Sulut,GN- Mantan ketua KPU Manado Eugienius Paransi,SH,MH memberikan pandangannya terkait polemik pemindahan kotak suara ke graha gubernuran beberapa hari lalu.

Secara teknis pemindahan kotak suara kata Paransi, karena ada pertimbangan lain seperti tidak memadai lokasi dan ruangannya kecil. Juga dengan bertambahnya jumlah TPS dan jumlah partai politik. Dalam berbagai petimbangan-pertimbangan itu, penyelenggara memindahkan kotak suara.

Menurut Paransi, pemindahan kotak suara di KPU itu ada protapnya. Harus ada persetujuan dari para saksi,calon partai politik dan juga Bawaslu.

“Sementara pemindahan kotak suara dari Graha Gubernuran itu tidak menyalahi aturan karena itu fasilitas pemerintah contoh disekolah, bahkan sekarang kan fasilitas pemerintah bisa di gunakan untuk PPK,PPS sekretariat mereka ada dikantor lurah dan kantor camat, bahkan pemerintah juga memfasilitasi,” jelas Dosen Fakultas Hukum Unsrat Manado kepada media Gemparnews.com ketika di hubungi melalui telephone selularnya, Sabtu (17/02/2024) pagi tadi.

Lanjut Paransi mengatakan pemindahan kotak suara tersebut jangan di tafsirkan berlebihan. “Jadi pemindahan ke Graha Gubernuran itu jangan di interpretasi dan di tafsirkan berlebihan karena masalah – masalah teknis saja yang tidak kondusif sehingga di pindahkan di tempat yang representatif. Graha gubernuran itu adalah fasilitas negara bisa digunakan seperti juga sekolah bisa digunakan,” kata Paransi.

Lebih jauh Paransi mengatakan jika pergeseran kotak itu disetujui, maka semua stake holder harus bergeser mengikuti kotak tersebut.

“Kalau itu disetujui maka semua stake holder yang terlibat, bergerak mengikuti kotak termasuk juga TNI, Polri, BIN dan juga Bawaslu. Mereka juga bergerak dimana kotak suara bergeser.Jadi menurut pandangan kami itu akan aman,” tambahnya

” Pergeseran kotak suara itu harus di kawal, dimana kotak digeser disitu juga TNI,Polri, BIN,Bawaslu dan juga pers bergeser mengikuti kotak, jadi ini sangat aman. Semoga masyarakat bisa memahami begitu sulitnya tanggungjawab penyelenggara untuk mengamankan kotak suara supaya kotak tersebut benar-benar dapat di jaga kerahasiaannya dan kotak itu dapat di gunakan untuk pleno di tingkat kecamatan sampai berjenjang di tingkat kabupaten dan provinsi,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari, Anggota KPU August Mellaz, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan Mochammad Afifuddin, bersama Sekretaris Jenderal, Bernad Dermawan Sutrisno hadir dalam Perayaan Natal Tahun 2022 Keluarga Besar Komisi Pemilihan Umum, yang dilaksanakan di Manado, Minggu (22/01/2023).

Perayaan Natal bertema “Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain” (Mat. 2:12). Mari bergandengan Tangan dan Damai dalam Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai Sarana Integrasi Bangsa.

Hikmahnya dalam kepemiluan,  Pemilu 2024  adalah jalan baru, karena belum pernah ada pemilu dan pilkada serentak di tahun yang sama, sehingga perlu mencari pola, metode, dan strategi yang pas untuk mencapai tujuan, yaitu terselenggaranya Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang sukses, demokratis, dan berintegritas.

Turut hadir jajaran Pejabat Eselon I, II, III, Ketua PGI Gomar Gultom, Perwakilan KWI Kepala Pusat Pastoral Keuskupan Manado Pastor Kristianus Ludong, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, Asisten I Setda Provinsi Sulawesi Utara, DR Denny Mangala mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, serta Forkopimda.(*/sisco)

Sulut,GN- Meidy Tinangon selaku Pelaksana Tugas Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara membuka dua acara sekaligus yakni Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan PDP (Pemutakhiran Data Pemilih) dan Rapat Kerja (Raker) Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Sosialisasi Pengelolaan Program dan Anggaran dalam rangka Pemilihan Umum tahun 2024, Senin (7/11/2022).

Dalam sambutan Tinangon menekankan kegiatan-kegiatan tahapan, sama pentingnya dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga diharapkan Komisioner dan Sekretariat saling mendukung, supaya kegiatan tahapan berjalan lancar disertai pertanggungjawaban keuangannya yang akuntabel.

“Target kita, sukses tahapan pemilu harus dibarengi dengan sukses pengelolaan anggaran,” kata Tinangon.

Diketahui peserta rakor yaitu 15 KPU Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara yang terdiri atas Ketua, Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Sekretaris, Kasubbag Keuangan, Bendahara serta Operator Sidalih.

Rakor yang dilaksanakan selama 3 hari ini selain akan diisi materi dari DKPP RI juga menghadirkan narasumber dari BPK Perwakilan, Kejaksaan Tinggi, Inspektorat Utama KPU RI, serta Biro Keuangan dan BMN KPU RI. Juga akan hadir narasumber dari Bawaslu Sulut, Dinas Dukcapil, dan Kanwil Kemenkumham.

Dalam acara ini juga dilaksanakan penandatanganan Pernyataan Komitmen penyelesaian tindak lanjut temuan BPK, BPKP dan APIP antara KPU Kabupaten dan Kota serta KPU Provinsi.

Turut hadir dan memberikan arahan Anggota KPU Provinsi Sulut Lanny Ointu dan Salman Saelangi, juga Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto.(*/sisco)