Sulut,GN – Listrik penting untuk desa karena dapat meningkatkan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas masyarakat.  Listrik juga memberikan manfaat untuk desa terkait pengembangan usaha dan peningkatan akses informasi dan pendidikan.

Terkait itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus berupaya memaksimalkan desa yang ada di seluruh kabupaten agar teraliri pembangkit listrik.

Data yang dihimpun media ini, ada 10 desa di Sulut belum teraliri pembangkit listrik. Desa tersebut berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Fransiscus Maindoka, melalui Kepala Bidang Listrik Micriority Y Maki,ST saat di konfirmasi, membenarkan 10 desa di Sulut yang belum teraliri pembangkit listrik.

Kepala bidang listrik menjelaskan 6 desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 4 desa berada di Kabupaten Kepulauan Sitaro.

” Jadi semua ada 10 desa yang belum berlistrik. 6 desa di Sangihe yakni desa Beeng darat, desa kahakitang,desa dalako bembanahe, taleko batusaiki, desa para 1 dan desa para. Sedangkan 4 desa berada di Sitaro yakni desa tapile,desa pahepa, desa pumpente dan desa laingpatehi,” jelasnya di kantor Dinas ESDM Sulut Selasa. (11/2/2025).

Lanjut Maki menjelaskan, ada dua desa yakni desa pumpente dan laingpatehi sampai saat ini belum ada informasi, karena warga di kedua desa ini tidak kembali dan menetap di sana pasca erupsi gunung ruang di tagulandang Sitaro.

“Kami tinggal menunggu status kedua desa ini, karena sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi terkait status kedua desa,” ucapnya.

Sementara, untuk desa pahepa dan tapile di targetkan tahun 2025 ini selesai pengerjaan pembangkit listrik. ” Rencana bulan april ini, pembangkit listrik di desa tapile dan pahepa akan segera terpasang. Jadi target 2 desa tahun ini sudah teraliri listrik,” kata Maki.

Pengerjaan pembangkit listrik kata Maki, merupakan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) dan ditangani langsung oleh PLN. ” Ini anggaran penyertaan modal negara yang di tangani langsung oleh PLN,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Pekan lalu beberapa anggota komisi III DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja ke perusahaan tambang JRBM yang berada di wilayah Bolaang Mongondow. Maksud yang baik dari komisi III mengunjungi perusahaan tambang tersebut terinformasi tidak di hiraukan oleh management perusahaan JRBM. Pada akhirnya anggota komisi III tidak di ijinkan dan gagal masuk ke lokasi tambang JRBM tersebut.

Terkait hal itu, komisi III DPRD Sulut memanggil hearing Dinas Energi Dan Sumber Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk mempertanyakan hal tersebut.

Sekretaris komisi III DPRD Sulut Amir Liputo menanyakan hal itu kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Fransiscus Maindoka. ” Atau so kerjasama Kong Torang datang nda mo terima,bagaimana ngoni pe komunikasi. Trus ngoni kirim tu orang, kalo komisi laeng dorang terima bae. Sabantar tre torang periksa bae-bae,” tegas Liputo kental dengan dialeg Manado.

Sementara Boy Tumiwa anggota komisi III yang turut hadir dalam kunjungan rombongan ke perusahaan tambang JRBM pekan lalu, juga mempertanyakan hal itu. “Jadi terkait itu, torang waktu itu sepakat baleh. Torang mo minta waktu ke pak kadis kapan torang mo ke sana ulang.koordinasi dengan dorang pihak perusahaan tambang JRBM. Jadi torang so nda perlu menyurat, tolong pak kadis koordinasi,” tukas Tumiwa.

Menaggapi itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut berjanji akan melakukan kunjungan kembali ke perusahaan tambang JRBM dalam waktu dekat ini. ” Jadi Minggu depan kita akan ke sana (JRBM) satu Minggu dari saat ini,” kata Maindoka kepada anggota DPRD Sulut dalam hearing Selasa (5/7/2022) sore tadi. (sisco)