Sulut,GN- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara serentak menggelar kegiatan Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024.

Kegiatan apel siaga tersebut dipusatkan di halaman kantor Bawaslu Sulut, Rabu (25/9/2024) bertujuan untuk memastikan setiap tahapan kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ketua Bawaslu Sulut Dr Ardiles Mewoh  dalam arahan mengingatkan pentingnya peran serta pengawas di dalam memantau aktivitas kampanye. Mewoh menekankan pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan semua peserta pemilu mematuhi aturan yang ditetapkan.

“Apel siaga ini merupakan langkah awal kita dalam menghadapi Tahapan Kampanye yang akan dimulai hari ini tanggal 25 September – 23 November 2024 pasca penetapan tanggal 23 September 2024 di Sulawesi Utara . Kita harus siap dan waspada terhadap setiap potensi pelanggaran yang mungkin terjadi,” kata Mewoh.

Apel Siaga  kampanye kata Mewoh adalah sarana bagi kontestan, sebagai tempat bagi masyarakat memilih  mendengar visi misi program, bagi masyarakat Sulawesi Utara , untuk komitmen rukun dan damai jujur dan adil. Pengawasan ini, Bawaslu di berikan mandat oleh undang-undang.

“Kita akan tindak pelanggaran yang ada, untuk memastikan pemilihan berlangsung sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, keamanan adalah prioritas kita,” ujarnya.

“Mari terus melakukan edukasi , untuk menjadi pemilih yang berintegritas, menghimbau pemangku kepentingan, Paslon untuk terus menjaga toleransi kerukunan meskipun berbeda pandangan, dalam pemilihan tahun 2024,” tambah Mewoh.

Mewoh menegaskan kepada Bawaslu Kabupaten /kota,badan adhoc Panwascam , PKD, yang mengikuti zoom meeting untuk mengedukasikan pengawasan. ” Saya berharap kita laksanakan tugas pengawasan tanpa pandang bulu,  bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu,” ucap Mewoh.

Ketua Bawaslu Sulut juga memberikan apresiasi kepada KPU Sulut, Forkopimda, Pemerintah, para Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan tahun 2024 ini.

Selanjutnya dilakukan pengecekan badan edhock secara daring melalui layar se Sulawesi Utara oleh ketua Bawaslu Sulut, Kapolda Sulut, Kejati Sulut dan Ketua KPU Sulut dimulai dari bagian Utara panwascam Miangas, panwascam Marore dan lain sebagainya.

Hadir dalam acara apel siaga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2024, Kapolda Sulut,Kodam, Kejati Sulut, KPU Sulut, Panwascam dan Panwas kelurahan dan Desa se Sulawesi Utara. (sisco)

Sulut,GN- Bertempat di Hotel Four Point By Sheraton Manado, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, Minggu (22/09/2024).

Rapat pleno dipimpin oleh Ketua Kenly Poluan dan Anggota KPU Sulut Lanny Ointu, Meidy Tinangon, Salman Saelangi dan Awaluddin Umbola.

Sementara dari unsur pengawasan juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh dan anggota Bawaslu Sulut Zulkifli Densi, Erwin Sumampouw, Steffen Linu dan Donny Rumagit.

Selain itu, KPU Sulut juga mengundang seluruh Liaison Officer (LO) tiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Polda Sulut, Forkopimda, awak media dan undangan lainnya.

Kegiatan dimulai dengan penyampaian hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap oleh  KPU dari 15 kabupaten/kota se Sulut.

Usai merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)  dari 15 kabupaten/kota akhirnya KPU Sulut menetapkan Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.950.484 pemilih.

“Jumlah kecamatan 171, jumlah kelurahan/desa 1839, jumlah TPS 4.401, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 983.484, sedangkan jumlah pemilih perempuan 967.900, total jumlah pemilih laki-laki tambah perempuan 1.950.484 pemilih,” kata Ketua KPU Sulut Kenly Poluan.

Untuk Pilkada kali ini, ada 10 TPS di 9 TPS Lokasi Khusus yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan total jumlah pemilih 3.044 orang. Ada 7 TPS berlokasi di lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun rumah tahanan (Rutan), dan 2 TPS di lokasi pengungsian warga Desa Laingpatehi dan Desa Pumpente yang terdampak erupsi Gunung Ruang beberapa waktu lalu, kedua TPS ini berlokasi di Kota Bitung.

Selanjutkan KPU Sulut melakukan penandatanganan berita acara dan penyerahan hasil berita acara kepada Liaison Officer (LO) tiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, BINDA, Bawaslu Sulut, Dukcapil. (sisco)

Sulut,GN- Ketua KPU Sulut Kenly Poluan di dampingi Ketua divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Provinsi Sulut Awaluddin Umbola menutup secara resmi kegiatan.

terkait Persiapan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Untuk di ketahui Rakor tersebut di gelar di hotel grand Whiz Manado selama tiga hari, 9-11 September 2024 dan mengundang nara sumber yang berkompeten di bidangnya.

Saat penutupan, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menyampaikan perihal tentang kegiatan di masa kampanye maupun persiapan terkait KPPS.

Selanjutnya, Ketua KPU Sulut menyampaikan terimakasih atas partisipasi selama beberapa hari mengikuti kegiatan rapat koordinasi.

“Terima kasih banyak ya, atas partisipasinya selama beberapa hari ini, dan apa yang didiskusikan lebih baik dari kemarin. Baik terkait KPPS maupun tentang tempatnya, secara khusus terkait kegiatan di masa kampanye dan itu bisa kita realisasi dan kita laksanakan,” pungkasnya.

Usai menutup kegiatan, dilanjutkan dengan foto bersama peserta dan pimpinan KPU Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Penyuluhan Tentang Hak – Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Yang Aksebilitas dan Nondiskriminasi Dalam Pilkada Sulawesi Utara Tahun 2024.

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Grand Whiz Manado selama tiga hari, 9-11 September 2024. Kegiatan tersebut di buka secara langsung oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan.

Materi yang disampaikan oleh nara sumber yang berkompeten sehingga peserta dapat memahami dengan baik dan jelas.

Dony Rumagit, S.TP,SH selaku anggota Bawaslu Provinsi Sulut menjadi narasumber dengan menyampaikan materi tentang Pengawasan hak politik dan fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pilkada tahun 2024.

Rumagit menjelaskan bahwa ada regulasi yang mengatur dalam undang – undang dasar, Komnas HAM terkait penyandang disabilitas sampai di PKPU.

Terkait teknis dilapangan kata Rumagit, dalam pemilihan nanti di TPS mereka mendapat akses misalnya ada jalan dan jalannya jangan bertangga – tangga, kemudian pintu masuk jangan terlalu kecil dan juga ukuran meja untuk mencoblos.

“Disabilitas maupun lansia akan di berikan tempat khusus sesuai prosedur, yang datang di TPS dan mereka yang akan didahulukan di TPS dan tentu pasti akan dilayani,” kata Rumagit.

Hofni J Timpelan selaku Widyaprada Ahli Muda dari BPMP Provinsi Sulut membawakan materi tentang Peran Organisasi Disabilitas dalam pesta Demokrasi.

Menurut Hofni dalam pesta demokrasi, peran mereka tentunya memberikan edukasi kepada sesama teman – teman disabilitas terkait hak politik mereka.

“Peran mereka dalam pesta demokrasi dimana peran mereka diantaranya adalah turut memberikan edukasi kepada teman – teman sesama disabilitas terkait dengan hak politik mereka termasuk memantau atau mengawasi tempat penguatan suara yang ramah bagi disabilitas. Sehingga perlu kerjasama antar OPD yang ada di Sulawesi Utara,” jelas Hofni.

Sementara, Carla Christy Gerret,SP Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Utara yang membawakan
Materi Keterbukaan Informasi Publik yang layak bagi penyandang disabilitas juga memberikan pemahaman kepada kaum disabilitas.

“Kami memberikan dorongan kepada KPU Sulut untuk memberikan hak – hak kepada kaum disabilitas dalam pemilihan kepala daerah di Sulawesi Utara tahun 2024 ini. Apapun yang menjadi informasi terbuka untuk kaum disabilitas kami mendorong untuk diberikan hak – gak mereka. Jadi mengenai keikutsertaan mereka, data – data Pilgub bahkan sampai saran dan prasarana harus disediakan bagi mereka kaum disabilitas,” terang Carla.

Selanjutnya, Muh Subhan Langga,SE, Kepala seksi Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, juga menyampaikan materi pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.

Demikian juga nara sumber Steven Kowaas S.Sos selaku Ketua pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas ( PPUAD) DPD Provinsi Sulut, juga menyampaikan materi Partisipasi dan sinkronisasi desaign alat bantu coblos, teknik dan TPS yang aksesibel serta pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Semua peserta pun diberikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi setiap materi yang telah disampaikan oleh narasumber, sehingga mereka benar – benar memahami dengan baik. (sisco)

Sulut,GN- Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda didaulat sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Acara yang diadakan di Aula Gedung Serba Guna (GSG) Markas Komando Daerah Militer XIII/Merdeka (Makodam XIII/Mdk) ini berlangsung hari Selasa(3/9/2024).

Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan Pilkada serentak di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam paparannya Meidy Malonda menjelaskan secara rinci mengenai jadwal dan tahapan Pilkada 2024, termasuk persiapan logistik, verifikasi data pemilih, serta mekanisme pengawasan yang akan diterapkan untuk memastikan setiap tahap Pilkada berjalan transparan dan akuntabel. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi di Sulawesi Utara.
“karena ini adalah pesta demokrasi pilkada berarti harus melibatkan semua stakeholder. Stakeholder disini terbagi 3, KPU dikatakan sebagai stakeholder utama. Artinya yang menyelenggarakan. Kemudian ada stakeholder kunci, yaitu forkopimda. Kalau tidak aman, pemilukada tidak jadi. Kemudian yang ketiga stakeholder penunjang yaitu teman-teman wartawan, pers dan akademisi,” ujarnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Bawaslu Sulut sebagai narasumber yang diwakili oleh ibu Anggaray S. Mokoginta selaku Kabag Pengawasan dengan materi tentang Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara dan Hubmas dan Mayor Chk Haari Paskah Simangunsong selaku Kalakdukbankum Kumdam XIII/MDK dengan materi tentang Netralisasi Tentara Nasional.
Kehadiran KPU Sulut sebagai narasumber diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar lembaga dan meminimalisir potensi kendala yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaan Pilkada mendatang. (*/sisco)

Sulut,GN – KPU Sulut terus berupaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 yang akan datang. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan menggelar sosialisasi bagi pemilih pemula. Sosialisasi ini diselenggarakan Sabtu, 31 Agustus 2024, di pusat perbelanjaan Manado Town Square 1 (Mantos 1), dan bekerja sama dengan TVRI Sulawesi Utara.

Acara ini ditujukan untuk memberikan edukasi kepada pemilih pemula tentang pentingnya menggunakan hak pilih mereka dalam Pilkada 2024 . Pemilih pemula, yang mayoritas adalah generasi muda, menjadi fokus utama KPU Sulut karena mereka merupakan bagian penting dari masa depan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya sosialisasi ini, KPU berharap para pemilih pemula dapat lebih memahami prosedur pemilihan, pentingnya suara mereka, serta peran mereka dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Di depan puluhan Pemilih Pemula Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menekankan pentingnya peran Generasi Muda dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. “Bagi KPU 1 pemilih itu sama berharganya dengan banyak pemilih. Oleh karena itu, kami terus menghimbau dan mengajak agar semua warga negara yang punya hak pilih, termasuk pemilih milenial atau pemilih pemula itu berpartisipasi dalam Pilkada pada tanggal 27 November 2024 . Apalagi sekarang kami sedang menjalankan tahapan pemutakhiran data pemilih dan dalam pemutakhiran data pemilih itu sudah masuk pada penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan setelah beberapa waktu lalu kami telah menetapkan daftar pemilih sementara. Kalo teman-teman muda yang mengetahui bahwa namanya belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara itu bisa melaporkan Di Kantor KPU Kabupaten/Kota juga di kecamatan ada teman-teman kami sebagai PPK,” ujarnya.

Selain penjelasan mengenai Tahapan Pilkada 2024 , acara ini juga menghadirkan sesi tanya jawab serta games-games interaktif.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, KPU Sulut berharap dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada 2024 mendatang dan memastikan bahwa mereka berpartisipasi secara aktif dan bijak dalam menentukan pemimpin daerah mereka.(*/sisco)

Jakarta,GN- Keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) mendorong penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Sulut dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan, dibahas dalam forum yang di inisiasi oleh Lembaga Inovasi Energi Teknologi Nusantara (Lientera), Sabtu 31 Agustus 2024 di Jakarta International Expo.

Dalam forum Lientera Sustainability Session: Pilkada Ramah Lingkungan dalam Prespektif Penyelenggara Pemilu itu, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Provinsi Sulut Awaluddin Umbola didapuk menjadi salah satu pembicara.

Saat menyampaikan paparannya, Umbola menjelaskan bahwa dalam Pilkada 2024 ini KPU Sulut mencoba melibatkan elemen pegiat lingkungan, akademisi serta stakeholder lainnya merumuskan apa yang bisa dikerjakan secara kolaboratif agar Pilkada dapat menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan.

“Sudah tiga bulan berjalan kami mendiskusikan topik ini, yang dimulai dari Camping Pilkada, kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion serta beberapa pertemuan lainnya,” jelas Ewin.

Dari serangkaian pertemuan itu, lahirlah komitmen bersama, KPU Sulut dan pegiat lingkungan serta komponen masyarakat lainnya menjadi beberapa rencana aksi.

“Diantaranya kami akan mengupayakan APK yang dicetak oleh KPU Sulut saat tahapan kampanye itu, kembali lagi KPU untuk dibawa ke lokasi pengelolaan daur ulang sampah,” jelas Umbola.

Hal lainnya yang akan dilakukan adalah penanaman pohon dengan menerapkan prinsip MRV (terukur, terdokumentasi dan terverifikasi).

“Jadi semua pohon yang akan ditanam oleh badan adhoc yang jumlahnya cukup  banyak itu, pertumbuhannya bisa dimonitor,” kata Ewin.

Rencana aksi lainnya terkait dengan implementasi Pilkada Ramah Lingkungan ini adalah, di masa tahapan pungut hitung, KPU Sulut akan menggelar lomba TPS Ramah Lingkungan di tingkat KPU kabupaten/kota. Lomba ini diharapkan dapat mendorong pembuatan TPS dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan serta langkah meminimalisir sampah dan pemilihan sampah di TPS.

“Beberapa pihak sudah berkomitmen mewujudkan ini. Selama tiga hari pada masa pendaftaran pasangan calon saja, sudah ada relawan yang menjemput sampah botol plastik di KPU Sulut. Sampah itu kemudian dibawah ke tempat pengelolaan daur ulang, disortir kemudian ditimbang untuk didaur ulang,” jelas Ewin.

Menurut Ewin, meski implementasi Pilkada Ramah Lingkungan ini bukan pekerjaan yang mudah, karena harus berhadapan dengan regulasi dan penganggaran yang sudah tertata, namun KPU Sulut yakin program ini bisa berjalan selama tahapan Pilkada yang tersisa.

“Paling tidak kami membangun kesadaran dulu di lingkungan KPU Sulut, sembari memberikan edaran ke KPU kabupaten/kota se Sulut, agar dapat mengukur apa yang bisa kita lakukan terkait Pilkada Ramah Lingkungan tanpa mengintervensi regulasi yang sudah ada. Kita coba maksimalkan apa yang ada,” ujar Ewin.

Dalam forum ini, Lientera menghadirkan keynote speaker, Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima, yang memaparkan apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU terkait dengan penyelenggaran Pemilu yang memperhatikan prinsip lingkungan hidup.

“Ada dorongan dari KPU Sulut, bahwa beberapa hal terkait hal ini dimasukkan dalam regulasi, agar kita bisa mengubah perilaku, salah satunya tahapan kampanye yang benar-benar menerapkan prinsip ramah lingkungan,” ujar Kawima.

Kawima menjelaskan soal tahapan-tahapan Pemilu yang nyaris semuanya bersinggungan dengan persoalan lingkungan hidup.

“Saya sangat setuju bahwa Pilkada itu harus dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan. Mari kita bahas bersama,” tegas Kawima.

Sementara itu Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Herwyn Jefler Hielsa Malonda mengapresiasi apa yang akan dilakukan oleh KPU Sulut tersebut.

Doktor lingkungan ini mendorong agar salah satu asas yang harus ditambah ke dalam asas penyelenggaraan Pemiilu adalah asas ramah lingkungan.

Dari penelitian penulis buku Green Constitution ini, pada Pemilu 2019, di Kota Manado saja, kertas suara yang digunakan setara dengan 6.675 pohon yang ditebang. Alat peraga kampanye di Kota Manado waktu itu ada 10.143 unit dengan total ukuran 37.700m2 yang setara 23 persen luas Kota Manado yang hanya 157.300m2.

“Bisa dihitung berapa pohon yang harus ditebang untuk menggelar Pilkada Serentak di tahun 2024 ini,” kata Herwyn.

Lientera juga menghadirkan pembicara lainnya yakni Kepala Sub Direktorat Sampah Spesifik, Maharani Kristiningsih, serta Export Board Lientera sekaligus pendiri Baciraro Recycle, Marlon Kamagi. Diskusi ini dipandu oleh Advisory Board Lientera, Moshe Rizal.

Marlon Kamagi dalam kesempatan tersebut memperlihatkan beberapa produk hasil daur ulang yang sudah dihasilkan oleh Baciraro Recycle. Dia berharap, pada Pilkada Sulut 2024, APK yang dicetak oleh KPU Sulut dapat mendorong ekonomi sirkular.

“Caranya APK itu harus dikumpulkan di satu titik, ada relawan pegiat lingkungan yang menjemput, dan kami serta pengelola sampah daur ulang lainnya dapat mendaur ulang APK menjadi produk yang lebih bernilai,” jelas Marlon.

Sementara itu Maharini Kristiningsih dari Kementerian LHK menjelaskan bahwa sudah ada Surat Edaran Menteri LHK No 3 Tahun 2024, yang mengatur pengelolaan sampah yang timbul dari penyelenggaraan Pemilu.

“Tujuannya adalah memperkuat komitmen dan peran aktif peserta Pemilu, dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah dan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang ramah terhadap lingkungan hidup, menghindari timbulan sampah dari penyelenggaran Pemilu, serta mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan,” jelas Maharini. (*/sisco)

Sulut,GN- Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi menegaskan tanggal 02 September batas pemeriksaan kesehatan bagi Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Penegasan ini disampaikan oleh komisioner KPU Sulut, saat konferensi pers penutupan penerimaan pendaftaran calon Pilkada tahun 2024, Kamis (29/8/2024) tadi malam sekira pukul 23.59 Wita.

“Pasca penutupan pendaftaran tentunya kita akan melakukan verifikasi – verifikasi terhadap kebenaran dokumen administrasi bakal pasangan calon. Sebenarnya verifikasi administrasi pasangan calon sudah beririsan jadwalnya dari tanggal 27 Agustus. Berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2024. Jadi tanggal 27 Agustus sampai 03 September itu verifikasi administrasi . Nah, beririsan juga sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan sampai tanggal 02 September 2024,” kata Salman Saelangi kepada sejumlah media.

Selanjutnya Saelangi menjelaskan terkait dengan case yang calon tunggal atau yang mendaftar hanya satu bakal pasangan calon. Menurut Saelangi akan dilakukan perpanjangan pendaftaran sesuai mekanisme.

“Tentu untuk case yang calon tunggal atau yang mendaftar hanya satu bakal pasangan calon, tentu ini akan dilakukan perpanjangan dengan mekanisme,” jelas Saelangi.

Lebih jauh Saelangi mengatakan KPU akan melakukan sosialisasi kembali untuk tahap pendaftaran selama tiga hari.

“KPU akan menunda tahap dan selanjutnya akan di sosialisasikan dan setelahnya akan dibuka kembali pendaftaran selama tiga hari. Itu sesuai dengan regulasi yang ada pada KPP 1229 atau keputusan KPU RI nomor 1129 tahun 2024. Itu adalah langkah – langkah khusus bagi pendaftar dari tanggal 27 sampai 29 Agustus pukul 23.59 Wita hanya satu bakal pasangan calon,” terang Saelangi. (sisco)

Sulut,GN- Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dalam sambutannya usai pendaftaran sekaligus verifikasi berkas dan dokumen  untuk pasangan cagub dan cawagub YSK – VICTORI (Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling – Dr Victor Mailangkay), menyebutkan bahwa berkas dokumen dari Cagub dan cawagub YSK – VICTORI dinyatakan lengkap.

” Kami mengapresiasi kehadiran pasangan cagub dan cawagub bapak Yulius Selvanus dan pasangan calon wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay. Dengan ini kami menyatakan berkas dokumen sudah lengkap,” kata Kenly Diruangan pendaftaran, Rabu (28/8/2024) tadi siang.

Lanjut kata Kenly, pasangan Cagub – cawagub YSK – VICTORI akan melakukan pemeriksaan kesehatan.

” Tahap selanjutnya akan melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUP Kandou Manado,” ujar Kenly. (sisco)

Sulut,GN- Hari kedua pendaftaran, Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Yulius Selvanus Komaling dan Victor Mailangkay (YSK-VICTORI) mendaftar di kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara (KPU Sulut) Rabu (28/8/2024) pagi.

Pantauan media ini, Pasangan cagub Dan cawagub YSK-VICTORI yang di usung delapan partai besar Gerindra, Nasdem, Golkar, PKB, PAN, Perindo, PKS, PSI, serta Partai Garuda di kawal ribuan masa pendukung, start dari depan Gereja Sentrum, berjalan menuju tempat pendaftaran dan tiba di kantor KPU Sulut sekira pukul 09.55 Wita.

Sesampainya di kantor KPU Sulut, pasangan cagub dan cawagub YSK-VICTORI melakukan registrasi terlebih dahulu didepan halaman kantor sebelum masuk menuju ke ruangan pendaftaran.

Terpantau juga Pasangan cagub dan cawagub YSK-VICTORI mengenakan pakaian adat Minahasa dan disambut dengan tarian adat kabasaran.

Sesampainya di ruangan pendaftaran, Pasangan cagub dan cawagub  YSK-ViCTORI di terima oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan bersama komisioner KPU lainnya serta Bawaslu Sulut.

Sampai berita ini ditayangkan Pasangan cagub dan cawagub (YSK-VICTORI) masih berada di ruangan pendaftaran untuk melakukan proses verifikasi. (sisco)