Sulut,GN- Rapat Dengan Pendapat (RDP) DPRD Sulawesi Utara menghadirkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, KSBSI, para tenaga kerja, manajemen PT HTR, PT BMI, dan RSUP Kandou Manado, Senin (18/05/2026).

Rapat dipimpin anggota DPRD Lois Schram SH MH dari Fraksi Gerindra, bersama Cindy Wurangian dari Fraksi Golkar, Prof Paula Runtuwene dari Nasdem, dan Vionita Kuerah Golkar dan Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter.

Ketua KSBSI Sulut Jack Andalangi menyampaikan bahwa DPRD dapat menjadi jembatan penyelesaian persoalan masyarakat. Ia menyebut ada 15 orang pekerja eks cleaning service RS Kandouw yang dialihkan melalui sistem outsourcing. Persoalan muncul saat mereka bekerja di PT HTR dan PT BMI periode 2020 hingga 2025.

Menurut Andalangi, terdapat indikasi upah yang dibayarkan dua perusahaan berada di bawah Upah Minimum Provinsi. Selain itu ada selisih upah, pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak disetor, serta lembur yang tidak dibayar sesuai ketentuan. Pemotongan BPJS disebut dibebankan sepenuhnya kepada pekerja, sementara porsi pengusaha tidak disetorkan.

“Kami berharap ada musyawarah untuk menyelesaikan persoalan ini. DPRD sebagai fungsi mediasi bisa mencegah persoalan berlarut. Jika tercapai kesepakatan, laporan di Polda bisa ditarik,” kata Jack.

Sementara pihak PT HTR membantah adanya pemaksaan. Pihal perusahaan menyebut pemotongan dan sistem kerja merupakan hasil kesepakatan bersama yang dikonsultasikan ke Disnakertrans. Perusahaan mengklaim ada surat persetujuan dari pekerja. Sementara terkait lembur, perusahaan mengatakan tidak dibayar tetapi diganti dengan jadwal libur. Kenaikan upah tidak dilakukan karena kontrak dengan RSUP Kandou tidak memungkinkan.

Dialin pihak, manajer PT BMI Rafika Hasan menjelaskan kontrak 2025 dari perusahaan memberikan dua pilihan, melanjutkan atau mengurangi personel. Dari 140 personel, anggaran hanya cukup untuk 120 orang, namun perusahaan tetap mempertahankan semuanya. Hal ini, katanya, tidak dicantumkan dalam kontrak.

Terkait persoalan ini, Plt Kepala Disnakertrans Sulut Noldy Salindeho menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran UMP.

“Kalau kesepakatan itu diberikan kepada kami, akan kami minta pihak pihak terkait untuk meninjau kembali. Aturan yang ada wajib diikuti, baik melalui Disnaker Manado maupun provinsi,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, DPRD Sulut mendorong agar persoalan diselesaikan melalui musyawarah agar tidak berlarut dan merugikan pekerja. Mediasi yang dilakukan diharapkan menghasilkan solusi yang adil bagi pekerja, perusahaan, dan pihak rumah sakit. (sisco)

Sulut, GN – Bertolak ke Jakarta, Komisi II dan Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop RI) di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Maksud kunjungan tersebut untuk audiensi dan berkonsultasi dengan Kemenkop seputar Koperasi Merah Putih.

Dalam kunjungan ini diikuti oleh Komisi II dan IV (lintas Komisi) untuk melakukan pembahasan serta penerapan terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus dan beberapa Staf Ahli Kementerian menyambut baik kedatangan rombongan DPRD Sulut.

Rombongan DPRD Sulut yang ikut dalam kunjungan ini diantaranya Ingried Sondakh, Louis Schramm, Jeane Lalujan, Pricylia Rondo, Juleyta Runtuwene, Dea Lumenta dan Abdul Gani.

Untuk di ketahui dalam pertemuan tersebut terangkat sejumlah kekhawatiran terkait potensi tumpang tindih antara Koperasi Merah Putih dan beberapa badan Usaha di Daerah, termasuk permasalahan SDM para pendamping, operasional, dan terkait mekanisme pendanaan. (*/sisco)

Sulut,GN- Senin (09/12/2025) Koalisi LSM Anti Korupsi di DPRD Sulawesi Utara menggelar aksi demo di Kantor DPRD Sulut.

Koalisi LSM ini menyuarakan pentingnya pemberantasan korupsi di lembaga DPRD, mengingat lembaga ini memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan.

Beberapa anggota DPRD Sulut menerima massa aksi, termasuk Lois Schramm, Henry Walukow, Rhesa Waworuntu, Jeane Laluyan, Nick Lomban, dan Sekwan Niklas Silangen.

Massa aksi datang menyampaikan aspirasi untuk memastikan DPRD bebas dari kasus korupsi.

Maikel Tielung mengatakan, aksi demo itu dilakukan terkait Hari Anti Korupsi sedunia yang jatuh tanggal 9 Desember.

“Aksi demo yang kami laksanakan hari ini merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk meningkatkan transparansi di lembaga pemerintahan.” kata Tielung.

Sementara itu, anggota DPRD Louis Schramm yang ikut menerima aksi demo menegaskan para wakil rakyat di Gedung DPRD Sulut jauh dari praktik korupsi bahkan dalam setiap pembahasan anggaran selalu mengedepankan akuntabilitas disampaikan secara transparan ke publik.

“Saya menjamin tak ada praktek korupsi di gedung ini. Tak ada yang ditutup-tutupi di DPRD. Semua bisa mendapat akses untuk mendapat informasi tentang anggaran,” ucapnya. (sisco)

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Louis Carl Schramm, usai pelantikan di kantor DPRD  kepada sejumlah media mengungkapkan bahwa masih banyak Pekerjaan Rumah(PR) yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

” Kami sebagai Fraksi utuh di DPRD ini nanti akan kami pelajari dulu apa yang akan menjadi skala prioritas, untuk diperjuangkan, jadi kita akan mempelajari, mengkaji dan mempercepat penyelesaian, mengingat kalau ada pembahasan RUU kita bisa antisipasi.” ungkap Louis, Senin ( 9/9.2024).

Menurutnya, fraksi Gerindra adalah utuh maka dari 4 Komisi yang ada, semua anggotanya akan mendapat Komisi sesuai dengan kemampuan di bidangnya masing-masing.

” Kalau saya lebih cocok di komisi satu.” ujar Ketua Partai Gerindra Manado.

Dia berharap Kota Manado akan lebih maju dari sekarang.

“Banyak hal yang harus dituntaskan di Kota manado ini, termasuk infrastruktur yang harus diperbaiki dan dikerjakan, hal ini akan menjadi perhatian saya di DPRD Sulut.” tandasnya. (sisco)