Sulut,GN- Gerak cepat yang dilakukan oleh BPJN Sulut menangani perbaikan abrasi pinggiran sungai yang mengalami kerusakan infrastruktur tanah longsor di tepi jalan yang menghubungkan dua daerah Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). mendapat apresiasi anggota DPRD Sulut daerah pemilihan BMR Mulyadi Paputungan.

Paputungan mengatakan lokasi tanah longsor yang terjadi di tepi sungai jalan trans sulawesi yang merupakan jalan Nasional sering di lintasi masyarakat menyebabkan aktifitas warga sedikit terhambat, sehingga perlu penanganan cepat dari instansi terkait.

“Dari abrasi itu menyebabkan badan jalan jatuh yang membahayakan para pengguna jalan terutama yang baru melintasi jalur tersebut di malam hari pasti rawan dengan kecelakaan,” kata Paputungan kepada sejumlah media di ruang kerjanya, Rabu (24/5/2025)

Ketika mendengar aspirasi masyarakat tersebut, lanjut Paputungan menjelaskan dirinya langsung turun lapangan melihat jalan moyag dan langsung menghubungi instansi terkait Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan langsung di sikapi oleh BPJN untuk melakukan perbaikan longsoran.

“Saya telah menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat ke BPJN, Syukur Alhamdulillah BPJN langsung gerak cepat datang melakukan perbaikan infrastrukur jalan tersebut,” sebut Paputungan.

Ketua GP Anshor Sulut ini berharap kedepan akses jalan ini bisa di rawat, supaya masyarakat pengguna jalan nyaman melintasi jalan tersebut.

“Kami berharap akses jalan ini dapat dirawat untuk kepentingan dan aktivitas masyarakat pengguna jalan,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Senin (20/1/2025) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulut.

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I, Braien Wawuruntu di dampingi Wakil Ketua dan Serketaris serta anggota komisi 1, dan dihadiri Kepala Dinas PMD Sulut Darwin Muksin serta jajarannya.

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi 1 Muliadi Paputungan mempertanyakan BumDes yang masih aktif di Sulut. Bahkan menurut Paputungan, pihaknya menerima informasi banyaknya dugaan kasus – kasus terkait BumDes di Sulawesi Utara.

“Kami ingin meminta data BumDes dari 1507 desa yang ada di Sulawesi Utara, kira – kira ada berapa desa yang BumDes jalan aktif,” kata Legislator dapil Bolmong Raya itu.

Selain itu, Paputungan juga menanyakan sejauh mana pendampingan Dinas PMD Sulut terhadap kasus BumDes yang tersandung di beberapa desa di Sulawesi Utara. ” Jadi apa yang menjadi upaya dari Dinas PMD Provinsi terhadap kasus ini,” ujarnya.

Terkait pertanyaan tersebut, Kepala Dinas PMD Sulut Darwin Muksin secara singkat menyampaikan bahwa kasus per kasus tersebut, pihaknya menyerahkan ke kabupaten dan kota masing – masing.

” Sedangkan untuk BumDes kita selalu bilang harus ada Bimtek. Kenapa BumDes tidak terlaksana dengan baik, karena sumber daya manusia dan proporsional anggaran yang di berikan kepada mereka itu tidak tercapai karena dari satu sisi sumber daya manusia. Untuk BumDes itu ada pendamping desa,” ungkapnya.

Untuk data BumDes yang aktif yang dimintakan oleh anggota komisi 1, Kepala Dinas PMD Sulut mengatakan pihaknya akan memintakan data tersebut kepada pendamping desa untuk secara detail akan di berikan ke komisi 1 DPRD Sulut. (sisco)