di sela acara rapat di ruangan fraksi Nasdem DPRD Prov Sulut mengatakan bahwa akan ada pergeseran di fraksi Nasdem.

“Nasdem sendiri tadi menggelar pembahasan, dimana ada pergeseren-pergesaran yang tadinya tidak ada, setelah berproses dalam pertemuan rapat, akhirnya kita memutuskan ada pergeseran walaupun tidak semua,” ucapnya.

Dalam rapat tadi, lanjut Nick menjelaskan banyak hal disampaikan, baik yang tidak ada kinerja tentunya beberapa yang akan kita pindahkan dan yang jarang hadir itu yang jadi pembahasan di pertemuan rapat fraksi hari ini.

“Terkait Distribusi Anggota Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di tiap-tiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Badan DPRD Prov Sulut akan di isi, nantinya di tindak lanjuti di tingkat DPW Partai Nasdem untuk di pastikan karena kemungkinan besar akan ada roling dengan berbagai macam pertimbangan,”tandasnya.(sisco)

Sulut,GN- Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Daerah pemilihan (Dapil) Bitung-Minut, Nick Adicipta Lomban (NAL) gelar kegiatan reses II Tahun 2021di kecamatan Maesa kelurahan Bitung Barat II, Lingkungan V Kota Bitung, Senin (30/8/2021).

Setelah diberikan kesempatan kepada konstituen, salah satunya Bapak Roy menyampaikan masalah Penyaluran bantuan UMKM yang tidak tepat sasaran. “Ada yang punya usaha tidak mendapatkan bantuan, sedangkan yang tidak punya usaha mendapatkan bantuan UMKM, ini karena ada kedekatan dengan orang dalam,” ujarnya.

Menjawab aspirasi warga tersebut, Lomban mengatakan bahwa masyarakat harus pro aktif, meskipun dalam suasana PPKM. Misalkan, warga membuat wadah sendiri apakah koperasi atau wadah lainnya. Pihaknya akan senantiasa mengawal apabila akan dibentuk wadah, maupun untuk mengakses bantuan yang ada dalam bentuk kelompok agar peluangnya lebih besar. “Tahun ini saya usahakan terealisasi, saya akan bantu sesuai kemampuan saya, sehingga dapat membantu bapak ibu sekalian,” terang Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulut ini.

Selain itu, Dia menjelaskan setiap anggota DPRD yang turun ke dapil masing-masing melaksanakan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat dan disampaikan Kegiatan Reses ini dalam Rapat Paripurna. (sisco/*)

Sulut,GN- Reses II Tahun 2021 Anggota DPRD Sulut Nick Adicipta Lomban melaksanakan reses di Desa Kokole I, Minut pada Jumat, (27/8/2021).

Pada kesempatan itu, Legislator Dapil Bitung-Minut ini menyampaikan tugas dan fungsi pokok Anggota DPRD Sulut. “Fungsi pengawasan, Butgeting dan Legislasi,” jelasnya.

Warga yang ikut hadir menyampaikan sejumlah aspirasinya yakni :
– Jalan utama di kawasan kokole I yang berpotensi ambruk, diminta agar dinas PU memperhatikan hal ini.

– Banyak warga bekerja sebagai petani dan sekarang ini sebagian besar warga menanam jagung tapi untuk saat ini harga pupuk sangat mahal, diminta agar harga pupuk kembali normal.

– Usulan, untuk dana desa yang turun rata-rata mencapai 1 miliar, diminta apakah bisa mengambil dana dari dandes untuk membeli traktor, karena warga petani sangat membutuhkan itu. Dan tentunya petani akan sejahtera.

– Untuk kartu tani yang sudah diberikan kepada petani di Sulut, sampai saat ini belum bisa digunakan. Kartu tani sekaligus ATM BNI yang dibuatkan oleh dinas pertanian tidak ada gunanya, saya memohon agar bisa dicari tahu apa kendalanya.

– Ada Poskesdes di Kokole I tapi tidak pernah difungsikan kiranya melalui perjuangan Anggota DPRD Nick Lomban, Poskesdes ini bisa di aktifkan.

– Minimalisir kejahatan, warga meminta adanya pos-pos penjagaan dititik-titik yang rawan.

– Usul kalau ada bantuan dana untuk modal usaha bagi anak muda di masa pandemi ini. Karena Bumdes di desa Kokole I itu saat ini macet dan sampai sekarang pertanggungjawabannya tidak ada.

– Penjual captikus di warung-warung yang sudah terlalu banyak sehingga mabuk mabukan di desa sering terjadi, mohon dipikirkan solusinya.

– Usul, Pemberdayaan anak muda yaitu pelatihan-pelatihan khusus agar mereka ada skill tertentu untuk bekerja atau ber-usaha.

– Perhatikan infrastruktur desa yaitu jalan perkebunan, kalau tidak ada jalan perkebunan susah memang untuk mengeluarkan hasil bertani dari dalam kebun.

Menanggapi aspirasi warga, Ketua Fraksi NasDem itu menjelaskan bahwa Likupang ini merupakan salah satu daerah kawasan super prioritas. Di Sulut ini merupakan satu-satunya provinsi yang mempunyai dua kawasan ekonomi khusus, di Bitung KEK industri dan di Minut ada KEK Pariwisata Likupang.

“Oleh karena itu, semuanya sepakat dan setuju bahwa KEK Likupang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat likupang. Sehingga perlu adanya pengembangan destinasi unggulan, salah satunya sektor pariwisata yang ada di Kokole, itu harus dikembangkan. Ini menjadi catatan saya dan semoga bisa direalisasikan,” ujarnya.

Untuk jalan utama yang berpotensi ambruk itu nanti menjadi catatan dirinya untuk disampaikan ke Komisi III DPRD Sulut membidangi Infrastruktur. Pastinya hal yang mendesak itu menjadi bagian yang utama. “Terkait harga pupuk, memang saat ini tengah menjadi masalah, di kabupaten lainnya pun mengeluhkan hal yang sama, menurut informasi yang kami komisi II dapati dilapangan bahwa kouta dan kebutuhannya berbanding terbalik, diusulkan sekian tapi realisasinya dibawa rata-rata. Dan terakhir menurut informasi dari pemerintah bahwa kuotanya akan ditingkatkan. Yang saya lihat juga kebutuhan pupuk meningkat karena banyak masyarakat yang beralih menjadi petani,” jelasnya.

“Untuk pengadaan traktor diambil dari dandes nantinya saya akan kaji itu bersama tim ahli fraksi. Nantinya saya akan sampaikan terkait hal itu secara detail. Dan untuk kartu tani juga menjadi perhatian saya untuk di sampaikan, bukan saja di pemprov saya akan tanyakan melalui jalur partai NasDem yang berada di pusat. Intinya saya juga akan berusaha turun di desa kokole bersama dinas pertanian provinsi,” tambahnya.

Aleg Dapil Bitung-minut itu juga menjelaskan terkait Poskesdes yang tidak difungsikan, dimana hal itu memang menjadi kewenangan kabupaten tapi nanti dirinya akan ingatkan hal itu. Nanti saya akan meminta fraksi nasdem minut yang akan mengejar itu.

“Dan untuk adanya pos-pos penjagaan di desa, ini menjadi masukan saya untuk disampaikan ke Komisi I DPRD. Dan aspirasi tadi terkait pemberdayaan para pemuda, kalau memang Bumdes belum maksimal saya usulkan para pemuda terjun ke pertanian ataupun pariwisata karena perlahan-lahan pasti bantuan itu akan datang. Tentunya bisa kami komisi II DPRD Sulut fasilitasi dan bantu. Dan juga untuk pelatihan untuk para pemuda, nanti saya akan koordinasi dengan komisi IV DPRD terkait program-program yang menyentuh para pemuda,” jelasnya lagi.

Terkait penjualan captikus, Nick mengatakan bahwa nantinya hal ini kita semua serahkan ke instansi terkait untuk pengaturannya. Bisa juga dibuatkan regulasi di desa terkait penjualan captikus ini. Nanti juga hal ini menjadi catatan.

“Terkait jalan perkebunan, waktu rapat KUA PPAS tanggal 24 agustus 2021 lalu saya sudah ingatkan ke eksekutif terkait hal ini karena daerah-daerah lain juga mengeluh tentang ini. Jawaban eksekuti bahwa hal itu belum prioritas untuk 2021 tapi dalam APBD 2022 itu yang akan saya kejar, tapi pengerjaannya akan bertahap karena anggarannya juga pastinya terbatas,” katanya seraya menuturkan dalam masa pandemi ini, ada tiga prioritas yang dilaksanakan pemeritah yakni pemulihan ekonomi, kesehatan dan jaring pengaman sosial.

Nick menutup acara reses itu dengan mengatakan bahwa dalam laporan reses nanti semua aspirasi akan disampaikan.

“Dalam SIPD nanti, pokok-pokok pikiran anggota DPRD, ini akan menjadi Pokir saya. Untuk realisasinya tentu saya akan awasi itu,” tandasnya.

Diketahui, pada reses itu pula secara pribadi Nick membagikan bahan pokok berupa beras kepada semua warga yang hadir. Reses kali ini memperhatikan Protokol Covid-19 secara ketat sesuai dengan himbauan pemerintah. (sisco/*)

Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Nick A Lomban menegaskan bahwa dirinya memberi dukungan penuh dalam penambahan anggaran di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna mendorong perekonomian rakyat akibat dampak pandemi covid 19.

Legislator dapil Bitung-Minut ini menjelaskan untuk tetap concern memperjuangkan keberlangsungan UMKM di Sulut. ” Terkiat aspirasi dimana sektor UMKM banyak yang terdampak akibat Pandemi covid 19 itu juga yang menjadi concern kami komisi II memperjuangkan keberlangsungan di sektor usaha ekonomi produktif tersebut.” tegas politisi muda partai NasDem ini saat menerima aspirasi masyarakat di kantor DPRD Kamis, (19/8/21).

Ditambahkanya, dalam penyusunan RPJMD Fraksinya juga ikut mendorong pemerintah untuk memberi perhatian khusus di sektor tersebut. ” Pada saat penyusunan RPJMD Fraksi NasDem juga menyampaikan bahwa RPJMD seperti yang disampaikan pak Wakil Gubernur harus menjadi kompas dalam pemulihan ekonomi.APBD Perubahan ini juga harus sebesar-besarnya untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Begitupun APBD 2022 harus berpihak di sektor ekonomi kerakyatan tidak hanya di sektor Kesehatan dan penanggulangan covid 19 tetapi kami akan dorong untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” tandas ketua fraksi NasDem itu. (sisco)

Sulut,GN- Pada prinsipnya fraksi kami menerima RPJMD walau memang ada catatan-catatan kritis untuk diperbaiki, catatan tersebut antara lain mengenai indeks lingkungan hidup, soal konten ketenaga kerjaan lokal, hal ini mesti harus mendapat prioritas dalam RPJMD.

Ini dikatakan anggota DPRD Sulut dari partai Nasdem, Nick Adicipta Lomban,SE kepada media ini usai mengikuti rapat paripurna DPRD Sulut Penetapan Rancangan Peraturan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 disahkan menjadi  peraturan daerah, Selasa (10/8/2021) diruangan paripurna.

“Catatan kami antara lain lingkungan hidup dan ketenagakerjaan lokal menjadi perhatian untuk dimasukan dalam RPJMD.” Ujarnya.

Nick juga mengungkapkan yang terpenting saat ini RPJMD tersebut menjadi kompas dalam rangka pembangunan sulawesi utara kedepannya. ” Yang paling penting dalam catatan, RPJMD dapat menjadi kompas guna  pemulihan ekonomi kedepan, selain itu kesehatan dan penanganan pandemi Covid 19 kedepan harus menjadi perioritas,” terangnya.

Selain itu, Ketua Fraksi Nasdem ini juga menyoroti terkait masalah dirumah sakit, partai NasDem ikut  peduli keadaan sejumlah rumah sakit di Sulut berkaitan penanganan covid yang mendapat komplain masyarakat.

” Kami ingin memperbaiki masalah penanganan covid di sejumlah rumah sakit, yang menjadi keluhan masyarakat, dan ini menjadi catatan Kami fraksi nasdem, bukan cuma itu kami juga ikut menyoroti soal insetif tenaga kerja kesehatan, selain itu terhadap komisi terkait partai NasDem menaruh perhatian,” tukasnya.

Selanjutnya Nick juga mengapresiasi kepada Wakil Gubernur yang  sudah menjawab hal itu. “Ini juga merupakan kolaborasi eksekutif dan legislatif untuk mengatasi permasalahan yang ada ditengah masyarakat secara cepat dan tepat,” tandasnya. (sisco)