Sulut,GN- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (01/09/2026) menggelar Rapat Koordinasi bersama Satuan Kerja (Satker) Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026,serta realisasi perkembangan program, kendala pelaksanaan dan langkah percepatan pencapaian target pembangunan di daerah.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos,S.Sos di dampingi Wakil Ketua Nick A Lomban,SE, Sekretaris Komisi Yongkie Limen, anggota komisi III Capt Ramly Kandoli, Haslinda Rotinsulu dan Gracia Yubelinda Oroh.

Sementara pihak Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara di hadiri oleh kepala satuan kerja Kries Kuswara, Satker PS Ficka Makarau, asisten umum satker PS Golan Sumajow dan staf satker Aghsel Biang.

Dalam rapat itu, berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh komisi III DPRD Sulut menyangkut perkembangan program strategis diantaranya mengenai sekolah rakyat dan fakultas kedokteran.

Kepala satuan kerja balai pelaksanaan prasarana strategis Sulawesi Utara menjelaskan dengan detil setiap pertanyaan yang di ajukan oleh komisi III DPRD Sulut. Secara keseluruhan Kasatker memberikan penjelasan mengenai perkembangan program strategis tersebut.

Sementara itu, komisi III ikut mendorong, dalam pengerjaan proyek Strategis di Sulut agar melibatkan UMKM, pengusaha lokal untuk jadi subkon di daerah ini. ” Jadi sekarang balai satker pelaksanaan prasarana strategis Sulawesi Utara sedang mengerjakan yaitu sekolah rakyat tampusu yang sudah 93 persen selesai dengan menampung sekitar 1080 siswa,” Kata Ketua Komisi III Berty Kapojos, Usai rapat Koordinasi.

Selain itu, lanjut ketua komisi III mengatakan Balai Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara juga mengerjakan mesjid Ahmad Yani dan juga sementara mengusulkan sekolah madrasyah dan juga pembangunan fakultas kedokteran.

” Sekarang mereka sudah mengusulkan sekolah madrasah tahun ini, namun belum ada persetujuan. Sekolah rakyat juga boleh diusulkan melalui kepala daerah kabupaten dan kota. Yang ada sekarang diusulkan kabupaten Minut dan Bolmong. Jadi rencananya, minggu depan kami akan turun lapangan untuk mengecek sekolah rakyat di tampusu,” jelas Kapojos.

Ditempat yang sama Kepala Balai satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara mengatakan pengerjaan sekolah rakyat tampusu sudah selesai. Sementara untuk pengusulan sekolah rakyat di Minut dan Bolmong sementara verifikasi data. “Untuk kelengkapan berkasnya dari Pemda sendri, jadi kami menerima lahan itu harus clean dan clear,” ujar Kries.

Kries mengatakan pihaknya terus mendorong agar kabupaten dan kota yang mengusulkan untuk secepatnya melengkapi berkasnya. ” Karena mereka mengusulkan sehingga kami minta percepatan untuk itu. Karena memang sekolah rakyat dilakukan serentak di Indonesia dan tidak jalan sendiri. Kita lakukan di Sulawesi Utara, Jokja, Kawa Barat dan Jawa Timur dilakukan secara serentak,” pungkasnya. (advetorial)

Sulut,GN – Usai menggelar aksi damai di kantor Gubernur Sulawesi Utara, masa aksi damai yang di koordinir oleh Panglima LMP Provinsi Sulut Indra Wongkar,SE, Ketua LMP Sulut Yopie Wonte, dan beberapa Ormas lainnya dan masyarakat bergerak menuju ke kantor DPRD Sulut yang berada di Kairagi, di bilangan jalan Manado – Bitung.

Pantauan media Gemparnews.com, Rabu (01/04/2026) Ratusan masa aksi berkonvoi dengan memakai satu kendaraan tronton dan kendaraan roda empat serta roda dua menuju ke gedung cengkih.

Sesampainya di halaman kantor DPRD Sulut, masa aksi belum diberikan izin masuk. Dan setelah melakukan negosiasi, akhirnya masa aksi di perbolehkan memasuki gedung DPRD Sulut. Selanjutnya perwakilan masa aksi di perkenankan menuju ke lantai tiga di ruangan serba guna DPRD Sulut untuk melakukan dialog sekaligus menyampaikan aspirasinya.

Di ruangan serba guna DPRD Sulut, perwakilan masa aksi damai di terima oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Ketua Komisi 3 Berty Kapojos, Ketua Fraksi Nasdem Nick A Lomban, anggota fraksi Nasdem Paula Runtuwene dan Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen.

Dialog tersebut di tuntun langsung Ketua Komisi 3 DPRD Sulut Berty Kapojos, memberikan kesempatan kepada kordinator masa aksi Indra Wongkar,SE mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Indra menjelaskan ada berbagai aspirasi yang akan di sampaikan diantaranya, aspirasi dari masyarakat Bolaangmongondow tepatnya desa Lolak, pinagoluman dan beberapa desa lainnya terkait penerbitan akta tanah atau sertipikat. Hal sama juga kata Indra terjadi pada Masyarakat Pandu Kota Manado. Dimana Masyarakat Pandu telah lama menempati tanah HGU namun belum diberikan haknya untuk mendapatkan sertipikat.

Sementara untuk masyarakat Desa Lotta Kecamatan Pineleng mengeluhkan terkait janji Pemerintah Kota untuk memberikan secara gratis kepada masyarakat desa Lotta dalam penyambungan air bersih dari PDAM. ” Tapi nyatanya, pihak PDAM menagih beban tagihan kepada masyarakat. Padahal pemerintah kota sudah menjanjikan secara gratis,” ucap Indra dengan nada geram.

Indra juga memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat diantaranya masyarakat Pandu, masyarakat Bolmong, masyarakat Lotta dan lainnya secara langsung menyampaikan keluhan kepada anggota DPRD Sulut.

Perwakilan Masyarakat Pandu Christian Salumpaehe dan Ibu Sofie Adrian mengharapkan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulut, dapat memfasilitasi menerbitkan sertipikat.  Saat ini ada program Pemerintah yakni PTSL untuk penerbitan sertipikat.

Usai mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter berjanji bahwa aspirasi masyarakat akan di tindaklanjuti dan semua akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Sulut mengenai hasil diskusi hari ini. “Jadi kami sebagai anggota DPRD tugas kami sebagai pengawasan tentunya akan menerima aspirasi ini untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD Sulut,” kata Anter.

Sementara itu, Ketua Komisi 3 Berty Kapojos, senada dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulut bahwa keluhan dan aspirasi masyarakat akan di tindaklanjuti. “Pasti akan Kami tindaklanjuti dengan memanggil Hearing. Semua akan kami undang termasuk perwakilan masyarakat yang hadir pada saat ini,” ungkap Kapojos.

Pantauan media ini, Dialog berjalan dengan tertib dan aman. Semua perwakilan masa aksi yang sudah hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta keluhannya. (sisco)