Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Louis Schram menegaskan pihaknya akan menghargai dan menghormati apa yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Menolak Reklamasi Pantai Karangria.

Hal itu di tegaskannya usai menerima demo damai aliansi masyarakat peduli lingkungan tolak reklamasi pantai Karangria,di gedung DPRD Sulut, Senin (7/10/2024).

“Kita hargai dan hormati apa yang diaspirasikan itu. Kemudian akan kita bahas di dewan dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan dewan,” tegas Politisi Partai Gerindra, kepada sejumlah media.

Terkait sikap fraksi Gerindra atas aspirasi yang disampaikan oleh aliansi masyarakat tersebut, Louis mengatakan bahwa fraksi Gerindra tetap berpihak yang terbaik buat masyarakat.

“Dari fraksi Gerindra sendiri mengenai hal ini akan kita bahas lagi di fraksi Gerindra, karena bagaimana kita harus berpihak kepada rakyat dan lingkungan yang ada. Yang terbaik buat masyarakat, itu yang fraksi akan berpihak,” kata Legislator Dapil Kota Manado.

Diketahui, ada empat legislator DPRD Sulut yang menerima Aksi damai Aliansi masyarakat peduli lingkungan menolak reklamasi pantai karangria. Adapun ke empat anggota DPRD Sulut yakni Pricilia Rondo, Louis Scrham, Jeane Laluyan dan Amir Liputo. (sisco)

Sulut,GN- Awal tahun 2024 DPRD Sulawesi Utara (Sulut) kembali menggelar rapat Paripurna dalam rangka pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Sulut masa Pergantian Antar Waktu (PAW) yakni anggota DPRD Sulut Nursiwin Y Dunggio dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Mohammad Wongso dari partai Nasional Demokrat (NasDem).

PAW dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Sulut dilaksanakan Selasa (23/01/2024) di ruang Paripurna kantor DPRD Sulut.

Nursiwin Y Dunggio di gantikan oleh Teddy Pontoh sedangkan Mohammad Wongso digantikan oleh Ismail.

Acara Pengambilan sumpah jabatan di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD di dampingi oleh tokoh agama dan di hadiri oleh Sekretaris Provinsi Sulut.

Ketua DPRD Sulut saat mengambil sumpah jabatan anggota DPRD menyampaikan selamat dan sukses kepada kedua anggota DPRD Sulut yang baru saja di Lantik. “Laksanakan tugas dengan baik dan sesuai perturan dan undang – undang yang berlaku,” kata Silangen.

Usai pelantikan anggota DPRD Sulut Tedy Pontoh menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan ini dimana dirinya dilantik sebagai anggota DPRD Sulut sebagai pengganti antar waktu.

” Karena selama ini Bolmut tidak ada keterwakilan. Saya berterimakasih kepada partai dan juga masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk duduk sebagai wakil rakyat,” ucapnya. (sisco)

Sulut,GN- Surat Keputusan Gubernur nomor 196 tahun 2022 yang telah ditetapkan tanggal 13 Juni 2022 lalu terkait pemberian bantuan kepada mantan gubernur/wakil gubernur serta janda dan duda, di apresiasi anggota DPRD Sulut Julius Jems Tuuk. ” Surat pak gubernur ini luar biasa,” kata Tuuk dalam rapat paripurna, Selasa (28/6/2022).

Namun sangat disayangkan surat keputusan tersebut belum di tindak lanjuti oleh instansi terkait. ” Kita ketahui saat ini salah satu mantan gubernur yang istrinya adalah Ibu Sus Tumbelaka-Ticoalu terbaring sakit. Menurut informasi yang saya dapat, instansi terkait belum lakukan tindakan,” ujarnya.

Dalam surat keputusan tersebut, kata Dia, ada beberapa hal yang diputuskan. Yakni pemberian bantuan kesehatan, hak protokoler dan fasilitas kendaraan.

Padahal surat keputusan 13 Juni 2022 mengamanatkan bahwa surat ini dapat dilaksanakan, berlaku sejak tanggal yang ditetapkan. Dia meminta agar Pemerintah Provinsi melalui instansi terkait untuk segera memperhatikan dan menindaklanjuti surat tersebut.

“Dari hati yang paling dalam kami minta pemprov dan instansi terkait agar memperhatikan ini. Sebab saya membaca sejarah terkait dengan Alm Frits Johanes Tumbelaka, beliau menjadi gubernur di masa yang paling sulit di negeri ini,” tukasnya.

“Terjadi perang saudara dan beliau harus masuk hutan untuk memberikan perdamaian terhadap sesama bangsa. Dan sekarang seolah-olah instansi terkait lupa dengan amanat dari surat keputusan gubernur tersebut,” tutup politisi asal dapil Bolmong Raya itu. (sisco)

Sulut,GN- Pemerintah Provinsi Sulut merespon atas permintaan aspirasi masyarakat Desa Kanonang Raya kabupaten Minahasa, terkait akses pelebaran jalan didesa kanonang beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Sulut Inggrid Sondakh, mengatakan sebagai wakil rakyat tentunya aspirasi masyarakat Desa Kanonang yang diperjuangkannya bisa terwujud dalam penataan di APBD menjadi harapan dan kepuasan kami.

Legislator Dapil Minahasa-Tomohon ini menilai bahwa aspirasi warga Kanonang terkait pelebaran jalan, yang diperjuangkan beberapa waktu lalu sudah direspon positif oleh bapak gubernur, akan tetapi finalnya dan secara ril  hal ini sudah dimasukkan dalam program APBD induk tahun 2022. “Pembuatan jalan akses desa kanonang raya dianggarkan 1,1 milyar rupiah diperuntukkan pelebaran jalan menuju bukit kasih kanonang.” Kata Inggrid Senin (13/11/2021) saat pembahasan Banggar dan TAPD terkait anggaran tahun 2022.

Lanjut Inggrid menyebutkan bahwa dengan di anggarkannya pelebaran jalan tersebut mempunyai multi player efek. ” Jalan tersebut punya multi player efek bagi masyarakat, apalagi jalan inj menghubungkan desa-desa tetangga yang ada disepanjang jalur tersebut,” tandas politisi Golkar dapil Minahasa tomohon itu. (sisco)

Sulut,GN- Masalah kelangkaan pupuk bersubsidi bagi para petani di Sulawesi Utara (Sulut) menjadi topik pembicaraan hangat. Pasalnya, pupuk bersubsidi yang notabene menjadi andalan untuk membantu para petani, terkesan tidak ada lagi.

Terkait hal itu, legislator Sulut yang duduk di komisi II DPRD Herry Rotinsulu (HeRo) menegaskan bahwa Dinas Pertanian Dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sulut bersama Dinas Perdagangan Dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi Sulut untuk pro aktif turun lapangan melakukan koordinasi. ” Dua dinas ini termasuk Distanak dan Disperindag Provinsi Sulut harus pro aktif. Mereka seharusnya turun lapangan mengecek dan berkoordinasi dengan penyalur pupuk,” tegas HeRo sapaan akrabnya kepada media gemparnews.com Senin,(3/5/2021) di Kantor DPRD Sulut.

Lanjutnya mengatakan jika pupuk tidak sampai ke petani maka hasil pasti tak maksimal. ” Jika dianalog kalau manusia hanya 1 kali makan sehari kan swuak, mestinya harus 3 kali makan. Begitu juga dengan tanaman harusnya diberi pupuk agar tanaman bisa tumbuh dengan subur,” terangnya.

Selain itu, Dia menekankan Kepala Dinas harus bijak memantau untuk mengetahui situasi yang saat ini terjadi.

” Kadis Pertanian saya kira bisa mengatasi atas berkurangnya pupuk bersubsidi dilapangan, karena itu penting dibutuhkan kerjasama lintas sektoral antara produsen, konsumen dan distributor, hal ini agar hilangnya pupuk dipasaran dapat teratasi.” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Salah Satu anggota DPRD Sulut Ayub Ali Albugis menanggapi penjelasan Gubernur Sulut Terhadap KUA Dan PPAS APBD Sulut Tahun Anggaran 2021.
Ditemui awak media gemparnews.com diruangan kerjanya, Usai mengikuti rapat paripurna, Albugis menaruh harapan penuh dalam hal pemulihan ekonomi yang sebelumnya mengalami penurunan akibat pandemi covid-19 yang melanda Indonesia khususnya Sulawesi Utara.

Ditambahkannya, untuk pembahasan selanjutnya mengenai angka-angka akan di bahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). ” Soal angka-angka selanjutnya akan dibahas dengan TAPD,” pungkasnya. (sisco)