Sulut,GN— Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025, sekaligus pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Kamis (23/4/2026).

Rapat tersebut menjadi momentum penting yang dinantikan masyarakat Sulawesi Utara, karena memuat evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus arah kebijakan pembangunan ke depan.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen, SpB,KBD didampingi Wakil Ketua Michaela Elsiana Paruntu dan Royke Reynald Anter, serta dihadiri anggota DPRD lainnya. Turut hadir Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay dan jajaran, anggota DPRD Sulut, forkopimda serta undangan.

Agenda rapat mencakup penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2025. Ketua DPRD kemudian mempersilahkan Gubernur Yulius Selvanus untuk menyampaikan sambutan.

Gubernur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Pansus, atas kerja keras dan ketelitian dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah.

Dia menegaskan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif guna meningkatkan kualitas pembangunan di Sulawesi Utara.

“Evaluasi yang dilakukan DPRD merupakan masukan berharga bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Gubernur.

Menindaklanjuti berbagai rekomendasi strategis DPRD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menjadikan empat pilar utama sebagai fokus pembangunan daerah. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) hari ini Kamis, 23 April 2026 menggelar agenda Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2025 serta Penyampaian Laporan Kinerja AKD DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2026 serta Pembukaan masa persidangan ketiga tahun 2026.

Ini disampaikan oleh Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen,S.Sos,M.Si ketika di hubungi media gemparnews.com, Rabu (22/04/2026).

” Pelaksanan kegiatan rapat paripurna DPRD Sulut akan di laksanakan hari kamis 23 April 2026 pada pukul 13.00 WITA hingga selesai,” tulis Sekwan Niklas melalui pesan WhatsApp.

Selain agenda rapat paripurna, DPRD Sulut juga akan melaksanakan rapat pembahasan agenda Bapemperda pukul 10.00 wita di ruangan rapat Bapemperda.

Lanjut pada pukul 10.30 wita rapat finalisasi tentang catatan – catatan strategis berupa rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Sulut tahun 2025 di ruangan rapat DPRD.

Dan pukul pukul 12.00 WITA bertempat di ruangan serbaguna lantai tiga, rapat Badan Musyawarah DPRD dalam rangka menetapkan jadwal dan agenda kegiatan DPRD. (sisco)

Sulut, GN – Bertempat diruangan paripurna, Senin (13/04/2026) Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB,KBD membuka rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur tahun 2025.

Saat membuka rapat pembahasan pansus LKPJ Gubernur tahun 2025, Ketua DPRD Sulut di dampingi Ketua Pansus Raski Mokodompit,SH,Wakil Ketua Louis Chramm dan Sekretaris Capt Ramli Kandoli,M.Mar beserta anggota pansus. Sementara dari eksekutif Sekretaris Provinsi Sulut di wakili Asisten III Dr Fransiscus Manumpil bersama jajaran SKPD Sulut.

Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa pembahasan LKPJ Gubernur 2025 selanjutnya akan di serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan. ” Untuk itu, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025, kami serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan bersama jajaran SKPD Sulut,” ujar Silangen sambil mempersilahkan ketua pansus untuk memimpin rapat pembahasan.

Usai diserahkan mandat oleh ketua DPRD Sulut, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 langsung di ambil alih oleh Ketua Pansus Raski Mokodompit. Raski mengatakan, dalam rapat pembahasan LKPJ gubernur ini, jadwal pembahasan akan di sesuaikan dengan masing – masing mitra kerja komisi di DPRD Sulut.

” Untuk rapat pembahasan hari ini, ada dua mitra kerja komisi yaitu komisi I dan Komisi II. Kemudian besok hari rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi III dan Selanjutnya rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi IV DPRD Sulut. Tentunya ini untuk mempersingkat waktu, agar rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 tidak memakan waktu yang lama,” kata Raski.

Raski pun meminta persetujuan seluruh anggota pansus agar usulan tersebut dapat disetujui oleh semua anggota pansus LKPJ Gubernur 2025. Sementara, anggota Pansus Vonny Paat juga menyampaikan usulannya agar eksekutif harus mempersiapkan data untuk di paparkan secara singkat guna mempererat waktu rapat pembahasan.

“Mengingat rapat pembahasan ini sudah jam 12 siang, sebaiknya jajaran SKPD menyampaikan laporannya secara singkat dan yang pokok intinya program yang terealisasi dan program yang belum terealisasi, agar supaya dapat menghemat waktu pembahasan kita,” kata Paat.

Selanjutnya, Ketua Pansus memberikan kesempatan kepada Asisten III Setdaprov Sulut untuk menyampaikan pengantar sekaligus memberikan kesempatan kepada kepala SKPD Sulut secara berurutan, untuk menyampaikan laporan anggaran tahun 2025.

Setelah asisten III menyampaikan laporan pengantar, langsung memberikan waktu dan kesempatan kepada Kepala Bappeda Sulut menyampaikan laporan anggaran tahun 2025, kemudian di lanjutkan oleh Kepala Dinas Kominfo Sulut, Kepala Badan Inspektorat Sulut, Kepala BKD Sulut, Kepala Biro Orpeg Sulut, Kepala Badan Kesbangpol Sulut dan beberapa SKPD yang hadir dalam rapat pembahasan tersebut.

Sesuai jadwal yang ada, rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 hari ini diperkirakan akan berakhir pada pukul 18.00 wita, dan selanjutnya pembahasan akan di lanjutkan pada besok hari dengan mitra kerja komisi III dan komisi IV DPRD Sulut.

Kemudian Pada Rabu 15 April 2026, Pansus LKPJ Gubernur 2025 melakukan kunjungan lapangan melakukan pertemuan dengan Bank SulutGo sebagai mitra komisi II DPRD Sulut dan dilanjutkan mengunjungi PT MSM yang berada di Minahasa Utara. Selanjutnya pada Kamis 16 April 2025 Pansus LKPJ Gubernur 2025 melakukan kunjungan lapangan ke PT JRBM  berlokasi di Bolaangmongondow.

Rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 dilanjutkan Senin 20 April 2025 di ruangan serba guna lantai III DPRD Sulut bersama dinas PU Provinsi Sulut, Dinas LHD Sulut dan Sekretariat DPRD Sulut. Rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 berlangsung tertib, sehingga semua pertanyaan, masukan dan usulan dari anggota pansus di jawab oleh SKPD, dan ada beberapa poin di sampaikan secara tertulis kepada pansus LKPJ Gubernur tahun 2025. (Advetorial)

Sulut,GN- ​Tak hanya sektor perbankan, Pansus Pembahas LKPJ Gubernur tahun 2025 di pimpin oleh Ketua Pansus Raski Mokodompit,SH pada Rabu (15/04/2026) juga memperluas jangkauan pengawasan ke sektor sumber daya alam. Tim melanjutkan perjalanan ke lokasi operasional PT Meares Soputan Mining (MSM) di Minahasa Utara.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berdampak pada laporan pertanggungjawaban gubernur Sulawesi Utara.

Hasil dari kunjungan lapangan ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kritis DPRD Sulawesi Utara terhadap LKPJ Gubernur tahun 2025 sebelum diputuskan dalam rapat paripurna. (sisco)

Sulut,GN- Minimnya pembayaran retribusi Perijinan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pasalnya dari penjelasan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulut, Jun Silangen mengatakan sesuai data yang ada, dari 56 Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Provinsi Sulut hanya 12 Tenaga Kerja Asing yang melakukan pembayaran retribusi perijinan.

“Dari target 1,1 miliar terealisasi hanya 188 juta. Dari data yang kami dapatkan 56 tenaga kerja asing, hanya 12 tenaga kerja asing yang membayar retribusi perijinan,” ungkapnya.

“Untuk kewenangan perijinan tenaga kerja asing yang diberikan oleh pemerintah provinsi Sulut, hanya perijinan tenaga kerja lintas kabupaten dan Kota. Itu yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Utara,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua pansus Pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024 Amir Liputo,SH dengan tegas menyatakan akan melakukan cross cek terkait data tenaga kerja asing di Sulawesi Utara.

“Kita justru akan minta data itu, kita akan buru, kalau memang mereka harus bayar, kita minta bayar karena itu pendapatan daerah,” tegas Liputo usai rapat pansus Senin (14/4/2025) diruang paripurna DPRD Sulut.

Liputo mengatakan dari pandangan mata, banyak pekerja asing yang bekerja di daerah bumi nyiur melambai ini.

“Jadi kami bukan meragukan data itu tapi kami akan cross cek, karena dari pandangan mata banyak juga pekerja asing. Kalau mereka datang kan mereka harus bayar pajak, sama juga orang kita bekerja di negaranya bayar pajak bahkan di Amerika pun sekarang di deportase,” terangnya.

“Pokoknya data yang ada, akan kita olah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah kita ke depan,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Tim Pansus Pembahas LKPJ Gubernur tahun 2023 kelompok kerja dua (2) yang beranggotakan Nick A Lomban, Vonny Paat dan Amir Liputo, Selasa 16 April 2024 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulut telah selesai melakukan pembahasan sesi pertama.

Pembahasan akan di lanjutkan pekan depan bersama SKPD yang belum terjadwalkan untuk menuntaskan pembahasan tim Pansus kelompok kerja dua.

Menurut Nick A Lomban, secara keseluruhan dari penjelasan dan pemaparan SKPD Provinsi Sulut kurang lebih kinerjanya cukup baik, secara merata dan secara umum walaupun memang ada beberapa catatan – catatan yang harus di benahi termasuk juga catatan – catatan yang harus di tindak lanjuti kedepan.

“Secara keseluruhan dapat kami katakan cukup baik walaupun ada catatan catatan strategis yang akan di rekomendasikan untuk di perbaiki,” jelasnya.

Menurut Nick Lomban salah satu SKPD seperti Dinas Kehutanan masih kekurangan SDM sehingga perlu penambahan.

“Misalnya di dinas kehutanan, bahwa Dinas Kehutanan itu membutuhkan tambahan SDM dalam hal ini Polisi Kehutanan (Polhut). Selain di Dinas Kehutan ada juga SKPD lainnya yang juga membutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia,” kata Lomban.

Sementara terkait rekomendasi DPRD, Lomban menjelaskan bahwa hal itu sudah di tindak lanjuti walaupun dari pihaknya kelompok kerja dua, masih terdapat hal -hal yang perlu di koreksi kemudian rekomendasikan lagi untuk kemudian diselesaikan lagi secara utuh. (sisco)

Sulut,GN- Usai mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2020 pada rapat Paripurna Senin, (29/3/2021) sore tadi,
DPRD Sulut langsung bergerak cepat membentuk pansus untuk membahas LKPJ Gubernur tahun 2020.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD langsung menetapkan Pansus LKPJ. Sebagai ketua Pansus LKPJ, Rocky Wowor didampingi Nick Adicipta Lomban sebagai wakil ketua dan sekretaris Raski Mokodompit.

Rocky Wowor mengatakan pansus akan kerja ekstra sesuai aturan dan tahapan. “Ada rapat pembahasan dengan LKPJ, ada turun lapangan dan nantinya akan ada rekomendasi pansus,” terang Wowor.

Adapun nama-nama anggota DPRD yang menjadi pansus LKPJ sebagai berikut ini. Rocky Wowor, Vonny Paat, Sandra Rondonuwu, Herry Rotinsulu, Hilman Idrus, Agustine Kambey, Melissa Gerungan, Nick Lomban, Stella Runtuwene, Braien Waworuntu, Raski Mokodompit, Cindy Wurangian, Ronald Sampel, Sjenny Kalangi, Amir Liputo. (sisco)