Keluhkan Pemadaman Listrik Perangkat Desa Gangga1 Sambangi DPRD Sulut, MJP : Akan Ditindaklanjuti Cepat

Sulut,GN- Perangkat Desa dan BPD Gangga 1 menyambangi kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Senin, (8/7/2024). Hukum tua bersama perangkat desa dan BPD Gangga 1 diterima oleh anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan dan Meike Lavarence dan melakukan pertemuan di ruang rapat komisi 1 DPRD Sulut.

Dalam pertemuan tersebut, MJP sapaan akrab Melky J Pangemanan memberikan kesempatan kepada hukum tua bersama perangkat desa Gangga 1 menyampaikan maksud dan kedatangan mereka di gedung rakyat.

” Silahkan bapak ibu menyampaikan aspirasi kepada kami, maksud kedatangan di kantor DPRD Sulut,” ucap MJP.

Hukum tua Desa Gangga 1 memberikan apresiasi dan terimakasih atas kesempatan yang sudah diberikan. ” Terimakasih atas kesempatan ini, nanti sekretaris desa akan menyampaikan tujuan datang di tempat ini,” ujarnya.

Selanjutnya, sekretaris desa Jenly Kadimateng mengatakan selama 11 hari listrik PLN di desa Gangga 1 mengalami pemadaman. Setelah di cek dan di telusuri kata Kenly, ternyata alat di PLN mengalami kerusakan, sehingga terjadi pemadaman listrik. ” Mesin PLN yang di pakai di Gangga 1 ternyata mesin bekas dari pulau Lembe kemudian di bawa ke Gangga 1,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil ketua BPD desa Gangga 1 Ramly Aroh, senada dengan apa yang dikatakan sekretaris desa. Ramly menuturkan mesin PLN sebelumnya didatangkan dari pulau Tagulandang kemudian ke Lembe selanjutnya di bawa ke pulau Gangga tepatnya di Gangga 1. ” Memang itu mesin bekas dan saya sendiri yang menjemput dan mengantar ke Gangga 1,” ungkapnya.

” Kami juga masyarakat nelayan, sehingga saat kami melaut tentu kami butuh es untuk pengawet ikan, dan juga ada beberapa provider di sana, sehingga mengalami kesulitan dalam hal komunikasi,” tambahnya.

Kaur TU Ebenhaeser Kadimateng juga angkat bicara terkait pemadaman listrik di Gangga 1. Dia berharap DPRD Sulut dapat mencari solusi sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan. ” Kami masyarakat tentu sangat berharap, sehingga ada solusinya,” terangnya.

Menanggapi aspirasi masyarakat desa Gangga 1, legislator dapil Minut – Bitung Melky J Pangemanan berjanji akan menindaklanjuti dengan cepat persoalan ini.

“Kami akan menindaklanjuti dengan cepat. Dan akan mempercepat persoalan ini. Terkait Keluhan soal pelayanan publik harus di tindaklanjuti dengan cepat,” tegas MJP.

Lanjut MJP, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. ” Sekali lagi kami akan tindaklanjuti dengan cepat persoalan ini,” tandasnya. (sisco)

 




MJP Gelar Sosper Di Desa Bulo Wori Kabupaten Minut

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan (MJP) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kamis (23/03/2023) di desa Bulo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang dimaksud yakni tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2022.

MJP dalam sambutannya mengatakan bahwa maksud Perda tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jamsostek adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah Sulut.

“Juga Perda ini bertujuan untuk optimalisasi cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Sulawesi Utara dan untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak,” Jelasnya.

Dia berpandangan bahwa Perda ini berasaskan pada tiga hal, pertama Kemanusiaan, kedua Manfaat, dan ketiga Keadilan.

MJP menjelaskan soal pentingnya para pekerja penerima upah dan yang bukan penerima upah agar tercover BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan ini dibuat untuk seluruh pekerja di Indonesia,” Katanya.

Pangemanan mengajak masyarakat memanfaatkan program sosial ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan lainnya. Pemerintah terus tampilkan program yang melindungi masyarakat seperti jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Bagi masyarakat, lebih baik ikut jaminan sosial ketenagakerjaan seperti jaminan keselamatan kerja, karena itu akan melindungi kita para pekerja,” Tuturnya.

Peggy Mekel yang bertindak sebagai narasumber pada kegiatan sosper itu menjelaskan secara rinci tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Masyarakat desa Bulo pun sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada pak MJP, Ibu Peggy dan staf pendamping yang sudah datang di desa kami untuk mengadakan sosialisasi Perda. Kami masyarakat merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini,” Kata Kumtua Desa Bulo, Iferpendi Malinggato. (*/sisco)




MJP Terima Aspirasi Warga Pulisan Dan Kinunang Likupang Timur

Sulut,GN- Warga Desa Pulisan dan Kinunang, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara yang tergabung dalam Forum Warga Masyarakat Desa Pulisan dan Desa Kinunang, Senin (20/3/2023) siang sambangi gedung DPRD Provinsi Sulawesi utara (Sulut).

Maksud kedatangan warga tersebut, meminta agar Gubernur Sulut, Olly Dondokambey membentuk Tim Pencari Fakta terkait persoalan kepemilikan tanah warga dengan PT Minahasa Permai Resort Development.

Warga mengusulkan agar tim tersebut melibatkan unsur masyarakat pemilik tanah atau yang diwakilkan dari pemerintah, BPN, MPRD dan unsur-unsr lainnya untuk mendapatkan titik terang.

Selain itu juga warga mengusulkan melibatkan Aparat Kepolisian, dengan maksud bila ternyata ada oknum yang diduga bermain dan memanipulasi surat tanah dan sejenisnya atau adanya Akta Jual Beli yang diduga palsu yang dibuat  tahun 1981 dan tahun 1996 hingga tahun 1998 agar segera di tangkap dan diproses sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi hal itu, Melky Jaklin Pangemanan (MJP) menegaskan persoalan lahan tersebut akan ditindaklanjuti Komisi I Bidang Pemerintahan.

“Dalam institusi pasti ada oknum nakal, jika di dapati itu, sikat, Jangan ditolerir,” tegas MJP. (*/sisco)




Cuaca Ekstrem Listrik Padam, MJP Tegaskan PLN Sulutenggo Harus Gerak Cepat

Sulut,GN– Akibat cuaca ekstrim melanda provinsi Sulawesi Utara (Sulut) banyaknya terjadi gangguan listrik di beberapa titik lokasi. Untuk itu, PLN Sulutenggo harus melakukan gerak cepat penanganan gangguan listrik yang terjadi, agar cepat kembali normal.

Melky J Pangemanan (foto: ist)

Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menegaskan PLN Suluttenggo harus menjawab keresahan publik dengan cepat dan solutif.

“Masyarakat kita sangat dirugikan karena listrik sering padam di Sulawesi Utara,” Tegas MJP, Rabu (15/02/2023) diruang kerjanya.

MJP mengatakan kondisi cuaca ekstrem di Sulut jangan selalu menjadi alasan bagi PLN. “Harus ada langkah preventif dalam menangani persoalan kelistrikan. Saya minta, segera menormalkan kembali kondisi listrik PLN di Sulut. Jangan sampai Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Lilin Negara,” kata MJP.

Sebelumnya, Dilansir dari antaranews.com, General Manager PLN UID Suluttenggo, Ari Dartomo, menyampaikan Terhentinya aliran listrik kepada pelanggan ini diakibatkan adanya indikasi gangguan yang disebabkan cuaca ekstrem yaitu angin kencang dan hujan lebat, sehingga sebanyak 1.240 Gardu Distribusi dan 15 penyulang (penyalur) yang tersebar di kota Manado, Minahasa, dan Tomohon perlu pemulihan.

“Saat ini tim dari PLN UP3 Manado tengah mengamankan titik gangguan, termasuk adanya pohon roboh yang mengenai Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang sedang dilakukan perbaikan,” kata Dartomo, Selasa (14/02/2023).

Tim pemulihan PLN berupaya secepatnya untuk melakukan penormalan sistem kelistrikan, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali pulih.

Hingga pukul 16.00 WITA, sebanyak 523 Gardu Distribusi berhasil dinormalkan sehingga 35.253 pelanggan dapat kembali menikmati listrik dari Total 1.240 Gardu Distribusi dan 97.844 pelanggan yang terdampak.

Upaya penormalan langsung dilakukan oleh PLN dengan SOP pengalihan beban untuk meminimalisir luasnya daerah terdampak, salah satunya dengan melakukan manuver memberikan pembebanan pada GI yang terganggu secara bertahap.

PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan terhentinya aliran listrik sementara, dan terus berupaya meningkatkan keandalan pasokan listrik demi pelayanan terbaik untuk masyarakat. (*/sisco)

 

 




Meningkatnya Elektabilitas PSI, MJP : Kerja Politik Transparan

Sulut,GN- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalami kenaikan elektabilitas dan menyentuh 6,2 persen,

Hasil survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sulawesi Utara (Sulut), Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mengatakan, ini merupakan kerja kolektif dari seluruh anggota legislatif PSI di tanah air.

“Selain itu, juga kerja soliditas dari seluruh kepengurusan PSI di tingkatan pusat sampai daerah menjadi kunci kesuksesan,” kata Pangemanan yang juga wakil rakyat Gedung Cengkih, Selasa (11/1/2023), di ruang kerjanya.

Menurutnya, kerja-kerja politik yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik merupakan kunci utama.

“Hadir dan kerja bersama dengan rakyat sehingga hasil survey dari beberapa lembaga survey kredibel hari ini menempatkan PSI lolos parliamentary threshold,” tutur wakil rakyat yang kini dipercayakan sebagai Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut.

Ditegaskan, mendekati pemilu 2024, PSI akan terus merapatkan barisan dan merekrut orang-orang baik sesuai dengan DNA PSI yang nantinya akan mengisi “line up” PSI di pemilihan legislatif nanti.

“Semoga ini menjadi langkah yang baik untuk PSI berjuang bersama rakyat,” tandas Anggota Komisi I DPRD Sulut itu. (*/sisco)




Ciptakan Gol Indah, Silangen Tutup Kemenangan Tim DPRD Sulut

Sulut,GN- Pertandingan Persahabatan yang mempertemukan Tim DPRD Sulut dibawah pimpinan Fransiscus Andi Silangen dengan Forum Wartawan Dewan (Forward) yang dihelat sabtu (6/7/2022) di Stadion Koni Sario Manado berakhir 3-0 untuk kemenangan Tim DPRD Sulut.

Kiper Forward yang dijaga Remly Sangkot (Resa) kebobolan 2 Gol oleh Tim DPRD Sulut yang diciptakan Melkhy J. Pangemanan (MJP) yang di pertandingan kali ini berposisi sebagai Striker, sementara Gol penutup Tim DPRD Sulut diciptakan Ketua DPRD Sulut Andi Silangen melalui tendangan jarak jauh

Pertandingan eksebisi ini sebagai laga pembuka dimulainya kegiatan Turnamen Football Cup U-12 yang digelar Brigatha The Man (BTM) dan Forum Wartawan DPRD (Forward) Sulut. (*/Red)




Semprot Dinkes Sulut, MJP Apresiasi Disbud

Sulut,GN- Anggota Pansus Melky J Pangemanan (MJP) mengkritisi kinerja SKPD yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut. Dia menegaskan kinerja Dinkes perlu mendapat catatan- catatan dari pansus. Sesuai data dari kementerian yang ada, lanjut MJP mengatakan capaian imunisasi rutin mengalami penurunan mulai tahun 2020. Sederhananya Sulut ada di peringkat 3 dari bawah.

Melky J Pangemanan Ketika Diwawancarai Awak Media (foto : gemparnews)

” Jadi kita lagi membunuh, menghancurkan generasi-generasi kita kedepan. Ini yang tidak di lakukan oleh dinas kesehatan. Fokus pada upaya-upaya penanganan covid, hal-hal normatif lainnya dalam rangka untuk menjaga kesehatan publik, itu tidak dilakukan. Ini data jadi kalau mau di bantah harus bantah pakai data jangan dengan narasi yang tidak beralasan,” kata MJP saat rapat Pansus Rabu (13/4/2022) dikantor DPRD Sulut.

Lanjutnya mengatakan, ini jadi catatan yang harus di respon oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara.

Sementara, ditempat yang sama MJP memberikan apresiasi kepada Dinas Kebudayaan Sulut. Dikatakannya, meskipun Kepala Dinas masih baru menempati jabatan sebagai kepala dinas kebudayaan namun kata MJP, masih kooperatif. ” Pak Jani Lukas ini kooperatif meskipun baru masuk di dinas kebudayaan,” kata MJP.

Dilain pihak, dia mengatakan dinas kebudayaan masih ada penyakit yang perlu mendapat perhatian seperti penganggaran. ” Soal penganggaran tidak berpihak kepada dinas kebudayaan,” ungkapnya. (sisco)




MJP Serap Aspirasi Warga Talawaan

Sulut,GN- Desa Talawaan Kabupaten Minahasa Utara (Minut) titik lokasi kedua yang di laksanakan anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan (MJP) dalam kegiatan reses I tahun 2021. Anggota Komisi 4 DPRD Sulut ini mendapat apresiasi dan dukungan yang luar biasa dari warga setempat, saat penyampaian programnya.

Dalam sesi tanya jawab dengan warga, MJP mendapat banyak aspirasi dan masukan. Adapun aspirasi yang disampaikan warga sangat beragam mulai dari pendidikan, kesehatan, juga yang berkaitan denga vaksinasi. Selain itu, lapangan kerja dan bidang pertanian menjadi fokus perhatian bahkan berkaitan dengan pembangunan desa.

“Semua aspirasi yang disampaikan oleh peserta reses akan saya perjuangkan didalam pembahasan dikomisi DPRD Sulut kemudian juga akan mengawal aspirasi masyarakat desa talawaan, ke pemerintah provinsi.” Kata MJP, selasa (6/4/2021).

Terpantau awak media ini, politisi daerah pemilihan Minut-bitung ini terlihat akrab bersama masyarakat desa talawaan, juga desa tetangga yang ikut hadir dalam reses 1 ditahun 2021. “Akan terus konsisten setiap aspirasi yang masuk, karena sudah menjadi bagian dari perjuangan sebagai Legislator,” terang MJP yang juga Ketua DPW PSI Sulut.

MJP juga berharap masyarakat turut memberi dukungan moril bagi dirinya dalam perjuangan ini. ” Saya tetap Konsisten dalam mewujudkan keinginan dan harapan warga dapil minut bitung, secara khusus desa talawaan ini,” tandasnya. (sisco)




Bapemperda Genjot Ranperda Inisiatif DPRD Dan Ranperda Usulan Eksekutif

Sulut,GN- Sebagai bentuk tanggungjawab legislasi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut terus menggenjot Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Sulut dan usulan eksekutif. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Bapemperda Melky J Pangemanan (MJP) kepada sejumlah wartawan usai menggelar rapat Bapemperda DPRD Sulut.

” Intinya Bapemperda ingin melakukan tanggungjawab legislasi. Kita melakukan ekselerasi dalam upaya menyelesaikan Ranperda inisiatif DPRD Sulut ada dua dan lima Ranperda usulan eksekutif,” tegas MJP Selasa (23/3/2021) di ruangan serba guna kantor DPRD Sulut.

Melky J Pangemanan Ketika Diwawancarai Awak Media (foto : gemparnews)

Pangemanan menjelaskan, pihaknya telah melakukan kesepakatan untuk jadwal pembahasan antara Bapemperda DPRD bersama Biro Hukum Pemprov Sulut. “Kami sudah membuat jadwal bersama dan komitmen dengan Biro hukum. Sudah mintakan jadwalnya materi draf yang sudah disiapkan oleh perangkat daerah,” jelasnya.

Lanjutnya mengatakan, sementara ini Bapemperda terus mendorong dan melakukan percepatan pembahasan terkait rapat Bapemperda ada dua yakni Ranperda Disabilitas dan Ranperda Pengendalian Sampah Plastik.

“Ini kami upayakan target kita untuk menyelesaikan Ranperda bisa terealisasi. Kami kemarin sudah melibatkan publik untuk membahas Ranperda Pengendalian Sampah Plastik dan Disabilitas sehingga segera kami dapat menyelesaikan tanggungjawab legislasi ini paling tidak di tri wulan pertama ini sudah ada dua Raperda inisiatif DPRD dan ada dua Raperda usulan eksekutif, keduanya sudah masuk dan satunya juga dalam pembahasan yakni Ranperda pengelolaan Barang milik daerah dan Raperda Irigasi yang sudah diserahkan ke DPRD dan akan kami bahas,” terangnya.

Selain itu, masih ada tiga lagi akan dibahas di tri wulan kedua usulan eksekutif. ” Jadi intinya Bapemperda DPRD akan terus melakukan percepatan dalam menyelesaikan tanggungjawab legislasi,” pungkasnya. (sisco)




Komisi IV DPRD Kunjungi Asrama Mahasiswa Sulut Di Bogor

Sulut,GN- Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke asrama mahasiswa Sam Ratulangi yang terletak di daerah di Bogor Baru I dan Bogor Baru II, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (17/3/2021) didampingi Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara.

Kunker Komisi IV tersebut dalam rangka memantau keberadaan mahasiswa yang melanjutkan studi di Provinsi Jawa Barat. Personel Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam kunjungannya berdiskusi dan menerima aspirasi mahasiswa Sulawesi Utara yang menuntut ilmu di Jawa Barat.

Kunjungan Komisi IV DPRD Sulut Ke Asrama Mahasiswa Sulawesi Utara Di Bogor Jawa Barat (foto: ist)

Sementara anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menjelaskan bahwa Komisi IV berkomitmen, menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait kondisi bangunan asrama yang rusak atau tidak layak ditempati, serta aspirasi soal beasiswa dan bantuan studi akhir buat mahasiswa.

“Komisi IV prihatin dengan kondisi beberapa ruangan (kamar/kamar mandi) yang tidak layak digunakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan peserta didik yang tinggal di asrama. Komisi IV akan berjuang maksimal dengan mendorong Pemerintah Provinsi Utara agar mengalokasikan anggaran beasiswa dan bantuan studi akhir bagi mahasiswa serta anggaran perbaikan atau renovasi asrama mahasiswa dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Sekretaris Bapemperda DPRD Sulut ini.

Selain itu MJP mengatakan Komisi IV DPRD mengingatkan kepada Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara agar rutin mengawasi aktivitas di setiap asrama milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dia mengharapkan bagi mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut, untuk menjaga dan memelihara aset daerah yang ditempati oleh mahasiswa asal Sulawesi Utara.

Hadir dalam kunker Komisi IV DPRD Sulut diantaranya Yusra Alhabsyi, Hilman Firmansyah Idrus, dan Melisa Gerungan berserta Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun data dan aspirasi yang dirangkum dari hasil kunker Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara di asrama mahasiswa Sam Ratulagi Bogor :

– Penghuni Asrama Mahasiswa Sam Ratulangi Bogor Baru II berjumlah 4 orang. Total kamar yang tersedia di asrama 19 kamar, 18 kamar untuk peserta didik dan 1 kamar tamu.
– Ruangan kamar yang masih layak untuk ditinggali berjumlah 8 kamar. Sedangkan 9 kamar sudah tidak layak atau rusak parah.
Penghuni asrama mahasiswa Sam Ratulangi Bogor Baru I berjumlah 4 orang. Total kamar yang tersedia di asrama 11 kamar, 10 kamar untuk peserta didik dan 1 kamar tamu.
– Kondisi ruang tamu memprihatinkan (atap bocor) dan 5 kamar mandi yang tersedia, semuanya dalam kondisi tidak layak. Beberapa kamar peserta didik juga dalam kondisi rusak ringan.
– Mahasiswa berharap ada perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, apalagi ditengah kondisi pandemi buat keberlangsungan pendidikan mahasiswa yang mengambil studi diluar Sulawesi Utara.
Bantuan berupa pembiayaan pendidikan, seperti beasiswa atau bantuan studi akhir saat menyusun skripsi, tesis dan disertasi. (sisco/*)