Sulut,GN- Masalah kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Hingga Saat ini Indonesia bahkan provinsi Sulawesi Utara (Sulut) serius menangani kasus pandemi covid-19. Dengan upaya dan keseriusan pemerintah jumlah pasien covid-19 mengalami penurunan secara drastis.

Hal ini sesuai data pasien covid-19 yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado mulai melandai. “Pasien covid-19 di RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Saat ini mulai menurun. Sekitar tiga puluh persen pasien covid-19 di ruangan Intensive Care Unit (ICU) sementara ruangan isolasi tinggal dua puluh persen. Jadi mengalami penurunan pasien covid-19 di RSUP Kandou Manado,”jelas Direktur Utama Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD saat di hubungi media ini, Rabu (22/9/2021) melalui telephone selular.

Sementara, juru bicara covid-19 Provinsi Sulut dr Steaven Dandel, MPH menjelaskan pemerintah tetap konsisten menangani kasus covid-19 ini, sehingga terbukti Provinsi Sulut sudah masuk level dua. ” Meskipun ada kelonggaran dari pemerintah terkait aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun pemerintah tetap menghimbau agar masyarakat memperhatikan Protokol kesehatan,” ujar dr Steaven.

Lanjut juru bicara covid-19 ini mengatakan khusus pendidikan untuk belajar tatap muka masih di batasi. ” Khusus kegiatan belajar mengajar bagi anak sekolah, pemerintah masih membatasi aktivitas tatap muka,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut yang membidangi kesejahteraan masyarakat Melky J Pangemanan angkat bicara. Pangemanan mengapresiasi langkah dan upaya pemerintah dalam menangani kasus pandemi covid-19 di Sulut.

“Apresiasi saya kepada pemerintah Sulut bapak Gubernur beserta jajarannya dalam menangani masalah kesehatan kasus covid-19 di Sulut sambil berharap pemerintah tetap mengontrol protokol kesehatan di tengah aktivitas masyarakat,” katanya. (sisco)

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulut dalam kunjungan kerjanya ke Kemendikbud juga menyempatkan diri menyambangi asrama mahasiswa samratulangi Sulut di Jalan Banda Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2020).

Dalam laporan kerja harian anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan, SIP MSi menyebutkan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka Monitoring Kegiatan Mahasiswa selama masa Pandemi Covid-19.

“Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdiskusi dan menerima aspirasi mahasiswa dari Sulawesi Utara yang menuntut ilmu di Jawa Barat,” kata Pangemanan.

Lanjut dikatakannya dalam diskusi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan diantaranya:
-Mahasiswa mengeluhkan kondisi beberapa kamar dan ruangan Asrama yang baru di renovasi menggunakan anggaran APBD Sulawesi Utara, namun disayangkan baru 1 tahun sudah rusak dan tidak layak ditempati atau digunakan oleh mahasiswa.
– Ada 20 orang mahasiswa yang tinggal di Asrama. Strata 1 (3 orang), Strata 2 (12 orang) dan Strata 3 (5 orang). Saat ini yang tinggal di Asrama menyisakan 4 orang karena 16 mahasiswa lainnya sementara waktu kembali ke Sulawesi Utara karena kondisi pandemi CVD.
– Mahasiswa berharap ada perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ditengah kondisi pandemi buat keberlangsungan hidup dan perkuliahan bagi mahasiswa yang mengambil studi diluar Sulawesi Utara.
– Bantuan berupa pembiayaan pendidikan, seperti Beasiswa atau Bantuan Studi Akhir saat menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi.
– Subsidi untuk biaya kuota internet, mengingat aktivitas perkuliahan dilakukan dengan metode online.

“Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait kondisi beberapa ruangan/kamar Asrama yang rusak atau tidak layak ditempati serta aspirasi soal Beasiswa dan Bantuan Studi Akhir buat mahasiswa,” tegasnya.

Selain itu, Komisi IV menyayangkan kondisi beberapa ruangan/kamar yang baru di renovasi/perbaiki namun Kualitas pengerjaan bangunan sangat rendah dan dengan tidak memperhatikan keamanan dan kenyaman peserta didik yang tinggal di Asrama.

“Komisi IV akan berjuang maksimal dan mendorong Pemerintah Provinsi agar mengalokasikan anggaran Beasiswa dan Bantuan Studi Akhir bagi mahasiswa dan anggaran perbaikan beberapa ruangan Asrama dalam APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Utara 2020,” tutup pangemanan legislator Sulut yang vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat. (sisco)

Sulut,GN- Setelah beberapa kali menggelar Kopi Darat (Kopdar) di kantor DPRD Sulut, kini anggota legislator Sulut Melky Pangemanan beralih tempat untuk mendapatkan informasi dan masukan dari masyarakat Sulawesi Utara. Kegiatan kali ini dilaksanakan di Butz cafe bilangan jalan bahu dengan dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulut Mieke Pangkong, LSM Suara Perempuan, mahasiswa dan Para wartawan.
Sikap Transparansi kepada masyarakat Sulut memang telah menjadi komitmen awal Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan. Kegiatan Kopdar ini adalah untuk melaporkan kinerjanya sepanjang bulan oktober kemarin, dibarengi dengan diskusi publik membahas terkait berbagai masalah perempuan dan anak sampai pada realisasi anggarannya di dinas terkait.

Diskusi yang bertemakan ‘Perempuan Dan Anak, Menilik Anggaran Dan Realitas’diawali dengan diskusi dan melaporkan kinerjanya sepanjang bulan oktober lalu.

“Puji Tuhan saya masih dan tetap konsisten untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Setiap hari dari jam 9 pagi pintu ruangan saya terbuka untuk penyampaian aspirasi,” kata Pangemanan Senin,(18/11/19).

MJP sapaan akrabnya menyebutkan fokus diskusi kali ini membahas persoalan perempuan dan anak. Untuk itu, dirinya mengundang para masyarakat dari berbagai elemen guna meminta sumbangsih pemikiran yang tentunya konstruktif bagi kemajuan daerah tapi juga untuk pemberdayaan perempuan dan anak itu sendiri.

“Jangan sampai perempuan dan anak jadi warga negara kelas 2. Dan dalam tupoksi saya sebagai anggota DPRD tentunya akan mendorong agar penganggarannya memadai,” kata MJP.

Pada kesempatan itu, Kepala DP3A Mieke Pangkong mengakui untuk belanja langsung mengalami penurunan karena adanya pemotongan anggaran untuk Pilkada.

“Kalau 2019 sekitar Rp 5 miliar, untuk tahun 2020 mendatang ada anggaran Rp 3,5 Miliar untuk belanja langsung,” tukas Pangkong.

Pangemanan saat menanggapi hal itu mengatakan APBD 2020 memang telah disahkan namun peluang untuk menambahkan anggaran di APBD- perubahan masih terbuka, guna peningkatan mutu perempuan dan anak yang ada di Sulut. “Fungsi anggota DPRD adalah mengawasi dan memastikan bahwa DP3A Sulut dapat menjalankan tupoksi,komitmen dan program mereka dengan baik dan benar. Tentunya dengan terukur dan mempertanggung jawabkan apa yang mereka lakukan,”sebutnya.

Tak hanya itu, untuk ranperda traffiking ini sudah masuk propemperda tahun 2020. Makanya ini juga sudah menjadi komitmen saya untuk mengawal. Memang ada pesimisme kemarin bahwa ini sudah masuk propemperda tahun 2019 tapi tidak sampai diperdakan. ” Ini memang butuh kerja kolektif, tentu didalamnya ada peran media dan juga masyarakat untuk selalu mendorong hal ini. Mengingat Perda Traffiking ini sudah sangat dibutuhkan,” pungkas pangemanan.(sisco)