Sulut,GN – Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Sulawesi Utara dan menerima mandat sebagai Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu, memantapkan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Cara yang familiar dengan melakukan pendekatan yang responsif bahkan turun langsung ke lapangan, dinilai politisi muda ini Braien Waworuntu konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat di Bumi Nyiur Melambai ini.

Braien menegaskan jabatan sebagai wakil rakyat tidak hanya dalam kapasitas posisi administratif di parlemen, melainkan sebuah amanah untuk memastikan setiap keluhan dan kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara nyata dalam kebijakan pemerintah yang ada.

“Tugas seorang wakil rakyat bukan hanya hadir di ruang rapat. Lebih dari itu, kami berkewajiban memastikan suara masyarakat benar-benar didengar, diperjuangkan, dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah,” kata politisi Nasdem Sulut ini kepada media.

Braien secara konsisten menyoroti isu-isu krusial yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dalam setiap kesempatan reses maupun Rapat Dengar Pendapat.

Beberapa poin utama yang menjadi fokus perhatiannya terutama
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dia terus mendorong instansi pemerintah agar lebih cepat dan transparan dalam melayani warga masyarakat bumi nyiur melambai.

Selain itu, dia ingin memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel, serta mengawal program-program strategis yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Braien yang dikenal memiliki gaya komunikasi yang luwes, khususnya saat berinteraksi dengan generasi muda di pandang sebagai politisi muda yang berani menyuarakan aspirasi.

Dia mendorong pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan. Sehingga langkah yang diambilnya di DPRD Sulut dinilai oleh berbagai kalangan sebagai bentuk konkret dari semangat perubahan.

Konsisten dalam mengawal kepentingan rakyat menjadikannya sosok yang diharapkan mampu membawa warna baru dalam pembangunan Sulawesi Utara yang lebih baik ke depan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir adalah solusi atas permasalahan yang dihadapi warga. Komitmen ini akan terus saya jaga selama menjalankan amanah sebagai wakil rakyat,” tandasnya. (*/sisco)

Sulut,GN- Rocky Wowor selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan ucapan selamat dan harapannya agar pembangunan di Sulut semakin mengedepankan kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikannya saat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)  Selasa (23/09/2025).
​
Di sela-sela Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sulut, Rocky Wowor menyoroti capaian provinsi selama 61 tahun terakhir. Rocky menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur dari seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat, terutama di lapisan bawah.

“Selamat HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Utara. Di usia ini, mari kita terus berjuang untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat,” kata Rocky Wowor.

Lanjut Rocky ​mengatakan bahwa peran Fraksi PDI Perjuangan dalam Mengawal Kebijakan Pro-Rakyat . Sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Rocky Wowor menegaskan komitmennya bersama fraksi untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.

Menurutnya, prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

​”Kami di Fraksi PDI Perjuangan akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan yang pro-rakyat. Kami percaya, kemajuan suatu daerah tidak hanya dilihat dari megahnya gedung atau jalan, tetapi dari seberapa makmur dan sejahtera rakyatnya,” ujarnya.

​Rocky mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah dan DPRD dalam mengawal setiap program pembangunan. Dia optimis, dengan semangat gotong royong, Sulawesi Utara akan semakin maju dan menjadi kebanggaan bersama.(*/sisco)

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Marlina Runtuwene mengucapkan selamat kepada jajaran direksi terutama Direktur Utama RSUP Kandou yang baru STARRY RAMPENGAN.

“Saya sangat apresiasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait cepat tanggap dalam menyikapi persoalan yang dihadapi RS Prof Kandou yang sering kali dihadapkan dengan persoalan – persoalan yang dalam penanganan pasien kurang sigap. Juga persediaan alat medis yang tidak sistematik sehingga membuat persoalan dalam pelayanan pasien kurang maksimal,” kata adik dari Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, Kamis (19/06/2025).

Koordinator Komisi IV DPRD Sulut, Stella Runtuwene berharap untuk Direktur Utama RSUP Kandou yang baru dilantik agar manajemen bisa dikelola dengan baik sehingga bisa ada harapan baru untuk Masyarakat Sulawesi Utara dalam penanganan dan pelayanan kesehatan.

“Harus ada terobosan baru agar pelayanan semakin baik, agar supaya RS Kandou bukan saja hanya dikenal di Sulut tapi bisa di kenal lebih luas lagi dalam pelayanan,” Tutur Politisi Partai NasDem itu.

“Intinya bekerjalah dengan ketulusan hati dalam melayani masyarakat. Perlu dibenahi SDM sampai kebawah dan SOP yang jelas agar RS Kandou dikenal baik dalam pelayanan kesehatan,” Sambung Legislator Dapil Minsel-Mitra.

Diketahui, Menteri Kesegatan RI melantik Direksi RSUP Kandou Manado, Rabu (18/06/2025) bertempat di Kantor Kementerian Kesehatan RI. (sisco)

Sulut,GN- Gerak cepat yang dilakukan oleh BPJN Sulut menangani perbaikan abrasi pinggiran sungai yang mengalami kerusakan infrastruktur tanah longsor di tepi jalan yang menghubungkan dua daerah Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). mendapat apresiasi anggota DPRD Sulut daerah pemilihan BMR Mulyadi Paputungan.

Paputungan mengatakan lokasi tanah longsor yang terjadi di tepi sungai jalan trans sulawesi yang merupakan jalan Nasional sering di lintasi masyarakat menyebabkan aktifitas warga sedikit terhambat, sehingga perlu penanganan cepat dari instansi terkait.

“Dari abrasi itu menyebabkan badan jalan jatuh yang membahayakan para pengguna jalan terutama yang baru melintasi jalur tersebut di malam hari pasti rawan dengan kecelakaan,” kata Paputungan kepada sejumlah media di ruang kerjanya, Rabu (24/5/2025)

Ketika mendengar aspirasi masyarakat tersebut, lanjut Paputungan menjelaskan dirinya langsung turun lapangan melihat jalan moyag dan langsung menghubungi instansi terkait Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan langsung di sikapi oleh BPJN untuk melakukan perbaikan longsoran.

“Saya telah menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat ke BPJN, Syukur Alhamdulillah BPJN langsung gerak cepat datang melakukan perbaikan infrastrukur jalan tersebut,” sebut Paputungan.

Ketua GP Anshor Sulut ini berharap kedepan akses jalan ini bisa di rawat, supaya masyarakat pengguna jalan nyaman melintasi jalan tersebut.

“Kami berharap akses jalan ini dapat dirawat untuk kepentingan dan aktivitas masyarakat pengguna jalan,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Angelia Regina Wenas mengkritik lambatnya Rumah Sakit Umum Daerah Noongan merespons penanganan untuk pasien rujukan melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE).

Hal itu disampaikan ketika rapat panitia khusus pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024, di laksanakan di ruangan paripurna DPRD Sulut, Selasa (22/4/2025).

“Setiap rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan dapat merespon cepat SISRUTE (Sistem Rujukan Terintegrasi red). Diterima atau tidak harap direspon supaya pasien rumah sakit tidak menunggu lama,” tegas Angelia.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan ada begitu banyak masyarakat yang menghubunginya menanyakan kenalan dokter di RSUD Noongan untuk rujukan pasien dari Rumah Sakit Boltim ke Rumah Sakit Ratatotok lalu rujuk ke Rumah Sakit Noongan.

“Napa kwa lama dorang mo respons. Jadi kalau tidak diterima cepat di respons dan kalau diterima juga cepat di respons supaya tidak menunggu lama,” tegas legislator dapil Bolmong raya itu.

“Dan ini bukan hanya Rumah Sakit Noongan saja, tetapi juga berlaku bagi Rumah Sakit Rujukan lainnya,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Noongan, dr Inggrit Giroth,M.Kes menanggapi kritikan bahkan masukan dari anggota pansus tersebut, menjelaskan pasien rujukan yang lama direspons adalah pasien TBC karena memerlukan ruang isolasi dan Ventilator. Selain itu kata Direktur, lamanya direspons karena masalah gangguan internet.

“Saya memonitor di Rumah Sakit Noongan, yang paling lambat di respons pasien dari mitra maupun Boltim pasien TBC. Karena memerlukan ruang isolasi dan ventilator dan juga masalah internet,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Hari kedua Rapat Pembahasan Peraturan Daerah Tentang APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun Anggaran 2025 bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),Senin (25/11/2024).

Lois Schramm mengingatkan jajaran TAPD soal dana hibah, politisi Partai Gerindra itu tegas menyerukan dirinya tak ingin lagi ada OPD bahkan Sekretaris Daerah yang dipanggil pihak kepolisian karena dana hibah.

“Dana hibah di Kesra, Pemuda dan Olah Raga maupun kesbangpol, saya tidak mau lagi melihat atau mendengar mungkin teman-teman yang dipanggil oleh Polda, saya tidak mau teman-teman dipanggil lagi, yang dibanggar, yang didewan ini” kata scramm.

Selain itu, Schramm juga mengingatkan agar pemberian dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) sesuai prosedur dan proposional, dan tak ada ketimpangan.

“Jadi untuk hibah ini kalo bisa, kami dapatkan seperti disampaikan Pak Amir Liputo tadi sebagai perwakilan umat islam yang ada di banggar, tolong diperhatikan, masjid yang ada, begitu juga saya sampaikan disini, dana hibah sesuai prosedur proses dan proposional, jangan sampai terjadi lagi ketimpangan, jadi sekali lagi untuk dana hibah ini, harus lebih hati-hati, by name by address supaya semua lebih jelas,” katanya.

Diketahui rapat pembahasan tersebut, dipimpin Ketua DPRD Sulut Andy Silangen, dan dihadiri personil banggar serta Ketua TAPD Steve Kepel bersama jajaran. (sisco)

Sulut,GN – Sekitar 18 poin aspirasi dan tuntutan masyarakat aliansi gabungan ketika melakukan aksi damai di kantor DPRD Sulut, Jumat (11/12/2024).

Dari aspirasi tersebut, masa aksi damai Aliansi gabungan meminta agar anggota DPRD Sulut sebagai perpanjangan masyarakat untuk memperjuangkan.

Terkait aspirasi tersebut, Legislator Sulut Faramitha Mokodompit menegaskan pihaknya akan menindaklanjutinya. Namun dirinya akan membicarakan dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan dan teman – teman di DPRD Sulut, apabila AKD sudah terbentuk.

“Teknis lainnya akan kami bahas setelah ada AKD. Karena dimana dari 18 poin tadi tidak hanya membicarakan kekerasan seksual tetapi juga ada permasalahan – permasalahan yang lainnya seperti pertambangan ilegal dan itu tidak semata – mata kami bisa menyelesaikan,” ujar Legislator dapil Bolmong raya kepada sejumlah media.

Menurut Dia, ke depan pihaknya akan mendorong dan mendiskusikan hal ini kepada teman anggota DPRD lainnya.

“Dan ada juga upaya-upaya mendorong kedepan ketika kami sudah duduk dan mendiskusikan hal ini kepada teman teman fraksi, AKD dan pimpinan,” ucapnya.

“Maka ketika nanti ada, misalnya dibentuk Panitia khusus atau juga kita akan turun ke lapangan dalam rangka observasi yang akan kami laksanakan, maka itu ditindaklanjuti,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Usai menerima masa aksi damai gabungan aliansi masyarakat di Sulut, anggota DPRD Pricilia Rondo kepada sejumlah media mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya tentu Wajib menerima aspirasi – aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat di kantor DPRD Sulut.

Pricilia mengatakan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan mereka, tentunya akan disampaikan kepada pimpinan di DPRD Sulut.

“Kami akan tampung, karena kami ada pimpinan. Tentunya aspirasi masyarakat ini akan kami teruskan apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi pada saat melakukan aksi damai tadi. Kami akan teruskan kepada pimpinan sesuai mekanisme yang ada,” kata legislator dapil Minsel Mitra itu.

Lanjut Pricilia menjelaskan apabila Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah terbentuk, pihaknya akan membicarakan aspirasi dan tuntutan masyarakat ini.

“Semua aspirasi mereka akan kami tampung dan bicarakan. Karena belum terbentuk AKD di DPRD Sulut. Dan apabila sudah terbentuk maka kami tentunya akan bicara di komisi – komisi sesuai dengan aspirasi yang mereka sampaikan tadi,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Bertempat di halaman kantor DPRD Sulut Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Menolak Reklamasi pantai Karangria Manado melakukan aksi damai.

Sekitar ratusan orang ikut melakukan aksi damai tersebut di gedung DPRD Sulut. Mereka menyuarakan aspirasinya untuk tidak melakukan penimbunan pantai atau reklamasi pantai di sepanjang Karangria Manado.

Aksi damai tersebut di terima oleh empat Legislator DPRD Sulut antara lain, Amir Liputo, Louis Scrham, Jeane Laluyan dan Pricilia Rondo.

Pantauan media ini, aksi damai di kawal oleh puluhan personil dari kepolisian dan juga pengamanan security dari kantor DPRD.

Setelah melakukan orasinya dan di tanggapi oleh ke empat legislator Sulut, dilanjutkan dengan penyerahan beberapa poin aspirasi warga dan ditandangani oleh keempat legislator Sulut sebagai tanda terima bahwa aspirasi masyarakat aliansi peduli lingkungan menolak Reklamasi pantai karangria akan di teruskan kepada pimpinan dewan. (sisco)