Sulut,GN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Melky J Pangemanan (MJP) “mengadu” ke Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O Kandouw.
Aduan ini disampaikan MJP, saat DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna Senin, (25/01/2021) siang tadi dalam rangka usulan  pengesahan dan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Steven Kandouw terpilih tahun 2020.

MJP menegaskan kurangnya peralatan kesehatan di rumah sakit manembo-nembo membuat pelayanan kesehatan terancam berhenti dan tidak akan terealisasi pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat.

” Ketika kami melakukan kunjungan disana diruangan UGD sangat tidak siap, sarung tangan,selang infus dan alat jahit tidak ada. Ada empat pasien yang dirujuk di rumahsakit tidak dapat dilanyani karena keterbatasan alat kesehatan. Ini akan membuat pelayanan kesehatan berhenti,” tegasnya.

MJP berharap persoalan yang krusial ini menjadi perhatian dari pemerintah Olly-Steven. ” Saya kira ini menjadi perhatian serius. Kalau mau bapak dan ibu, pemerintah Sulawesi Utara pelayanan kesehatan semakin baik di rumah sakit daerah manembo-nembo kota bitung harus melakukan evaluasi besar-besaran. Bayangkan hal yang wajib tidak terpenuhi bagaimana kita membicarakan terkait masalah kesehatan masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya. Ini masalah kesehatan yang krusial. Dan ini merupakan catatan kritis dan serius bagi pemerintah provinsi sulawesi utara,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Ratusan Guru Honorer yang tersebar di Kabupaten dan Kota se Sulut, pada Senin, (27/7/2020) siang “mengadu” ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Sulawesi Utara. Kedatangan mereka untuk memperjuangkan nasib Para guru honorer,yang belum di angkat menjadi Pegawai negeri Sipil(PNS).

Pada kesempatan itu, perwakilan guru honorer di terima Ketua Komisi 1V, Braien Waworuntu bersama Sejumlah anggota di antaranya Melky Jacky Pangemanan, Richard Sualang dan Johny Panambunan di ruangan rapat Komisi 1V.

Dengan lantang perwakilan para guru honorer ini mempertanyakan dan mengeluhkan akan nasib mereka yang belum di perhatikan Pemerintah.

” Saya mewakili teman-teman sesama guru honorer memintakan kepada wakil rakyat yang duduk di Komisi 1V DPRD Sulut, dapat memperjuangkan akan nasib guru honorer, pasalnya berdasarkan hasil pertemuan rakornas di jakarta beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa guru-guru honorer yang usia di atas 35 tahun diangkat menjadi ASN tanpa mengikuti test, ternyata sampai sekarang ini belum di Kabulkan Pemerintah,” ungkap salah seorang guru.

Menjawab aspirasi tersebut, Melky Jacky Pangemanan mengapresiasi para guru honorer yang datang menyampaikan aspirasinya. “Kami memberi apresiasi yang besar kepada para guru honorer, karna di pundak mereka masa depan bangasa Indonesia di pertaruhkan,” ujarnya.
MJP berjanji akan memperjuangkan dan mendorong pemerintah daerah maupun Pusat terkait keluhan para guru honorer ini. ” Memang sesuai regulasi mereka sudah tak bisa di angkat, karena faktor usia, sebagaimana hasil rakornas mereka untuk dapat mengangkat guru honorer dan tenaga kependidikan agar bisa menjadi Pegawai negeri sipil(PNS), tanpa test, ini menjadi perjuangan kami untuk memperjuangkan nasib akan guru honorer, ” terangnya.

Hal senada di ungkapkan anggota komisi lainnya Richard Sualang. Dikatakannya hal ini perlu duduk bersama Pemerintah untuk menyelesaikan segala keluhan para guru honorer. ” Kami merasa di hormati karna DPRD menjadi satu-satunya saluran untuk menyampaikan aspirasi dari kalangan guru-guru honorer dan ini akan di perjuangkan, kalau perlu duduk bersama dalam perjuangan dengan pihak Pemerintah, ” tutup Sualang.

Sementara Ketua Komisi IV Braien Waworuntu berharap bahwa aspirasi guru-guru honorer ini secepatnya bisa terealisasi.

” Kami sangat prihatin nasib sejumlah guru honorer di Sulut ,sampai saat ini belum di perhatikan Pemerintah. Kami akan berjuang ke pusat agar mereka guru honorer bisa lega,” pungkas Waworuntu dan disambut tepuk tangan dari seluruh perwakilan guru honorer yang hadir. (sisco)