DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna LKPJ Gubernur Tahun 2025
Sulut,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara tahun 2025 Rabu (25/03/2026).
Rapat paripurna di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene.

Turut hadir Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Dr Viktor Mailangkay,SH.MH dan anggota DPRD Sulut serta jajaran SKPD Sulut
Gubernur menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi fase krusial dalam meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang menuju Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Momentum LKPJ ini, menurutnya, bukan sekadar laporan formal, tetapi menjadi ruang evaluasi bersama terhadap capaian program pemerintah daerah.
“Ini adalah momentum untuk mengukur sejauh mana implementasi RKPD berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Dalam laporan tersebut, Pemprov Sulut mencatat kinerja keuangan yang solid. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp3,78 triliun, realisasi mencapai 96,38 persen atau Rp3,65 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 91,36 persen dari total alokasi Rp3,63 triliun. Anggaran tersebut difokuskan pada sektor prioritas, terutama pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Gubernur Yulius memaparkan sejumlah capaian strategis sepanjang 2025. Di sektor infrastruktur, pemerintah berhasil menghadirkan layanan listrik 1×24 jam di enam pulau, sebagai wujud pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.
Di bidang pendidikan, pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langowan menjadi tonggak penting peningkatan kualitas SDM, disertai revitalisasi 50 sekolah di berbagai wilayah Sulawesi Utara.
Tak hanya itu, penguatan konektivitas internasional turut menjadi perhatian. Dibukanya rute penerbangan langsung Manado–Seoul dan Manado–Taipei mempertegas posisi Sulut sebagai gerbang logistik dan destinasi wisata strategis di kawasan timur Indonesia.
Dalam sektor ketahanan pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan padi seluas 2.000 hektare serta menggencarkan program Gerakan Pangan Murah di 190 titik.
Program ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga serta meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya di tengah dinamika ekonomi global.
Gubernur juga mengapresiasi sinergitas antara pemerintah daerah, DPRD, serta Forkopimda yang dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan di Sulawesi Utara. (sisco)








