Sulut,GN-Louis Schramm selaku Wakil ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan apresiasi atas keputusan Gubernur Yulius Selvanus yang menaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) dibanding tahun sebelumnya.

Untuk diketahui UMP Provinsi Sulawesi Utara yng akan berlaku tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.002.630 dari sebelumnya Rp3.775.425.

Louis, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama yang wajib dijalankan oleh seluruh pihak, khususnya pengusaha.

Penetapan UMP ini menurut Louis bukanlah keputusan sepihak, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan pemerintah, organisasi pekerja, serta perwakilan pengusaha. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengingkari hasil yang telah disepakati.

“Ini harus dijalankan, karena merupakan keputusan bersama yang terbaik,” ujar Louis, Senin (22/12/2025).

Kenaikan UMP Sulut tahun 2026 dinilainya, sudah sangat proporsional dan realistis jika melihat kondisi perekonomian saat ini. Kebijakan tersebut, kata dia, tidak hanya berpihak pada pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.

“Kenaikan ini menurut saya wajar. Melihat keadaan ekonomi sekarang, ini baik untuk semua pihak. Bukan hanya untuk pekerja, bukan juga semata-mata untuk pengusaha. Ini keputusan yang paling seimbang,” ucapnya.

Louis mengingatkan agar seluruh perusahaan di Sulawesi Utara mematuhi ketentuan UMP yang telah ditetapkan pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan upah merupakan bentuk komitmen terhadap kesejahteraan pekerja dan stabilitas hubungan industrial.

“Kalau ada perusahaan yang tidak menjalankannya, berarti tidak komitmen. Itu harus diberikan teguran sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Dengan diberlakukannya UMP baru ini mulai Januari 2026, kesejahteraan pekerja di Sulawesi Utara dapat meningkat, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan iklim investasi tetap kondusif. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha menjadi kunci utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (sisco)

Sulut,GN- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Carl Schramm, memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Buruh, Pimpinan PT Pesta Pora Abadi, CV Reforma Kurnia dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut , Rabu (13/08/2025).

Dalam RDP tersebut, Louis sangat menyayangkan ketidakhadiran CV Revorma. Louis menilai ketidakhadiran CV Revorma sebagai bentuk ketidakbertanggungjawaban terhadap persoalan serius yang tengah dihadapi para buruh.

“Dari keterangan pihak PPA, baru sekitar 50 persen pembayaran yang dilakukan ke CV Revorma karena pekerjaan di lapangan tidak dilanjutkan. Artinya ada wanprestasi dari pihak kontraktor,” kata Louis.

Sementara itu,kuasa hukum PT PPA Indra, juga menegaskan bahwa kontrak kerja dengan CV Revorma telah diputus karena adanya pelanggaran kesepakatan atau wanprestasi. Ia menjelaskan bahwa proyek yang tengah dibicarakan adalah pembangunan Mie Gacoan di kawasan Paniki, bukan di Sindulang, yang disebut tidak memiliki masalah serupa.

“Pembayaran untuk proyek di Paniki memang tersendat, sementara untuk di Sindulang tidak ada kendala,” ujar Indra.

Turut hadir Ketua Bapemperda Vionita Kuera, dalam RDP bersama perwakilan Buruh, Pimpinan PT Pesta Pora Abadi, CV Reforma Kurnia dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut , (sisco)

Sulut,GN – Wakil Ketua komisi IV Louis Sramm,memberi apresiasi kepada RSUD Manembo- nembo Bitung yang dinilai sangat baik dari sisi pelayanan kepada masyarakat namun perlu pembenahan khususnya fasilitas parkir kendaraan.

“Di Rumah Sakit Manembo-nembo Bitung pelayanannya sudah baik,” ucapnya saat rapat pansus pembahasan LKPJ Gubernur 2024.

Terkait pendapatan asli daerah, kata Louis, RSUD Manembo – Nembo Bitung cukup tinggi.

” PAD-nya cukup tinggi tapi parkirannya sangat terbatas, bahkan mobil ambulance kadang kesulitan untuk masukke area parkiran,” tutupnya.(sisco)

Sulut,GN- Usai pemaparan Dinas ESDM Provinsi Sulut, Anggota Pansus Pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024,Louis Carl Schramm, SH,MH langsung menyampaikan pertanyaan terkait penerangan lampu listrik dan air bersih di pulau Bunaken kecamatan Bunaken kepulauan.

Louis menyampaikan bahwa saat dirinya turun reses lalu disalah satu lingkungan yakni kampung islam di pulau Bunaken, selama tiga hari mengalami pemadaman. Bahkan kata louis, sarana air bersih pun tidak ada di pulau Bunaken.

” Ketika saya melakukan reses di Bunaken, selama tiga hari listrik tidak menyala. Bahkan sarana air bersih pun sangat sulit di sana. Jadi mohon di perhatikan karena masyarakat sangat membutuhkan air bersih,” kata louis, Selasa (15/4/2025).

Sebelumnya Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Fransiscus Maindoka telah memaparkan bahwa ada program yang sudah dikerjakan diantaranya pemasangan listrik di beberapa desa yang belum teraliri listrik. Dan pengeboran air bersih di beberapa kabupaten di provinsi Sulawesi Utara.

Menjawab apa yang di sampaikan anggota DPRD Sulut, Kepala Dinas menjelaskan akan melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait kebutuhan listrik di pulau Bunaken.

Begitu juga terkait sarana air bersih, Maindoka menjelaskan pihaknya sudah beberapa kali melakukan survei lokasi untuk pengeboran air bersih, namun belum di temukan.

” Kami akan melakukan koordinasi dengan PLN terkait kebutuhan listrik disana. Demikian juga sarana air bersih di pulau Bunaken. Kami akan kembali melakukan survei lokasi, mudah – mudahan ada titik lokasi air tawar yang bersih. Karena beberapa kali kami melakukan survei lokasi, namun airnya payau. Tetapi kami akan mencoba lagi mencari lokasi yang lain untuk air bersih,” tandasnya. (sisco)